INFO TERKINI

Kesenian Reog Ponorogo Dan Pencak Silat Sambut Danpusterad Mayjen TNI Hartomo Di TMMD Ke 102 Kabupaten Madiun

Madiun (Aenews9.com- Kurang lebih satu minggu pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-102 Tahun 2018, Danpusterad, Mayor Jenderal TNI Hartomo  mengunjungi pelaksanaan TMMD Ke 102 di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, Kamis (19/07/2018). 

Kesenian Reog Ponorogo dan Pencak Silat dimana Madiun merupakan kampung pesilat menyambut kedatangan rombongan Mayjen TNI Hartomo yang saat itu hadir di lokasi TMMD, Danpusterad yang juga didampingi oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, Danrem 081/DSJ Kolonel Inf R. Sidharta Wisnu Graha SE, dan Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Rachman Fikri, S.Sos selaku Dansatgas TMMD mengadakan pengecekan atau pengawasan dan Evaluasi (Wasev) terhadap pelaksanaan TMMD ke 102 di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. 

Antusiasme warga tampak dalam gelaran kesenian daerah yang ditampilkan untuk menyambut Danpusterad. Tarian Reog Ponorogo yang di iringi musik tradisional Jawa Timur menjadi salam pembuka dari masyarakat Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

"Ini sangat menarik dan luar biasa sekali, ini merupakan tarian reog dan pertunjukan pencak silat yang sangat bagus sekali, saya ucapkan terimakasih atas sambutan yang diberikan oleh masyarakat Desa Bodag" kata Danpusterad Mayjen TNI Hartomo.
Danpusterad lebih lanjut mengatakan "Pada dasarnya TMMD ke 102 Kabupaten Madiun telah dapat berjalan dengan lancar berkat kerja keras satuan pelaksana yang dalam hal ini SSK Gabungan Kodim 0803/Madiun, Yonarmed 12/Kostrad, Yon Paskhas TNI AU dan Ormas yang telah bekerja sama dengan masyarakat daerah sasaran sehingga sasaran dapat dikerjakan sesuai dengan rencana”
"Meskipun Medan yang dilalui sangat sulit dan berat, tapi kami yakin sasaran TMMD ini akan selesai tepat pada waktunya", imbuh Danpusterad(mc0803)

Dewan Pers Mangkir di Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

PPWI, JAKARTA (Aenews9.com) - Hari ini, Rabu, 18 Juli 2018, hasil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers berlangsung singkat namun alot dan menemui jalan buntu. Agenda utama persidangan, yakni mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil dilakukan. Hal itu disebabkan oleh sikap pembangkangan pengurus Dewan Pers terhadap permintaan hakim mediasi untuk hadir langsung di persidangan kali ini.

"Pengurus Dewan Pers beralasan bahwa berdasarkan pleno para pengurus, Dewan Pers memutuskan untuk tidak bersedia bernegosiasi atas gugatan PMH terhadapnya yang dilayangkan oleh PPWI dan SPRI ke pengadilan ini," jelas kuasa hukum Dewan Pers, Fransiskus Natalis Lakaseru, SH.

Ketua Dewan Pers, lanjut Fransiskus, mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan Dewan Pers dalam memutuskan perkara ini akhirnya harus dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya dan mengabaikan kesempatan mediasi. "Dewan Pers berpendapat bahwa jika tuntutan para wartawan dikabulkan Dewan Pers, hal itu akan mengganggu jalannya pelaksanaan tugas Dewan Pers yang selama ini sudah berjalan. Hal itu sudah sesuai dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers," imbuh Fransiskus yang akhirnya mendapat julukan 'penasehat hukum no comment' karena enggan memberikan keterangan kepada para wartawan yang meminta keterangannya seusai sidang.

Sementara itu, penasehat hukum penggugat Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, sangat menyayangkan sikap Dewan Pers yang 'mati rasa' alias tidak peka terhadap situasi darurat pers belakangan ini. Dipastikan bahwa masih diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan perkara gugatan PMH terhadap Dewan Pers, hingga mencapai keputusan hakim nanti.

Sesuai aturan hukum acara perdata, sebelum dilanjutkan ke penyampaian gugatan di muka hakim, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan mediasi oleh hakim mediasi. Sayangnya, upaya mediasi tersebut gagal, Dewan Pers menolak mediasi.

"Kita menawarkan mediasi kepada tergugat, namun melalui kuasa hukumnya, tergugat menyatakan tidak menerima tawaran damai dari penggugat yang meminta dilakukan pencabutan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat Dewan Pers selama ini," ujar Rompas kepada wartawan, 18 Juli 2018.

Di persidangan tadi, lanjut Rompas, kuasa hukum Dewan Pers menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang digugat oleh penggugat menyebabkan pihak Dewan Pers merasa sangat keberatan untuk mediasi dan berdamai. "Mereka berdalih semua kebijakan yang diambil selama ini merupakan hak substansi Dewan Pers," imbuh Rompas yang merupakan lulusan sarjana bidang jurnalistik saat diwawancarai di luar ruang persidangan.

Selaku pihak yang mewakili para penggugat, Rompas berharap agar persoalan ini secepatnya terselesaikan secara arif dan bijaksana, salah satunya melalui upaya perdamaian antar penggugat dengan tergugat. "Kami sangat menyayangkan dengan sikap dari Dewan Pers yang menunjukkan bahwa para pejabat Dewan Pers tidak peka terhadap hak-hak wartawan yang juga merupakan warga negara Indonesia. Terutama belakangan ini, maraknya kawan-kawan dari kalangan wartawan menjadi korban tindak kriminalisasi jurnalis akibat rekomendasi Dewan Pers. Malahan ada yang sampai meninggal dunia. Dewan Pers tutup mata,” jelasnya dengan nada menyesalkan pihak tergugat.

Menyikapi kenyataan itu, Rompas menyimpulkan bahwa sebagai penggugat, pihaknya akan terus berjuang melalui persidangan agar gugatan PMH, yang sampai saat ini sudah memasuki sidang yang ketujuh dapat diputus dengan seadil-adilnya. ”Karena upaya mediasi tidak membuahkan hasil, maka kami selaku penggugat berharap kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara PMH Dewan Pers dapat memutuskan,” imbuhnya lagi.

Dari pantauan media, pada saat para pemburu berita sedang berkumpul di lantai 3 PN Jakarta Pusat, dan melihat kuasa hukum Dewan Pers keluar dari ruang sidang dengan tergesa-gesa, para kuli digital itu segera mencegatnya untuk dikonfirmasi tentang ketidakhadiran pengurus Dewan Pers. Namun, para wartawan harus kecewa karena Fransiskus selaku kuasa hukum tergugat tidak memberikan tanggapan memadai. "No comment, no comment, no comment", hanya kalimat pendek ini yang keluar dari mulut pengacara itu. Akhirnya sang penasehat hukum Dewan Pers ini diberikan julukan "penasehat hukum no comment" oleh para jurnalis yang meliput persidangan yang berlangsung sejak pukul 11.00 wib ini. Sang kuasa hukum Dewan Pers itu bergegas turun dari lantai 3 untuk menghindari cecaran pertanyaan para wartawan.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa Dewan Pers kurang beradab dan dinilai telah melakukan penghianatan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. "Dewan Pers tidak beradab. Mereka  adalah penghianat terhadap konstitusi, melakukan pelanggaran UUD Negara  Republik Indonesia, khususnya pasal 28 F, dan UU  No. 40 tahun 1999 terkait Kemerdekaan Pers," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson menilai penghianatan yang dilakukan oleh Dewan Pers itu dalam bentuk peraturan-peraturan, penerbitan rekomendasi-rekomendasi, dan edaran Dewan Pers yang akhirnya membatasi kemerdekaan setiap wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. "Penghianatan oknum-oknum pengurus Dewan Pers dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti peraturan-peraturan, penerbitan rekomendasi-rekomendasi dan edaran ke Pemda di seluruh republik ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengekangan kemerdekaan pers para wartawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Kesemuanya itu bertentangan dengan fungsi Dewan Pers yang tertuang dalam Pasal 15 UU Pers," imbuh Wilson.

Dari hasil sidang ketujuh hari ini, jelas terlihat bahwa Dewan Pers tidak menghargai dan menghormati pengadilan. "Kita lihat sendiri hari ini, ada kesempatan yang dapat digunakan untuk melakukan mediasi, tetapi pengurus Dewan Pers tidak hadir, hanya kuasa hukumnya saja, sehingga gagal dalam mencapai kesepakatan,” jelas Wilson.

Ketua Umum PPWI yang sangat gigih memperjuangkan nasib wartawan itu menilai bahwa ada kekuatan kapitalisme dan politik kekuasan yang berada di belakang Dewan Pers, sehingga pihak Dewan Pers sangat percaya diri dan merasa yang paling benar, serta tidak mungkin dapat diganggu-gugat kebijakannya. Untuk itu, Wilson menghimbau kepada Pemerintah Republik Indonesia agar turun ke lapangan, melihat kondisi para pekerja pers di tanah air saat ini yang sudah sangat parah. "Saya berharap agar pemerintah dapat memahami dengan baik dan benar bahwa wartawan/wartawati selalu berusaha mengumpulkan dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta lapangan, yang tentunya seringkali akan menimbulkan ketidaksenangan pihak tertentu. "Karena ada yang tidak senang dengan pemberitaan, dilaporkan ke polisi, terjadilah kriminalisasi wartawan. Sayangnya, hingga saat ini, Pemerintah seakan tutup mata dengan semua kejadian yang menimpa para pekerja pers, seakan itu suatu hal yang tidak penting," sesal Wilson.

Oleh karena itu, dirinya tidak henti-hentinya menghimbau Pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif untuk  memberi perhatian serius terhadap  masalah tersebut. "Sekali lagi saya berharap agar kiranya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk dapat memberikan perhatian atas persoalan ini, paling tidak membantu mengevaluasi dan mengembalikan pers ke rel yang semestinya mengacu kepada UU No. 40 tahun 1999. Alternatif maksimalnya, bubarkan saja Dewan Pers itu," ujar Wilson menutup wawancara. (JML/Red)

Nasdem Kota Madiun Daftarkan 30 Bacaleg ke KPU Kota Madiun

Madiun (Aenews9.com)- Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di KPU Kota Madiun. Hingga H-1 penutupan pendaftaran bacaleg baru satu partai politik yang mendaftar di KPU Kota Madiun.
Ada sekitar 30 anggota dan pengurus Partai Nasdem Kota Madiun yang mendatangi kantor KPU setempat, Senin (16/7) siang. Mereka membawa dan menyerahkan berkas seluruh calon anggota legislatif yang akan didaftarkan ke komisioner KPU Kota Madiun.

Ketua DPD Nasdem Kota Madiun, Mochid, mengatakan ada 30 bacaleg yang didaftarkan ke KPU Kota Madiun. Hampir seluruh persyaratan dari 30 calon yang didaftarkan sudah lengkap. Namun, masih ada satu atau dua berkas bacaleg yang kurang dan akan dilengkapi segera.

"Seluruhnya sudah lengkap. Ada 30 calon yang tersebar di empat dapil yaitu Dapil I, II, III, dan IV di Kota Madiun," jelas dia saat ditemui wartawan di KPU setempat, Senin.
Mochid menyampaikan untuk keterwakilan perempuan terpenuhi 30% dari total calon yang didaftarkan. Dari 30 nama yang diajukan, sebagian besar nama baru. Sedangkan dua nama merupakan petahana yaitu Yamin dan Manto.

