INFO TERKINI

Dahsyatnya Sebuah Pena ; Refleksi Akhir Tahun

Dahsyatnya Sebuah Pena ; Refleksi Akhir Tahun


Oleh : Dr. Ibnu Mazjah, SH, MH


(Aenews9.com)_Alladzi Allama bil Qalam._  Kalimat tersebut merupakan kutipan dari ayat Al Qur’an surat Al Alaq ayat 4, yang artinya _“Yang mengajarkan (manusia) dengan pena”._ Surat tersebut, dalam keyakinan saya pribadi dan umat Islam umumnya adalah wahyu pertama yang diturunkan Tuhan (Allah SWT) kepada Nabi Muhamad SAW.

Ada beberapa hikmah dari kandungan ayat tersebut, yang dalam konteks kekinian amat signifikan dikaitkan dengan situasi yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia, khususnya. Situasi tersebut disebabkan karena begitu signifikannya pengaruh pena terhadap kehidupan sosial manusia. Menurut Al Imam Ibnu Katsir, secara hakiki terdapat 3 jenis pena. Yang pertama adalah, Akal (Otak), kedua, pena yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah pena “lisan”.

Sedangkan menurut Imam Al Qurtubi, pena dibagi 3 macam. Pertama adalah, __al awwal qalamuttaqadir_ atau pena takdir, yakni pena yang diciptakan langsung oleh Allah SWT. Dengan pena tersebut Allah memerintahkan penaNya untuk menulis taqdir manusia, mulai dari hidup, mati, rejeki, jodoh,  dan seluruh kejadian alam.

Tulisan mengenai takdir itu tersimpan di Lauh Mahfudz. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash : Allah mencatat taqdir mahluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Daun yang berguguran, angin yang bergerak meniup alam, tanah yang dibasahi air, hingga musibah gempa bumi, tsunami, kesemuanya itu diyakini sebagai suratan dan merupakan taqdir yang sudah tertulis.   

Pena kedua adalah pena Malaikat, yang digunakan untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Dengan pena itu pula, Tuhan memerintahkan  malaikat menulis pada malam lailatul qadar nasib seseorang untuk 1 tahun berikutnya.

Sedangkan yang ketiga adalah _qalamunnas_ , pena manusia.  Pena ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan dinamika dan aktifitas sosial manusia, yang apabila pena tersebut dipergunakan secara baik akan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Diantaranya dengan menggunakan pena, berbagai macam ilmu diajarkan. Ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, di tangan orang jahat pena dapat menjadi instrumen dalam melakukan kejahatan, seperti memfitnah, berbohong (hoax), menipu dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum positif, terdapat jenis kejahatan yang dilakukan melalui instrumen pena yang secara filosofi bersumber kepada ajaran hukum alam tentang pentingnya menjaga lisan. Manivesto dari kejahatan tersebut pada akhirnya tertuang di dalam pengaturan yang berhubungan dengan delik pencemaran nama baik. Berdasarkan ajaran konsep _common law system_ , kejahatan pencemaran yang dilakukan melalui instrumen tulisan dikenal dengan istilah _libel_ . Adapun kejahatan pencemaran yang dilakukan dengan lisan disebut dengan _slander_ .

Pengaturan itu tertuang di dalam Wetboek van strafrecht atau KUHP, sebagai kitab induk hukum pidana dalam sistem hukum positif kita. Dalam  perkembangan dunia yang kian dinamis, bentuk dan penggunaan pena mengalami perluasan bukan lagi hanya bertumpu kepada bentuk pena secara fisik melainkan pada tombol komputer, bahkan hanya melalui kendali jari pada handphone atau smart phone. Begitupun pengaturan hukumnya tak lagi melulu bertumpu kepada KUHP melainkan undang-undang khusus _(lex specialis)_ yakni UU No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE karena menyangkut dunia maya.

Merujuk kepada dahsyatnya pengaruh pena, alangkahnya baiknya kita semua, warga masyarakat Indonesia, berhati-hati, menjaga etika hukum, etika pergaulan,  etika bermasyarakat dan bernegara baik dalam penggunaan pena (lisan) maupun pena yang secara langsung menghasilkan tulisan, karena begitu banyaknya prahara hukum terjadi akibat dahsyatnya pengaruh pena.

Wallahu Alam Bishawab

 _**Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten dan Anggota Majlis Tahsin Masjid Asy Syakirin*_

DPI Solusi Dari Peraturan dan UKW Abal-Abal Dewan Pers

Jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal. Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun. 

Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.
Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.  Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel  berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP  hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini. Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.
Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan. Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri. Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.
Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan  biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers. Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal. Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media. Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya. Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya. Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.
Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa. Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan. Bahkan, surat edaran Dewan Pers  ke seluruh pemerintah pusat dan daerah, dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran. Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa :   “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.’
Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa  fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah. Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat. Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.
Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan. Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media. Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.

Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI. Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan. Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers.  Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya. Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya.  Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

Penulis :
*Heintje G. Mandagie*
Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia ... ... ...

Dandim Madiun Sebagai Nara Sumber Pengukuhan Dan Pemantapan Ketua FKUB Kecamatan Se-Kabupaten Madiun

Madiun (Aenews9.com)- Bertempat di Pendopo Muda Graha Jl. Alun-alun utara No. 1 Kota Madiun telah dilaksanakan kegiatan pengukuhan dan pemantapan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan se-Kab. Madiun yang di hadiri sekitar 250 orang, Rabu (26/12/2018).
Ketua FKUB Kabupaten Madiun KH. Mukharomaini Ikhsan dalam sambutannya, sebenarnya sudah lama agenda pengukuhan ini akan kita laksanakan, dan alhamdulilah sekarang dapat terselenggara untuk pengukuhan dan penetapan ketua FKUB 15 kecamatan di Kabupaten Madiun yang mempunyai visi dan misi FKUB mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang pancasilais,"katanya.
Lebih lanjut, "Tentang penyempurnaan ahklak artinya kita saling menghargai dan menghormati sesama tanpa melihat dari agama, suku, dan ras ataupun golongan apapun,"ujar Ketua FKUB Kab. Madiun.
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, S.Sos mengatakan, Forum ini sangat diperlukan masyarakat dan bukan hanya sekedar simbol aja, karena ini merupakan kesadaran dan dari sisi demokrasi harus di kukuhkan.
"Pedoman Kabupaten Madiun dalam pembangunan harus menggunakan visi dan misi yang sudah kami angkat yaitu aman, mandiri, sejahtera, dan berahklak,"terang Bupati.
Lebih lanjut, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos sebagai Nara sumber menyampaikan, kerukanan beragama di indonesia ini sangat di perlukan karena menyangkut ideologi negara kita yaitu pancasila.
"Pengukuhan kepengurusan FKUB ini merupakan bentuk kesiapan dalam menjaga serta meningkatkan persatuan dan kesatuan umat beragama, khususnya di Kabupaten Madiun,"tegasnya.
"Pengukuhan dan Pemantapan FKUB ini dapat memberikan manfaat serta memberikan sumbangsih terhadap pembangunan daerah, selain itu juga bisa menjadi wadah dialog para pemuka agama, tokoh masyarakat dan menampung aspirasi keagamaan,"tutup Dandim.

