INFO TERKINI

Pemerintah Kecamatan Nguntoronadi Adakan Ujian Kompetensi Perangkat Desa

Magetan (Aenes9.com)-Bertempat di aula Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan,sebanyak 63 perangkat desa sekecamatan Nguntoronadi melakukan ujian kompetensi bagi perangkat desa, Senin (22/10/2018).

Acara gelar Uji kompetensi tersebut  di inisiasi oleh Pemerintah Kecamatan Nguntoronadi untuk menjaring dan menyeleksi perangkat desa supaya benar-benar mampu menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Kasie Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi Sauwifi kepada Aenews9.com mengatakan diadakan uji kompetensi bagi perangkat desa untuk melihat kondisi ril perangkat desa serta  tentang kompetensinya.Karena tugas perangkat adalah membatu kerja dari kepala desa sehingga progam yang di canangksan dapat langsung diaplikasikan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan uji  kompetensi ini ada beberapa soal materi yang diujikan yaitu: Kewenangan Pemerintah Desa, APBDes/ keuangan desa, Admistrasi dan SOTK,Wawasan Umum.(zm)

Rini Puspitasari Wanita Cantik Pengemudi CRV Akhirnya Meninggal

Magetan (Aenews9.com)-Masih ingat dengan Rini Puspitasari(26) warga warga Desa Semen, RT 01 RW 09, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi salah satu korban kecelakaan mobil CRV warna putih Nopol T 1201 EJ di jalan raya Sarangan beberapa hari yang lalu akhirnya meninggal dunia, Sabtu (20/10).
Korban meninggal dunia Pukul 09.55 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedono Madiun setelah menjalani perawatan setelah dirujuk dari RSUD dr. Sayidiman Magetan.

Informasi meninggalnya Rini alias Rindu ramai memenuhi halaman media sosial Facebook dan di grup WhatsApp.Sabtu (20/10).
Saat ini jenasah korban masih berada di ruang jenasah RSUD dr Soedono Madiun untuk segera dibawa ke rumah duka di Paron Ngawi.

Diberitakan sebelumnya sebuah Mobil CRV warna putih Nopol T 1201 EJ yang di kemudikan Rini Puspitasari (26) warga Desa Semen, RT 01RW 09, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan satu penumpangnya Ragil Suprianto (34) warga Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora,Sabtu (13/10) yang lalu mengalami kecelakaan tragis nyemplung ke dalam jurang di jalur sarangan .

Dalam kejadian tersebut Ragil (34) sebagai penumpang tewas ditempat karena mengalami luka yan sangat parah. Sementara itu pengemudinya Rini Puspitasari alias Rindu akhirnya juga meningal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSUD dr Sayidiman Magetan dan RSUD dr.Soedono Madiun.(zm)

Menjijikan! Puluhan Karung Isi Bangkai Ayam Dibuang di Sungai Sampung Kawedanan Magetan

Magetan (Aenews9.com)-  Menjijikkan ! kalimat itulah yang pertama kali terucap saat melihat puluhan karung berisi bangkai ayam mengapung di sungai Sampung yang berada di Kelurahan Sampung,Kecamatan Kawedanan, Magetan, Sabtu (13/10).

Dari pantauan Aenews9.com di lapangan puluhan karung yang berisi bangkai ayam potong terapung dan tersangkut di dam sungai Sampung bahkan banyak angkat yang tercecer tersangkut batu padas sehingga menimbulkan aroma bau busuk.

Aenews9.com menelusuri informasi darimana asal puluhan karung berisi bangkai ayam yang mengotori sungai Sampung kepada penduduk,mereka menjawab tidak tahu karena di wilayah kelurahan Sampung tidak ada peternak ayam.
"kami tidak tahu mas siapa yang membuang bangkai ayam kesungai ini,  setahu kami disini tidak ada peternakan ayam" kata salah satu warga.

Saat Aenews9.com mengkonfirmasi kepada Lurah Sampung Supriyadi dirinya tidak mengetahui jika sungai Sampung menjadi tempat buangan Bangkai ayam yang jumlahnya mencapai berkarung-karung.

"Saya tidak mengetahui jika sungai Sampung sudah menjadi tempat pembuangan bangkai ayam.Terima kasih informasinya nanti kami akan melakukan cek lapangan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan"kata Supriyadi kepada Aenews9.com(13/10)

Di tempat terpisah melalui via WhatsApp Aenews9.com mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Camat Kawedanan Cahya Wijaya.Camat Cahya Wijaya bahwa dirinya sudah menerima laporan dari lurah Sampung.

"Saya sudah menerima laporan dari lurah Sampung terkait masalah tersebut dan kita akan mencari tahu siapa yang membuang limbah di wilayah tersebut,dan kami upayakan pendekatan solusi.Peringatan tegas akan di berikan awal,kita juga telah melaporkan dan koordinasi dengan Satpol PP.selain itu bapak Bupati mengetahui laporan awal via WA"ungkap Camat Cahya

Masih menurut Camat Cahya dirinya juga berterima kasih kepada rekan media atas informasi yang sedang terjadi di wilayahnya

"Terima kasih banyak infonya saya akan turun cek betul. Saya malah seneng dari teman media mau menyampaikan keluhan masyarakat. Saya paham tidak bisa mencover semua wilayah justru hal tersebut membantu saya.dan saya akan cek langsung pastikan dulu pelakunya bisa dibina atau tidak, ada ijinnya atau tidak. Saya  pastikan upaya pendekatan agar tidak terjadi pembuangan lagi. Kalo terjadi ya tetap dilihat nanti secara aturan saja"tutupnya via WhatsApp.

Dari pantauan dilokasi bangkai ayam potong  yang di buang di sungai Sampung banyak yang tersangkut di celah-celah batu padas dan ranting -ranting bambu sehingga menimbulkan bau aroma busuk yang membuat mual dan jijik.Padahal sungai Sampung yang terletak di belakang pabrik gula Rejosari itu bagus pemandangannya yang sedikit membukit untuk bisa dijadikan tempat wisata,memang sungai Sampung sudah menjadi tempat favorit para hobi pemancing.Sangat disayangkan keasrian sungai Sampung harus tercemar dengan limbah bangkai ayam yang dibuang oleh ulah pengusaha atau peternak ayam yang nakal .Dan permasalahan limbah bangkai ayam yang dibuang ke sungai tidak hanya terjadi di sungai Sampung tetapi bisa jadi sungai -sungai diwilayah Magetan lainnya.Di harapkan segera pihak terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Magetan bergerak  menangani permasalahan ini jangan sampai menjadi bom waktu di kemudian hari.(zam)

Ketua KPK Warning Bupati dan Wakil Bupati Magetan Agar Tidak Melakukan Gratifikasi

Magetan (Aenews9.com) - Bertempat di pendopo Graha Surya sebanyak 1000 peserta dari PNS dari tingkat Kepala Dinas,Guru, Kepala Sekolah, Camat dan juga Kepala Desa di Kabupaten Magetan mendapatkan wejangan mengenai pengendalian grativikasi langsung dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharja, Senin(15/10/2018)

Dihadapan peserta yang hadir Agus Rahardjo sempat memberi warning kepada bupati dan wakil bupati magetan agar tidak melakukan grativikasi, karena selama kepemimpinanya dirinya sudah mengamankan sebanyak 12 Bupati dari Jawa Timur yang terlibat korupsi ataupun gartivikasi.

‘’Ada salah satu Gubernur dulu tanda tangan fakta intergritas didepan saya, tidak lama di ketangkep KPK,adalagi seorang politisi ternama bersumbah tidak akan melakukan grativikasi, tapi besuknya sudah pakai rompi tahanan, jadi perubahan itu tidak boleh hanya formalitas saja,”ujar Agus Raharja

Sekedar Informasi ada peristiwa menarik saat kehadiran ketua KPK Agus Rahardjo disambut dengan nyanyian Indonesia Raya 
yang carut marut oleh ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sejumlah undangan lain,Pasalnya ribuan peserta Sosialisasi Pengendalian Grativikasi yang digelar langsung oleh Ketua KPK Agus Raharja tersebut tampak bingung menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibuat secara 3 stanza, lagu yang secara asli dibuat Wage Rudolf Soepratman.
“Ini lagu Indonesia raya yang asli diciptakan oleh Wage Rudolf Soepratman, memang 3 stanza,” kata Agus Raharja, Ketua KPK, Senin(15/10).
Peserta yang tidak tahu lagu Indonesia Raya dengan lirik 3 stanza tampak bingung satu sama lainya, mereka tampak saling pandang dengan peserta lain. Yang untungnya, secara langsung dalam dilayar proyektor diberikan lirik secara cepat oleh operator sehingga peserta bisa langsung menyesuaikan meski dengan terbata-bata.
Agus Rahardjo mengatakan, makna lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza tersebut sangat dalam, seperti halnya Kabupaten Magetan ini yang juga harus berubah dalam menjalankan roda pemerintahanya terutama dalam memberantas korupsi.
“ Kenapa kita pilih yang 3 stanza, karena lagu ini maknanya sangat dalam karena syairnya sangat komplit,”ujar Agus dalam sambutanya.(zm)

Kampanyekan Gemarikan Untuk Masyarakat Magetan

Magetan(Aenews9.com)- Bertempat dilapangan Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan,  Pemkab Magetan melalui Dinas Perternakan dan Perikanan(Disnakan) mengadakan acara kampanye  sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan ( Gemarikan) Rabu,10/10/2018.

Gerakan ini dicanangkan karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kosumsi ikan warga Kabupaten Magetan termasuk dalam katagori terendah nomor 3 se- Jawa Timur.
Dalam data tersebut, setahun kosumsi ikan tiap warga Magetan hanya berkisar 16 Kg per orang, padahal skala untuk Propinsi Jawa Timur tiap orangnya wajib mengonsumsi ikan sebanyak 25 – 30 Kg per tahun. Bahkan untuk skala Nasional dalam setahun tiap warga indonesia wajib kosumsi ikan sebanyak 45 – 50 Kg per orang.Berdasarkan data yang dihimpun Kasus rendahnya kosumsi ikan warga  Magetan terjadi sejak empat tahun terakhir.
Hal itu juga diakui oleh Bupati Magetan Suprawoto, bahwa Kabupaten Magetan adalah pegunungan dan bukan pesisir, jadi ikan adalah sebagai lauk. Berbeda dengan warga Indonesia timur seperti Papua yang nasi malah seperti menjadi lauk ikan.
“Magetan bukan pesisir, tapi pegunungan, jadi makanan utamanya nasi dan sayur, sedangkan ikan sebagai lauk, kalau warga Indonesai Timur seperti Papua terbalik nasinya sedikit ikannya banyak,” kata Suprawoto Bupati Magetan, Rabu (10/10).
Dengan rendahnya tingkat konsumsi ikan warga Magetan tersebut,PemKab Magetan selalu berupaya meningkatkan kesadaran dan juga pola pikir masyarakat dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan program gerakan makan ikan (Gemarikan ) ini.
“ Kampanye gerakan masyarakat makan ikan atau Gemarikan ini termasuk upaya kita untuk selalu mengingatkan akan pentingnya mengonsumsi ikan kepada masyarakat kartena mempunya nilai gizi yang sangat tinggi,” jelas Suprawoto.