Kami menargetkan pada Pileg 2019 di Kota Madiun, Partai Nasdem bisa meraih 12 kursi. "Pendaftaran hari ini merupakan intruksi nasional. Kami tidak mau tergesa-gesa dan kami sudah cukup lama untuk mengurus berkas-berkas bacaleg ini," ujar Muchid

Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, mengatakan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran bacaleg dari Partai Nasdem. Pihaknya akan memeriksa seluruh persyaratan dari 30 bacaleg yang diajukan tersebut.
"Peendataram bacaleg ini sudah dibuka pada 4 Juli-17 Juli ini. Kami akan membuka pendaftaran sampai pukul 16.00 WIB. Besok adalah hari terakhir pendaftaran," jelasnya.

HADAPI TP 2018/2019 SISWA/SISWI SMKN 1 BADEGAN DIBEKALI PPBN OLEH KORAMIL 0802/07 BADEGAN

Ponorogo (Aenews9.com) -Proses belajar dan mengajar di SMKN 1 Badegan kembali dimulai hari Senin (16/7) .Guna mendapatkan kedisiplinan siswa/siswi dalam menghadapi Tahun Pelajaran (TP) 2018/2019 SMKN 1 Badegan menyelenggarakan Pendidikan Pertama Bela Negara (PPBN) yang dilatihkan oleh anggota Koramil 0802/07 Badegan.(16/07/2018)
Bertempat di halaman SMKN 1 Badegan, 350 orang siswa/siswi dilatih PPBN oleh 4 personel Koramil 0802/07 Badegan. Selain pelatihan fisik, ratusan siswa/siswi ini diberikan pembekalan tentang bela negara dan motivasi belajar, guna menggugah semangat siswa/siswi untuk rajin belajar dan berlatih guna mencapai kemampuan yang telah ditargetkan oleh SMKN 1 Badegan.

Menurut Sertu Santoso Babinsa Koramil 0802/07 Badegan yang memimpin 3 orang rekannya memberikan materi PPBN di SMKN 1 Badegan ini menyampaikan, bahwa PPBN kali ini berisi materi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Peraturan Penghormatan Militer (PPM). Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter yang disiplin bagi siswa/siswi sekolah ini untuk mengarungi pembelajaran di sekolah paling favorit di Kecamatan Badegan ini.

Disamping itu, personel Koramil 0802/07 Badegan juga memberikan materi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) guna memupuk rasa cinta tanah air serta upaya menangkal terhadap Radikalisme melalui kepanjangan WAROK, yaitu Waspada bahaya radikalisme, Rekatkan tali silaturahmi, toleransi dan kerjasama masyarakat, Optimalkan siskamling dan aturan wajib lapor bagi pendatang baru serta Ketahui, pahami dan laporkan setiap informasi/kejadian menonjol kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas.(Pendim0802

Balai Arkeologi Jogjakarta Kembali ekskavasi Kali Kedua di Situs Ngurawan

Madiun (Aenews9.com)- Situs Ngurawan yang berada di Desa Doho, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kembali di Eksavakasi oleh balai Arkeologi (Balar) Jogjakarta,Jumat 13/7.

Ini merupakan ekskavasi kali kedua dilakukan Balai Arkeologi setelah penggalian tahap pertama pada tahun 2016 silam.Dan
ekskavasi akan di laksanakan kurang lebih dua Minggu (tanggal 12-25 Juli 2018).

Ketua Tim Penelitian Ngurawan, Rita Istari, mengatakan ekskavasi kali ini melanjutkan yang sebelumnya telah dilakukan pada 2016. Penggalian benda bersejarah ini belum rampung dan masih panjang.

Untuk penggalian tahap kedua ini, kata dia, ada
empat titik lokasi yang akan digali. Diindikasikan di empat titik yang akan digali ini merupakan lokasi bersejarah saat masa kerajaan Ngurawan masih berdiri.

"Penelitian di Situs Ngurawan ini bisa berlanjut karena sudah disetujui pemerintah pusat di Jakarta. Kami juga sudah mengajukan kerangka acuan dalam penelitian kali ini," ujar dia saat ditemui di lokasi, Jumat (13/7/2018).kemarin

Rita menuturkan pada ekskavasi tahun ini ada 10 orang yang melakukan penelitian. Pihaknya juga mendatangkan ahli sejarah dan ahli yang bisa membaca prasasti atau tulisan kuno.
Ini menjadi penting karena di Situs Ngurawan terdapat banyak artefak atau prasasti yang memiliki tulisan kuno.

Dia menyampaikan ekskavasi kali ini untuk mencari bukti-bukti di kawasan Dolopo ini dulunya merupakan kawasan Kerajaan Ngurawan atau Gelang-Gelang.

"Kami menargetkan penelitian ini akan berakhir pada Oktober 2018 dengan hasil membuat buku tentang Ngurawan," jelasnya

Fokus penggalian tahap kedua ini masih berada di kawasan rumah milik salah satu warga di Dusun Ngrawan atau kebun milik warga bernama Gatot.

Dari pantauan di lapangan banyak warga yang di perbantuan untuk penggalian di titik lokasi yang telah di tentukan guna mencari situs tempat pemukiman di masa kejayaan kerajaan Ngurawan silam( zm)

Sekber Pers Indonesia Resmi Dideklarasikan

Jakarta (Aenews9.com)-Sejumlah pimpinan organisasi pers secara resmi mendeklarasikan berdirinya Sekretariat Bersama Pers Indonesia (Sekber Persindo) di Jalan Jenderal Achmad Yani No 27, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur pada Rabu, (11/07) petang.

Para deklarator Sekber Persindo sepakat mendirikan kantor bersama untuk mencari solusi penyelesaian masalah pers Indonesia yang semakin memprihatikan.

Para pimpinan organisasi pers yang menanda-tangani deklarasi Sekber Pers adalah perwakilan dari Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia-IPJI Ketua Umum Taufik Rachman, Ketua Toni Flamengo, Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia-HIPSI Ketua Umum Syahril Idham dan Sekretaris Jenderal Abdul Nasution, Serikat Pers Republik Indonesia-SPRI Ketua Umum Hence Mandagi dan Sekretris Jenderal Edi Anwar, Ikatan Media Online-IMO Ketua Marlon Brando dan Ketua DKI Hengki Abidin, Perkumpulan Wartawan Online Independen-PWOIN Ketua Lian Lubis, Persatuan Wartawan Republik Indonesia-PWRI Ketua Umum Suriyanto dan Sekretaris Jenderal Zulfikar, dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia-PPWI Ketua Umum Wilson Lalengke.

"Sedang yang lain, dari Forum Pers Independent Indonesia-FPII Ketua Presidium Kasihhati, Jaringan Media Nasional-JMN Ketua Umum Helmy Romdhoni dan Feri Rusdiono dari IPJI, meski tidak hadir saat deklarasi tapi ikut menandatangani deklarasi karena sesuai kesepakatan di Hotel Luminor, tetap menjadi deklarator Sekber Persindo," jelas Wilson Lalengke dari PPWI.

Ketua sekber Persindo yang dipercayakan kepada Suryanto didaulat membacakan Deklarasi pendirian Sekber Persindo didampingi seluruh deklarator.

"Hari ini, dengan menyatukan hati, kami mendeklarasikan berdirinya Sekretariat Bersama Pers Indonesia," ucap Suriyanto saat membacakan deklarasi yang direkam sebagai dokumentasi sejarah baru perjalanan Pers Indonesia.

Menurut Suriyanto, Sekber Persindo berdiri sebagai tindak-lanjut dari Gerakan Menggugat Dewan Pers yang baru-baru ini sukses menggelar aksi Tolak Kriminalisasi Pers yang di depan Gedung Pers dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Sekber ini adalah 'rumah kita' dalam rangka menciptakan industri pers yang sehat, memerdekakan diri dari kriminalisasi yang marak, saling mensejahterakan dengan didukung regulasi yang tidak memarjinalkan pers Indonesia," jelas Suriyanto, kandidat Doktor di bidang HTN.

Sementara Wilson Lalengke yang dipercayakan sebagai Sekretaris, menilai cita-cita mulia Sekber Persindo tidak semudah membalikan telapak tangan.
"Perjuangan kita masih harus 'berdarah-darah'. Karena itu semua organisasi pers yang terlibat melahirkan Sekber Persindo ini tetap solid, tetap merapatkan barisan demi memperjuangkan pers yang sehat dari tirani regulasi yang mengjriminalkan wartawan," imbuhnya.

Ke depan, Sekber Persindo akan dilengkapi dengan kepengurusan sesuai dengan bidang dan Tupoksi sehingga tercipta the dream team dalam memperjuangkan Pers Indonesia dari tirani regulasi yang memarjinalkan.

Pada kesempatan yang sama, pemrakarsa Gerakan Menggugat Dewan Pers yang juga Ketua Umum SPRI Hence Mandagi mengaku lega karena perjuangan kemerdekaan pers sudah diletakan pada dasar kesamaan visi para pimpinan organisasi untuk bersatu menyelesaikan seluruh permasalahan pers Indonesia secara utuh dan sesuai ruh UU Nomor 40 t e paaaa danahun 1999 tentang Pers.

"Ini saatnya pers Indonesia bangkit melawan tirani yang membelenggu kemerdekaan pers lewat wadah perjuangan profesional dan terukur yang kita bangun dalam Sekber Pers Indonesia," pungkas Mandagi.

Tuan rumah kantor Sekber Persindo yang juga wartawan senior Syahril Idham mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi pers yang bersatu dalam gerakan ini agar tidak berhenti pada tahap deklarasi namun segera bergerak menyusun program tindak-lanjut pasca deklarasi. ***


Ini Tanggapan PPWI terkait Viral Video Pria Berkaos Polisi Tendang Perempuan di Pangkal Pinang

Bangka Belitung (Aenews9.com) -- Beredarnya video viral pria berkaos oranye bertulis Polisi menendang dan memukul perempuan di sebuah toko di Pangkalpinang, Bangka Belitung selain disikapi serius dari Polda Bangka Belitung, akan tetapi juga mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, salah satunya dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Berikut Tanggapan PPWI terkait Viral Video Pria Berkaos Polisi Tendang dan Pukul Perempuan di Pangkal Pinang di masyarakat yang diterima Redaksi PpwiNews.com, pada Jumat 13 Juli 2018:

Berdasarkan Informasi dari Bidhumas Polda Babel yang ditujukan kepada Kadiv Propam Polri disebutkan bajwa, pada Rabu 11 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi tindak pidana 'PENCURIAN' di mini market APRI MART milik an.AKBP M.YUSUF kasubdit di Ditpamobvit Polda Kep.Babel yang dilakukan oleh pelaku/tsk an.Desy, Atmi dan Andy Rafly (anak desy).

Para pelaku mengambil barang-barang yang ada di Mini Market APRI MART berupa barang 2 kotak susu Chil Kid, 1 kotak susu BMT, 4 bungkus mie gelas, 1 kotak susu càir frisian flag, 1 botol susu Hilo dan 1 buah selendang hijau biru dg motif bunga bunga. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Pada saat kejadian para pelaku ditangkap tangan oleh AKBP M.YUSUF dan karyawan toko, kemudian dipukul di TKP oleh AKBP M.YUSUF menggunakan tangan, sandal dan gagang keranjang (Videonya Viral). Akibat kejadian tersebut korban/Pelapor an.AKBP M.YUSUF melaporkan kasus pencurian tersebut ke SPKT Polres Pangkalpinang untuk proses sidik lebih lanjut.

Sedangkan, akibat dari pemukulan oleh AKBP M.YUSUF terhadap pelaku pencurian tersebut, antara lain, Desy, 42 tahun, perempuan, IRT, Islam, warga Kelurahan Cipayung, Kecamatan Depok Jawa Barat, dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan sandal dibagian mata kanan dan kiri lebam.

Kemudian, Atmi, 41 tahun, perempuan, Kristen, IRT, warga Citayem Depok, dipukul dibagian dahi menggunakan tangan dipukul bagian kepala menggunakan sandal luka lebam dimuka Lebam tangan kiri.

