Bupati Madiun Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Pertama di Kabupaten Madiun - aenews9.com

Breaking

Kamis, 28 Januari 2021

Bupati Madiun Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Pertama di Kabupaten Madiun

     Bupati Madiun orang pertama penerima vaksin  Covid-19 di                       Kabupaten Madiun.

AENEWS 9 .COM, Madiun- Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara perdana, Rabu (27/1). Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menjadi orang pertama penerima vaksin ini. Tercatat 8 orang penerima vaksin perdana tersebut termasuk dari jajaran Forkopimda, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Madiun. Acara yang disiarkan secara langsung dari Pendopo Ronggo Djoemeno ini diawali dengan screening kesehatan dan medical check up para penerima vaksin. Usai menerima vaksin, seluruh peserta menjalani observasi selama 30 menit. Pasca observasi tersebut, seluruh penerima vaksin mengaku tidak merasakan gejala apa pun. 


Setelah vaksinasi perdana ini, selanjutnya akan diikuti oleh para tenaga kesehatan yang menerima vaksin gelombang pertama. Mulai Rabu pagi, vaksin telah didistribusikan ke Rumah Sakit maupun Puskesmas di seluruh Kabupaten Madiun. Untuk vaksinasi tahap kedua akan dilakukan 14 hari setelah vaksinasi, sehinggaa kekebalan tunuh menjadi lebih baik. "Saya berharap masyarakat tidak perlu cemas, karena vaksin ini sudah melalui tahap uji klinis oleh tenaga ahli", ujar Bupati Madiun meyakinkan. Dirinya berpesan agar masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan, meskipun nantinya telah menerima vaksin. 


Bupati juga menyinggung terkait perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Madiun yang berlaku sampai 8 Februari mendatang. Dirinya menegaskan jika kedisiplinan masyarakat tinggi, PPKM dapatsegera berakhir dan tren COVID-19 bisa menurun. "Peraturuan PPKM kedua kurang lebih sama dengan yang pertama. Penekanannya akan lebih tegas lagi agar ekonomi segera pulih kembali", jelasnya. 


Perlu diketahui bahwa akan ada vaksinasi gelombang kedua yang diperuntukkan bagi pelayanan publik seperti TNI, Polri, dan PNS. Selanjutnya disusul dengan masyarakat umum pada gelombang ketiga(  pro kopim)