Ditempat yang sama Kustini Kepala Dinas Peternakan dan perikanan (Disnakan) Magetan dalam sambutannya mengatakan
telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan produksi ikan bagi warga Kabupaten Magetan. Diantaranya dengan membentuk kelompok – kelompok pembudidaya ikan dan juga melakukan sosialisasi- sosialisai kepada para kader – kader Posyandu.
” Agar produksi ikan di Kabupaten melimpah,kita punya sekitar 100 kelompok masyarakat (pokmas) pembudidaya ikan disamping itu kita juga kerap melakukan sosialisasi kepada kader – kader posyandu tentang pentingnya kosumsi ikan khususnya usia emas balita,”pungkasnya.

Acara Gemarikan ini juga di meriahkan senam massal yang  diikuti 1.000 peserta dari siswa SMP dan masyarakat serta stand bazar ikan murah dilapangan Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan.(zm)

Aksi Peduli Pesilat PSHT Rayon Ngrobyong Kabupaten Madiun Untuk Bencana Donggala

Madiun (Aenews9.com) - Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala, Palu dan Sigi yang menelan korban jiwa hampir 1.800 jiwa meninggal dunia dan kerusakan yang cukup berat, membuat semua lapisan masyarakat prihatin, salah satunya anak anak muda yang tergabung di PSHT(Persaudaraan Setia Hati Terate) Rayon  Ngrobyong Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

Mereka melakukan penggalangan dana dengan turun di Jalan Raya Perempatan Pasar Pagotan kecamatan Geger, mulai hari sabtu kemarin. Penggalangan dana dilakukan mulai pagi hari sekitar pukul 09.00wib hingga selesai, para anggota PSHT ini menyebar di empat titik traffic light.

"Alhamdulilah mas, kemarin kita melakukan penggalangan dananya dapat Rp 2.500.000", kata salah satu warga tingakat 1 yang ikut turun melakukan penggalangan dana.

Koordinator pengalang dana Teguh Prasetyo Wiyono, ditemui Aenews9.com dilokasi, Minggu (7/10/2018) mengatakan, bahwa inspirasi penggalangan dana bencana ini muncul dari niatan adik adik PSHT, kami sebagai senior cukup bangga dengan kepedulian mereka.

"Penggalangan dana ini sudah kami lakukan selama 2 hari, rencana nya akan diteruskan besuk sabtu dan minggu depan di tempat yang sama.
Hasil dari penggalangan dana ini  akan kami salurkan lewat saudara PSHT yang ada di Donggala, dan kami juga akan mengumpulkan pakaian bekas yang layak pakai", pungkas warga tingkat 2 yang baru di sahkan tahun 2018 ini.(Is

Kenek Bus Pariwisata Kecelakaan Tunggal di Sarangan Akhirnya Meninggal

Magetan (Aenews9.com)- Korban  kecelakaan Tunggal oleh bus pariwisata nopol AG 7911 UR yang menabrak tebing di atas kebun strawberry Minggu(7/10/2018) pukul 18.30 WIB bertambah

Selain  penumpang yang dikabarkan meninggal tadi yakni Untung (50), korban meninggal bertambah satu orang lagi yaitu Kenek (kondektur) bus yang saat pertama didatangi  korban masih hidup tapi dalam kondisi terjepit body bus.

“Sesuai yang dilaporkan pihak RSUD yang meninggal dua orang,” kata Fery Yoga Saputra, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan.
Kedua korban langsung di bawa ke RSUD dr Sayidiman Magetan dan saat ini berada di ruang jenasah.
Sementara itu untuk data sementara korban lain yang mengalami luka-luka dari kecelakaan bus nahas tersebut yaitu:
I. G. Kusmianto
2. Wardi
3. Suwarmi
4. Rini
5. Sudarto
6. Sumayah
7. Sulawati
8. Irqi
9. Sulastri
10. Tutik
11. Nyoman Satriya
12. Sri Utami
13. Made Sukarman
Korban yang mengalami luka-luka tersebut saat ini dirawat di Puskesmas Plaosan dan juga RSUD dr Sayidiman Magetan.(ton)

Lagi...Jalur Sarangan Kembali Memakan Korban

Magetan (Aenews9.com)- Jalur Sarangan kembali memakan korban.Sebuah bus rombongan pariwisata mengalami kecelakaan tepatnya di atas kebun stroberi,Minggu(7/10/2018).

Sebuah bus rombongan wisata nopol AG 7911 UR yang perjalanan dari Candi Cetho yang akan pulang ke Surabaya, diduga mengalami rem blong dan menabrak tebing diatas kebun wisata stroberi,Minggu (7/10) sekitar pukul 18.00 Wib.
Satu penumpang dikabarkan langsung meninggal dunia di kejadian itu,sementara kenek bus masih dalam keadaan terjepit dengan body bus.Sementara itu puluhan penumpang lainya langsung di evakuasi di Puskesmas Plaosan karena mengalami luka-luka.

Petugas Kesehatan Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kenek Bus Yang Terjepit.
“Ini rombongan bus dari candi Cetho, tadi dari Savier sudah kelihatan bus meluncur sangat cepat,”kata Wardi warga kelurahan Sarangan.

Hingga berita ini diturunkan posisi kenek bus masih dalam keadaan terjepit dengan body bus, petugas kesehatan berusaha memberikan pertolongan pertama dengan memberi infus dan oksigen sebelum badan bus ditarik derek untuk mengevakuasi kenek bus tersebut.(ton)

Peduli Donggala,Sigi dan Palu Wartawan Madiun Adakan Aksi Penggalangan Dana

Madiun (Aenews9.com)- Bencana gempa dan tsunami  yang terjadi di Donggala,Sigi dan Palu menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak.Tak terkecuali  wartawan dari berbagai media  yang terhimpun  dalam Majelis Pers Nusantara(MPN) Madiun mengadakan aksi penggalangan donasi kemanusiaan ,Sabtu (6/10/2018).

Aksi penggalangan dana berlokasi di depan pasar  Caruban,Kecamatan Mejayan,Kabupaten Madiun.Puluhan wartawan bergerak mengumpulkan donasi dari masyarakat pengguna jalan yang melintasi jalan raya Caruban -madiun.

Suprapto Koordinator aksi mengatakan "Bencana yang terjadi di Donggala,Sigi,dan Palu akibat gempa dan Tsunami menjadi perhatian dan keprihatinan kita sebagai insan jurnalis .Aksi ini bentuk solidaritas kepedulian dari insan Jurnalis di Madiun.Dan hasil dari penggalangan dana  ini akan kita salurkan melalui Tagana Kabupaten Madiun"terang Prapto .

Salah satu masyarakat yang tidak mau di sebutkan  namanya mengaku senang dan respek atas kegiatan para jurnalis yang tergabung di MPN Madiun dalam kepedulian saudara-saudara sebangsa yang terkena musibah

"Saya salut dan respek atas aksi mas-mas wartawan Madiun yang peduli pada saudara-saudara kita yang kena musibah gempa dan tsunami di Sulawesi'katanya(Is)

Ketua Dharma Pertiwi Koorcab Madiun : Selain Untuk Rekor Muri, Kami Juga Ingin Agar Batik Lebih Dicintai dan Mendunia

Madiun(Aenews9.com)- Dalam rangka memperingati Hari batik Nasional dan HUT Ke-73 TNI, Ibu-Ibu Dharma Pertiwi Koorcab Madiun Daerah E melaksanakan kegiatan membatik massal dalam upaya untuk pemecahan rekor MURI dengan jumlah peserta terbanyak, bertempat di Makorem 081/DSJ, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Selasa (2/10/18) selain di Madiun, Ibu-Ibu Dharma Pertiwi Koorcab Madiun Daerah E juga melaksanakan membatik serentak di Kota Blitar, Tulungagung dan Pacitan.

Ketua Dharma Pertiwi Koorcab Madiun Daerah E Ny. Masduki menyampaikan, selain dilaksanakan di wilayah jajaran kami, kegiatan dalam rangka upaya pemecahan rekor MURI ini juga dilaksanakan serentak oleh Ibu-Ibu Dharma Pertiwi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, kegiatan membatik massal yang diprakarsai oleh Ibu Ketua Dharma Pertiwi Ny. Hadi Tjanjanto juga bertujuan untuk lebih mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO.

“Melalui kegiatan ini pula, kami juga berupaya agar batik ini lebih dicintai lagi oleh semua lapisan masyarakat dan  dapat lebih mendunia,” ungkapnya.

 "Mudah-mudahan dengan kegiatan membatik ini, bukan hanya rekor MURI yang didapat, namun juga mampu mengedukasi masyarakat Indonesia. Bahwa berbatik itu keren, cantik, dan ganteng. Bahkan tidak akan kehilangan gaya mudanya," ucap Ny. Masduki.

Ia menambahkan, “Dan tak kalah pentingnya, kami juga ingin lebih mengajak lagi kepada masyarakat untuk lebih menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Karena jangan sampai nantinya anak-anak atau keluarga kita tidak menganal warisan budaya asli bangsanya sendiri.”

“Terakhir kami juga berharap, batik yang mayoritas merupakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dapat lebih maju lagi, sehingga nantinya akan mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Danlanud Iswahyudi Marsma TNI Samsul Rizal, S.Ip, M.Tr. (Han) dan Danrem  081/DSJ Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. turut melihat-lihat Ibu-Ibu Dharma Pertiwi yang sedang membatik. (zm)

Ari Kuncoro; Para Penyamak Kulit Di Luar LIK Akan Segera Digusur

Magetan(Aenews9.com)- Polemik tentang keberadaan para pengusaha penyamak kulit yang dianggap ilegal, yang berada  diluar Lingkungan Industri Kecil (LIK) Magetan, akan segera berakhir. Keterberakhiran nasib mereka untuk tetap bisa produksi, tanpa status ijin usaha dan ijin produksi ditargetkan setelah terbangunnya lokasi industri pengolahan kulit di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo oleh PT. Indo Global Karbon. 
Drs. Ari Kuncoro B. MM, Kepala B idang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, menyatakan, lokasi industri yang akan segera dibangun oleh PT.Indo Global Karbon di Desa Banjarejo adalah solusi dari lamanya polemik yang timbul, karena keberadaan para pengusaha penyamak kulit di luar LIK Magetan.

Ari Kuncoro ketika ditemui di kantornya,Senin ( 01/10) menjelaskan, para pengusaha penyamak kulit di luar LIK, sebenarnya sudah beberapa kali dibina oleh Dinas Industri dan Perdagangan Magetan. Akan tetapi, tidak selalu diindahkan oleh mereka (Penyamak Kulit). Secara pribadi, saya sudah nyerah ketika membicarakan mengenai para penyamak kulit di luar LIK. Pembinaan oleh kami (INDAG) , terakhir kami lakukan pada tahun 2012, dan itu saya anggap tidak ada hasil yang kami dapatkan.” Keluh Ari Kepada Awak Media .

Namun, tidak begitu dengan pendapat Rudi H Setyawan salah satu aktivis pengamat lingkungan di Kabupaten Magetan. Kata Rudi
"Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, bisa lebih bijak untuk menata kembali para pengusaha kulit di luar LIK saat ini. Karena, diakui dan tidak diakui mereka punya peranan penting dalam, menjadikan kulit sebagai salah satu ikon di Magetan. Kalau memang PT. Indo Global Karbon, yang saat ini punya rencana membangun lokasi industri penyamakkan kulit dan nantinya akan diberikan ijin oleh Pemerintah Daerah Magetan. Kenapa, para pengusaha penyamak kulit, yang keberadaanya sudah puluhan tahun di Magetan, tidak diberikan ijin. Dimana Rasa keadilan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. “ pungkas Rudi.(Ng/Surya)

Menkominfo Janji Bawa Masalah Pers Indonesia ke Presiden

Jakarta (Aenews9.com) - Menteri Komunikasi dan Informasi RI Rudiantara menerima Tim Sekretariat Bersama Pers Indonesia Rabu, 26/9 sore secara resmi di Kantor Kementrian Kominfo Jakarta. Pertemuan para pimpinan dari 9 organisasi pers dengan Menteri Kominfo ini sekaligus membuktikan bahwa surat edaran Dewan Pers yang meminta sejumlah Kementrian tidak melayani audensi dengan pimpinan Sekber Pers Indonesia ternyata tidak berpengaruh. Bahkan Menteri Rudiantara mengaku belum membaca surat tersebut saat disodori oleh staf Hubmas Kominfo di depan pimpinan organisasi pers.