Proyek Pembangunan Talud Di Desa Pupus Diduga Proyek 'Siluman '

Magetan - Proyek pekerjaan pembangunan Talud PenahanTanah(TPT) yang berada di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang sedang di kerjakan diduga 'proyek siluman', karena tidak mencantumkan papan proyek,sehingga tidak di ketahui besaran anggaranya,oleh CV siapa yang menjadi pelaksananya dan berapa lama volume pengerjaannya.

Dari pantauan di lokasi,awak media Aenews9.com bersama Sumadi dari  LPKSM Pasopati menemukan beberapa temuan  di duga tidak sesuai dengan spekifikasi,dan gambar terbukti dilihat dan dicek dilapangan Sabtu  (22-12-2018) secara kasat mata telah menyimpang dari sepek yang ada,apa di sengaja atau tidak, yang jelas pekerjaannya asal-asalan.Dari temuan dilapangan diantaranya tidak terpasang papan proyek,serta kedalam digambar 40cm kenyataan setelah di cek hanya 20cm.Lebar pasangan di gambar 50cm kenyataannya hanya 32cm.Dan pasir yang di gunakan untuk campuran pasangan tidak layak karena mengandung banyak lumpur.Hal ini bisa menyebabkan daya rekat yang tidak maksimal sehingga kekuatan dari pasangan tersebut akan mudah jebol .

Menanggapi adanya kegiatan pekerjaaan pembangunan talud penahan longsor di desa pupus membuat masyarakat kecewa .Artinya sebelumnya salah satu warga bernama Soleh saat ditanya mengaku , mengetahui pekerjaan pembuatan talud didusunnya itu sudah berjalan hampir satu bulan ,namun tidak tahu CV mana yang mengerjakan dan dari mana progam itu berasal dirinya hanya tahu yang mengerjakan pak winarno,dan tidak tahu anggaranya karena tidak ada papan informasi nya.

"Saya tahu kalau ada pekerjaan proyek talud di persawahan pupus sudah satu bulan ,tapi saya tidak tahu CV yang mengerjakan setahu saya hanya milik pak winarno "kata warga yang tidak mau disebut namanya kepada media aenews9.com,Sabtu (22/12/2018) .
Masih menurut warga tersebut dirinya juga menyayangkan pekerjaan proyek talud yang terkesan asal-asalan tersebut.

Dari penelusuran informasi  awak media aenews9.com di ketahui proyek pembangunan talud itu ternyata bantuan hibah dari propinsi Jawa timur untuk kelompok masyarakat (pokmas) Grumbul Malang yang berada di dusun pupus desa pupus,kecamatan Lembeyan Magetan yang diketuai Kamitowo Muji, dan pada proses pengerjaannya di kerjakan oleh kontraktor a bernama winarno.Kamituwo Muji saat di konfirmasi mengatakan " bahwa proyek tersebut untuk pokmas Grumbul Malang tapi
dikerjakan oleh pak Winarso,dan kami hanya terima kunci saja tidak tahu pekerjaannya seperti apa "katanya.
Dirinya mengakui,kurang mengetahui kalau kwalitas  pekerjaan itu asal-asalan.dan berjanji akan mengecek dan mengawasi  pekerjaan tersebut
"saya tidak tahu kalau pekerjaan pak win asal asalan tidak sesuai gambar,saya dan anggota akan mengecek dan ikut mengawasi  pekerjaan itu,terima kasih sudah di ingatkan mas- mas wartawan.kalau tidak di ingatkan akan seperti apa pekerjaan itu nantinya,"ungkapnya lagi
Dan saat berita ini di terbitkan kontraktor yang bernama Winarto belum dapat di hubungi.(tim)

Cari Uang Melalui Pelaksanaan UKW, Sekber Pers Indonesia: Itu Modus Pemerasan Bertameng Edaran Dewan Pers

Jakarta – Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menilai bahwa perilaku pemerasan terhadap warga, terutama wartawan, dapat dilihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh segelintir lembaga di lingkungan masyarakat pers. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan atau biasa disingkat UKW. Program yang menjadi unggulan beberapa organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu dapat dikategorikan menjadi ajang pemerasan _(extortion)_ terhadap peserta UKW.

“Anda bisa bayangkan, UKW dengan durasi kegiatan 2-3 hari harus ditebus dengan uang pendaftaran bervariasi dari 1 juta hingga 3,5 juta rupiah. Ini modus cari uang dengan dalih ujian kompetensi,” ujar Wilson yang telah melatih ribuan warga TNI, Polri, dosen, guru, PNS, pengurus ormas/LSM, wartawan, dan masyarakat umum ini, Sabtu, 22 Desember 2018.

Indikasi UKW sebagai wahana pemerasan secara halus atau soft-extortion lebih dipertegas dengan adanya kebijakan Dewan Pers yang memaksakan setiap wartawan wajib mengikuti UKW di lembaga-lembaga yang ditetapkan lembaga tersebut. Dewan Pers dinilai memaksa wartawan mengikuti UKW melalui edarannya ke semua elemen masyarakat, terutama perkantoran pemerintah dan swasta, yang substansinya meminta pihak-pihak terkait untuk menolak wawancara dan kerjasama dengan wartawan maupun pimpinan media yang belum mengikuti UKW.

“Menurut saya, ini pemerasan, walaupun tingkatannya sebagai pemerasan yang halus, tidak pakai senjata api atau senjata tajam. Namun, peraturan dan edaran Dewan Pers itu lebih mematikan dan berbahaya daripada pistol dan belati. Kalau ditembak pistol, korbannya mati sendirian, jika ditebas menggunakan aturan dan edaran, serombongan besar wartawan, berikut keluarganya, jadi korban semuanya,” urai tokoh pers nasional yang selalu siap tampil membela wartawan dan warga yang terzalimi oleh Dewan Pers selama ini.

Untuk itu, Alumni Lemhannas RI tahun 2012 itu menghimbau kepada sesama rekan organisasi yang menaungi para wartawan agar menahan diri dari nafsu mengeruk keuntungan melalui pelaksanaan program UKW. “Saya sangat menganjurkan agar organisasi pers aktif melaksanakan program peningkatan kualitas wartawan dan masyarakat di bidang jurnalisme, ini wajib. Namun, janganlah melakukan uji kompetensi yang substansinya adalah proyek pemasukan keuangan organisasi, apalagi dengan embel-embel ancaman _’jika tidak UKW, tidak bisa wawancara narasumber dan bermitra dengan pemerintah dalam hal publikasi berita dan pariwara’_. Ini ibarat penjajah yang mengisap darah rekan seprofesinya sendiri,” imbuh Wilson sambil menyebutkan tiga organisasi pers yang selama ini getol cari uang melalui program UKW yakni PWI, AJI, dan IJTI.

Sebagaimana diketahui bahwa UKW merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Berdasarkan peraturan itu, maka semua wartawan dan warga masyarakat yang menjalankan kegiatan di bidang jurnalisme diharapkan dapat mengikuti dan lulus UKW. Sampai di titik ini, sesungguhnya belum ada masalah serius yang perlu dipersoalkan.