Selanjutnya, Andy Rafly (anak Desy) 12 tahun, Islam, Sekolah (SD), Alamat Kelurahan Cipayung kecamatan Depok, Jawa Barat dipukul dibagian pipi kiri dan kanan sebanyak 3 kali menggunakan tangan, dipukul dibagian muka, bibir bagian atas pecah.

Adapun Tindak lanjut dari Bid Propam adalah mendatangi TKP Toko Apri Mart; memeriksa saksi saksi di TKP dan korban (tersangka curi yang dipukul), Koordinasi dengan kasat reskrim utk foto BB; memeriksa terduga pelanggar ( saat ini belum dapat diperiksa sehubungan yang bersangkutan lagi izin ke Bandung mengurus kuliah anaknya).

Menyikapi kasus pemukulan oleh oknum polisi terhadap terduga pelaku pencurian di sebuah toko di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang videonya viral di masyarakat, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa seluruh pelaku tindak pidana dalam peristiwa ini (pencuri dan pemukul) mesti diproses sesuai aturan hukum yang ada. Termasuk juga beberapa orang kawan-kawan terduga yang dikabarkan melarikan diri menggunakan mobil harus diusut dan ditindak.

Wilson juga menyampaikan bahwa, Pemilik toko, atasnama AKBP M. Yusuf, sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, wajib diproses di internal Polri. Karena kasus ini sudah jadi konsumsi publik, maka proses di internal Polri harus transparan dan dipublikasikan juga.

"Sebagai polisi yang paham arti 'jangan main hakim sendiri', maka perilaku main hakim sendiri oknum polisi M. Yusuf wajib ditindak atas kesalahannya itu," tegas Wilson Lalengke di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. [RED

Metode Sainte League Yang Dipakai KPU Untuk Menghitung dan Menetapkan Perolehan Kursi Legislatif Pada Pemilu 2019

(Aenews 9.com) -Sistem perhitungan dan penetapan jumlah kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 nanti akan menggunakan metode SAINTE LEAGUE. 

Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu baru saja disahkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Undang undang tersebut berlaku efektif sejak diundangkan pada bulan Agustus 2017 , sebagai Regulasi yang menggabungkan Tiga UU sebelumnya yaitu UU tentang Penyelenggara Pemilu, UU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta UU tentang Pemilihan Presiden .

Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 ini mengakomodir keseluruhan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2019, ada beberapa hal yang berubah seperti Jumlah anggota DPR RI menjadi 575 kursi, Jumlah Kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga bertambah berdasarkan populasinya, juga perubahan jumlah anggota KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota, status Bawaslu di Kabupaten/Kota menjadi permanen dan perubahan-perubahan lainnya.

Pada pasal 420 disebutkan tentang aturan penetapan perolehan kursi tiap partai politik, adapun sistem ini adalah mempergunakan metode "Sainte Lague", Model Sainta Lague ini tidak eksplisit disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017, metode ini ditemukan oleh seorang ahli Matematika dari Pancis bernama Andre Sainte- Lague tahun 1910. Selama ini Indonesia memakai sistem Kuota mulai dari UU 27 Tahun 1948 sampai dengan UU 8 Tahun 2012, yang berbeda adalah Frasa/sebutannya saja.

Pada Pemilu sebelumnya, kita mengenal sistem Kuota dimana penentuan kursi dilakukan dengan mencari terlebih dahulu Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) dari Jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia, kemudia tiap partai politik yang mendapatkan angka BPP otomatis mendapatkan kursinya, dan sisa kursi yang tersedia akan ditentukan dengan ranking/ perolehan suara terbanyak tiap Partai Politik.

Pada Pemilu 2019, kita akan diperkenalkan dengan sistem yang baru sebagaimana diatur pada pasal 420 UU 7 Tahun 2017.
Pasal 420 UU Pemilu
Suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7,dst, kemudian setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi, maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut.

CONTOH:
Apabila dalam satu dapil ada alokasi 7 kursi misalnya, pada dapil tersebut:
1. Partai A total meraih 28.000 suara
2. Partai B meraih 15.000
3. Partai C meraih 10.000
4. Partai D meraih 6.000 suara.
5. Partai E 3000 suara.
Maka kursi pertama didapat dengan pembagian 1.
1. Partai A 28.000/1 = 28.000.
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. PartaiE 3.000/1 = 3.000
Jadi kursi pertama adalah milik partai A dengan 28.000 suara.
Untuk kursi ke 2. Dikarenakan A tadi sudah menang di pembagian 1.
Maka berikutnya A akan dibagi 3, sedangkan yang lain masih dibagi 1.
Perhitungan kursi ke-2 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000,
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 2 adalah milik partai B dengan 15.000 suara.
Sekarang kursi ke 3,
A dan partai B telah mendapatkan kursi dengan pembagian 1, maka mereka tetap dengan pembagian 3, sedangkan suara partai lain masih dengan pembagian 1.
Maka perhitungan kursi ke 3 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000,
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka disini kursi ke 3 milik partai C dengan 10.000 suara.
Perhitungan suara untuk kursi ke 4, A, B dan C telah mendapat kursi dengan pembagian 1, maka mereka akan masuk ke pembagian 3.
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 4 adalah milik A dengan 9.333 suara.
Masuk ke kursi ke 5,
Partai A sudah mendapat kursi hasil pembagian suara 1 dan 3, maka selanjutnya A akan dibagi 5, B dan C dibagi 3,sementara D dan E masih pada pembagian 1.
Penghitungan kursi ke 5 adalah:
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai D mendapatkan kursi ke 5 dengan 6.000 suara.
Kursi ke 6, A dibagi 5. B,C dan D dibagi 3, dan E masih dibagi 1.
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Disini A kembali mendapat kursi,karena suaranya ada 5.600.
Sedangkan perhitungan kursi terakhir, A mendapatkan pembagian 7, karena pembagian 1,3 dan 5 telah menghasilkan kursi.
Maka perhitungan kursi ke 7 adalah:
1. Partai A 28.000/7 = 4.000
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai B mendapat kursi terakhir dengan 5.000 suara.
Dari contoh perhitungan di atas, partai A mendapat 3 kursi, partai B mendapat 2 kursi, partai C dan D mendapatkan masing-masing 1 kursi. Sedangkan partai E dengan perolehan suara terendah, tidak mendapatkan kursi sama sekali.

Berbicara dari sisi efektifitas dan juga estetika saat rekapitulasi, dibandingkan dengan sistem Kuota/BPP, model sainta lague lebih representatif jika digunakan pada saat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara, hasil perolehan suara tiap partai akan terbagi otomatis dan didapatkan peringkat / urutan tertinggi sampai terendah tanpa melakukan perhitungan untuk mencari BPP. Jika hasil ditampilkan pada slide, maka hasil akan langsung terlihat secara otomatis oleh para peserta dengan mempergunakan aplikasi yang tersedia pada MS Office(*)


Sumber ; perludem .org .rumah pemilu.org

Surat Terbuka untuk Kapolri: Jangan Tutup Matamu

Surat Terbuka untuk Kapolri: Jangan Tutup Matamu

Jakarta ( Aenews9.com)-Yt Bapak Kapolri, saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012. Saya mohon maaf, tidak pandai berbasa-basi, jadi langsung pada pokok surat saja.

Maraknya kasus kriminalisasi jurnalis di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini patut diduga disebabkan oleh banyaknya oknum aparat kepolisian yang bermental bejat. Para oknum itu tersebar di hampir semua level dan wilayah kerja di republik ini. Setidaknya, dua oknum Kapolda (Sumut dan Sumbar) tercatat pernah terlibat mengkriminalisasi wartawan, bahkan salah satunya dengan sewenang-wenang memenjarakan jurnalis dan hanya berakhir begitu saja tanpa rasa bersalah dari si Kapolda yang isi perutnya dibiayai rakyat.

Saat ini, tidak kurang dari 176 orang wartawan, mengutip Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang sedang menyandang gelar tersangka kasus kriminalisasi terhadap pekerja pers. Umumnya, para kuli tinta digital itu diborgol akibat tulisan atau pemberitaan di media massa. Pasal yang sering digunakan untuk menjerat para wartawan adalah UU ITE pasal 45 dan KUHP pasal 310 dan/atau 311.

Dewan Pers yang diharapkan dapat menjadi benteng pembela wartawan, malahan ikut arus permainan para oknum polisi bejat itu dengan merekomendasikan agar sang jurnalis (yang kritis) diproses oleh polisi dengan menggunakan peraturan perundangan di luar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Kloplah, para wartawan akhirnya menjadi bulan-bulanan oknum polisi, diperlakukan sesuka hati, hingga tewas membusuk di dalam penjara. MOU Kapolri dengan Dewan Pers hanyanya benda mati belaka. Program polisi promoter tidak lebih dari hiasan dinding kantor polisi belaka.

Kriminalisasi jurnalis menjadi momok mengerikan bagi para pekerja pers belakangan ini. Bukan karena wartawan takut mati, tetapi karena perilaku kriminalisasi atas wartawan oleh para aparat kepolisian yang digaji oleh rakyat, termasuk oleh para wartawan yang turut bayar pajak, itu sangat menyakiti hati para wartawan korban kriminalisasi dan keluarganya, serta masyarakat secara umum.

Lihat saja betapa dengan pongahnya oknum Kapolres Sidoarjo, dalam sebuah konferensi pers menyampaikan bahwa tersangka Slamet Maulana alias Ade, jurnalis media online beritarakyat.com, dituduh melakukan pemerasan terhadap pengusaha karaoke X-2 Sidoarjo seraya menunjukkan barang bukti berupa print-out percakapan WhatsApp antara Ade dengan pihak pengusaha X-2. Anak SD pun pasti dapat memahami bahwa berdasarkan percakapan WhatsApp itu, sesungguhnya telah terjadi upaya penyuapan oleh pengelola X-2 kepada wartawan Slamet Maulana dengan dalih menawarkan pemasangan iklan di media beritarakyat.com, disertai harapan agar pemberitaan tentang dugaan kegiatan permesuman di tempat karaoke X-2 yang dipublikasikan di media beritarakyat.com bisa dihentikan.

Oknum Kapolres Sidoarjo itu seiya-sekata dengan pelapor (red - pengelola karaoke X-2) untuk memutar-balikan fakta, dari upaya penyuapan menjadi delik pemerasan. Nauzubillah... Begitu mudahnya seorang perwira mengikuti pola pikir sesat pengusaha esek-esek di wilayah kerjanya.

Lain di Sidoarjo, lain lagi di Bengkalis, Simalungun, dan Batam. Toroziduhu Laia, pimred media Harian Berantas di Bengkalis, Riau; Marsal Harahap jurnalis di Simalungun, Sumatera Utara; dan Mulkansyah jurnalis di Batam, Kepulauan Riau, harus ikhlas menjadi pesakitan akibat dikriminalisasi atas tuduhan pencemaran nama baik karena memberitakan dugaan korupsi para pimpinan (bupati) di daerahnya. 250 juta rakyat di negeri ini amat maklum bahwa tidak kurang dari 98 persen, mengutip Kemendagri, pejabat bupati/walikota, dan gubernur adalah maling uang rakyat. Dari fakta itu, sangat naif jika oknum aparat polisi lebih percaya bupati/walikota yang melapor ke polisi daripada wartawan. Polisi (lagi-lagi) begitu mudahnya menuding wartawan yang bohong dan membuat berita fitnah, dan percaya bulat-bulat laporan para perampok uang rakyat itu. Nauzubillah...