Pada kesempatan tersebut, tim yang dipimpin Ketua Sekber Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA memaparkan permasalahan yang tengah dihadapi pers Indonesia belakangan ini. Maraknya kasus kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers di berbagai daerah akibat ulah Dewan Pers turut dibeberkan kepada menteri.

"Kami perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan Uji Kompetensi Wartawan dan verifikasi media oleh Dewan Pers sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pers," papar Lalengke.

Menurut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai kewengan Uji Kompetensi ada pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Verifikasi media pun bukan kewenangan Dewan Pers karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers," tutur lulusan PPRA-48 Lemhanas tahun 2012 itu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence Mandagi menyampaikan penyebab wartawan dikriminalisasi akibat rekomendasi Dewan Pers. Pihak pengadu, menurut Mandagi, selalu menggunakan rekomendasi Dewan Pers yang menyatakan wartawan yang menulis berita yang diadukan belum ikut UKW dan media teradu belum diverifikasi. "Sehingga kasus tersebut dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan menggunakan pasal pidana di luar Undang-Undang Pers," ungkapnya.

Ketua Umum Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia Syahril Idham juga turut memberi masukan kepada menteri Rudiantara terkait pendanaan Dewan Pers yang dititip lewat Kementrian Kominfo. "Pemanfaatan gedung Dewan Pers harus ditinjau lagi, termasuk dana milyaran rupiah yang dikucurkan pemerintah," ujar wartawan senior yang juga ikut merumuskan UU Pers tahun 1999.

Menanggapi aspirasi dan pemaparan tim Sekber Pers Indonesia, Menteri Rudiantara mengatakan, pihaknya tidak bisa berbicara banyak terkait hal-hal yang disampaikan pimpinan organisasi. Namun begitu menteri Rudiantara berjanji akan meneruskan permasalahan pers Indonesia tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, termasuk nasib ratusan ribu wartawan yang terancam menganggur dan puluhan ribu media yang terancam dibredel massal oleh Dewan Pers.

"Saya kan baru tahu masalah pers yang disampaikan tersebut, jadi dalam dua hari lagi saya akan ketemu presiden dan nanti akan saya sampaikan," ujar Rudiantara.

Menteri Rudi juga mengatakan, terkait penanganan masalah UU ITE, sepanjang media yang dilaporkan memiliki komposisi redaksi dan perusahaannya juga ada, maka pihaknya akan menyerahkan masalah tersebut ke Dewan Pers untuk diproses menggunakan UU Pers. "Kecuali medianya tidak mencantumkan kolom redaksi dan tidak ada perusahaannya maka kami akan langsung kenakan UU ITE," imbuhnya.

Mengenai permasalahan gedung Dewan Pers, Rudiantara melanjutkan, tanah yang dibangun gedung tersebut adalah milik Kominfo namun dulunya ada pihak yang membangunnya sehingga pengelolaanya dari perusahaan tersebut. "Saat ini, sementara kita tangani untuk menyelesaikannya, gedungnya saja sudah mau runtuh," ujar menteri sambil tertawa.

Pertemuan dengan menteri Kominfo ini turut dihadiri Ketua Umum Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Taufiq Rachman, Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia Kasihhati, Ketua Umum Ikatan Media Digital Indonesia Helmi Romdhoni, Ketua Ikatan Media Online Marlon Brando, Lasman Siahaan, Rudi Sembiring, Hengky Abidin, Maikel Ringo, dan Wesly HS dari IPJI, IMO, PWRI, dan FPII. (HM/Red)

Demo Ribuan Honorer Kemarin,Bupati Magetan Tanggapi Santai

Magetan (Aenews9.com)ⁿ- Aksi demo ribuan Tenaga non Honorer se Kabupaten Magetan Sabtu lalu(22/9/2018) ditanggapi santai oleh Bupati Magetan yang baru,Suprawoto. Saat mengadakan jumpa pers perdana dengan para awak media Selasa(26/9) kemarin, beberapa wartawan menanyakan perihal tuntutan ribuan tenaga honorer non kategori di tanggapi santai oleh Suprawoto. Bupati Suprawoto menjawab secara diplomatis terkait tuntutan ribuan honorer non kategori tersebut untuk merevisi system seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. ” Yang namanya Pemerintahan ini adalah dari pusat sampai bawah, kalau kebijakan pusat itu memang seperti itu, aturan itu adalah undang-undang, bahwa aturan seleksi tidak boleh berumur lebih dari 35 tahun, bahkan Presiden Jokowipun tidak akan berani menabrak Undang-Undang,”kata Suprawoto, Bupati Magetan Selasa(25/9) kemarin. Dikatakan Suprawoto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan akan menunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait nasib ribuan honorer tersebut, dan memastikan tidak akan memberikan keputusan yang melanggar undang-undang. “Ini tergantung kebijakan pemerintah pusat, bila pusat mengatakan ini harus diangkat jadi ASN ya akan kita angkat, justru kalau kita melangkah sendiri malah salah dan melanggar undang-undang,”jelas Bupati magetan. Seperti di beritakan oleh beberapa media online, ribuan honorer non katagori di Kabupaten Magetan meggelar aksi dibeberapa titik di Kabupaten-kota Magetan,Sabtu (22/9) lalu. Mereka melakulan orasi dan memasang banner bertuliskan tuntutan revisi seleksi CPNS tahun 2018, secara serentak diseluruh wilayah di Kabupaten Magetan. Dimana sesuai aturan Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, disebutkan, usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang. Padahal menurut data sebanyak 1.984 honorer di Magetan 50% diantaranya nerusia diatas 35 tahun yang artinya dipastikan tidak bisa mengikuti ujian seleksi CPNS dikarenakan terkendala usia.(Is/ZAM

LIK 2 Berpotensi Melanggar Perda, Dinas Lingkungan Hidup Malah Anggap LIK 2 Bukan Solusi

Magetan (Aenews9.com) -  Rencana pembangunan lokasi  yang menyerupai Lingkungan Industri Kecil (LIK) untuk pengolahan kulit  di Desa Banjarejo oleh PT.Indo Global Karbon di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, menuai protes dari sejumlah kalangan aktivis pengamat lingkungan Magetan. 
Pasalnya, menurut para aktivis , dilokasi yang sama, yang akan dibangun lokasi yang menyerupai Lingkungan Industri Kecil (LIK) atau yang sering disebut LIK 2, telah lama terbangun usaha penyamakan kulit oleh masyarakat dan diduga tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Magetan .

Rudi H Setyawan salah satu aktivis lingkungan dan pemerhati lingkungan yang sering memprotes akan keberadaan LIK 2 mengatakan,”  Ketika LIK 2 nantinya akan diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyamakan kulit, kenapa para pengusaha penyamak kulit diluar LIK tidak diberikan izin yang sama. Padahal, nantinya sesuai informasi yang saya dapat, LIK 2 hanya dijadikan lokasi untuk menampung para pengusaha penyamakan kulit yang saat ini, tidak tergabung di Lingkungan Industri Kecil yang sudah ada. Kalau sampai LIK 2 nantinya diberikan izin, apakah itu tidak melanggar aturan.

Karena, Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Magetan melarang usaha penyamakan kulit di luar Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang saat ini, dan tidak akan diberikan izin. “lha kok sekarang, akan dibuat lokasi yang hanya menyerupai LIK, di tempat para penyamak kulit yang tidak mengantongi izin untuk jenis usaha yang sama. Padahal, dilokasi itu, banyak para pengusaha penyamak kulit yang tidak punya izin. Malahan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mendukung akan dibangun LIK 2, dan saya yakini akan diberikan izin untuk pengolahan kulit, apa itu tidak berpotensi melanggar Perda”Kata Rudi kepada Aenews9.com saat dimintai pendapatnya Selasa,(25/9/2018)

Namun, menurut Yasin Abdulloh, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Magetan. Mengungkapkan, LIK 2 bukan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh produksi pengolahan kulit.

"Permasalahan dari produksi penyamak kulit yang utama adalah bau yang menyengat, dan ketika dilihat lokasi yang akan dibangun untuk LIK 2, menurutnya tidak akan mampu mengurai bau yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut. Kalau soal perizinan, tentunya ada Dinas yang terkait, dan berkompeten untuk menangani hal itu. Kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, tidak mengurusi soal itu.” Ungkap Yasin. beberapa waktu lalu(ZAM/Is

Jumpa Pers Perdana Bupati Magetan Dengan Awak Media

Magetan(Aenews9.com) - Sehari paska dilantik Gubernur JawaTimur, bertempat di gedung pendopo Surya Graha , Suprawoto Bupati Magetan mengadakan jumpa pers perdana  dengan seluruh awak media yang bertugas di Magetan, Selasa(25/9/2018).

Pada jumpa pers tersebut Bupati Suprawoto menegaskan prioritas  salah satu dari progamnya adalah merubah pola berpikir
bahwa Birokrasi adalah pelayan masyarakat bukan sebaliknya.Selain itu dirinya akan segera melakukan pengisian pada jabatan-jabatan yang kosong sesuai mekanisme yang ada serta akan mempercepat program-program yang telah di setujui .

"Tugas yang saya prioritas kan  adalah merubah mindset bahwa birokrasi adalah pelayan masyarakat bukan sebaliknya,Selain itu kekosongan Jabatan di beberapa bdinas segara saya isi dengan mekanisme yang ada dan percepatan progam yang telah di setujui",terang Suprawoto.

Hal lain yang ingin Bupati Suprawoto wujudkan adalah menjadikan pengelolaan  Kota Magetan menjadi kota wisata yang Wow.
dalam jawaban Suprawoto lugas mengatakan" Saya bukan hanya mengelola,bagi saya sektor pariwisata adalah kuda penarik yang akan menarik gerbong pembangunan di Magetan.Saya yakin seyakin-yakinnya karena Magetan bisa menjadi tujuan alternatif wisata di JawaTimur selain Malang" Ujar Suprawoto

Bupati Suprawoto menegaskan akan membenahi kembali dan merevitalisasi Pasar Baru sehingga kedepannya Pasar Baru bisa hidup dan mendongkrak pendapatan daerah.

Sebelum mengakhiri jumpa persnya Bupati Suprawoto berpesan kepada awak media yang hadir agar media selalu mengingatkan jika dirinya salah."Bila dirinya salah tolong diingatkan jangan malah mendorong saya untuk melakukan hal yang salah".pungkasnya.(Is/zam)

Wilson Lalengke: Tragis! Wartawan Harus Pasrah pada Konspirasi Para Pembajak Kemerdekaan Pers

Jakarta (Aenews9.com)- Slamet Maulana alias Ade divonis 6 bulan penjara. Korban kriminalisasi wartawan ini harus pasrah menerima ganjaran hukuman yang dijatuhkan majelis hakim PN Sidoarjo, Jawa Timur, kepadanya.