Namun, situasi menjadi “mengerikan” ketika Dewan Pers mengeluarkan edaran yang merekomendasikan para pejabat pemerintahan pusat dan daerah, serta berbagai perusahaan, untuk menolak melayani wartawan yang belum memiliki sertifikat UKW. Surat Edaran itu kemudian memicu perlakuan diskriminatif, dan pada banyak kasus, terjadi kriminalisasi wartawan. Celakanya, dalam menengahi persoalan delik pers dari segelintir oknum masyarakat yang merasa terganggu dengan pemberitaan, Dewan Pers menggunakan acuan _’sudah UKW atau belum UKW’_ sebagai pedoman menentukan siwartawan harus dipenjara atau tidak.

Peraturan dan kebijakan berbau paksaan terhadap wartawan dan masyarkat pers oleh Dewan Pers telah dengan sangat sukses dimanfaatkan para penyelenggara UKW, terutama ketiga organisasi di atas, untuk mencari dana segar bagi organisasinya maupun individu pengurus, melalui pelaksanaan UKW. “Secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan dan rekomendasi serta edaran Dewan Pers menjadi pisau belati para penyelenggara UKW yang sangat ampuh untuk memeras wartawan yang belum UKW. Janganlah berlaku dzalim terhadap sesama wartawan maupun warga masyarakat umum,” pungkas Wilson berharap. (WHL/Red)

Quo Vadis Media Partisan, Selamat Datang Jurnalisme Warga

Quo Vadis Media Partisan, Selamat Datang Jurnalisme Warga

_Oleh: Wilson Lalengke_

Jakarta – Perhelatan akbar yang dikenal dengan nama Reuni Alumni 212 telah usai. Lebih seminggu berlalu. Namun keramain pasca acara bernuansa religi di Monas itu masih meninggalkan hiruk-pikuk. Pasalnya, berbagai kalangan tergiring dalam pertikaian heboh soal kealpaan media-media nasional memberitakan kejadian yang dianggap sangat fenomenal tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Sang Calon Presiden Prabowo Subiyanto harus turun gunung menyuarakan penolakannya atas sikap diam kalangan media nasional atas acara di hari Minggu, 2 Desember 2018 lalu.

Bagi saya, apa yang terjadi saat ini hanya sebuah penanda kecil – namun lebih jelas atau lebih kasat mata bagi orang kebanyakan – tentang “sosok buruk” wadah penyampai informasi publik yang disebut media itu. Mungkin masih belum cukup terang-benderang, tapi imparsialisme media massa yang selama ini menjadi keyakinan masyarakat luas penikmat informasi yang disajikan media massa, mulai disangsikan kebenarannya. Sunyinya pemberitaan 212 oleh media-media nasional, setidaknya telah membuka kesadaran baru bagi publik, bahwa sesungguhnya media adalah mahluk partisan. Kesadaran yang terlambat, memang.

Sebagai penganjur dan praktisi jurnalisme warga, saya tentu menikmati dengan amat nyaman kondisi ini. Dan, faktanya memang demikian. Secara tidak disadari, juga mungkin oleh Prabowo Subiyanto, bahwa ketidak-hadiran media-media yang selama ini dilabeli gelar “mainstream” tidak berpengaruh banyak terhadap proyek “penenggelaman” peristiwa besar 212 tersebut. Walaupun tidak diberitakan, apalagi diklankan, oleh media-media besar berskala nasional, namun Monas dan beberapa ruas jalan utama di sekitarnya bisa memutih dipenuhi jutaan umat manusia.

Pertanyaannya, dari mana jutaan orang –beberapa pihak menyatakan hanya beberapa ratus ribu – yang hadir ke Monas itu mendapatkan informasi tentang akan diadakannya acara tersebut? Lagi, “kehebohan” 212 tidak lantas tidak terjadi, baik pada saat berlangsungnya acara tersebut maupun setelahnya. Hampir semua orang ”informed” (baca: tahu) tentang peristiwa itu, bahkan beritanya melesat jauh hingga ke manca negara. Mengapa bisa demikian?

Dari manakah masyarakat dunia yang tidak terakses secara fisik ke lokasi Monas itu dapat mengetahui – bahkan hingga detil – kejadian yang semula diduga bernuansa politik tersebut?

Ternyata, era media massa konvensional yang menguasai ruang informasi publik selama ini telah hampir punah. Sistim jurnalisme jaman old telah digeser, perlahan dan santun namun pasti, oleh sistim jurnalisme baru yang lebih keren dikenal dengan jurnalisme warga. Media massa berbasis internet, seperti media online, media sosial, jejaring komunikasi telepon dan pesan tertulis berbasis aplikasi (WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain), serta pola komunikasi massal varian baru semacam injeksi kode tertentu pada perangkat peralatan komunikasi, telah menjadi sistem komunikasi massa gaya baru. Sistem media massa jaman baheula, yang mengandalkan mesin cetak (press), layar lebar televisi dan radio ber-tower-pemancar tinggi, sebentar lagi terkubur habis.

Media massa “mainstream” telah bunuh diri massal, kata Harsubeno Arif. Kematian media-media partisan itu adalah sebuah kepastian.

Kembali ke soal pemberitaan tentang reuni 212 yang terlalaikan oleh media-media berskala nasional di atas. Bukankah sesungguhnya yang diharapkan dari peliputan media massa adalah tersampaikannya infromasi tentang sebuah kejadian dan/atau pemikiran narasumber? Jika demikian halnya, maka cukup menggelikan melihat banyak pihak sibuk berdebat saling menyalahkan terkait pola-laku para pemilik media nasional yang dianggap partisan, tidak netral, tidak independen itu.

Hei, wake up man… Jaman sudah berubah. Inseminasi dan penyebar-luasan informasi saat ini tidak lagi mengandalkan media-media yang “terlihat besar” itu. Justru, sesungguhnya wadah penyampaian informasi ke publik yang benar-benar besar – baik secara jumlah dan luasan maupun dalam hal penetrasinya – adalah media berbasis digital. Media cetak, televisi, dan radio, pada skala nasional maupun internasional sekalipun saat ini tidak lagi perlu dianggap “media masintream”. Gelar mainstream telah diakuisi oleh media-media berbasis digital dan/atau internet.

Pertanyaan berikutnya, apakah media massa berbasis digital dapat diandalkan dari sisi independensi dan netralitasnya? Tentu tidak seorangpun dapat menjamin hal tersebut terwujud dengan sendirinya. Perlu berbagai usaha yang fokus, serius, dan sitimatis dalam mengelola permedia-massaan nasional agar tujuan jurnalistik dapat tercapai tanpa mencederai independensi dan idealisme para palakon jurnalistik.

Namun demikian, dapat dipastikan bahwa jurnalisme warga mampu menciptakan sebuah sistim jurnalistik yang ideal sebagaimana diharapkan. Ketika kerja-kerja jurnalisme dilakukan oleh banyak pihak, bahkan oleh semua warga, maka monopoli atas kepemilikan informasi faktual – yang setiap saat dapat dipalsukan oleh pihak tertentu – akan sulit berkembang. Jurnalisme warga juga menyediakan ruang yang luas bagi bertumbuhnya sitim jurnalisme yang jujur berbasis data empiris dan aktual karena publik sebagai pelakon jurnalisme merupakan sumber informasi primer, saksi mata atas sebuah kejadian.