Ismail Novendra, Pimpinan Umum mingguan jejak news, saat-saat ini sedang menjalani proses persidangan di Padang. Ia dituduh mencemarkan nama baik oknum Kapolda Sumbar karena pemberitaan yang memuat potongan pengakuan seorang oknum pengusaha sebagai pamannya sang Kapolda. Pada persidangan lalu, si oknum pengusaha itu memberikan kesaksian di pengadilan bahwa benar ia mengatakan hal itu (red - dia paman Kapolda Sumbar) kepada Ismail Novendra.

Saya tidak bisa lagi bernalar, apa yang ada di dalam benak oknum Kapolda itu sehingga harus memenjarakan jurnalis yang terang-benderang menuliskan fakta lapangan di medianya. Adakah menulis sebuah kebenaran merupakan hal tabu dan dosa di negara ini?

Dua-tiga tahun yang lalu, dua orang jurnalis beritaatjeh.net, Umar Efendi dan Mawardi, harus mendekam di penjara Lhokseumawe karena memberitakan tentang seorang oknum anggota DPRA (red - DPRD-nya Provinsi Aceh) yang kepergok bersama dua wanita muda di sebuah hotel pada jam sholat Jum'at. Isi beritanya hanya seputar keberadaan sang oknum anggota dewan yang biasa dipanggil Cage itu bersama wanita di hotel di waktu jam sholat Jum'at berlangsung. Itu fakta, bukan karangan bebas. Tapi polisi memprosesnya, entah takut dengan si oknum anggota dewan atau karena sebab lain. Sekali lagi, begitu lebih mudahnya polisi mengurung wartawan karena beritanya, dibandingkan sebuah keharusan agar polisi menindaklanjuti menelusuri kebenaran laporan wartawan yang disampaikan dalam bentuk pemberitaan di media massa.

Hanya lima hari menjelang hari raya Iedul Fitri 1439 H yang lalu, Muhammad Yusuf, jurnalis Sinar Pagi Baru, harus tewas mengenaskan di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan. Wartawan ber-KTP berlambang Garuda itu dikerangkeng sebulan lebih sebelum tewas karena tulisan-tulisan almarhum terkait derita masyarakat kampungnya di Pulau Laut, Kalsel yang dizolimi oleh oknum pengusaha Haji Isam, pemilik PT MSAM. Seluruh jenderal dan pejabat VVIP di negeri ini hampir dipastikan kenal Haji Isam, oknum pengusaha hitam yang memiliki negara dalam negara di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Oknum Kapolres dan jajarannya amat sangat dapat diduga mendapat tekanan hebat untuk mengkriminalisasi dan menyelesaikan jurnalis Muhammad Yusuf. Atau mungkin sebaliknya, para oknum itu justru menikmati tugas yang diberikan pelapor (red - PT. MSAM) dengan hati senang dan bahagia?

Betapa naif jika kita beranggapan bahwa negara cukup kaya untuk mengongkosi dua kali perjalanan tiga oknum polisi Kotabaru ke Jakarta untuk mendapatkan "rekomendasi mati" bagi jurnalis Muhammad Yusuf dari oknum ahli persnya Dewan Pers, Leo Batubara. Amat logis untuk menduga ada cukong hitam yang mendanai program penewasan jurnalis Kalsel itu. Innalilahi wa innailaihi rojiun...

Narasi tentang rekan-rekan wartawan yang dikriminalisasi, didiskriminasi, dinistakan, dan dibungkam, bahkan tewas terbunuh sebagaimana dituliskan di atas itu hanyalah secuil dari sekian banyak jumlahnya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sungguh amat panjang dan menguras emosi jika dituliskan di layar ini. Hingga habis paket pulsa segudang, belum juga tuntas menuliskan seluruhnya.

Yth. Pak Kapolri, sebagai sesama Alumni Lemhannas Republik Indonesia, saya hanya meminta satu hal melalui kalimat pendek ini: "Pak Tito, jangan tutup matamu..." (WIL/Red)

Mayjen Hendardji Soepandji: Sekalipun Langit Akan Runtuh, Hukum Harus Ditegakan

Yordania (Aenews.9.com)-Dukungan mengusut tuntas meninggalnya wartawan  M. Yusuf di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, I0 Juni lalu, terus mengalir dari pelbagai pihak, baik senator Fachrul Razi dan politisi Senayan lainnya, pengacara beken Eggi Sudjana, hingga mantan Menkopolhukam, Laksamana TNI (Pur) Tejo Edhi.

Kali ini "terompet" pengusutannya ditiup oleh mantan Aspam Kasad serta Dan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI (Pur) Drs H Hendardji Soepandji SH yang saat ini sedang berada di Yordania.

"Kasus kematian M. Yusuf, hukum harus ditegakan, kendati langit bakal runtuh," tandas Hendardji yang juga Ketum Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN)           

Ia juga menggulirkan pertanyaan, kenapa  Dewan Pers tidak marah, tidak meminta pertanggungjawaban polisi atas tewasnya wartawan yang mereka rekomendasikan menggunakan hukum di luar pers. "Saya heran juga," jelas Pak Hen, begitu sapaan akrabnya di kalangan pengurus IPJI.

Dia menilai, kematian M. Yusuf di tahanan merupakan pelanggaran HAM berat, tidak bisa ditolerir. Lebih-lebih, kasus yang ditulis menyangkut kepentingan warga yang merasa haknya dirampas oleh sebuah perusahaan.

Menurut dia, meskipun almarhum "bersalah" secara Kode Etik Jurnalistik di mata Dewan Pers, namun informasi yang disampaikan adanya persoalan perusahaan tersebut dengan para warga, harus juga ditelisik, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

"Tapi, dengan kematian beliau, maka fakta- fakta adanya perseteruan warga dengan perusahaan tersebut tidak terungkap," jelasnya, yang mungkin mendiang wartawan punya data yang valid, sehingga berani menulisnya, kendati cara menulisnya salah secara etika jurnalistik.

Mantan Ketum PB Forki ini menambahkan, kasus wartawan MY seyogianya ditangani secara fair play. Jangan sampai hanya kesalahan etika jurnalistik, mengaburkan fakta-fakta yang disampaikan oleh wartawan dalam melakukan fungsinya sebagai kontrol sosial.

"Kasus perusahaan tersebut dengan warga juga harus ditelusuri sejauh mana kebenarannya," ulang Hendardji, mengharapkan polisi menggali informasi yang disampaikan mendiang wartawan.

Hendardji juga mengaku heran inisiatif mengusut tuntas kasus M. Yusuf justru datang dari organisasi pers, seperti dilakukan aksi 4/7. Sementara Dewan Pers adem ayem, tidak ngotot memperkarakan kematian wartawan yang mereka rekomendasikan lewat pendekatan hukum di luar pers.

"Harusnya mereka juga meminta pertanggungjawaban polisi, kok wartawan sampai tewas," tuturnya. Sebab, menurutnya, Dewan Pers sebagai bagian dari insitusi pers, jangan hanya melihat hitam putihnya etika jurnalistik, seperti uji informasi, tidak berimbang, tendesius dan sebagainya.

"Tapi, lihat juga fakta keseluruhan. Wartawan gila bila menulis berita tanpa fakta. Itu elemen dasar yang diketahui semua wartawan," tuturnya gemas.

Dia berharap, kasus M. Yusuf jadi pelajaran semua pihak, baik Dewan Pers, Polisi maupun wartawan. " Dan hukum harus ditegakan kendati langit pun bakal runtuh," jelas Ketua Dewan Pembina Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) ini berharap jika ada oknum yang bermain atau mengambil keuntungan dari kasus ini harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
                                                                                "Pengusutan harus dimulai dari TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Termasuk visum untuk mengetahui sebab-sebab kematian", pungkas adik kandung mantan Jakgung Hendarman Soepandji mengakhiri. (Rel)     

Catat..! Anggota Dewan Pers Ini Resmi Dilaporkan ke Ombudsman

Jakarta (Aenews9.com) - Ketua Umum PWRI, Suriyanto, SH, MH, M.Kn didampingi Sekjend PWRI, Zulfikar Tahir, resmi melaporkan salah satu oknum komisioner Dewan Pers, Sinyo Harry Sarundajang, ke Ombudsman Republik Indonesia, di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sarundajang dilaporkan karena yang bersangkutan diduga melakukan tindakan melanggar hukum terkait kedudukannya yang rangkap jabatan seperti diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahui bahwa mantan gubernur Sulawesi Utara itu sejak Februari 2018 menjabat sebagai duta besar RI di Filipina, Kepulauan Marshall dan Republik Palau. Namun, hingga kini Sarundajang masih menjabat sebagai komisioner Dewan Pers.

Fakta tersebut menurut para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) merupakan pelanggaran terhadap UU No. 25 tahun 2009. Untuk meluruskan ketidakbenaran tindakan oknum pengurus Dewan Pers, Sarundajang tersebut, PWRI melaporkan yang bersangkutan ke lembaga Ombudsman seraya meminta lembaga ini melakukan review, pemeriksaan dan langkah-langkah tindak-lanjut yang diperlukan sesuai perundangan yang berlaku.

"Kami menilai bahwa Saudara Sinyo Harry Sarundajang telah melakukan tindakan yang salah, melanggar hukum, khususnya UU No. 25 tahun 2009. Jadi, kita laporkan ke sini (red - Ombudsman) untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku," jelas Suriyanto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, yang turut mendampingi koleganya Ketum PWRI menyampaikan laporan ke Ombudsman, mengatakan bahwa pembenahan pers di republik ini hanya mungkin dapat dilakukan jika lembaga pengampu pers seperti lembaga Dewan Pers dibersihkan dari oknum-oknum pengurus yang bermasalah. "Kita mendukung kawan-kawan PWRI melaporkan komisioner Dewan Pers ke Ombudsman. Hal ini sangat mendasar, karena bagaimana mungkin kita mampu membenahi kehidupan pers di republik ini jika orang-orang yang diberi amanah mengelola dan mengembangkan kemerdekaan pers sesuai UU No. 40 tahun 1999 merupakan oknum-oknum bermasalah," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson juga mengingatkan bahwa kehidupan pers di dalam negeri saat ini sudah amat memprihatinkan. Dunia jurnalistik kita telah dibajak oleh para politikus, penguasa, dan pengusaha.

"Persoalan pers kita sudah pada level darurat. Pengelolaan informasi telah dikuasai oleh para perampok sumber daya informasi di negeri ini.

Konglomerasi media yang dikelola para politikus, oknum penguasa, dan pengusaha telah melahirkan segelintir media besar yang menguasai 90 persen ruang informasi dan publikasi kita. Sementara, negara terlihat tidak berdaya membendung masifnya penistaan terhadap ratusan ribu wartawan dan pekerja media di tataran bawah. Mereka seakan tidak dianggap sebagai warga bangsa dan negara ini. Ada yang tewas di lapas, dikriminalisasi dan didiskriminasi di mana-mana, negara diam saja. Dewan Pers yang menjadi harapan satu-satunya, malah menjadi biang kerok terbunuhnya wartawan," pungkas Wilson Lalengke yang saat ini sedang menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di PN Jakarta Pusat bersama Heinjte Mandagi dari SPRI. (HWL/Red)

Tak Afdol Bila ke Madiun tak Berkunjung ke Umbul Square

 

Madiun (Aenews9.com ) - Madiun Umbul Square adalah wahana wisata tertua di kabupaten Madiun  yang berada di desa Glonggong Kecamatan Dolopo,Kabupaten Madiun .

Umbul Square kian bersolek menawarkan wahana wisata edukasi untuk memanjakan pengunjung .Selain wahana kolam renang,Wahana bianglala,bioskop 3D,wisata sejarah ,Wahana Bermain Anak dan Dewasa Ada Komedi Putar, Water Boom, Out Bond dan Out bond tematik satwa.Yang terbaru tempat untuk ber-swa Photo dengan dengan tema-tema 3D grafiti.