Kasus dan vonis bersalah melanggar pasal-pasal UU ITE dan KUHP yang menimpa Ade, wartawan media online beritarakyat.com ini menjadi perhatian serius bagi para tokoh jurnalis lokal maupun nasional. Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI di Jakarta misalnya, sangat menyesalkan keputusan PN Sidoarjo itu.

"Saya amat menyesalkan keputusan majelis hakim PN Sidoarjo terhadap wartawan Slamet Maulana itu. Dari kasus ini, saya berpendapat bahwa para oknum hakim yang mengadili kasus itu layak dimasukkan dalam kelompok pemasung atau pembajak kemerdekaan pers Indonesia," tegas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Lebih jauh Wilson menjelaskan bahwa para jurnalis di seluruh Indonesia menolak putusan pengadilan sesat di Sidoarjo tersebut. Menurutnya, para oknum hakim itu tidak pantas menggunakan toga kemuliaan sebagai 'Wakil Tuhan' karena ternyata mereka menjadi bagian dari pelindung para pengusaha esek-esek di Sidoarjo selama ini.

"Langsung maupun tidak langsung, para oknum hakim itu dapat dianggap sebagai pelindung para pengusaha maksiat berkedok cafe dan karaoke X2 dan D'Top di Sidoarjo sana. Vonis bersalah atas pemberitaan praktek esek-esek di karaoke X2 yang dijatuhkan hakim kepada penulis beritanya, Slamet Maulana merupakan angin surga bagi pengusaha tersebut, jika ada pemberitaan media terkait praktek mesum di tempat itu, mereka hanya cukup lapor polisi, wartawan ditangkap, dan disidangkan. Hakimnya pasti menghukum wartawannya dengan ganjaran minimal 6 bulan," beber tokoh pejuang jurnalis Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama Pers Indonesia itu, melalui jaringan WhatsApp messenger-nya, Jum'at 21 September 2018.

Sebagai antisipasi berlanjutnya 'program kriminalisasi' terhadap wartawan di masa mendatang, Wilson menyerukan agar seluruh wartawan di tanah air bersatu dan memperjuangkan penerapan UU Pers dan menolak penerapan pasal-pasal ITE serta KUHP terhadap kegiatan jurnalisme. Dewan Pers yang selama ini turut serta dalam upaya mengkriminalisasi para pekerja pers juga perlu dibenahi.

"Menurut saya, seluruh wartawan Indonesia harus bersatu, kita harus melawan segala upaya kriminalisasi terhadap jurnalis melalui penerapan UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers di negeri ini. Termasuk Dewan Pers harus direformasi atau dibubarkan sekalian, karena selama ini lembaga tersebut telah menjadi bagian dari para pembajak kemerdekaan pers kita," jelasnya ketika dimintai sarannya atas maraknya kasus kriminalisasi terhadap karya jurnalistik di berbagai daerah saat ini dan di masa mendatang.

Beberapa langkah yang akan dilakukan para organisasi pers dalam waktu dekat ini, kata Wilson lagi, adalah melakukan upaya hukum maupun legislasi dalam rangka mewujudkan dunia pers Indonesia yang merdeka. "Kita harus berjuang melalui jalur hukum di pengadilan serta legislasi di MK, MA, dan DPR. Jika tidak, jurnalisme sebagai alat pengawasan pemerintahan dan kontrol sosial di negara demokrasi ini akan mandul, tumpul, dan akhirnya mati," pungkas alumni pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu. (HWL/Red)

Nguri- nguri Budaya Leluhur, Desa Semen Adakan Bersih Desa

Magetan (Aenews9.com)- Memperingati Bulan Muharram (Suro) Desa Semen, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan mengadakan acara Bersih Desa.Bersih desa merupakan tradisi yang sudah  dari para leluhur yang menempati suatu wilayah yang dilaksanakan setiap tahun. Selain ungkapan syukur kepada Tuhan YME, juga bagian pelestarian budaya.
Kegiatan bersih desa rutin dilakukan setiap tahunnya. Perayaan bersih desa kali ini, dilaksanakan di punden Makam Mbah Among di Dukuh Suko, Desa Semen, Kecamatan Nguntoronadi,Kabupaten Magetan, Sabtu (22/9/2018).

Tradisi bersih desa diawali dengan berkumpulnya masyarakat dan perangkat Desa Semen di makam Mbah Among yang  dipercaya titik awal berdirinya Dusun Suro, Acara bersih desa di awali dengan dzikir dan tahlil bersama yang di pimpin oleh KH.Abdul Majid Bastomi.

Kepala Desa Semen  Edi Subiyanto kepada Aenews9.com mengatakan Kegiatan bersih desa ini kita awali dengan doa, dzikir dan tahlil bersama, diteruskan selamatan  bersama seluruh perangkat Desa dan masyarakat, setelah itu di gelar Langen Beksan atau gambyong, " jelas Edi

Edi Subiyanto berharap bersih desa yang merupakan tradisi budaya nenek moyang perlu di lestarikan agar anak cucu mengenal budaya desanya.Masih menurut Edi Harapan  kedepan seluruh warga Desa Semen  selalu diberikan kerukunan, kesehatan dan juga tanaman yang subur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu kegiatan yang diikuti warga masyarakat dan perangkat desa Semen  tersebut diharapkan dapat menjadi simbol pembersihan jiwa dan  bulan Suro ini, hingga berdampak positif untuk warga desa Semen.” Semoga seluruh rakyat jauh dari malapetaka, pagebluk penyakit, dan selalu tentram serta sejahtera,” pungkas Kades Edi (ZAM)





Wuuss..Atap Rumah Katemi Digondol Angin

Madiun (Aenews9)-Musim kemarau masih berlangsung namun diwilayah Madiun hujan  deras disertai angin kencang yang melanda Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan , Kabupaten Madiun pada Jumat (21/9/2018) siang sekira pukul 15.00WIB  telah mengakibatkan beberapa rumah rusak dan pohon tumbang.

Seperti halnya yang terjadi di rumah warga milik Katemi (56) RT 10 RW 03 Dusun Pintu, Desa Dagangan mengalami rusak . Sejumlah kerusakan yang dilaporkan di antaranya genteng yang berjatuhan, atap rumah yang beterbangan hingga ambruknya sebuah pohon mangga didepan rumah .

Saat di temui  dirumahnya Katemi menceritakan,Dagangan diguyur hujan deras ditambah dengan angin kencang . Saat itu ia dan keluarganya sedang berada di ruang keluarga.
"Saya dan keluarga sedang berkumpul karena hujan deras. Tiba-tiba di atap ada suara gemuruh kencang disertai atap saya hilang, terbang terbawa angin. Otomatis sebagian rumah saya basah terguyur hujan," jelas Katemi. Padahal hujan itu hanya mengguyur daerahnya selama 30 menit"tutur Katemi

Aji salah satu tetangga yang ikut membantu membersihkan sisa  genting dan pohon yang ambruk di depan rumah Katemi membenarkan adanya beberapa rumah milik tetangganya yang juga rusak akibat hujan disertai beliung sore tadi.

"Iya tadi hujan di sertai angin tiba -tiba saya mendengar suara gemuruh dan berisik, pas saya lihat atap dan genting rumah mbah  Katemi hilang terbawa angin,genting rusak dan satu pohon  didepan rumahnya roboh,"terang Aji kepada Aenews9.com

Akibat dari peristiwa yang terjadi di perkirakan kerugian di taksir jutaan rupiah(ZAM)




Pembangunan Kawasan LIK 2 Magetan Terancam Gagal

Magetan(Aenews9.com)- Rencana Pemkab Magetan untuk membangun kawasan pengolahan industri kulit (LIK) 2 Terancam gagal karena terganjal lahan milik warga yang belum bersedia melepasnya.

Dari data Disperindag Kabupaten Magetan, mencatat, sesuai rencana, LIK baru akan dibangun di Desa Mojopurno, Kecamatan
Ngariboyo, Magetan.

“Rencana awal sejak tahun 2006 lalu, diputuskan LIK baru akan dibangun di Desa Mojopurno, Ngariboyo. Namun, hal itu gagal diwujudkan karena Pemkab Magetan belum dapat melakukan pembebasan lahan karena harga yang diminta oleh warga terlalu tinggi,” ujar Ari Kuncoro Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Magetan, Rabu (19/9)
Karena hal itulah, rencana pembangunan Lingkungan Industri Kulit (LIK) 2 yang saat ini direncanakan akan dibangun di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, dan proses pembangunan oleh PT .Indo Global Karbon, saat ini baru proses pembebasan lahan sekitar 13,6 Hektar dan baru sekitar 20% terealisasi.

Kata Ari Kuncoro, pihak PT.Indo Global Karbon, masih menunggu proses
perijinan Amdal di Provinsi Jawa Timur. ”Untuk pembebebasan lahan memang baru sekitar 20% , target dari pihak Indo Global Karbon, proyek pembangunan akan selesai tahun 2019 nanti. Bisa dipastikan, LIK 2 yang akan dibangun ini, akan cukup memadahi untuk jumlah penyamak kulit saat ini. Serta, LIK 2 adalah solusi untuk penyamak kulit yang akan melakukan produksi, dengan kualitas baik serta jangkauan biaya yang
masih cukup terjangkau.

Namun hal itu sangat berbeda terbalik dengan apa yang disampaikan Yasin Abdulloh, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Magetan. Menurutnya, LIK 2 bukan solusi permasalahan yang ditimbulkan oleh produksi pengolahan kulit.
“Permasalahan dari produksi penyamak kulit yang utama adalah bau yang menyengat, dan ketika dilihat lokasi yang akan dibangun untuk LIK 2, menurutnya tidak akan mampu mengurai bau yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut,” Ungkap Yasin.

Terpisah Rudi H Setyawan, salah satu aktivis pengamat lingkungan Kabupaten Magetan, sangat menyayangkan rencana pembangunan LIK 2. Menurutnya, LIK 2 ini hanya akan menjadikan beban untuk para pengusaha penyamak kulit yang berada di luar LIK saat ini.

”Sebetulanya,Pemkab Magetan punya solusi yang bisa dibilang cukup sederhana, yaitu dengan memberikan ijin kepada para pengusaha penyamak
kulit yang saat ini, menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut.Dengan berikan ijin untuk mereka, tentunya para penyamak kulit saat ini yang dianggap ilegal, akan mempunyai kepastian hukum untuk usaha yang mereka geluti.” pungkas Rudi.(ton/red)

20 KK di Desa Klorogan Terima Progam BSPS Dari Dinas PERKIM Kabupaten Madiun

Madiun (Aenews9.com) - Sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) yang berada di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berkumpul di aula Balai Desa Klorogan guna menerima progam Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) dari Kementrian PERKIM Kabupaten Madiun, Rabu (19/9/2018)

Sosialisasi langsung di sampaikan oleh Plato Mirza Ghulam Kabid Perumahan kawasan permukiman Perkim Kabupaten Madiun.Dalam sosialisasi di sampaikan bahwa progam tersebut Desa Klorogan adalah satu penerima dari 9 desa di Kabupaten Madiun. Anggaran progam BSPS  bersumber dari Bank Dunia melalui APBN. Progam ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah  tidak layak huni di kabupaten Madiun. Penerima progam ini akan di beri  nantinya akan diberi bantuan sebesar Rp.15 Juta per KK melalui rekening penerima.