Jurnalisme warga memiliki dinamika dan tantangannya sendiri. Problematika terberat adalah rendahnya pengetahuan dan wawasan para jurnalis warga. Latar belakang yang beragam, dengan tingkat kemelek-mediaan yang seadanya, serta kurangnya akses ke sumber peningkatan ketrampilan mengolah informasi menjadi kendala dalam menghasilkan karya jurnalisme warga yang baik dan berkualitas. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai masalah dalam sistim penyebaran informasi di masyarakat, seperti distorsi informasi yang besar menyebabkan pesan yang ingin disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan tidak jarang berubah makna.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dipersiapkan program pemberdayaan masyarakat pewarta warga secara terencana, sistimatis, dan kontinyu. Penyediaan akses yang memadai terhadap fasilitas kegiatan jurnalisme bagi warga kebanyakan juga mesti dilakukan. Ketersediaan media berbasis digital, seperti media online, menjadi mutlak bagi sebuah sistim publikasi jurnalisme warga. Kreativitas dan inovasi dalam berkarya juga menjadi unsur penting dalam menghasilkan dinamisasi di dunia jurnalisme kita.

Tidak kalah pentingnya juga, perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat yang melaksanakan tugas insaniahnya: berpikir, berimajinasi, beraspirasi, berkata-kata dan berkarya, harus terjamin. Jurnalisme warga sebagai wadah dan sarana ampuh mencerdaskan kehidupan bangsa – mengutip alinea keempat pembukaan UUD 1945 – sudah pada tempatnya mendapat perhatian bagi semua pihak, terutama pemangku kekuasaan negara untuk diadopsi-integrasikan ke dalam sistim pendidikan dan pers nasional.

Segala peraturan perundangan yang selama ini menghambat berkembangnya kecerdasan berpikir analitik dan kritis harus segera dikuburkan. Kemerdekaan pers yang terbungkam oleh sebuah sistim jurnalisme konvensional yang otoriter dan cenderung feodalistik harus segera dibangkitkan dan ditegakkan. Kriminalisasi warga masyarakat penggiat jurnalisme warga yang marak belakangan ini harus segera dihentikan. Hanya dengan demikian, setiap pewarta warga dapat melakukan fungsi jurnalistiknya sesuai dengan kittah jurnalisme: *Mewartakan Kebenaran Walau Langit Akan Runtuh, Bebas dari Kepentingan Apapun dan Siapapun.* (WIL/Red)

_Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia_

Bagi Anda yang Senang Berlibur ke Luar Negeri, Ini Dia Cara Unik Keliling Singapura

Sumber: pexels.com
aenews9.com, Singapura adalah salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia. Banyak faktor yang mendukung hal tersebut seperti jaraknya yang dekat, kotanya yang super bersih dan nyaman, dan tentunya karena banyaknya tempat yang bisa kunjungi di Singapura.

Berkeliling Singapura dapat dilakukan dengan banyak hal. Berikut adalah beberapa cara unik yang dapat kita lakukan ketika kita berlibur ke Singapura:

Tour Gratis di Bandara Changi

Transit adalah suatu hal yang membosankan sekaligus menyebalkan tentunya. Pasalnya hal ini membuat waktu perjalanan lebih lama dan kebingungan akan melakukan apa di kota/negara transit. Jika ingin keliling kota Singapura dengan cara yang lebih unik, transit adalah salah satu cara yang patut unt. 

Jika waktu transit selama 5 jam atau lebih di Bandara Changi, maka anda bisa mendapatkan tur gratis keliling kota Singapura. Untuk mendapatkannya hanya perlu berkunjung ke booth Free Singapore Tour yang ada di Terminal 2 atau Terminal 3 untuk registrasi. 

Dengan tur gratis ini, tempat yang dapat dikunjungi adalah Singapore Flyer, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Esplanade, Merlion Park, Chinatown, Little India, hingga Bugis. Banyak penerbangan ke luar negeri yang transit di Singapura, saat musim liburan tiba penerbangan lokal seperti Batik Air dan Lion Air juga menawarkan transit di Singapura untuk jalur alternatif bila kehabisan tiket langsung.

Berkeliling Kota Singapura Dengan Hippo Bus Tingkat

Bila anda memang sedang berlibur ke Singapura, berkeliling Singapura lebih mudah dengan adanya open top HiPPO bus yang menyenangkan. Di dalamnya terdapat pemandu wisata yang berbahasa Inggris dimana anda akan dibawa berkeliling ke tempat-tempat terbaik di Singapura dalam 3 jam. Mengunjungi objek wisata seperti Marina Bay, Merlion Park, landmark-landmark kolonial dan situs budaya seperti Kuil Thian Hock Keng, kuil Cina tertua di Singapura. Setelah mampir ke kuil Hindu yang populer, habiskan waktu di Chinatown untuk menjelajahi pasar setempat.

Dapatkan sekilas semua budaya di Singapura dengan tur setengah hari ini. Cocok untuk anda yang mencari tur paket komplit mengunjungi banyak objek wisata hanya dalam waktu kurang dari satu hari.

Sebagai tambahan informasi,bus tingkat ini memiliki waktu tenggang berangkat 15 menit sekali. Pada setiap pemberhentian bus Hippo ini, kita dapat melihat waktu jam operasionalnya yang dipajang di setiap lokasi area bus stop pemberhentian bus ini. Sedangkan untuk harga tiket bus $27 SGD, sedangkan untuk anak-anak $23 SGD. Tiket ini berlaku selama 24 jam, jadi tidak bisa digunakan di hari berikutnya setelah lewat dari 24 jam. Sebuah tips yang baik jiwa belum puas berkeliling hanya dalam waktu satu hari.

Keliling Singapura dengan MRT

Bila ingin menggunakan MRT untuk keliling kota Singapura, dapat memesannya langsung di dalam bandara. Shelter MRT hanya berada di terminal 3, maka dari itu langsung perhatikan seluruh papan-papan petunjuk jalan yang berada dalam gedung terminal kedatangan jika menggunakan Air Asia biasanya akan mendarat di terminal 1. Bila menumpang Batik Air maka akan langsung mendarat di Terminal 3. Setelah sampai pada area Shelter MRT, beli tiket pada mesin seperti mesin tiket KRL Jabodetabek yang menggunakan touch screen.

Begitu banyak pilihan untuk mengelilingi kota Singapura. Tinggal anda memilih mana yang nyaman untuk anda gunakan. Selamat menikmati traveling dan bersenang-senanglah.

Rudi S Setiawan Aktivis NGO Klarifikasi Statemen Dari Kasubid Ormas dan Parpol atas Stamennya.