Yani (26) pengunjung asal Ngawi mengaku senang dan baru pertamakali datang ke Umbul Square karena ingin menunjukan satwa kepada keponakannya sekaligus mengunjungi hajatan keluarga.
"saya baru pertama kali berkunjung ke umbul .Tempatnya bagus untuk mengisi liburan,banyak wahana permainan dan bisa  melihat koleksi satwa,terutama singa Afrika .Kebetulan lagi mengunjungi hajatan keluarga sekaligus main ke umbul square sama keponakan " kata Yani

Selain Yani pengunjung lain yang datang dari Brebes Jawa tengah juga terkesan dengan umbul square selain tempat rekreasi juga tempat untuk konservasi satwa dan mini zoo selain itu makanan yang di jual di stand makanan  pun harganya relatif murah .

Di Umbul Square pengunjung juga bisa melihat berbagai koleksi satwa yang di pelihara di Umbul Square,seperti siamang,singa afrika,merak,burung Kaswari,buaya,rusa tutul,rusa Simbar,beruang madu,burung kakak tua jambul,burung elang Bondol dan masih banyak lagi hewan yang menjadi koleksi dari Umbul Square.Selain sebagai kebun binatang mini Umbul square juga menjadi lembaga konservasi hewan yang bekerjasama dengan BKSDA .Dan telah mendapat ijin sebagai Lembaga Konservasi dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di bulan Februari tahun 2016 dan disah kan Perda Kabupaten Madiun di bulan November tahun 2016.

Direktur utama Madiun Umbul Square R. Afri Handoko S.sos. Msi kepada Aenews9.com menceritakan  "Alhamdulillah Wisata Madiun Umbul Square saat ini sering  dijadikan destinasi wisata yang wajib di kunjungi kalau ke madiun" cerita Afri

Menurut cerita Afri Kalau melihat kilas balik kebelakang Taman wisata ini sudah dikenal warga Madiun dan sekitarnya sejak puluhan tahun silam. Hal itu karena taman wisata Umbul merupakan tempat rekreasi peninggalan penjajahan Belanda.
Fasilitas yang ada di taman Umbul antara lain, kolam renang air belerang yang menjadi andalan, kebun binatang mini,
Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, taman wisata umbul menjadi tempat wisata favorit warga Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan sebagian Magetan. Seiring berjalannya waktu, Umbul ditinggalkan karena kondisinya yang memprihatinkan.

Hal ini karena Pemkab Madiun tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya operasional. Terlebih pada perawatan kebun binatangnya.Tapi sejak di pugar pada tahun 2012 wajah tempat wisata umbul makin bersolek dengan  renovasi total sarana wahana permainan,tempat kandang satwa.
serta penambahan satwa baru untuk koleksi mini zoo serta menjadi lembaga konservasi satwa yang bisa untuk wahana edukasi.

Afri Handoko menuturkan Umbul square juga mempunyai even bulanan,Tri bulanan,serta even tahunan.Untuk even tahunan Umbul Square mengadakan acara Kuras Umbul Belerang yang menjadi landmark tempat ini yang di laksanakan setiap Satu Muharram.Dimusim liburan seperti liburan hari raya pengunjung umbul Square mencapai 13 ribu pengunjung dapat untuk liburan sekolah pengunjung rata - rata 150 sampai 500 pengunjung dengan harga tiket masuk untuk biasa Rp.10.000 /orang dan weekend Rp.20.000.

Saat ini sedang menambah fasilitas wahana  membangun rumah Hobbit untuk sarana edukasi anak,sedang untuk promosi Umbul Square telah bekerja sama dengan Taman wisata Geni langit Magetan.Bentuk kerjasamanya adalah jika pengunjung beli tiket di umbul sauare akan memperoleh tiket masuk ke wisata Geni langit begitu juga sebaliknya.pungkas Afri.

Bagi pengunjung  yang telah puas menikmati wahana permainan dan ber-swaphoto dengan satwa dan spot swa photo pengunjung juga bisa menikmati kuliner di tempat tersebut dengan harga yanglumayang terjangkau atau bisa relaksasi di kolam ikan .
Jika berkunjung ke Madiun tidak afdol bila tidak mampir ke Umbul Square(ZAM/Is)

Upaya Pencegahan KLB Difteri Puskemas dan Koramil 0804/13 Bersinergi Melaksanakan ORI

Magetan(Aenews.9.com) Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di wilayah kecamatan bendo, maka puskesmas bendo dan didampingi anggota koramil 0804/13 bendo melaksanakan kegiatan Outbreak Response Immunization (ORI)  Difteri pada anak yang akan dilaksanakan 3 kali ( 3 putaran). Untuk putaran pertama sudah dilaksanakan pada bulan Pebruari dan maret kemarin, Sekarang sedang diadakan imunisasi putaran kedua dengan sasaran balita usia 1 sampai dengan 5 tahun terlebih dahulu dan hari ini dilaksanakan di desa soco dan desa kinandang kecamatan bendo. (Senin, 09/07/18)kemarin.

Kegiatan Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri ini dihadiri oleh Kepala Desa Soco Bapak Suyanto, Bidan Desa Soco Susanti Mayasari Amd. Keb. Bidan Desa Kinandang Suhartatik Amd, Keb. dan 10 petugas dari puskesmas, Bati Komsos Serma Budianto, Babinsa Desa Soco Kopka Jatmiko, Babinsa Desa Kinandang Kopka Agung Tri serta Kader posyandu 12 orang.

Imunisasi di wilayah kecamatan bendo hari ini dilaksanakan di 2 desa yaitu desa Kinandang dan desa soco. Sedangkan jumlah sasaran untuk desa kinandang posyandu 1 sebanyak 35 anak, Posyandu 2 sebanyak 33 anak dan Posyandu 3 sebanyak 31 anak. Jadi jumlah desa kinandang sebantak 99 anak. Sedangkan desa soco untuk posyandu 1 sebanyak 51 anak, Posyandu 2 sebanyak 42 anak dan posyandu 3 sebanyak 39 anak. Jadi jumlah sasaran desa soco sebanyak 132 anak. Jumlah keseluruhan untuk hari ini wilayah bendo sebanyak 231anak.

"Difteri merupakan penyakit pada selaput lendir pada hidung serta tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dapat menimbulkan lapisan tebal berwarna abu-abu pada tenggorokan sehingga dapat membuat anak sulit makan dan bernapas. Bila infeksi tidak diobati, toksin yang dihasilkan oleh bakteri bisa menyebabkan lumpuh dan gagal jantung jika dibiarkan, itulah pentingnya diberikan Imunisasi sekarang ini" tutur Pelda Budianto Bati Komsos Koramil 0804/13 Bendo kepada ibu-ibu yang lagi mengantri mengantar putra-putrinya yang akan di Imunisasi/ Vaksin.

Susanti Mayasari, Amd. Keb. Selaku Bidan Desa Soco menyarankan bagi para orangtua, apabila lupa atau masih kurang dalam memberikan imunisasi DPT kepada putra putrinya, maka diharapkan untuk segera mendatangi puskesmas untuk melengkapi. Beliau menambahkan pula jika dalam suatu daerah sudah berstatus kawasan KLB (Kejadian Luar Biasa) salah satunya kasus difteri ini sudah bisa disebut KLB maka semua anak yang berumur 1 sampai 19 tahun harus ditambah tiga kali imunisasi difteri lagi, dengan interval 0-1-6 bulan yaitu yang sudah dilaksanakan bulan februari dan maret kemarin tahap 1. Sekarang ini sedang dilaksanakan tahap 2 dan rencana tahap 3 dilaksanakan bulan November 2018


Kepala Desa Soco dan desa kinandang menyampaikan ucapan terimakasih kepada petugas dari puskesmas bendo dan anggota koramil 0804/13 bendo yang telah melaksanakan tugas pemberian Vaksin dalam rangka pencegahan difteri kepada putra-putri warga kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib dan aman dan mudah-mudahan warga kami terhindar dari penyakit difteri tersebut. (In
Rekom Sambar Nyawa ?
(Sebuah Takwil Mendiang Yusuf Melenggang ke Akhirat)

Oleh : Ilham Akbar Rao *

Kematian Muhammad Yusuf (42 tahun), wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Baru, Kalimantan Selatan, pada Minggu 10 Juni 2018 lalu berbuntut polemik. Banyak pihak menaksir kematian Yusuf tak lazim, meski hasil visum dokter RSUD Kotabaru menerangkan Yusuf meregang nyawa di terungku LP Kotabaru karena gagal jantung serta riwayat penyakit lain yang diderita sebelumnya.

Kisruh ini nyatanya tidak hanya berkisar ihwal kematian sang wartawan yang dirasa janggal, paska kematian Yusuf pun muncul tudingan konspirasi yang melibatkan unsur pers itu sendiri, utamanya katebelece Dewan Pers (DP) c.q. Sabam Leo Batubara kepada penyidik Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan yang dituding bernas melibas Yusuf. Dewan Pers kenyataannya memang tidak tinggal diam, lewat siaran pers nya DP membela diri dengan mengaku tidak terlibat sedari awal atas kasus M. Yusuf, keterlibatannya hanya setelah dimintai penyidik Polres Kotabaru untuk memberikan keterangan ahli. 

Saya coba mentakwil perjalanan rekomendasi atau keterangan Dewan Pers lewat ahli pers Sabam Leo Batubara yang keterangannya dimintai penyidik Polres Kotabaru pada 29 Maret, 2 dan 3 April 2018 ini. Muncul dibenak banyak wartawan, apakah Dewan Pers ikut andil dalam kematian M. Yusuf ?
Yusuf diketahui dijebloskan ke penjara setelah menulis kisruh sengketa lahan antara PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) milik pengusaha kondang seantero Kalsel H. Andi Syamsudin Arsyad atau H. Isam versus warga Pulau Laut. Tulisan Yusuf disebut bermuatan provokasi, tidak berimbang, dan menghasut yang merugikan PT MSAM. Ia kemudian dijerat Pasal 45A UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun ancamannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Yusuf pertama kali dilaporkan pihak MSAM melalui Yoshua Prasetya Adi, pada 23 Maret 2018 di Mapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kala itu Yoshua membawa 4 lembar bukti print out (e paper) tulisan Yusuf di portal kemajuanrakyat.co.id. Polisi kerja ligat, hari itu juga, Jumat 23 Maret 2018, kasus Yusuf langsung ditingkatkan ke tahapan penyidikan.
Belum genap seminggu setelah laporan MSAM, Kamis 29 Maret 2018, 3 penyidik Polres Kotabaru terbang jauh mengunjungi kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan 3 penyidik ini guna mendapatkan keterangan saksi ahli dibidang pers. Sehari sebelumnya, 28 Maret 2018, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto, juga sudah menyurati Dewan Pers ihwal pendapat ahli terkait tulisan Yusuf ini.

Syahdan, Sabam Leo Batubara pun kemudian direkomendasikan Dewan Pers untuk menelaah tulisan Yusuf. Keterangan mula Leo pada 29 Maret 2018, atas 2 tulisan Yusuf yang disodorkan penyidik ialah kedua berita tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi, selain itu narasumber berita juga tidak jelas dan tidak kredibel. Namun Leo menyarankan penyelesaian perkara ini dilakukan di Dewan Pers melalui mekanisme hak jawab dan permintaan maaf, karena merupakan perkara jurnalistik.