Saat di temui Media Aenews9.com, Plato Mirza Ghulam menjelaskan Program BSPS ini telah di atur oleh Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013. Tentang terbangunnya rumah layak huni bagi  masyarakat berpenghasilan rendah.Bentuk Progam ini untuk mengurangi RTLH .
"Kami ingin melalui program BSPS ini, rumah warga yang tidak layak huni bisa menjadi lebih layak huni khususnya di kabupaten  Madiun” ujarnya

Masih menurut Plato untuk Progam BSPS periode ini  untuk kabupaten Madiun ada 250 RTLH  yang akan di bedah.
"Untuk progam periode ini ada kurang lebih 250 RTLH yang tersebar di 9 Desa 5 Kecamatan.  Harapan kami  melalui program BSPS ini, rumah warga yang tidak layak huni bisa menjadi lebih layak huni khususnya di kabupaten  Madiun” ungkapnya kepada Aenews9.com,Rabu(19/9)

Sunarno warga RT16/RW 03 salah satu penerima progam BSPS  mengaku senang atas upaya pemerintah yang ingin merenovasi rumahnya.
"Kulo seneng, amargi liwat Mbah lurah Jupri,  Pemerintah badhe ndandosi griyo Kulo supoyo pantes diarani griyo," (saya senang melalui Mbah lurah Jupri,Pemerintah mau merenovasi rumahnya agar layak di sebut rumah tuturnya dalam bahasa Jawa.red)

Di tempat terpisah Drs.Jupriyanto,Msi Kades Klorogan kepada aenews9.com melalui via WhatsApp  mengatakan sangat  bangga dan terharu atas kepercayaan desanya yang menjadi salah satu desa penerima  progam BSPS dari Dinas Perkim Kabupaten Madiun.
"Alhamdulillah Desa Klorogan adalah  salah satu desa dari 9 Desa di Kabupaten Madiun yang menerima  program BSPS wajib di syukuri, terima kasih atas kepercayaan untuk desa kami "kata Jupriyanto

Selain itu Jupriyanto juga berharap kepada penerima progam agar bisa memanfaatkan untuk menjadikan rumahnya yang dulunya tidak layak huni menjadi layak huni dan sehat

"Harapan saya penerima program agar bisa bermanfaat  khususnya  bisa memugar rumah menjadi rumah layak huni atau rumah sehat dengan bantuan Rp15 juta per rumah.Dengan demikian maka Desa Klorogan  dapat tercipta masyarakat yang sehat rapi dan  tercipta guyup rukun gotong royong dalam membantu  masyrarakt yang  kurang mampu sehingga tercipta masyarakt  yang  sehat lahir dan batin.Aamiin."pungkasnya(ZAM)








Dinilai Memiliki 4B, Meylia Nabila Dinobatkan Sebagai Duta PPWI Banten

Serang (Aenews9.com) – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD-PPWI) Banten telah berlangsung dengan lancar dan sukses pada Kamis, 13 September 2018 lalu, bertempat di Ballroom Le Dian Hotel & Cottages, Serang, Banten. Pada acara tersebut, dilaksanakan juga penobatan Meylia Nabila sebagai Duta PPWI Banten. Pemasangan selempang dan mahkota Duta PPWI Banten dilakukan langsung oleh Yohanna Evelyin, Duta PPWI Nasional yang hadir bersama Ketua Umum PPWI Pusat.

Seperti halnya pelantikan pengurus DPD PPWI Banten, penobatan Duta PPWI Banten disaksikan oleh seluruh pengurus DPD PPWI Banten, para pejabat yang hadir dan tamu undangan.

Wilson Lalengke S.Pd, M.Sc, MA Selaku ketua Umum Dewan Pengururus Nasional PPWI Pusat, mengucapkan Selamat atas penobatan Meylia Nabila sebagai Puteri PPWI Banten 2018, dan mengharapkan semoga menjadi salah satu icon PPWI Banten yang mampu memberi warna terbaik bagi PPWI Banten dalam berkiprah membangun kecerdasan publik masyarakatnya. “Selamat untuk Meylia Nabila, siswi kelas XI SMAN 16 Jayanti, Tangerang. Yang sudah dinobatkan sebagai Duta Puteri PPWI Banten,” ujar Alumni PPRA – 48 Lemhanas RI tahun 2012 ini.

Puteri PPWI, lanjut Wilson, adalah Duta PPWI yang harus senantiasa selalu menampilkan diri lahir dan batin, dimanapun berada, dalam kondisi apapun juga, sebagai sosok panutan di antara para generasi muda, generasi milenial, dalam kaitannya dengan proses bersilahturahmi antar anggota masyarakat, berkomunikasi antar warga, dan bermedia-massa. Duta PPWI yang akan selalu tampil bersemangat, penuh kreativitas dan inovasi dalam menggerakkan generasi seusianya membangun pribadi yang mandiri, proaktif, dan berdedikasi bagi pembangunan bangsa di lingkungannya masing-masing.

“Duta PPWI dipilih dari antara warga muda di daerahnya yang minimal memiliki 3 hal yang biasanya disingkat 3B, yakni: berkelakuan baik (Behavior), cerdas (Brain), dan berpenampilan fisik yang menarik (Beauty). Keunggulan Puteri PPWI lainnya dapat ditambahkan sesuai konteks masing-masing, seperti Bebas Narkoba, dan lain-lain, sehingga menjadi 4B atau mungkin 5B,” imbuh Trainer Jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, PNS, mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum itu.

Wilson menambahkan, selaku ketua umum dirinya mendorong kepada seluruh pengurus dari semua tingkatan dapat mencari figur anak muda untuk diberikan ruang dan berkarya sebagai Duta atau Puteri PPWI. “Saya mendorong agar setiap kepengurusan PPWI di semua tingkatan dapat mencari dan menemukan figur-figur anak muda di daerahnya masing-masing untuk kemudian diberi ruang berkarya di PPWI sebagai Puteri atau Duta PPWI,” tandas salah satu tokoh pers nasional itu.

Tampak hadir dalam pelantikan dan pengukuhan DPD PPWI Banten serta penobatan Duta PPWI Banten, Kabid Kominfo Provinsi Banten yang mewakili Gubernur Banten, Kabid Humas Polda Banten mewakili Kapolda, Kapenrem mewakili Danrem 064/MY, Pejabat Kemenhan Perwakilan Provinsi Banten, Forkorpimda Provinsi Banten, dan perwakilan BNN Provinsi Banten, Ibu Aenul. Hadir pula Brigadir Jenderal Polisi Dr. Victor Pudjiadji, SpB, FICS, DFM, Staf Ahli Badan Narkotika Nasional untuk memberikan seminar Wawasan Kebangsaan dan Bahaya Narkoba; Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom sebagai narasumber Pelatihan Jurnalistik Warga; berbagai ormas, mahasiswa, Himpunan Pengusaha Serang Timur, dan tokoh masyarakat.

Acara ini juga turut memeriahkan oleh team kesenian bela diri Silat Banten dan paduan suara dari siswa-siswi SMK Ikhlas Jawilan, Serang, Banten. (AS/PPWI)

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Madiun untuk Gapoktan Desa Klorogan

Madiun (Aenews9.com) - Bertempat di balai Desa Klorogan, kecamatan Geger, kabupaten Madiun , Pemerintah Desa Klorogan bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan Madiun mengadakan sosialisasi pentingnya BPJS ketenagakerjaan bagi petani khususnya di Desa Klorogan. Sebanyak hampir 100 orang dari tiga kelompok tani beserta Gapoktan desa Klorogan  serius menyimak paparan yang disampaikan pihak BPJS ketenagakerjaan Madiun,Selasa(18/9).

Pada kesempatan tersebut Bernadetta,  yang mewakili BPJS ketenagakerjaan Madiun mensosialisakan manfaat dan pentingnya  ikut BPJS ketenagakerjaan bagi petani.
Dimana resiko kecelakaan kerja rentan bagi petani.

Saat di temui media aenews9.com Bernadetta mengungkap “BPJS Ketenagakerjaan bagi petani ini diberikan dengan tujuan untuk melindungi para petani kalau memang nantinya ada permasalahan kecelakaan kerja yang berhubungan dengan aktivitasnya di sektor pertanian,” katanya.

Lebih lanjut Detta( panggilan akrab Bernadetta) menerangkan, klaim asuransi petani yang ikut BPJS Ketenagakerjaan ini berhubungan erat dengan kecelakaan kerja petani. Kecelakaan kerja apa saja baik itu sampai meninggal dunia atau cacat permanen nantinya akan ditanggung dan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani ini manfaatnya sangat banyak sekali diantaranya ada Jaminan Hari Tua,Jaminan Kematian(JKM), Jaminan Pensiun (JP).
selain itu kita akan terus mensosialisasikan progam ini ke seluruh pelosok di Kabupaten Madiun.

Masih menurut Bernadetta  progam BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat,untuk Jaminan Kematian jika ada yang meninggal dari anggota BPJS ketenagakerjaan,keluarga /ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp 24.juta.Untuk JKK(Jaminan Kecelakaan Kerja) Jika terjadi kecelakaan kerja semua akan di biayai BPJS ketenagakerjaan dan selama sakit akibat kecelakaan kerja di samping semua biaya BPJS ketenagakerjaan,masih di tambah pengganti upah sebesar UMK Kabupaten Madiun di bagi 30/harinya.Perlu di ketahui BPJS ketenagakerjaan
telah bekerja sama dengan  beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas  di wilayah  Madiun.pungkas Bernadetta

Ditempat yang sama Kepala Desa Klorogan
,Drs Jupriyanto,Msi mengatakan bahwa progam BPJS ketenagakerjaan khusus petani sangat bermanfaat untuk di ikuti bagi masyarakat desa Klorogan yang mayoritas petani.

"Progam ini adalah kesempatan yang  sangat bermanfaat untuk di ikuti,
karena mayoritas pekerjaan penduduk Desa Klorogan adalah petani.Dengan harapan para petani yang bekerja di sawah tidak ada keraguan jika terjadi apa-apa,"kata Jupriyanto.

Jupriyanto melanjutkan "Kalau di hitung bayaran angsurannya memang tidak terlalu besar,dibandingkan kepentingan lain yang tidak penting,ini sangat murah.Oleh sebab itu saya berharap ada 3 kelompok tani dan satu Gapoktan di desa Klorogan yang jumlah anggotanya sekitar 300 anggota untuk bergabung menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan khusus petani Dan tidak ragu-ragu karena untuk kepentingan dirinya sendiri," tutup Jupriyanto (zam)




Keterangan photo: - Bernadetta (BPJS Ketenagakerjaan Madiun)

-Drs . Jupriyanto.Msi (Kepala Desa Klorogan ,Kecamatan Geger,Kabupaten Madiun)

Maraknya Perilaku Mesum di D'Top dan X2, Alumni Lemhannas: Propam Perlu Periksa Oknum Polres Sidoarjo

Jakarta (Aenews9.com)- Dugaan maraknya kegiatan di tempat hiburan malam berkedok karaoke di D'Top dan X2, Jl. Taman Pinang, Sidoarjo, Jawa Timur yang viral di media-media online lokal maupun nasional telah menarik perhatian publik, termasuk tokoh pers di Jakarta. Salah satunya adalah Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini mengatakan bahwa kondisi di tempat hiburan karaoke D'Top dan X2 yang diduga menjadi areal perilaku menyimpang berbentuk pornoaksi, berpakaian super seksi, mengumbar nafsu syahwat, dan sejenisnya itu tidak terlepas dari peran aparat hukum di wilayah tersebut.