Magetan (Aenews9.com) -Rudi.S Setiawan atau akrab di panggil Gus Rugos aktifis NGO Lembaga Edukasi Swastika (LE Swastika) ditemani beberapa wartawan  Senin(10/12/2018) mendatangi kantor Kesbangpol yang terletak di Jl.Basuki Rahmat No 1 Kabupaten Magetan, bermaksud meminta informasi terkait rencana Kesbangpol Magetan yang mau  mengadakan rapat atau  mengundang semua ormas dan lembaga sejenis yang ada di Magetan yang rencananya akan di laksanakan pada hari Selasa (11/12/2018)

Kedatangan Rudi S Setiawan (Rugos) diterima oleh S.Budiono Kasubid Ormas dan Parpol Kesbangpol Magetan.Sedianya kedatangan  Rudi S Setiawan meminta materi apa yang mau di bahas pada pertemuan acara yang akan dilaksanakan pihak Kesbangpol yang di dalamnya apa yang mau di bahas, pokok bahasanya apa? sehingga nanti terjadi diskusi yang hidup  menghasilkan kesimpulan dan pokok bahasan yang bisa di tindak lanjuti menjadi progam dari Kesbangpol itu nantinya.Namun Rudi S Setiawan kecewa dan terkejut  dengan salah satu statemen yang di ungkapkan kasubid Ormas dan Parpol atas penilaian terhadap LSM LE Swastika yang dimana dirinya menjadi bagian dari LE Swastika.

Di hadapan beberapa media yang ikut mendampingi dirinya saat menghadap kasubid Ormas dan Parpol, Rugos mengatakan "Saya sedikit kaget mendapat informasi yang kurang mengenakan tentang LE Swastika dari pak Budiono"kata Rugos

Rugos menjelaskan karena menurut bapak S.Budiono selaku Kasubid Keormasan dan parpol, saya (lembaga LE Swastika red) dikatakan meminta bantuan kepada Kesbangpol.ketika saya menanyakan bantuan itu apa? proposal yang saya ajukan itu seperti apa? beliaunya tidak bisa menjawab dan menunjukan bukti bahwa saya (LE Swastika red) pernah mengajukan proposal bantuan ke Kesbangpol Magetan.jelas Rugos

Rugos melanjutkan bahwa dirinya juga mengklarifikasi hal tersebut kepada Pak Abraham Nurcahyo selaku direktur LSM LE Swastika dan pak Abraham membantah tidak pernah meminta atau mengajukan permohonan bantuan atas lembaganya kepada Kesbangpol Magetan selama ini.Dirinya bahkan di perintahkan oleh pak Abraham Nurcahyo untuk meminta bukti tetapi pihak Kesbangpol tidak dapat memberikan bukti bahwa saya ataupun LSM LE Swastika meminta bantuan.
" Bahkan saya klarifikasi langsung ke pak Abraham melalui via handphone dan saya loud speaker agar didengar  apa yang di katakan pak Budiono terkait hal tersebut tidak benar"kesal Rugos

Rugos juga mengaku prihatin atas anggapan kurang baik pemerintah dalam hal ini Kesbangpol terhadap citra LSM yang ada di Magetan  selama ini, dirinya mewakili LSM dan Keormasan yang lain  berharap mudah-mudahan apa yang di katakan kepada LSM LE Swastika meminta bantuan tidak terjadi kepada LSM yang lain.Artinya dalam hal ini kita menjadi kambing hitam ,bahwa LSM di Magetan itu hanya bisa minta bantuan, perihal seperti apa permohonan bantuan pihak Kesbangpol tidak mempunyai bukti penjelasan yang akurat.hanya kami berpesan kepada Kesbangpol, janganlah sampai memberikan informasi-informasi yang kurang benar sehingga merugikan LSM di Magetan secara keseluruhan. Janganlah LSM itu dengan segala peran sertanya dianggap remeh dan dikatakan abal-abal yang hanya bisa meminta bantuan tanpa ada peran fungsi penyeimbang.Namun demikian dari peristiwa ini kami tidak menuntut atau menyalahkan,ini proses pembelajaran bersama bagi kami dan khusunya bagi Kesbsngpol .tutup Rudi (ZAM)


Detik-detik Menjelang Mubes Pers Indonesia, FORWARD Nyatakan Bergabung

Jakarta (Aenews9.com)– Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sejumlah organisasi Pers yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, telah sepakat menyukseskan acara ini.

Guna kelancaran acara, panitia yang terdiri dari para pengurus dan anggota sekber pers Indonesia, pada Sabtu (8/12/2018) menggelar rapat persiapan di Serang, Banten, dipimpin oleh Ketua Sekber Pers Indonesia Wilson Lalengke dan dihadiri 17 (tujuh belas) organisasi Pers. Mubes mengundang sekitar 2000 peserta dari berbagai elemen masyarakat pers dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Wilson Lalengke, pionir jurnalisme warga dengan jaringan terluas ini menjelaskan, bahwa dalam Mubes Pers Indonesia, akan dilakukan pembacaan deklarasi dan penyampaian Tuntutan Pers Indonesia. “Dalam Mubes Pers Indonesia nantinya kami akan menggelar deklarasi untuk terbentuknya Dewan Pers Independen serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan Pers Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat Pers Indonesia,” terang Wilson Lalengke, penggagas Mubes Pers Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu.

Dalam beberapa waktu mendekati hari H pelaksanaan Mubes, sejumlah pihak menyatakan mendukung dan bergabung dengan Sekber Pers Indonesia. "Hari ini FORWARD (Forum Wartawan Digital – red) dan sejumlah media juga menyatakan bergabung,'' ungkap Wilson.

Bahkan, beberapa perwakilan masyarakat internasional dan negara sahabat juga akan hadir dalam pertemuan akbar pertama wartawan Indonesia sepanjang sejarah, pada 18 Desember mendatang. “Hari ini kita dihubungi pihak The World Philosophical Forum of UNESCO dan warga Jerman yang menyampaikan bahwa para pihak tersebut ingin sekali hadir dalam Mubes Pers Indonesia nanti,” imbuh Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Di tempat terpisah, pengurus pusat Forward, Mahar Prastowo, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung gagasan penyelenggaraan Mubes Pers Indonesia dalam rangka memperbaiki kondisi pers di tanah air yang sudah rusak parah oleh para pemburu rente politik dan kapitalisme media. "Setelah mendapat penjelasan Ketua Sekber Pers Indonesia, Bang Wilson Lalengke, ternyata kita satu visi, jadi hari ini juga FORWARD menyatakan bergabung dalam perhelatan ini," terang Mahar Prastowo di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

FORWARD yang merupakan wadah perkumpulan dan komunikasi para wartawan dan pengelola media berbasis digital, lanjut Mahar, juga menyampaikan 10 (sepuluh) butir draft petisi pernyataan sikap terkait dengan hal-hal yang menyangkut kebebasan pers, sikap diskriminasi industri dan insan pers, peningkatan kapasitas dan kualitas pers melalui diklat dan peningkatan SDM wartawan, serta pernyataan yang bersifat himbauan kepada pemerintah di dalam negeri dan dunia internasional terkait masih adanya kriminalisasi pers di berbagai negara selama ini. “Kami juga mengirimkan draft tuntutan masyarakat Pers Indonesia yang akan dibacakan di Mubes nanti setelah direview dan disempurnakan oleh Ketua Sekber Pers Indonesia,” pungkas Mahar, yang juga dikenal sebagai _issue-maker_ ini. (AWD/Red)

Jelang Mubes, Sekber Pers Indonesia Gelar Rapat di Serang

Serang (Aenews9.com)- Jelang pelaksanaan Musyawarah Besar Sekretariat Bersama Pers Indonesia (Mubes Sekber Pers Indonesia) yang bakal digelar di Jakarta pada 18 Desember 2018 mendatang, puluhan organisasi Pers yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pers Indonesia menggelar rapat bertempat di Hotel Flamingo, Serang, Banten, Sabtu (8/12/2018). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Sekber Pers Indonesia Wilson Lalengke kali ini, diikuti 17 (tujuh belas) organisasi Pers, antara lain Akrindo, FPII, KWRI, dan PPWI.