Menanggapi pernyataan Leo, penyidik malahan menyampaikan informasi bahwa pihaknya mengantongi  keterangan saksi lain yang memberatkan Yusuf, penyidik bahkan berjanji akan membawa tulisan Yusuf yang lain yang dianggap negatif pada pertemuan berikutnya. 
Penyidik menepati janji, tepat Senin hingga Selasa (2-3 April 2018) penyidik Polres Kotabaru menemui kembali Leo Batubara di gedung Dewan Pers, kali ini dengan membawa 21 tulisan Yusuf.
Tak perlu waktu lama Leo menyingkap tulisan Yusuf, dan ujungnya. Ini yang menurut saya memancing kemunculan silang pendapat keterlibatan Dewan Pers dalam arena polemik kematian Yusuf, ialah pada poin 4, seperti yang dituangkan pada pernyataan Dewan Pers. “Bahwa pihak yang dirugikan atas pemberitaan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU lain diluar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers”.
Hanya satu hari setelah penyidik Polres Kotabaru membawa “oleh-oleh” pernyataan Sabam Leo Batubara ini, Rabu 4 April 2018, Yusuf kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Berturut-turut setelah penetapan tersangka, keesokannya Kamis 5 April 2018 terbit Surat Perintah Penangkapan terhadap M. Yusuf. Menyusul Jumat 6 April 2018 keluar Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani penyidik AKP Suria Miftah Irawan atas nama Kapolres Kotabaru.

Hingga Minggu 10 Juni 2018 itu pun tiba, atau setelah lebih 2 bulan Yusuf ditahan. Ia yang tengah menanti lantam palu hakim PN Kotabaru, Kalsel menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke RSUD Kotabaru. Wartawan pemberani Muhammad Yusuf pun berpulang kepada pemilik semesta - Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun.

Kematian Yusuf rupanya berjejak, khususnya dibenak banyak wartawan dan pegiat media publik. Muncul pertanyaan, bagaimana seandainya bila rekomendasi akhir Dewan Pers c.q. Sabam Leo Batubara kepada penyidik Polres Kotabaru terkait tulisan Yusuf berujung sebaliknya. Dengan kata lain penyelesaiannya tetap menggunakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers nasional dan bukan UU diluar itu. Mungkinkah Polres Kotabaru urung merintang Yusuf? Jawabannya sangat mungkin, YA. Karena pendapat ahli Dewan Pers c.q Sabam Leo Batubara ketika meretas tulisan Yusuf masuk kategori alat bukti dalam penyidikan penegak hukum.

Dewan Pers boleh saja keukeuh dengan pendirian apa yang dilakukannya dalam perkara Yusuf merupakan implementasi nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan dan penegakan hukum terkait profesi wartawan, terlebih dalam kasus Yusuf tidak ada pihak yang sedari mula mengkonfirmasi keberatannya ke Dewan Pers, atau keterlibatan Dewan Pers hanya setelah pihak Polres Kotabaru meminta keterangan ahli.

Menurut saya, apapun alibi Dewan Pers dalam perkara “tulisan” Yusuf justru menunjukan tidak bertajinya lembaga representasi pekerja pers tanah air ini, eksistensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi memasuki fase kritis ditangan oknum Dewan Pers. Apalagi bila kita menginsyafi amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai pakem dalam kemerdekaan pers di tanah air, jelas apa yang dilakukan Dewan Pers bisa disebut aib dalam mengejawantahkan kemerdekaan pers itu sendiri.
Pendapat Dewan Pers c.q Sabam Leo Batubara yang menyebut tulisan Yusuf tidak uji informasi, tidak berimbang, mengandung opini menghakimi, tidak memuat fakta ataupun memberi kesan dan pernyataan negatif, menurut saya justru sangat subjektif sekaligus mengerikan. Bagaimana mungkin Sabam Leo Batubara dapat menilai puluhan tulisan Yusuf hanya dalam hitungan hari? Apakah Sabam Leo Batubara sempat uji informasi dengan menemui objek tulisan Yusuf di Kalimantan Selatan atau setidaknya melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Pulau Laut atau PT MSAM? Atau hanya melakukan wawancara imajiner belaka? Saya curiga justru rekomendasi Sabam Leo Batubara lah yang tidak uji informasi atau bahkan tidak berdasarkan fakta.   

Kasus wartawan Yusuf ini seperti membuka tabir bagaimana sebetulnya Dewan Pers menampakan eksistensi dan kerja jebloknya dalam menancapkan kemerdekaan pers  selama ini. Karena rupanya tak hanya Yusuf, wartawan yang diperkarakan karena tulisan. Belum lama ini di Padang, Sumatera Barat ada nama Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi Media Jejak News yang juga diperkarakan karena tulisan, kabarnya Dewan Pers sudah memberikan rekomendasi bahwa skandal Jejak News merupakan perkara jurnalistik dan penyelesaiannya menggunakan mekanisme hak jawab dan permintaan maaf (UU Pers Nomor 40 Tahun 1999), namun polisi tidak menggubris dan tetap meneruskan perkara Ismail Novendra lewat KUHP dan nahasnya Dewan Pers tidak berbuat apa-apa guna mengakomodir Jejak News. Ada lagi nama Bony Lerek di NTT, wartawan media online Fajar Timor yang juga jadi tersangka karena tulisan. Kemudian di Sumatera Utara ada nama Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, wartawan Sorot Daerah yang juga diperkarakan karena tulisan. Ada lagi Toroziduhu Laia di Riau, Pemred Harian Berantas yang juga tengah menghadapi persidangan. Ini hanya beberapa nama, di berbagai daerah kasus serupa kenyataannya sangat banyak dialami rekan-rekan wartawan.

Dan tindakan Dewan Pers seperti yang sudah-sudah, hanya diam atau setidaknya hanya berbisik dan paling jauh membela diri ketika perkara ini akhirnya mendapat perhatian luas publik.

Apa yang dilakukan Wilson Lalengke Ketua PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) dan Hence Mandagi Ketua SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) dengan menggugat kebijakan Dewan Pers di PN Jakarta Pusat pada 9 Mei lalu, yang hingga kini persidangannya masih berjalan, saya rasa sebagai strategi yang tepat dalam menyikapi berbagai panggung Dewan Pers yang dinilai banyak merugikan wartawan.

Langkah Wilson dan Hence ini hebatnya mendapat simpati berbagai tokoh dan organisasi pers tanah air, yang memuncak akibat kematian Yusuf. Dalam aksi damai dengan tema “Tolak Kriminalisasi Pers Indonesia” yang digelar Rabu 4 Juli 2018 kemarin, sedikitnya tercatat nama Ketum JMN Helmy Romdhoni, Ketum IPJI Taufiq Rahman, Ketum FPII Kasihhati, Ketum KWRI Ozzy Sulaiman, Ketum IMO Marlon Brando, Ketum KOWAPPI Hans Kawengian, Ketua PWRI Rinaldo, Ketua umum persatuan wartawan repubulik Indonesia (PWRI) Suryanto, Sekjen AWDI Budi, dan Sekjen SPRI Edi Anwar.
Semoga tidak pernah adalagi Rekom “Sambar Nyawa” Dewan Pers seperti yang dialami wartawan pejuang Muhammad Yusuf – Selamat Jalan Sahabat.


 *Pemimpin Redaksi Media Cetak dan Online TARGET BUSE

Dewan Pers dan " Dosa" UKW

Dewan Pers dan "Dosa" UKW

Oleh Metta Iskandar Ketua Bidang Bina Penulis DPP IPJI


Masih ingat H. Mahbub Djunaedi dan Adam Malik? Kedua tokoh ini dikenal sebagai begawan wartawan Indonesia. Keduanya tidak mengenyam perguruan tinggi maupun gelar sarjana. Keduanya hanya "SI" alias tidak tamat SD.

Namun reputasi keduanya luar biasa: melebihi sekolahnya.
Mahbub, selain pernah memimpin surat kabar Duta Masyarakat milik NU, juga dikenal kolumnis. Tulisannya nyinyir dalam menelaah sesuatu.

Sedangkan Adamc Malik - kakek dari salah pengurus PWO IN, Syalimar Malik - bukan hanya pendiri dan memimpin Antara, juga menjadi orang kedua di republik ini, dus pernah memimpin Sidang Majelis Umum PBB.

Luar biasanya, dua tokoh panutan kita ini, ketika memimpin surat kabar dan kantor berita, secuil pun belum pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang kini jadi menu utama Dewan Pers dalam meningkatkan profesional wartawan negeri ini.

UKW dikeluarkan Dewan Pers - tertuang dalam peraturan NO I/peraturan - DP/II/20I0/, cantelannya sesuai fungsi Dewan Pers Pasal I5 ayat 2, UU Pers No 40 Tahun I999, khususnya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Tinjauan itu sah-sah saja. Tidak perlu diperdebatkan. Apalagi, dalam versi Dewan Pers, terjadi degradasi wartawan. Siapa saja bisa jadi wartawan, termaksud Pemimpin Redaksi. Padahal bekal mereka belum mumpuni, belum pernah menulis, memahami kode etik jurnalistik dan segala pandangan minor lainnya.

Eh sudah begitu, regulasi membuat media, saat ini mudah menyusul dicabutnya SIUPP Harmoko oleh UU NO 40 tahun I999. Akibatnya, jumlah media massa di awal reformasi menjamur. Jari kita yang sepuluh tak cukup menghitungnya. Belum lagi jumlah wartawan yang berkerumun di lembaga pemerintah. Gedung DPR menjadi saksi bejibunnya wartawan, sehingga membuat gerah tuan-tuan di parlemen.

Di sisi lain, era globalisasi membutuhkan spesialisasi, bukan lagi general. Makanya, entah siapa yang memulai, muncullah usul mepakukan kompetensi kewartawanan, sama seperti guru dan profesi lainnya. Tujuannya, tidak lain meningkatkan profesionalitas wartawan. Sampai di sini hajatan UKW Dewan Pers masih benar.

Cuma, persoalannya, soal UKW bukan sekadar di ruang kelas. Tapi melebar aplikasinya. Tuan - tuan di Dewan Pers yang isinya akademis dan wartawan senior itu, memberikan label yang tidak enak: hanya mengakui wartawan yang UKW.

Lho buktinya, dalam surat edaran ke instansi pemerintah hanya melayani wartawan UKW, bukan non UKW. Diskriminasi ini terjadi pada wartawan yang lahir di era reformasi ini. Sedang non UKW tolak atau usir saja jika meminta wawancara.

Surat edaran ini, jika dikaitkan definisi wartawan, jelas bertolak belakang dengan batasan wartawan.

Adapun wartawan hanya dibatasi mencari, mengumpulkan informasi, kejadian, memilah-milahnya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, siaran, baik cetakan, televisi, radio dan elektronik lainnya, termaksud internet yang saat ini marak. Tak ada embel-embel UKW, yang sifatnya hanya untuk complement SDM saja. Lagipula, cukup banyak orang piawai menulis berita tanpa lulusan UKW.

Lainnya, entah kenapa, wartawan UKW itu juga dilindungi oleh Dewan Pers yang pendekatannya dalam menyelesaikan berita selalu meminta kepada yang dirugikan  s hak jawab maupun koreksi. Sedang non UKW ke monster UTE, langsung masuk bui dan tahanan dengan tuduhan pencemaran nama baik, mengumbar kebencian.

Pengakuan istimewa ini diakui oleh beberapa wartawan yang mengikuti UKW saat menjadi peserta yang menggruduk Dewan Pers. Mereka datang selain bentuk solidaritas, juga sebagai saksi diskriminasi peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers.

Jadi, andai saja kedua tokoh tadi hidup - Mahbub dan Adam Malik, pasti akan orasi, menggruduk Dewan Pers yang bersifat diskriminasi yang tidak sesuai amanat UUD I945, tidak sesuai juga dengan kode etik yang  mengharamkan  pemberitaan tendesius, sekaligus melupakan kelamnya pers saat era SIUPP-nya Orde Baru.

