INFO TERKINI
Home » » Proyek 'Siluman' Pembangunan Drainase dan TPJ Desa Singgahan,Kebonsari Asal Jadi dan Tidak ada Papan Informasi Kegiatan.

Proyek 'Siluman' Pembangunan Drainase dan TPJ Desa Singgahan,Kebonsari Asal Jadi dan Tidak ada Papan Informasi Kegiatan.

Madiun(Aenews9.com)-Pembangunan drainase di dusun Klagen, Rt13, serta pembangunan TPJ di dusun Druju,desa Singgahan,Kebonsari diduga sarat  penyelewengan dan amburadul  dalam pengerjaan .Dari Pantauan Aenews9.com di lapangan Rabu(8/8) banyak di temukan pekerjaan yang hasilnya amburadul bahkan mengecewakan ,seperti pembuatan drainase di dusun klagen tampak secara kasat mata sudah banyak yang pecah karena  semennya kurang berarti kuat dugaan cacat mutu juga tidak terpasang papan proyek kegiatan yang menerangkan berapa panjang pekerjaan tersebut,volume pekerjaan serta berapa dan dari mana sumber anggaran berasal.Selain itu juga di sorot terkait pekerjaan pembuatan Talud Penahan Jalan(TPJ) di dusun Druju,yang pasangan batu kurang bagus isiannya terkesan tidak ada.

Budi Hartanto,SH, Ketua DPC LSM JAWAPES Madiun yang juga sebagai Tim JCW (JAWAPES Coruption Watch) Jawa Timur, saat investigasi di lapangan Rabu(8/8/2018) lalu menyoroti adanya laporan dari masyarakat  terkait kwalitas  mutu pekerjaan pembangunan di Desa Singgahan Kebonsari,Kabupaten Madiun yang menggunakan Dana Desa.
"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait mutu kwalitas pekerjaan pembangunan Drainase di RT 13 Dusun Klagen serta  pembangunan Talud Penahan Jalan (TPJ) dusun Druju yang laksanakan pemdes Singgahan diduga cacat mutu dan diduga ada penyimpangan anggaran,
Kami bingung pengerjaan ini memakai anggaran apa? Kami juga tidak mengetahui berapa anggaran proyek ini.Karena di lapangan kami menemukan tidak ada papan informasi kegiatan yang terpasang serta kwalitas pekerjaan. Kalau begini, bagaimana masyarakat bisa mengawasi proyek ini
Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa, bahwa kepala desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa."kata Budi

Budi juga menambahkan,“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan sesuai Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) Nomor 14 Tahun 2008 Dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Nomor 70 Tahun 2012, Dimana mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek ,Dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek,  waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan, jelasnya.

"Proyek yang dikerjakan tanpa memasang papan nama terindikasi sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak memonitoring besar anggaran dan sumber anggaran.Berarti pekerjaan Proyek tersebut diduga tidak transparan,serta dugaan pembangunan yang tidak sesuai  RAB dan Bestek ".pungkas Budi.


  • Dari pantauan aenews9.com kembali di dua titik lokasi pengerjaan,kemarin Rabu(15/8) nampak sudah ada perbaikan,namun seperti apa kekuatan mutu   perbaikan tersebut? apakah akan bagus dan awet ? karena dari awal pengerjaan sudah amburadul,selain perbaikan yang sudah di kerjakan namun pemdes Singgahan masih lalai atau sengaja tidak  memasangan papan informasi kegiatan padahal dari info yang media terima pengerjaan proyek yang diduga dari dana DD sudah selesai di kerjakan.(ZAM)

0 komentar:

Post a Comment

MEDIA GROUP