Tidak kurang dari 25 orang mengikuti rapat ini. Mereka adalah para pimpinan dari 17 organisasi Pers Indonesia. Selain itu, hadir juga penasehat hukum Sekber Pers Indonesia, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH. Beberapa pentolan wartawan senior juga nampak hadir di rapat ini, antara lain Danil Harahap, Edi Anwar, dan Lasman Siahaan.

Dalam rapat yang membahas seputar persiapan dan pelaksanaan Mubes Pers Indonesia tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan berbagai agenda termasuk pembahasan lokasi Mubes dan kegiatan lainnya yang rencananya dihadiri 2000 (dua ribu) peserta Mubes dari 34 Provinsi di Indonesia.

"Jika tak ada halangan, Mubes Pers Indonesia bertempat di gedung  Nusantara IV Jakarta (Gedung MPR-DPR RI - red)," papar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012  tersebut di hadapan peserta rapat.

Lebih jauh, orang nomer satu di jajaran Sekber Pers Indonesia sekaligus Ketua Umum PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) tersebut, kembali menambahkan, dalam Mubes Pers Indonesia nantinya, pihaknya akan menggelar Deklarasi serta penyampaian tuntutan Pers Indonesia.

"Dalam Mubes Pers Indonesia nantinya kami akan menggelar deklarasi untuk terbentuk Dewan Pers Independen serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan Pers Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Pers dan kehadiran Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia," imbuh Wilson.

Masih di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Kabar Online Indonesia (Akrindo) Drs. Maripin Munthe didampingi Sekjen Akrindo Usman, menyampaikan apresiasi dan pernyataan siap mendukung untuk kesuksesan terselenggaranya Mubes Pers Indonesia di Jakarta. "Kami dari Akrindo mendukung penuh acara ini. Insyaallah kami akan menghadirkan ratusan wartawan untuk mengikuti Mubes tersebut," kata Maripin. (MMM/Red)

Anggota PPWI Nantikan Putusan MA, Wilson Lalengke: Mahkamah Agung Lalai Laksanakan Tugas

Jakarta (Aenews9.com)– Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menilai Mahkamah Agung (MA) lalai dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut disampaikannya kepada redaksi media ini, Kamis (6/12/2018) menanggapi keluhan anggota PPWI yang dipimpinnya, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang begitu lama menunggu Putusan MA atas perkara nomor 144 K/PID.SUS/2018 di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.

“Bayangkan, sudah 331 hari sejak perkara yang dimenangkan Hoky itu masuk ke MA (kasasi – red), hingga hari ini belum juga diputus oleh hakim MA. Jika bukan lalai dalam melaksanakan tugasnya, apa namanya itu?” ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dengan nada tanya.

Padahal, lanjut alumni pascasarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor  214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, secara tegas disebutkan bahwa perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. “Fakta ketidakjelasan putusan MA terkait perkara hukum yang dihadapi Anggota PPWI atas nama Soegiharto Santoso mencerminkan kinerja hakim-hakim agung di MA itu lamban dan dapat dinilai tidak becus bekerja. Lembaga itu justru melanggar PERMA yang dibuatnyanya sendiri,” tegas Wilson.

Secara terpisah, Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) mengatakan bahwa ia juga sempat memperoleh konfirmasi langsung dari Ketua MA Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H maupun dari Ketua Muda Pidana MA Dr. H. Suhadi SH., MH bahwa benar, seharusnya 3 (tiga) bulan saja telah ada putusan dari MA dan paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari berkas perkara telah kembali ke pengadilan pengaju (PN Bantul – red). “Selaku Wakil Pimpinan Redaksi media online Info Breaking News, saya sempat meliput acara pelantikan Ketua Muda Pidana MA pada Selasa, 9 Oktober 2018 yang lalu. Usai acara pelantikan saya meminta penjelasan ke Pak Ketua MA, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H maupun dari Ketua Muda Pidana MA Dr. H. Suhadi SH., MH. Kedua pejabat itu membenarkan bahwa seharusnya 3 (tiga) bulan saja telah ada putusan dari MA dan paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari berkas perkara telah kembali ke pengadilan pengaju, yakni Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara saya ini,” urai Hoky, Kamis (06/12/2018) melalui pesan WhatsApp-nya.

Sebagaimana diketahui, dan telah diberitakan di berbagai media, Hoky memenangkan perkara pidana atas kasus penggunaan logo seni APKOMINDO di PN Bantul, DIY. Walaupun ia telah sempat ditahan secara sewenang-wenang oleh oknum polisi dan kejaksaan selama 43 hari (24 Nov 2016 sd 05 Jan 2017) dan menjalani 35 kali sidang di PN Bantul, akhirnya Hoky diputus bebas murni pada tanggal 25 September 2017 oleh majelis hakim PN Bantul karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

Justru sebaliknya dalam amar putusan disebutkan secara jelas adanya pihak yang menyediakan dana agar menjebloskan Hoky ke dalam penjara, sebagaimana isi dalam amar salinan putusan nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (terkait Hak Cipta – red) tentang pernyataan saksi dari pihak pelapor Ir. Henky Yanto TA, ‘Bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyiapkan dana supaya terdakwa masuk penjara, seingat saksi Suharto Juwono dan satunya saksi tidak ingat.’ Tak hanya itu, selain ada orang yang menyiapkan dana agar Hoky masuk penjara, dalam kasus kriminalisasi ini juga terungkap adanya oknum penegak hukum yang diduga membuat Surat Palsu Berita Acara Penolakan Didampingi Pengacara Dalam Pembuatan BAP Tersangka tertanggal 05 September 2016, Jam 10.45 atas nama AKP Sarjono, SH.

Dengan kasus penemuan surat palsu dan informasi ada orang yang menyiapkan dana, maka terindikasi sangat kuat tentang adanya rekayasa terselubung sehingga Hoky sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul, DIY.

Atas putusan bebas murni Hoky oleh PN Bantul, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH dari Kejagung RI mengajukan kasasi dengan tuntutan 6 tahun penjara dan denda Rp 4 Miliar, yang sampai detik ini, perkara kasasi nomor 144 K/PID.SUS/2018 di MA telah jauh melampaui batas waktu penanganannya, namun masih belum ada putusan. Lucunya, JPU Ansyori, SH justru telah dimutasi atas perbuatan dugaan turut terlibat dalam proses kriminalisasi terhadap Hoky. “Berdasarkan kenyataan itu, seharusnya MA sudah dapat membuat keputusan bahwa kasasi yang diajukan JPU Ansyori, SH ditolak. Apa yang ditunggu MA ya? Menunggu angpao?” tanya trainer ribuan anggota TNI, Polri, PNS, wartawan, mahasiswa, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu.