"Kondisi tempat hiburan di cafe maupun karaoke yang salah guna sebagai tempat mesum seperti di Sidoarjo itu terkait erat dengan perilaku oknum aparat kepolisian di sana," ujar lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu melalui pesan WhatsApp messenger-nya kepada redaksi media ini, Minggu, 16 September 2018.

Lebih lanjut Wilson mengatakan bahwa dirinya bahkan melihat adanya indikasi kuat keterlibatan oknum aparat di jajaran Polres Sidoarjo yang mem-backup kegiatan semacam itu di tempat hiburan karaoke D'Top dan X2 tersebut. "Bahkan ada indikasi kuat, oknum-oknum di jajaran kepolisian setempat berperan aktif sebagai centeng berbaju undang-undang ITE dan KUHP bagi tempat hiburan D'Top dan X2," imbuh penerima The Indonesian Best Executive & Professional Award 2013 ini.

Alasannya, lanjut Wilson, polisi sangat tanggap dan cekatan dalam menangani masalah yang timbul atas perilaku mesum para penjaja birahi di tempat tersebut. "Ketika ada wartawan Slamet Maulana dari media beritarakyat.com memberitakan fakta adanya kegiatan permesuman di D'Top dan X2, polisi serta-merta mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menangkap dan memenjarakan wartawan dengan dalih melanggar UU ITE dan KUHP. Persoalan mesum di tempat itu tidak diusut. Hampir dipastikan ada angpao yang menyupal otak oknum polisi di sana sehingga pikirannya jadi bobrok dan terbolak-balik begitu," ujar alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 itu menyesalkan.

Oleh karena itu, Wilson yang sempat dua kali datang ke Sidoarjo menghadiri sidang korban kriminalisasi wartawan Slamet Maulana alias Ade di PN Sidoarjo dalam kapasitasnya sebagai ahli pers mengatakan bahwa berdasarkan analisisnya atas rangkaian kasus pemberitaan acara mesum di D'Top dan X2 itu, Mabes Polri cq Divpropam Polri harus turun ke Sidoarjo, memeriksa para oknum polisi yang terindikasi terlibat dalam memperlancar operasional esek-esek di D'Top dan X2. "Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam membenahi dan menjaga Sidoarjo bebas pornoaksi dan perilaku mesum adalah membereskan oknum-oknum polisi di Sidoarjo. Jika terindikasi terlibat, oknum Kapolres dan jajaran di atasnya di Mapolda Jatim amat perlu diperiksa. Saran saya, masyarakat Sidoarjo, terutama para pimpinan ormas, tokoh masyarakat dan tokoh agama, budayawan dan pemerhati sosial harus bersatu, mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian menindak tegas oknum anggotanya yang menjadi 'herdernya' para pengusaha esek-esek bertameng cafe dan karaoke di daerahnya," pungkas trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru dosen, PNS, mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum mengakhiri. (HWL/Red)

Anggota Koramil 0802/05 Kauman Dampingi Pramuka SMKN 1Jenangan, Terima Tamu Ambalan

Ponorogo (Aenews9.com)- Dalam rangka penerimaan anggota baru Pramuka pangkalan SMKN 1 Jenangan, Pramuka gugus depan 03-097/ 03-098 ini menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Tamu Ambalan tahun 2018. Kegiatan yang digelar rutin satu tahun sekali oleh Pramuka Dewan Ambalan Mangkunegoro 1 SMKN 1 Jenangan, kali ini memilih lapangan desa Nongkodono kecamatan Kauman sebagai bumi perkemahan guna pengenalan karakter Pramuka golongan penegak bagi ratusan anggota baru Pramuka SMKN 1 Jenangan ini.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai hari Jumat hingga hari ini (16/9/18) mendapat perhatian tersendiri dari satuan Koramil 0802/05 Kauman. Bersama dengan personel Polsek Somoroto, 4 orang anggota Koramil 0802/05 Kauman yang dipimpin Serma Nuryanto Bati Wanwil Koramil 0802/05 Kauman melaksanakan pendampingan kepada Pramuka SMKN 1 Jenangan selama melaksanakan kegiatan di wilayah Koramil 0802/05 Kauman ini. 

Pendampingan dilaksanakan oleh anggota Koramil 0802/05 Kauman dalam bentuk pengamanan kegiatan, komunikasi dengan masyarakat lingkungan tempat diselenggarakannya kegiatan hingga pemberian materi wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela Negara bagi Siswa SMKN 1 Jenangan ini.

Di hari terakhir pelaksanaan kegiatan PTA Pramuka SMKN Jenangan ini, Serma Nuryanto Bati Wanwil Koramil 0802/05 Jenangan dibantu 3 orang Babinsa sebagai peraga, melaksanakan pemberian materi kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan bela Negara. Dalam materinya, Serma Nuryanto membeberkan, "Pramuka sebagai wadah pembinaan karakter bagi siswa SMKN 1 Jenangan sangatlah penting untuk dilaksanakan, hal ini dilakukan guna menanamkan karakter bangsa Indonesia bagi seluruh siswa.

Lebih lanjut Serma Nuryanto menunjukkan bahwa, "Pramuka akan selalu bangga memeluk merah putih yang setiap saat dikenakannya, Pramuka memiliki anggota yang berdisiplin dalam kesehariannya, anggota Pramuka memiliki wawasan Kebangsaan yang sangat baik karena nantinya kalian akan memiliki teman dari seluruh Indonesia melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan. 

Disamping itu, kalian nantinya akan diberikan materi bela Negara oleh Kakak-Kakak kalian secara bertahap, sehingga diharapkan kalian akan menjadi pelopor generasi muda yang cinta tanah air, ber-Bhineka Tunggal Ika dan rela berkorban bagi Bangsa dan Negara," pungkasnya.(BR/zam)


Saling Lempar Tanggung Jawab, Proyek Jalan Tembus Pasar Sayur Magetan Terancam molor

MAGETAN (Aenews9.com)- Proyek jalan tembus (JT) Pasar Sayur Kabupaten Magetan yang diperkirakan tidak bisa selesai pada tahun 2018 ini memicu beberapa dinas yang bersangkutan saling lempar tanggung jawab.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga dan Jembatan mengatakan proyek yang sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 5 milliar tersebut dipastikan gagal selesai tahun ini karena belum dipindahnya puluhan warung dan juga kios diareal pembangunan jalan tersebut.
“Sebenarnya kita sudah siapkan dana Rp 5 milliar, namun karena kios-kios belum dipindah oleh Disperindag akhirnya kita ambil hanya Rp 1 milliar saja untuk membangun tanpa menggusur kios,”kata Muhtar Wahid,Kabid Bina Marga dan Jembatan DPUPR.

Ditempat lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Magetan melalui Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Darmaji, juga tidak mau disalahkan, karena menurutnya tempat untuk para pedangan tersebut belum bisa mencukupi untuk memindahkan para pedagang. Sementara itu untuk membangun kekurangan kios tersebut proses masih macet di ULP.

“Proses perencanaan sebenarnya sudah kami kirim ke ULP, tapi hingga sekarang belum ada kabar, bagaimana kelanjutanya dan juga apa hambatanya kami juga tidak tahu,” ungkap Darmaji, Jumat (14/9).
Darmaji mengatakan, terkait belum pindahnya sebanyak 24 kios pedagang tersebut bukan karena ada persoalan sewa kios ataupun permasalahan kontrak tapi memang ada kendala dari proses perencanaan yang masuk ke ULP yang belum ada respon.

“Kita tidak ada persoalan dari pedagang, pedagang siap dipindah kalau tempat sudah selesai, dan ini masih akan dibangun,”pungkasnya (ton)

Dinilai Optimis, Masyarakat Apresiasi Kinerja Kepala Desa Ononamolo II Lot

Gunungsitoli (Aenews9.com) - Dinilai punya kinerja baik dan transparan pada pelaksanaan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, masyarakat Desa Ononamolo II Lot, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli,  mengapresiasi dan mendukung kinerja Kepala Desa Aluiziduhu Zebua.

Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat Prediaro Zebua, yang didampingi oleh sejumlah masyarakat kepada wartawan, kamis (13/09), menurutnya sejauh ini kinerja Kades cukup memuaskan yang ditandai dengan kedekatannya dengan warga masyarakat tanpa membeda-bedakan,  dan selalu tanggap yang menyangkut urusan warganya.

Ditanya soal pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, warga pun mengaku Kepala Desa sudah transparan yang dibuktikan dengan kades dan aparat desa selalu mengundang seluruh  masyarakat untuk diberikan penjelasan tentang besaran dana desa yang diterima beserta tujuan pengelolaannya.

Terpisah, Kepala Desa Ononamolo II Lot Aluiziduhu Zebua yang akrab dipanggil abang Ama Sofi itu, kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya dalam sistim pemerintahan ditingkat desa selalu mengdepankan azas transparansi serta menjunjung tinggi sepenuhnya janji sumpah jabatannya.

"bahwa pada pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN itu, semua saya lakukan dengan transparan dan saya memberikan pengumuman anggaran melalui baliho yang ditempelkan dilokasi strategis agar masyarakat dapat mengikuti dan mengawal proses penggunaan Dana Desa ini"

Tambahnya, seperti diketahui ADD dan DD yang diterima pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.462.076.408, yang terlaksana adalah ADD sebesar Rp. 294.195.150 untuk pembayaran tunjangan/honor, DD yang terlaksana sebesar Rp. 479.079.200 yang disasarankan untuk pembangunan parit gendong dan pengadaan bahan pengaspalan.

Lanjutnya, anggaran yang dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 20.688.700. serta untuk pembinaan kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 58.079.800 total terealisasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 852.042.850, total silva adalah sebesar Rp. 610.033.558.

Jadi, walaupun demikian, segala sesuatu pembangunan didesa tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk pengawasan pelaksanaannya. Beliau berharap agar pembangunan Desa kedepan ini tidak terlepas dari pengawasan masyarakat serta pihak lain yang turut berpartisipasi untuk memberikan masukan serta kritikan yang positif demi kemajuan Desa Ononamolo II lot khususnya dan Kota Gunungsitoli pada umumnya, tutupnya dengan raut wajah penuh harap (AZB/RED

DPD RI Evaluasi Dana Otsus Aceh dan Papua

Jakarta (Aenewe9.com)- Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dan peneliti senior LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro, di ruang Komite I DPD RI, Rabu (12/9/2018). Rapat ini membahas tentang pengawasan Komite I DPD RI terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, UU nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua Barat dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Rapat dipimpin oleh Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP dan Jacob Komigi. Dalam pengantarnya, politisi asal Aceh ini memaparkan bahwa otonomi khusus sesungguhnya memberikan kekhususan kepada daerah untuk menyelenggarakan daerah yang bersifat khusus atau kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak–hak dasar masyarakat daerah. Karena itu, lanjut Fachrul Razi, dalam otsus ini pemerintah pusat jangan setengah hati.

Fachrul Razi memaparkan terdapat berbagai persoalan yang dihadapi di Aceh namun tidak terlepas dari lemahnya Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan, supervisi dan pendampingan. “Pusat cenderung menyalahkan daerah, namun di daerah sekali terjadi relasi kekuasaan sesama kementerian yang dianggap buruk,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Pusat terhadap daerah dalam pelaksanaan Otsus, dimana sesama kelembagaan di pusat masih tarik menarik kepentingan sehingga daerah menjadi korban. “Sesama kelembagaan yang ada di Pusat saling tarik menarik dan lepas tangan, ini menunjukkan pusat lemah dalam menjalankan UU,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengusulkan perlunya daerah menyapkan blue print dan rencana jangka panjang terhadap Otsus Aceh. “Aceh tidak layak mendapatkan dana otsus 20 tahun, namun pemerintah pusat seharusnya memberikan dana otsus selama nya untuk Aceh,” jelas Fachrul Razi.