Tak Bisa Kuasai Laju Motor Seorang Pengendara Motor Tewas

Madiun (Aenews9.com)- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jl. Diponegoro Kota Madiun yang melibatkan sepeda motor dengan mobil Suzuki carry yang mengakibatkan pengendara tewas di lokasi kejadian,Senin (9/7)kemarin.

Menurut Kasat Lantas Polresta Madiun,AKP Affan Priyo Wicaksono sebagai berikut,
Kronologi kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi kemarin bermula sepeda motor dengan nopol AE 4684DC yang di kendarai Andreas Susanto warga kelurahan kelun, Kartoharjo kota Madiun melaju kencang dari arah barat Jl.Diponegoro kearah timur menuju pasar njoyo.Di depan sepada motor melaju pelan kendaraan carry dengan Nopol AE 581 BK yang di kemudikan Suraji   warga Kelurahan Klegen, Kartoharjo ,kota Madiun karena ada iring-iringan mobil patwal polres Madiun kota.Di duga tidak bisa menguasai laju motor korban menghantam  bagian belakang belakang sebelah kanan mobil carry korban terpental dan menghempas ke mobil patwal Satlantas 1135-52 Polres Madiun kota yang di kemudikan Aiptu Tri Setianto.Korban tewas di lokasi kejadian sedangkan motor korban yang ber-cc 250 mengalami rusak parah di bagian kanan terang Kasat lantas .

Jenasah korban segera di larikan ke kamar mayat RSUD dr.Soedono Madiun dan kecelakaan lalu-lalintas ini ditangani polres Madiun kota( Is)

Wartawan Dikriminalisasi Advokat Senior Eggi Sudjana Siap Pasang Badan

Jakarta (Aenews9.com)-Ketua Dewan Etik DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Dr.H.Eggi Sudjana.SH.M.Si. siap memberikan pembelaan kepada wartawan yang dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers.

“Tulis itu Fer, Abang siap jadi pembela mereka,” tegas Eggi Sudjana kepada Koordinator Lapangan aksi gruduk Dewan Pers. Feri Rusdiono lewat WhatsApp dan selularnya, 7/7 lalu.

Eggi terkaget-kaget mendengar report ada ratusan jurnalis yang bermasalah gara-gara penderitaan. Apalagi klimak dari kriminalisasi ini seorang wartawan Sinar Pagi Baru meregang nyawa di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan.

“Itu tidak bisa dibiarkan, seperti kasus Udin Bernas Yogya,” tandasnya dengan suara tinggi.

Menurut Eggi, maraknya kasus kriminalisasi itu menunjukkan ada aroma yang tidak beres terhadap profesi jurnalis di Tanah Air. “Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau tidak, bakal jadi Preseden buruk,” jelas Eggi, pengacara kondang yang membela kriminalisasi terhadap aktifis & ulama.

Padahal, menurut Eggi, sebagai profesi wartawan punya aturan khusus, yaitu UU NO 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Di UU itu aturannya sangat jelas. Selain punya hak tolak, wartawan juga dalam menyelesaikan konflik berita dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Lagipula ada Dewan Pers yang melindungi wartawan saat menjalankan profesinya.

“Artinya, benar atau salah, ditentukan oleh Dewan Pers, bukan polisi,” ujarnya, seraya menyebut peran Dewan Pers tak jauh beda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menyebut, Dewan Pers harus mencontoh IDI yang kuat melindungi anggotanya dari tuduhan malpraktek masyarakat.

Bahkan, dengan dana miliaran rupiah dari APBN, Dewan Pers dapat “berpesta” dalam memberikan pendampingan kepada wartawan yang terjerat masalah. Apalagi UU Pers sifatnya lexs specialis.

“Jadi selesai persoalannya dengan menggunakan hak jawab bagi yang dirugikan. Kan hak jawab itu sama saja dengan uji informasi,” jelasnya, menyebut Dewan Pers tak punya goodwill kuat melindungi wartawan.

“Ini patut dicurigai. Kok pendekatannya UTE, bukan UU Pers. Jadi tak salah, bila ada usulan agar Dewan Pers perlu diaudit kinerjanya agar transparan,” ujarnya mengakhiri.(**)

Kodim 0803/Madiun Kirim Perwakilan Pelajar Ikuti Pelatihan Kader Bela Negara


Madiun (Aenews9.com)-Kodim 0803/Madiun memberangkatkan peserta pelatihan Pelatihan Kader Bela Negara  ke Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya Kota Malang yang diikuti oleh 7 (Tujuh) orang perwakilan Pelajar tingkat SLTA dan didampingi oleh Pelda Sukma Bintara Tinggi Staf Teritorial Kodim 0803/Madiun dan Sertu Suwono anggota Koramil 0803/04 Jiwan. Senin (09/07/2018)
Tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air untuk ikut membela negara. Karena pada jaman sekarang ini, sangat perlu sekali untuk menumbuhkan jiwa pemuda–pemuda Indonesia agar merasa memiliki bangsa ini. Karena bangsa ini perlu penerus yang sangat diandalkan.
Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Rachman Fikri S.Sos  yang diwakilli Perwira Jaga Kodim 0803/Madiun Kapten Inf Suryoto, menyampaikan kepada perwakilan pemuda Kodim 0803/Madiun bahwa kesempatan ini jangan disia–siakan. Karena tidak semua pemuda yang ada di wilayah Kodim 0803/Madiun dapat mengikuti pelatihan bela negara
Di Dodik Bela Negara.

"Kegiatan ini sangat berguna untuk bekal di masa depan dan saya harapkan agar nantinya setelah menyerap ilmu dan ketrampilan, agar bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat,” Terangnya.

Kapten Inf Suryoto menambahkan, agar selama mengikuti pelatihan ini yang berlangsung selama 4 (Empat) hari, jangan lupa menjaga kesehatan dan beribadah, Ikuti semua arahan dari pelatih dan jangan berbuat tanpa arahan dari pelatih. Selain itu tunjukkan yang terbaik sebagai perwakilan Kodim 0803/Madiun, “Apabila sudah kembali dari Dodik Bela Negara, tularkan ilmu kepada rekan–rekan dan saudara kalian. Semoga apa yang kalian terima dari Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya Kota Malang dapat berguna di masyarakat dan untuk kalian,” imbuhnya.(mc0803)

Senator DPD RI: Instansi Pemerintah Harus Anulir Edaran Dewan Pers

Senator DPD RI: Instansi Pemerintah Harus Anulir Edaran Dewan Pers

Jakarta (Aenews9.com) - Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, MIP mengungkapkan keheranannya atas sikap para pejabat pemerintahan di hampir seluruh Indonesia yang terkesan patuh dan taat terhadap kebijakan dan perintah Dewan Pers melalui berbagai edaran yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Hal ini disampaikannya kepada redaksi media ini ketika dimintai komentarnya atas penolakan para pejabat dan aparat pemerintahan di daerah-daerah terhadap wartawan yang akan melakukan peliputan, konfirmasi, wawancara, dan permintaan informasi publik selama ini.

Alasan pejabat umumnya adalah berdasarkan edaran Dewan Pers bahwa wartawan yang akan meliput kegiatan Pemda dan semua instansi di daerah harus memiliki sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan), dan/atau medianya harus berbadan hukum PT (Perusahaan Terbatas) dan sudah diverifikasi. Sangat sering juga, pejabat dan aparat tersebut beralasan siwartawan harus anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Jika tidak memiliki sertifikat UKW, atau medianya belum berbentuk PT, atau bukan anggota PWI, menurut edaran Dewan Pers itu, pejabat bisa menolak wawancara atau liputan, bahkan boleh mengusirnya.

"Tidak dibenarkan itu. Harus dilaporkan ke aparat hukum para pejabat dan siapapun yang menolak wartawan yang datang meliput, wawancara, konfirmasi dan sebagainya. Mereka melanggar konstitusi, Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat jelas, sebagai dasar konstitusional bagi siapapun warga negara di republik ini berhak mengumpulkan informasi," jelas Fachrul Razi melalui selulernya, Sabtu, 7 Juli 2018.

Lebih jauh, Fachrul Razi menegaskan bahwa pemerintah, dari tingkat pusat yakni Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga gubernur, bupati, sampai ke level paling bawah, RT/RW, tidak boleh tunduk pada edaran Dewan Pers. "Siapa itu Dewan Pers? Punya kewenangan apa mereka mengatur-atur pejabat di negara ini? Apakah ada dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa Dewan Pers berwenang mengeluarkan edaran yang harus dipatuhi pejabat dan aparat?" imbuhnya dengan mimik penuh tanya.

Pemerintah, ujar Fachrul, harus menelaah dengan benar setiap edaran dari Dewan Pers. "Jangan main patuhi saja. Yang datang meliput itu jauh lebih penting dari lembaga Dewan Pers. Wartawan itu adalah rakyat Anda para pejabat daerah, sementara pengurus Dewan Pers siapa mereka? Tugas dan tanggung jawab Pemda mengakomodir kebutuhan rakyatnya, bukan justru mematuhi perintah Dewan Pers," tegas Senator Komite I DPD RI yang salah satunya membidangi masalah pers itu.

Intinya, kata kandidat doktor ilmu politik di Universitas Indonesia ini, segala edaran Dewan Pers tidak mengikat dari segi apapun terhadap pejabat pemerintah dan aparat, maupun institusi swasta dan masyarakat manapun. "Pejabat dan aparat tidak boleh diatur oleh Dewan Pers. Justru terjadi pelanggaran konstitusi dan UU No. 40 tahun 1999 yang dilakukan secara berjamaah oleh Dewan Pers dengan para pejabat dan aparat saat kebijakan Dewan Pers itu dipatuhi di lapangan," pungkas Senator muda dari Bumi Serambi Mekah itu mantap. (WIL/Red)

Senator DPD RI: Polri Harus Hentikan Kriminalisasi Wartawan!

Jakarta (Aenews9.com) - Persoalan kriminalisasi jurnalis belakangan ini telah mencapai tingkat krusial yang sangat membahayakan. Rentetan penangkapan demi penangkapan wartawan di hampir seluruh wilayah Indonesia akibat pemberitaan yang tidak dapat diterima oleh segelintir orang telah mengancam eksistensi elemen kontrol sosial di masyarakat. Tewasnya wartawan Sinar Pagi Baru, Muhammad Yusuf, di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, di penghujung bulan suci Ramadhan lalu  merupakan gong pertanda kematian jurnalisme kritis di negeri ini.

Hal tersebut diungkapkan Fachrul Razi, MIP, Senator DPD RI asal Aceh menyikapi kondisi pers dalam negeri yang semakin buruk akibat maraknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan oleh aparat kepolisian. "Ratusan wartawan saat ini sedang menjalani proses hukum, dilaporkan ke polisi akibat pemberitaan media. Mekanisme penyelesaian sengketa pers adalah melalui koridor UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, yang oleh karena itu, seluruh tindakan aparat kepolisian yang menangkap wartawan karena pemberitaan dan memprosesnya melalui penerapan peraturan di luar UU Pers adalah kriminalisasi. Itu dapat dikategorikan ilegal, polisi telah melakukan pelanggaran hukum," jelas Fachrul Razi kepada media ini melalui saluran selulernya, Jumat, 6 Juli 2018.

Lebih jauh, kandidat doktor di bidang ilmu politik ini, juga menyoroti tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. "Tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Lapas Klas IIB Kotabaru Kalimantan Selatan lalu itu hakekatnya adalah gong kematian pers Indonesia. Ini tanda bahaya yang mengancam keberadaan elemen kontrol publik terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kita," imbuh senator muda yang akrab disapa 'Bang Fachrul' itu.