Diketahui, bahwa berdasarkan catatan Hoky, perkara kasasi itu telah diterima sejak tanggal 10 Januari 2018 dengan Mejalis Hakim MA, yakni, Hakim P1: M. Desnayeti SH MH, Hakim P2: Maruap Dohmatiga Pasaribu SH M.Hum, dan Hakim P3: H. Suhadi SH MH. Oleh karena berkas perkara telah diterima sejak 10 Januari 2018, maka seharusnya paling lambat tanggal 11 April 2018 (3 bulan) sudah ada putusan dari MA, kemudian seharusnya paling lambat tanggal 17 September (250 hari) berkas perkara sudah diterima kembali oleh pengadilan pengaju, yakni PN Bantul. Faktanya dari ketentuan PERMA 3 bulan harus ada putusan dari MA, namun hingga kini telah 331 hari masih belum ada putusan sama sekali dari pihak MA.

Kepada Ketua Umum PPWI, Hoky juga memaparkan bahwa selain perkara kasasi nomor 144 K/PID.SUS/2018 yang masih belum diputus oleh MA, pria yang sempat mengikuti program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) di Lemhannas itu mengatakan dirinya juga mendapatkan serangan hukum yang sengaja dilancarkan oleh pihak kelompok lawan. Berbagai macam laporan polisi (LP) dibuat, antara lain Laporan Polisi nomor: LP 503/K/IV/2015/-RESTRO Jakpus, Laporan Polisi nomor: LP/670/VI/2015/Bareskrim Polri, Laporan Polisi nomor: TBL/128/II/2016/Bareskrim Polri, Laporan Polisi nomor: LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri, Laporan Polisi nomor: LP/109/V/2017/SPKT Polres Bantul dan juga serangkaian gugatan hukum Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berlanjut ke Tingkat Banding dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.

“Total ada 12 perkara di Pengadilan dan telah ada 9 perkara di pengadilan yang dimenangkan oleh kubu Hoky selaku Ketum Apkomindo yang sah. Bahkan dalam pertarungan panjang di pengadilan, kubu lawan yang dimotori oleh Sonny Franslay, sudah 2 kali kalah di MA,” kata Hoky.

Namun demikian, saat ini masih ada gugatan baru lagi di PN Jakarta Selatan yang akan disidangkan pada tanggal 12 Desember 2018, gugatan tersebut diajukan oleh Rudy D. Muliadi dan Ir. Faaz dengan perkara nomor 33/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. “Yang luar biasanya, mereka menggunakan jasa pengacara terkenal lagi yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan SH MM, disertai dengan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 5 Miliar dan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10 Miliar, sehingga jumlahnya Rp 15 Miliar. Ini menujukkan bahwa ada niat buruk dari kelompok lawan yang sangat nyata dan sadis,” tukas Hoky.

Belum cukup dengan deraan berbagai perkara yang harus dihadapinya, kini Hoky kembali secara sewenang-wenang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Bantul atas laporan Ir. Faaz, sehingga Hoky mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kapolres Bantul ke Pengadilan Negeri Bantul yang akan mulai bersidang pada tanggal 10 Desember 2018 mendatang.

“Inilah potret buram hukum di negeri ini, kebanyakan aparat tidak becus melaksanakan tugasnya, berkelindan sengkarut dengan oknum-oknum warganya yang suka mempermainkan hukum sesuka hatinya,” tutup Wilson dengan nada sedih melihat fenomena perkara yang dihadapi Hoky. (HWL/Red)

KKSB Biadab Bunuh Puluhan Pekerja Jembatan, Pasukan Gabungan Dikirim ke Nduga

Jayapura - Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa berdasarkan laporan dari Pendeta Wilhelmus Kogoya (Tokoh gereja Distrik Yigi) melalui saluran Radio SSB yang diterima oleh aparat keamanan pada tanggal 03 Desember 2018 pukul 15.30 WIT, bahwa telah terjadi pembantaian terhadap pekerja jembatan, karyawan PT. Istaka Karya sejumlah 24 orang tewas tertembak. Para korban tewas diduga dibantai secara biadab oleh KKSB (Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata).

Menanggapi laporan tersebut aparat keamanan TNI-Polri segera mengirim pasukan ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam rangka upaya penindakan dan evakuasi korban.

Pada 4 Desember 2018 sekira pukul 17.45 WIT, pasukan gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 12  masyarakat terdiri dari: 4 orang karyawan PT. Istaka Karya, 6 orang petugas Puskesmas Mbua dan 2 orang guru SMP Mbua dengan menggunakan Hellycopter milik TNI AD. Di antara mereka terdapat 3 orang karyawan PT. Istaka Karya yang mengalami luka tembak korban kekerasan KKSB dan saat ini sedang dievakuasi ke RSUD Wamena.

Dari keterangan salah seorang korban karyawan PT. Istaka Karya yang selamat dari pembantaian KKSB a.n Jimmy Aritonang, ia membeberkan kronologis kejadian sbb:

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 seluruh karyawan PT. Istaka Karya memutuskan untuk tidak bekerja karena pada hari itu ada upacara peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan KKSB dan dimeriahkan dengan upacara bakar batu bersama masyarakat.

Sekitar pukul 15.00 WIT, kelompok KKSB mendatangai Kamp PT. Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan sejumlah 25 orang keluar, selanjutnya digiring menuju kali Karunggame dalam kondisi tangan terikat dikawal sekitar 50 orang KKSB bersenjata campuran standard militer.

Keesokan harinya, Minggu tanggal 2 Desember 2018, pukul 07.00 WIT, seluruh pekerja dibawa berjalan kaki dalam keadaan tangan terikat menuju bukit Puncak Kabo. Di tengah jalan mereka dipaksa berbaris dengan formasi 5 saf dalam keadaan jalan jongkok.

Tidak lama kemudian para KKSB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua, mereka secara sadis menembaki para pekerja. Sebagian pekerja tertembak mati di tempat sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah.

Setelah itu KKSB meninggalkan para korban, melanjutkan perjalanan menuju bukit Puncak Kabo, 11 orang karyawan yang pura-pura mati berusaha bangkit kembali dan melarikan diri. Namun malangnya mereka terlihat oleh KKSB sehingga mereka dikejar. 5 orang tertangkap dan digorok oleh KKSB (meninggal di tempat), 6 orang berhasil melarikan diri ke arah Mbuah. 2 orang diantaranya belum ditemukan, sedangkan 4 orang (diantaranya saksi Jimmy Aritonang), selamat setelah diamankan oleh anggota TNI di Pos Yonif 755/Yalet di Mbua.

Pada 3 Desember 2018, sekitar pukul 05.00 WIT, Pos TNI 755/Yalet tempat korban diamankan diserang oleh KKSB bersenjata standar militer, campuran panah dan tombak; rupanya mereka tetap melakukan pengejaran. Serangan diawali dengan pelemparan batu ke arah Pos sehingga salah seorang anggota yonif 755/Yalet a.n. Serda Handoko membuka jendela, sehingga tertembak dan meninggal dunia. Anggota pos membalas tembakan yang kemudian terjadi kontak tembak dari jam 05.00 pagi hingga 21.00 WIT. Karena situasi tidak berimbang dan kondisi medan yang tidak menguntungkan, maka pada 4 Desember esoknya,  pukul 01.00 WIT, Danpos memutuskan untuk mundur mencari medan perlindungan yang lebih menguntungkan, saat itulah salah seorang anggota a.n Pratu Sugeng tertembak di lengan.