Sementara itu, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan memberikan 2 tips agar otonomi khusus tidak gagal. Pertama, faktor formulasi kebijakan otonomi khusus. Dalam faktor ini regulasi tentang otsus tidak mengakomodasi muatan lokal. Kedua, faktor implementasi kebijakan UU Otsus, antara lain penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah otsus tidak kreatif, tidak inovatif, tidak kapabel dan tidak kompak. Selain itu, pemerintah pusat juga menjadi sorotan, yaitu kurang serius, kurang konsisten, kurang ihklas, kurang membimbing, kurang mengasistensi dan mediasi serta kurang mengawasi.

Dalam konteks otsus Papua dan Papua Barat, lanjut Djohermansyah, dana otsus Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021 sebaiknya diperpanjang dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, dana otsus jangan lagi block grant seperti selama ini, sebaiknya diubah menjadi specific grant sehingga bisa mempercepat target peningkatan kesejahteran sosial di Papua dan Papua Barat. Tahun 2018 ini dana otsus Papua sebesar 5,6 triliun dan Papua Barat 2,4 triliun. Kedua, melakukan revisi terbatas UU Otsus Papua dan Papua Barat. “Di Papua dan Papua Barat aturannya terlalu banyak”, tegas Dhojermansyah.

Untuk perbaikan otonomi khusus Aceh, dengan jumlah dana otsus tahun 2018 ini sebesar RP 8 trliun, Djohermansyah memberikan masukan agar ada perbaikan tata kelola otsus Aceh. Perbaikan tersebut mencakup dari hal yang paling dasar yaitu perlu disusunnya blue print daerah otonomi khusus Aceh sampai tahun 2027; penerapan e–planning, e–budgeting dan e–qanun sehingga menjamin transparansi; keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan; dan percepatan pembangunan diseluruh Aceh. 

Prof. Dr. Siti Zuhro dalam pemaparannya menyampaikan beberapa temuannya dalam penelitian yang sudah dilakukan 2 tahun berturut–turut bekalangan ini. Menurutnya, pengawasan pengelolaan anggaran otonomi khusus sangat bermasalah. Sejauh ini anggaran otsus hanya dieksekusi begitu saja tanpa ada background filosofis dan sosiologisnya sehingga korelasinya tidak positif, target pembangunan diwilayah otsus tidak tercapai. “Ini ada yang salah pada politik pengelolaan anggaran otsus. Nuansanya sangat politis di Papua, Papua Barat dan Aceh”, lanjut Siti.

Siti Zuhro menambahkan, dari hasil penelitiannya juga mengungkap dua hal penting dalam pelaksanaan otsus. Pertama, desentralisasi asimetri administratif. Hal ini mencakup efektifitas pelayanan publik yang masih rendah, tidak jelasnya upaya menekan angka kemiskinan, dan laporan keuangan yang belum baik. kedua, desentralisasi asimetri politik, yang menyoroti kesatuan nasional yang harus tercipta, mengikis ketidakadilan antar daerah diwilayah otsus, kejelasan mengenai otoritas menjalankan budaya, dan mencegah tendensi separatisme. Oleh karena itu, lanjut Siti Zuhro, LIPI meminta DPD RI untuk mendorong terciptanya keindonesiaan dan kedaerahan yang seimbang, cantik, indah dan elok.

Kedepannya, tegas Siti, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin dana otsus transparan dan akuntabel, kemudian penguatan partisipasi masyarakat sipil, kepemimpinan nasional yang kuat, simpati dan empati sehingga melahirkan program konkret di pembinaan dan pengawasan. Karena itu, pinta Siti, Kementerian Dalam Negeri perlu membentuk satuan tugas yang melibatkan unsur BPK dan BPKP. “Konkretnya elite lokal di Papua, Papua Barat dan Aceh harus hand in hand dengan Elite Politik Nasional untuk memastikan kewenangan yang jelas. Ini kan lobby politik saja”, ujar Siti.

Siti juga meminta Komite I DPD RI mendorong dan mengawal revitalisasi peran lembaga perwakilan daerah di daerah otsus. Di DIY misalnya, DPRD Provinsi itu terlibat dalam pengawasan. Di papua perlu ada peran MRP. Di aceh, DPRA sudah membentuk lembaga khusus pengawasan dana otsus. Inspektorat juga perlu direposisi agar bisa maksimal dalam pengawasan dana otsus.

Dalam sambutan penutupnya, Fachrul Razi menyatakan pentingnya hasil RDPU ini untuk mendukung agenda Komite I DPD RI selanjutnya, yaitu Rapat Kerja dengan Gubernur dan para pimpinan lembaga perwakilan daerah di wilayah otsus serta kunjungan kerja ke wilayah otsus di Papua, Papua Barat dan Aceh.

“Pada awal bulan Oktober, kita akan mengundang Wali Nanggroe, Gubernur Aceh dan DPRA ke DPD RI dalam rangka rapat kerja dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi di Aceh agar kita bisa menyiapkan langkah strategis DPD RI dalam memperkuat Otsus di Aceh. Untuk Papua juga kita lakukan yang sama kedepan,” tutup Fachrul Razi.(red/PPWI )

Keterangan gambar:Senator Aceh H.Fachrul Razi

Forum Diskusi Media: Kebijakan Dewan Pers Versus Kemerdekaan Pers_Masih Relevankah Eksistensi Dewan Pers di Tengah Maraknya Kriminalisasi Wartawan Indonesia Saat Ini?_

Jakarta (Aenees9.com) – Sejumlah organisasi pers dan jurnalis warga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pers Indonesia melaksanakan acara Forum Diskusi Media bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Rabu, 12 September 2018, bertempat di Lobby Gedung B, Kantor DPD-RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Tema yang diangkat pada forum diskusi kali ini adalah Kebijakan Dewan Pers versus Kemerdekaan Pers, dengan sebuah pertanyaan kunci: Masih relevankah eksistensi Dewan Pers di tengah maraknya kriminalisasi wartawan Indonesia saat ini?

Acara yang dihadiri sekitar 100 orang pekerja media ini menghadirkan 5 pembicara, yakni Pimpinan Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, MIP; pakar dan praktisi hukum, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH; Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA; Ketua Umum SPRI, Heinjte Mandagie; dan Ketua Presidium FPII, Kasihhati.  Diskusi yang dimulai pukul 14.00 wib dan berlangsung sekitar 4 jam dipandu oleh Edi Anwar, seorang wartawan senior yang tergabung dalam organisasi SPRI.

Bahasan diskusi hari ini dipandang sangat penting dan mendesak untuk ditelaah secara serius dan mendalam dalam rangka mencari altenatif solusi terhadap masalah pelik yang mendera kehidupan jurnalisme dalam negeri beberapa tahun terakhir. Kematian wartawan Muhammad Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018 lalu menjadi titik krusial yang menjadi momok menakutkan bagi kalangan pers di tanah air. Bagaimana tidak, rekomendasi Dewan Pers yang mempersilahkan polisi memproses hukum almarhum Muhammad Yusuf menggunakan pasal pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE menjadi bukti bahwa perlindungan para penghasil karya jurnalistik di Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak berjalan sama sekali.

Puluhan bahkan ratusan kasus kriminalisasi wartawan sedang berproses di tangan para aparat hukum di hampir seluruh pelosok negeri. Umumnya, kasus kriminalisasi tersebut dipicu oleh ketidak-nyamanan para pihak tertentu yang merasa kepentingan (umumnya terkait bisnis dan kekuasaan) terganggu oleh penerbitan berita di berbagai media massa. Kasus yang paling menonjol adalah publikasi berita tentang korupsi pejabat disusul tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pejabat pemerintahan.

Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 semula diharapkan menjadi mediator yang menjembantani komunikasi dan koordinasi antar kalangan media dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, pada realitasnya justru tampil sebagai sosok penentu kebenaran dan bahkan berfungsi bak aparat kepolisian yang dapat menentukan sanksi hukum bagi pekerja pers. Kondisi ini yang akhirnya memunculkan fenomena unik nan memilukan di kalangan jurnalis yang dilukiskan dalam sebuah pernyataan: “Hanya di Indonesia, hasil karya berpikir dianggap kriminal”.

Pesatnya perkembangan media massa berbasis teknologi informasi dalam format media online menjadi pembuka ruang yang lebih luas bagi maraknya kasus kriminalisasi wartawan. Berbagai kemudahan yang disajikan oleh teknologi publikasi media online di satu sisi telah membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja jurnalisme, baik secara professional maupun sebagai hobi dan penunjang aktivitas utamanya. Namun, di sisi lain kondisi ini telah membuat suasana permedia-massaan dalam negeri seakan hilang kendali, melaju secara serampangan, dan bahkan dikesankan liar. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidak-siapan masyarakat yang mencoba masuk menggeluti dunia jurnalisme dengan modal kemampuan SDM-nya yang kurang memadai.

Sebenarnya, jika saja para pemangku kepentingan, terutama pihak pemerintah, dari pusat hingga di daerah-daerah memahami persoalan publikasi dan media massa dengan benar, kesemrawutan itu tidak perlu terjadi, atau minimal tidak harus dirisaukan. Justru sebaliknya, pemerintah dan pihak-pihak yang diamanahi mengelola kehidupan pers Indonesia semestinya melihat potensi besar yang disediakan oleh system publikasi berbasis media online dan variannya. Bukankah teknologi informasi dengan produk utamanya internet, yang menyediakan ruang bagi media online, merupakan landasan penting bagi mewujudnya era baru bernama Industri 4.0?

Media online sewajarnya menjadi salah satu poros utama sebagai pendukung dalam menciptakan produk-produk unggulan nan kreatif dan inovatif dalam rangka mengisi era Industi 4.0 itu. Dunia media online yang segera akan menutup sejarah media cetak merupakan ruang maha luas yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi ribuan, bahkan jutaan orang. Peningkatan SDM rakyat Indonesia di bidang jurnalisme menjadi kunci penting bagi perbaikan dan pengembangan publikasi yang mencerahkan, mencerdaskan dan menginspirasi bangsa menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada konteks itulah sebenarnya, lembaga semacam Dewan Pers dapat memainkan peranannya, sebagai fasilitator pencapaian masyarakat yang cerdas informasi, yang tidak hanya menjadi pemadam kebakaran bagi pihak-pihak yang bertikai, namun lebih jauh menjadi akselerator bagi peningkatan kecerdasan publik, baik kalangan pers maupun masyarakat konsumen informasi media massa pada umumnya. Dewan Pers amat tidak penting untuk mengatur cara berpikir dan berkreasi seseorang. Ia bukanlah mahluk yang diharapkan menjadi hakim penentu baik-buruknya, benar-salahnya, dan/atau berguna dan tidak-bergunanya sebuah karya jurnalistik seseorang. Dewan Pers tidak diberi kewenangan untuk melakukan semua itu, karena memang amat sangat tidak diperlukan di dalam sebuah masyarakat yang menganut sistim demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, adalah sebuah kenaifan jika kita melihat keberadaan lembaga Dewan Pers sebagai sesuatu yang masih penting saat ini. Adalah lebih naif lagi, jika Dewan Pers yang dalam berbagai kebijakannya justru menginjak-injak hak demokrasi rakyat di negeri ini dibiarkan terus melenggang melanjutkan lelakunya yang dapat disimpulkan bertujuan untuk membunuh kemerdekaan pers. Membiarkan Dewan Pers terus ada sebagaimana adanya saat ini merupakan wujud penghianatan terhadap semangat reformasi yang dilandasi oleh keinginan mengimplementasikan kehidupan berbagsa, bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. (Tim)

Autentifikasi:
Wilson Lalengke (081371549165)
*Sekber Pers Indonesia*

Sah....Muhammad Rofiqul.F dan Alycia Kris Febiola Menangi Pilkasis SMPN 11 Madiun

Madiun ( Aenews9.com) - SMPN 11 Kota Madiun baru -baru ini menyelenggarakan pesta  demokrasi Pilkasis (Pemilihan Kepala Siswa), Senin (10/9/2018).