Keadaan pers di tanah air yang sudah sangat genting tersebut, lanjut Bang Fachrul, bahkan sudah diketahui dan direspon oleh Badan PBB, yakni UNESCO. Sebagaimana diberitakan di berbagai media, Pimpinan UNESCO Audrey Azoulay, (Kamis, 5/7/2018), menyerukan agar dilakukan penyelidikan dan pengungkapan secara terang-benderang tentang kematian Muhammad Yusuf. "Pihak internasional sudah mencium bau tidak sedap tentang kondisi pers di negara kita. UNESCO sudah bersuara, dan akan menjadikan kasus kematian 'misterius' wartawan Kalsel Muhammad Yusuf sebagai pintu masuk untuk mencermati perkembangan demokrasi di negeri ini yang terancam mandeg akibat kriminalisasi pers yang marak dilakukan aparat bersama lembaga dewan pers," ujar Bang Fachrul.

Untuk mengatasi masalah pelik tersebut, Fachrul Razi menyampaikan langkah-langkah strategis-teknis yang harus dilakukan para pihak terkait. "Pertama, kita mendesak Kapolri bersama jajarannya untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap wartawan di seluruh Indonesia, baik yang sedang berproses hukum maupun yang sedang dilaporkan oleh masyarakat. Polisi jangan jadi centengnya para oknum pengusaha dan pejabatlah. Umumnya kasus yang diproses polisi itu khan yang dilaporkan oknum berduit, kalau bukan pengusaha, yaa politisi, pejabat, dan semacamnya," bebernya.

Kedua, menurut Fachrul Razi, lembaga pemangku pers yang dinilai gagal melindungi kemerdekaan pers Indonesia, yakni Dewan Pers, harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Dewan Pers harus dimintai pertanggungjawaban, mengapa situasi kemerdekaan pers bisa memburuk seperti belakangan ini. Mereka diberikan dana APBN puluhan miliar setiap tahun untuk mengembangkan kemerdekaan pers, bukan sebaliknya membungkam kebebasan pers. Mereka harus diseret ke meja hijau. Apalagi terkait kematian wartawan Muhammad Yusuf, para pengurus Dewan Pers dan staf ahlinya wajib mempertanggungjawabkan kebijakan mereka yang melanggar hukum itu," tegas Bang Fachrul.

Dirinya juga menyarankan agar para pekerja pers harus bersatu memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan pers Indonesia, sebab menurutnya, tanpa kemerdekaan pers, demokrasi tidak mungkin berjalan. "Saya harapkan agar kawan-kawan pers se-Indonesia bersatu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan pers itu butuh persatuan sesama pekerja pers. Kita ciptakan kehidupan pers merdeka yang kuat, kokoh, dan merata kekuatannya di seluruh wilayah Indonesia," harap Fachrul. (HWL/Red)

Wilson Lalengke,Profil singkat Ketua Umum.PPWI

(Aenews9.,com)- Sahabat- sahabatnya di dunia maya mengenalnya dengan nama Shony . Demikian juga dengan teman sekelasnya sesama mahasiswa S- 2 di Eropa , menyapanya dengan nama itu . Nama lengkapnya Wilson Lalengke, seorang Indonesia tulen dengan karakter Indonesia murni yang suka “angin- anginan” dan keras kepala . Terlahir sebagai anak pertama dari sebuah keluarga petani miskin 50- an tahun lalu dengan nama kecil Wilson dan nama keluarga (Fam ) Lalengke, di sebuah kampung kecil yang sudah musnah ditinggal pergi para penghuninya di pedalaman Sulawesi Tengah. Kampung tua itu bernama Kasingoli .
Oleh Ibundanya, Wuranggena Kulua , dan almarhum Ayahandanya, Sion Lalengke, adik - adik dan keluarga besar, serta orang sekampungnya , sosok ini biasa dipanggil “Soni”. Pasalnya, kata “Wilson ” adalah produk Barat yang tidak dikenal di komunitas kampung kecil tradisional tersebut . Akhirnya, sang Ibu memungut tiga huruf terakhir dari kata itu , S - O- N, dan menambahinya dengan I , menjadi SONI , yang kemudian bermetamorfosa kepada bentuknya sekarang yakni Shony .

Weilson cukup beruntung. Di pertengahan tahun 2000 , ia yang saat itu berprofesi sebagai guru SMA di Pekanbaru berkesempatan mengunjungi Jepang melalui Youth Invitation Program yang disponsori oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Dia terpilih dari ribuan guru se- Indonesia untuk mengikuti program tersebut. Selang 4 tahun kemudian, Wilson berhasil mendapat kesempatan menerima beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Eropa . Berturut - turut , ia menyelesaikan studi pasca- sarjana , Master in Global Ethics di Universitas Birmingham , Inggris tahun 2006 atas beasiswa Ford Foundation – International Fellowships Program, dan Master in Applied Ethics di konsorsium Universitas Utretch Belanda dan Universitas Linkoping Swedia tahun 2007 , atas dukungan beasiswa dari Komisi Eropa melalui program Erasmus Mundus. Lima tahun kemudian, ia juga berhasil meraih satu kursi di Sekolah Kepemimpinan Nasional untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke - 48 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2012 .

Dalam usahanya mengembangkan diri, menempuh rangkaian pendidikan hingga mencapai jenjang pasca sarjana , Wilson yang menyelesaikan pendidikan Strata - 1 (S - 1) di Universitas Riau, Pekanbaru, menjalaninya dengan penuh perjuangan yang tidak dapat dikatakan mudah . Seperti banyak diketahui bahwa mengenyam pendidikan , apalagi di tingkat pendidikan tinggi, bagi warga termarginalkan di tanah air merupakan kesulitan yang belum teratasi hingga kini .

Sebelum akhirnya “terdampar ” di Sumatera, Wilson yang dimasa kecilnya bercita - cita menjadi diplomat ini, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di daerah kelahirannya, Sulawesi Tengah. Setelah menamatkan sekolah dasar di SD Negeri Inpres Lee , di sebuah kecamatan terpencil , Kecamatan Mori Atas , dia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Tomata, di ibukota kecamatan itu . Hanya setahun di sana, ia pindah dan belajar di SMP Negeri 2 Poso , untuk kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 2 di kota yang sama. Hampir setahun menganggur setelah menamatkan SMA-nya , Wilson yang hobi beternak ayam dan memancing ini, kemudian merantau ke Bandung, dengan tujuan utama mengadu nasib mencari pekerjaan di tahun 1986 .
Disebabkan oleh kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota sejuk itu, ia kemudian merantau ke Pekanbaru, Propinsi Riau , di penghujung tahun itu juga . Di Pekanbaru, dengan bantuan dari sebuah keluarga dokter spesialis saraf (neurolog), keluarga dr. Chris Rumantir , Wilson yang gemar makan buah - buahan ini akhirnya boleh mendapat kesempatan kuliah setelah berhasil meraih satu kursi melalui Sipenmaru (Sistim Penerimaan Mahasiswa Baru , serupa UMPTN sekarang ) di Universitas Riau. Ia diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , untuk program studi PMP - KN , jenjang Diploma- 2, tahun 1987 dan diselesaikan tepat 2 tahun setelahnya .

Sebelum berangkat kuliah ke Eropa , Wilson yang menikah dengan Winarsih, seorang wanita Jawa dari Blitar lebih dari 20 tahun lalu ini, tercatat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Walikota Pekanbaru. Seperti halnya dalam menempuh studi, perjalanan karirnya juga penuh lika - liku yang sulit . Dimulai dari menjadi guru honorer selepas menamatkan program Diploma- 2, di sebuah SMP swasta di pinggiran kota Pekanbaru di tahun 1989 . Setahun kemudian ia mendapat tugas sebagai guru CPNS ke sebuah SMP negeri di kecamatan terpencil di Kuala Indragiri , Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Lebih dua tahun bertugas di sana , ia kemudian meminta mutasi tugas ke Pekanbaru , terutama dimotivasi oleh keinginan melanjutkan studi . Tahun 1994 , ia baru dapat melanjutkan kuliah dengan status “izin belajar ” di jenjang S - 1 di Universitas Riau sambil tetap menjalankan tugas sehari - hari sebagai PNS, namun saat itu ia dimutasi ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Wilson, yang telah dikaruniai empat orang anak – Winda, Anggi, Angga, Anggun – ini, selanjutnya diberi tugas untuk menjadi guru di sebuah SMA unggulan di Pekanbaru sejak pertengahan tahun 1998 , setelah ia menamatkan program sarjana setahun sebelumnya . Selain mengasuh mata pelajaran pokok sesuai latar belakang pendidikannya , ia juga aktif menjadi instruktur komputer dan internet bagi siswa dan teman - teman seprofesinya . Lima tahun mengabdi menjadi “cik- gu ” di SMA Negeri Plus Propinsi Riau itu , ia kemudian dimutasi ke SMK Negeri 2 Pekanbaru .
Di tempat tugas barunya, Wilson yang dipercaya menjadi ketua Jaringan Informasi Sekolah (JIS) Kota Pekanbaru sejak tahun 2002 , seakan menemukan dunianya : “dunia maya” sebagai wilayah untuk diexplorasi , mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi peningkatan diri. Dunia teknologi informasi kemudian menjadi bagian dari kesehariannya . Membangun jaringan atau network antar sekolah di Pekanbaru melalui program Wide Area Network (WAN ) dan melaksanakan berbagai pelatihan -pelatihan baik untuk siswa maupun guru sekolah - sekolah se- Pekanbaru adalah tugas pokoknya di SMK itu. Kerjasama dengan beberapa instansi juga dijalin untuk mensukseskan program “melek TI ” di kotanya, seperti bersama PT. Telkom , PT. Lintas Artha, dan lain- lain.

Selepas menyelesaikan program masternya, Wilson yang menyukai film spionase dan fiksi ini, kembali ke Indonesia menjelang akhir tahun 2007. Sebagai wadah implementasi atau penerapan ilmu yang diperoleh pada program pasca-sarjananya , ia aktif sebagai penulis di media online Kabar Indonesia, Koran Online Pewarta Indonesia, dan berbagai media online lainnya. Sebab dengan demikian, menurutnya , pemikiran - pemikiran berdasarkan teori filsafat dan etika yang dipelajari selama kuliah dapat disebarluaskan kepada setiap warga pembelajar di seantero nusantara .
Kesukaannya menulis sejak masa SMA telah mengantarkannya sebagai salah satu penulis yang dihadiahi predikat “Reporter of the Month April 2007 ″ oleh Kabar Indonesia . Sebelumnya, beberapa tulisannya juga telah dimuat di Harian Riau Pos dan Mingguan Genta, keduanya media lokal di Pekanbaru , serta di majalah Caltex, majalah internal PT. Caltex Pacific Indonesia . Di tahun 2007 - 2010 , Wilson dipercaya menjadi Pimpinan Redaksi Kabar Indonesia , Pimpinan Redaksi Tabloid Explore Indonesia , dan saat ini sebagai Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia dengan situs utama www . pewarta - indonesia .com .

Dalam pergaulan hidup keseharian, Wilson yang doyan makan “popeda ”, sejenis panganan dari sagu , adalah seorang teman yang baik, kata rekan- rekan terdekatnya . Diapun termasuk figur ayah yang disayangi oleh anak - anaknya. Namun Wilson juga terkadang tidak menyenangkan bagi segelintir kalangan, terutama karena karakter dan ciri khasnya yang kepala batu dan suka menentang arus. Walau sering diingatkan oleh atasannya , “jangan menentang matahari, matamu bisa buta”, tetapi tetap saja ia bertahan pada prinsip “lebih baik buta , daripada berputih mata melihat ketidak- benaran dan kemungkaran yang berlangsung di depan mata…”
Itulah Wilson Lalengke, seorang anak bangsa yang tidak banyak keinginan , kecuali berharap agar segenap rakyat Indonesia sungguh - sungguh diberi kesempatan untuk menjadi sebenar-benarnya manusia di sepanjang usia mereka . (AL )
MEDIA GROUP