Selasa, 4 Des 2018, pukul 07.00 WIT Satgas gabungan TNI-Polri berhasil menduduki Mbua dan melaksanakan penyelamatan serta evakuasi korban.

Menurut Keterangan Jimmy, jumlah korban yang dipastikan meninggal dunia dibantai oleh KKSB di lereng bukit Puncak Kabo adalah 19 orang. (AIDI/Red)

Desa Jogodayuh Siap Menjadi kampung Ternak Pertama di Madiun

Madiun (Aenews9.com)- Bertempat di aula kantor desa jogodayuh,kecamatan Geger,Kabupaten Madiun diadakan sosialisasi rencana pendirian Kampung Ternak di Desa Jogodayuh  yang di inisiasi pemerintah Kecamatan Geger bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan perikanan kabupaten Madiun, Kamis (9/12/2018)

Progam sosialisasi ini diadakan untuk mewujdkan desa jogodayuh menuju kampung ternak   dan menjadi pertama di wilayah kecamatan geger.


Sosialisasi  di jabarkan langsung oleh Ir.Estu Dwi Waluyani, Kabid Peternakan dinas pertanian dan perikanan kabupaten Madiun

Dalam sosialisasi tersebut Ir.Estu Dwi Waluyani memotivasi dan  mengajak bagi kelompok tani ternak  desa jogodayuh   untuk dapat menumbuh kembangkan potensi perekonomian desa di sektor peternakan sapi dan kambing.Dan menjadikan Desa Jogodayuh sebagai sentra Desa peternak, karena potensi yang di miliki dapat diwujudkan.

"Kami sangat berharap dan mensuport progam kampung ternak di desa Jogodayuh ini dapat terwujud karena ada potensi menumbuhkan perekonomian bagi peternak"Kata Ir.Estu Dwi Waluyani kepada Aenews9.com, Kamis(6/12/2018)

Di katakan Estu, Progam Kampung Ternak ini di inisiasi oleh pemerintah kecamatan Geger dan Desa Jogodayuh di jadikan pilot projects progam tersebut. Sepertinya ini baru pertama dan satu-satunya di Kabupaten Madiun, karena kecamatan lain belum tergerak untuk menjadikan progam kampung ternak di wilayahnya masing-masing.

"Sepertinya ini baru pertama dan satu-satunya di kabupaten Madiun, karena Kecamatan lainnya belum tergerak seperti kecamatan Geger ini dengan progam kampung ternak, saya diundang kesini sebagai narasumber pendirian kampung ternak.Kami dari dinas pertanian dan perikanan kabupaten Madiun tinggal mengikuti dan mendampingi"pungkasnya.

Dari informasi yang Aenews.9 com peroleh, Desa Jogodayuh mempunyai dua kelompok tani ternak yaitu kelompok tani ternak Guyub Rukun yang berada di dusun Jogodayuh dan kelompok tani ternak Rukun Makmur yang berada di dusun Koripan.Dengan potensi pengembangan kambing dan sapi.
Progam Kampung Ternak yang di inisiasi pemerintah kecamatan Geger ini nantinya pengelolaannya di serahkan ke desa karena pendanaan diambilkan dari Dana desa (pengelolaan BUMDES)(zm)



 

Asyik Bermesraan Di Stadion, 2 Pelajar SMK Di Magetan Dicokok Sat Pol PP

Magetan (Aenews9.com)-Saat asyik bermesraan sepasang pelajar tertangkap SatPol PP Magetan saat bermesraan di stadion Yosonegoro,Magetan Rabu(5/12/2018).

Kedua pelajar tersebut tertunduk malu saat di grebek Sat Pol PP yang rutin menggelar razia operasi rutin saat jam pelajaran berlangsung dan kedua pelajar tersebut digelandang menuju kantor SatPol PP .

Khamim Bashori Kasi Operasi dan Pengendalian (Opsdal) Satpol PP Kabupaten
mengatakan “Kita amankan pasangan muda-mudi yang lagi duduk berduaan di salah satu ruangan di Stadion Yosonegoro, selanjutnya kita minta keterangan ternyata masih pelajar,” kata Khamim

Dikatakan Khamim, kedua pelajar tersebut berasal dari dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbeda di Kabupaten Magetan. Untuk pelajar pria berasal dari salah satu SMK di Kecamatan Bendo dan pelajar perempuan dari salah satu SMK di Kecamatan kota Magetan.
“Dari SMK Bendo untuk yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan dari SMK 2 ,”ungkapnya.

Masih menurut Khamim, Pihaknya akan  melakukan pendataan dan pembinaan langsung bersama anggota Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan pembinaan pada kedua  pelajar tersebut.
“Kedua pelajar langsung kita bawa ke kantor Satpol PP, kita adakan pendataan dan pembinaan. Baik dari Orang tua, Guru dan juga liding sektor terkait, yakni Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,”pungkas Khamim(zm)

Bawaslu Menggelar Sosialisasi Peran Kodim 0803/Madiun Yang Promoter, Guna Mewujudkan Pemilu Aman Dan Bermartabat

Madiun (Aenews9.com)- Bertempat di Bima Ballroom Hotel Aston Kota Madiun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif dengan tema "Peran Kodim 0803/Madiun yang Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER) Guna Mewujudkan Pemilu Tahun 2019 yang Aman, Lancar dan Bermartabat.” Sebagai penanggung jawab Ketua Bawaslu Kab. Madiun Nur Anwar, SH yang diikuti 230 orang, Selasa sore (04/12/2018).
Kegiatan dihadiri Dandim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos, Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar, SH, Anggota Bawaslu Prov. Jatim Eka Rahmawati, S.Sos, Komisioner Bawaslu Kab. Madiun, Danramil Jajaran Kodim 0803/Madiun, Babinsa jajaran Kodim 0803/Madiun dan Sekretariat Bawaslu Kab. Madiun
Ketua Bawaslu Kab. Madiun Nur Anwar, SHI dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi.
“Tujuan pelaksanaan ini sebagai sarana silaturahmi, menyatukan persepsi dan pemahaman terkait wewenang Bawaslu sehingga dapat bersinergi dengan Babinsa agar Pemilu dapat berjalan dengan aman lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Bawaslu dapat  bersinergi dengan TNI hingga tingkat bawah yakni hingga 14 kecamatan dan 206 desa dalam bidang pengawasan pemilu,”
Lebih lanjut Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos dalam menyampaikan materi mengatakan Kebijakan Netralitas TNI dalam pemilu adalah dengan membek up Polri , Bawaslu dan KPU, dalam pengamanan proses pemilu dengan terwujudnya pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis.
“Netralitas TNI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pemilu, mengamankan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilu,” tegas Dandim.
“Babinsa agar turut serta mengantisipasi upaya-upaya yang memecah belah bangsa melalui berbagai isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam kamtibmas menjelang Pemilu Tahun 2019. Peran TNI terutama Babinsa dalam Pemilu Tahun 2019 harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat hingga selesainya pelaksanaan Pemilu 2019 karena perbedaan dukungan, “NETRALITAS TNI ADALAH HARGA MATI,” Tutup Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos.(mc0803)

MEDIA GROUP