Peserta Pilkasis adalah siswa - siswi yang sudah lulus seleksi. Dalam seleksi yang di adakan oleh team kesiswaan dan para pengurus OSIS  lama dengan cara memberikan surat edaraan ke kelas 7 dan 8 untuk mengirim 4 siswa - siswinya yang dianggap cakap dalam pelajaran dan sikap.

Dari 60 siswa perwakilan kelas 7 dan 8 yang dianggap cakap dan memenuhi syarat yang di ajukan seperti keteladan, kejujuran, etika dan Kepemimpinan  dan lolos tes CBT(Computer Best Tes) tersaring menjadi   8 peserta dengan nilai tertinggi untuk mengikuti Pilkasis dan harus membuat visi dan misi yang akan disampaikan.

Ada empat pasangan terpilih yang akan bertarung pada Pilkasis SMPN 11 yaitu: Gangsar Radhius G(8D) dan Naftali Pasha M(8E) mendapat Nomer Pilihan 1, Muhammad Rofiqul F(8C) dan Alycia Kris Febiola(8A) Nomer Pilihan 2, Rachel Aradea Noor R(8F) dan Reva Fernanda E.P(8D) Nomer Pilihan 3, Adi Setyo Nugroho(8D) dan Fitria Agustina(8F) Nomer Pilihan 4.

Pada even Pilkasis ini SMPN 11 bekerjasama dengan KPU Kota Madiun sebagai pendamping dan pengarah kegiatan,tidak hanya sebagai pendamping dan pengarah KPU Kota Madiun juga mengapresiasi kegiatan tersebut dengan  meminjami peralatan mulai tatakan coblosan,Tinta,dan kotak tempat suara.

Pemilihan dilaksanakan seperti pelaksanaan pemilihan umum, pihak sekolah menyediakan 3 Tempat Pemungutan Suara(TPS), disetiap TPS terdiri dari penerima pendaftaran, penjaga bilik, penjaga kotak suara, penjaga tinta, penulis hasil penghitungan suara dan saksi dari para  kandidat.Sebanyak 615 siswa berikan hak suaranya pada Pilkasis periode 2018-2019.

Pada penghitungan suara paslon no (2) Muhammad Rofiqul F dan Alycia Kris Febiola berhasil meraup suara terbanyak 502 suara mengalahkan ketiga Paslon no (1) yang hanya mendapat 37 suara, Paslon no (3) 29 suara, Paslon no (4) 47 suara dan otomatis Paslon no(2) menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 11 Kota Madiun, periode 2018-2019.

Sedangkan ke 32 siswa peserta terpilih menjadi pengurus OSIS, mereka akan mendapatkan pelatihan LDK(Latihan Dasar Kepemimpinan) yang diadakan sekolah dan dibantu dari Lembaga LMI Kota Madiun selama empat hari.

Suyatmun Spd,Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Madiun kepada media Aenews9.com mengatakan tujuannya memberikan pendidikan demokrasi dan mengenalkan siswa-siswi sejak dini tentang tahapan dalam Pemilu.
“Kegiatan pemilihan ketua OSIS diawali penjaringan calon, seleksi, debat kandidat, pemaparan visi misi dan proses pemilihan,serta pelatihan LDK selama empat hari yang bekerja sama dengan lembaga LMI, peserta didik nantinya bisa menjadi Warga Negara Indonesia yang baik, yaitu yang menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia", harapnya.(Is/BR)



Kades Sempol Dijebloskan ke Rutan Terkait Korupsi Dana Desa dan APBDes

Magetan ( Aenews9.com)- Ngadeni Kepala Desa Sempol, Kecamatan Maospati,Magetan dijebloskan ke dalam penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait korupsi Dana Desa, Senin(10/9/2018).
Tersangka diduga telah melakukan tindak korupsi Dana Desa (DD) selama tiga tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2015, 2016, 2017 serta penyelewengan APBDes.

Atang Pujianto, Kejari Magetan ,Senin (10/9) mengatakan " Tersangka di duga telah melakukan tindak  korupsi Dana Desa (DD) dan penyelewengan Kas Desa selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut,dari tahun 2015,2016,2017, sehingga negara mengalami kerugian 300 juta lebih," kata Atang.

Dijelaskan Kajari Magetan, Modus Kades Sempol dalam mengkorupsi anggaran Dana Desa (DD) dan APBDes  yang seharusnya di gunakan untuk proyek fisik tidak di kerjakan dan jika dikerjakan  belum selesai malah ada yang tidak jadi, kalau ada anggaran di terima oleh bendahara desa langsung diambil oleh tersangka sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi jelas Atang Pujianto. 

Sebelum dijebloskan ke Rutan kelas IIB tersangka Ngadeni menjalani pemeriksaan selama empat jam di ruang Plt Kasi Pidsus (Pidana Khusus) Kejari Magetan. Setelah di tetapkan menjadi tersangka dan digiring ke mobil kejaksaan, Ngadeni langsung buru- buru masuk ke mobil dengan muka tertunduk tanpa berkata apapun.

Tersangka Ngadeni di kenai jerat Tersangka di jerat pasal 2 ayat 1, serta pasal 3 UU RI tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Tim)

*Keterangan foto: Ngadeni lurah desa Sempol,Maospati, Magetan.

Rumah Mbah Sadinah Ludes Dilalap Api Gara -gara Lampu Teplok

Magetan-(Aenews9.com)- Gegara lampu teplok rumah seorang janda bernama Mbah Sadinah(80 th) yang beralamatkan di dukuh Kwaringan,RT 01/ Rw1 Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo,Magetan, ludes terbakar, Senin (20/9/2018) sekira pukul 20.45 WIB.

Berdasarkan dari informasi yang didapat dari masyarakat kronologi kejadian sekitar pukul 18.40 WIB, lampu teplok yang di gunakan di kandang jatuh dan membakar seluruh rumah dan kandang milik Mbah Sadinah. Karena pemilik rumah sedang tidak berada di rumah, api tidak di ketahui membakar dengan cepat dan menghabiskanselurug bagian rumah dan kandang yang terbuat dari kayu .

" rumah Mbah Sadinah terbakar itu di sebabkan lampu teplok yang biasa untuk menerangi kandang jatuh dan membakar seluruh rumah dan kandang, sedang waktu kejadian Mbah Sadinah tidak berada di rumahnya", kata warga yang tak mau di sebut namanya.

Upaya warga memadamkan api yang melahap rumah Mbah Sadinah di bantu  petugas Damkar yang mengerahkan empat truk tangki dan di tambah satu unit mobil pemadam dari BPBD Magetan, hingga pukul 21.14WIB api dapat di padamkan dan di taksir kerugian mencapai -/+ Rp.45 juta.(Zam)

Jelang Tradisi Nyekar Satu Suro polisi Siap Amankan Madiun

Madiun (Aenews9.com)- Malam satu suro biasanya ada tradisi nyekar bagi pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) untuk itu pihak Jajaran Polres Kabupaten Madiun akan memperketat pengawasan pesilat yang datang dari luar Madiun untuk melakukan perayaan malam satu Suro di Kota Madiun, Senin (10/9/2018).

Pada perayaan malam satu Suro tahun ini sesuai kesepakatan tidak ada mobilisasi massa untuk menggelar kegiatan di Madiun. Namun, saat ada pesilat dari luar Madiun yang melakukan ziarah ke Madiun akan dilakukan pemeriksaan.  Ada delapan titik perbatasan yang akan dijaga ketat Polres Madiun.

Hal itu disampaikan Kapolres Madiun, AKBP I Made Agus Prasatya, seusai Apel Gelar Pasukan Pengamanan satu Suro 2018 di Lapangan Polres Madiun, Senin (10/9/2018) pagi. Petugas yang disiagakan dalam pengamanan kegiatan Suro tahun ini sebanyak 1.298 personel. Terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan PAM Swakarsa.

"Ada delapan titik rawan yang akan kami jaga wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun seperti di Nganjuk, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan pintu masuk Kota Madiun," kata Kapolres Madiun

Masih menurut Made jika ada pesilat dari luar Madiun yang melakukan ziarah ke Madiun akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan seperti memeriksa KTP dan identitas lainnya.Pihaknya akan mengantar mereka menggunakan mobil polisi. Sedangkan kendaraan mereka akan diparkir di titik pemeriksaan.
 
"Kalau mereka ingin nyekar akan kami koordinasikan dengan Kota Madiun. Kami akan mengantar mereka menggunakan kendaraan," terang I Made Agus Prasetya.

Sekedar di ketahui untuk acara 'Nyekar Suran Agung' tahun tahun ini tidak ada mobilisasi massa, sesuai kesepakatan antara Pengda IPSI Kota Madiun dan jajaran Forkompinda Madiun .( tim)

Tiga PSK Terjaring Satpol PP Saat Mangkal diWarung Kopi Desa Tulung,Magetan

Magetan ( Aenews9.com)- 3 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) berhasil diamanksn petugas Satpol PP kabupaten Magetan disebuah warung kopi yang berada di Desa Tulung,Kecamatan Kawedanan,Magetan,Rabu(5/9) kemarin.

Dari informasi yang diterima petugas Satpol PP melakukan razia,  hari ini mendapat laporan dari masyarakat terkait perbuatan asusila yang dilakukan di kamar belakang warung remang-remang tersebut.

“Berdasarkan laporan dari masyarakat kita amankan tiga PSK, dua dari Madiun dan satu dari Pacitan,” kata Khamim Bashori Kasi Operasi dan Pengendalain Satpol PP Magetan, Rabu(5/9).
Ketiga PSK tersebut yakni SN (37) warga RT 02/ RW 06, Desa Ngunut, Kecamatan Bendo, Kabupaten Pacitan, SM (44) warga RT 04/RW 05 Desa Pilang bangau, Kecamatan Kartoharjo Madiun dan ST (46) KTP hilang dan mengaku Warga Desa Buluharjo RT 06/RW 01, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Setelah ditangkap ketiga PSK tersebut langsung digelandang ke markas Satpol PP untuk didata dan juga diberikan wawasan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar norma tersebut.
“Langsung kita bawa ke Kantor, kita data dan juga kita beri pengarahan agar tidak mengulangi perbuatanya lagi,”jelas Khamim Bashori.

Setelah itu lanjut Khamim, para PSK tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial dan yang kemudian akan dilakukan tes kesehatan oleh Dinas Kesehatan.
“Setelah selesai kami data dan juga kami berikan wawasan, ketiganya akan kami serahkan ke Dinas Sosial dan dites kesehatan,”pungkasnya.(ton/red)
MEDIA GROUP