INFO TERKINI

Peduli Sesama, Anggota PPWI Kunjungi Pendiri Paguyuban Hemofilia Madiun Raya

Madiun (aenews9.com) – Berangkat dari ketidakpahaman masyarakat tentang penyakit Hemofilia terlebih terhadap penderitanya yang saat ini kurang diperhatikan, maka Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Pimred teropongnusa.com bersama pimred aenews9.com mengunjungi pendiri Paguyuban Hemofilia Madiun Raya di Jalan Poncotaruno, RT09/02 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jum’at (29/12).

Dalam kunjungan kali ini bertujuan untuk ikut serta dalam mendukung dan mensosialisasikan tentang penyakit Hemofilia kepada masyarakat, selain itu juga untuk memberikan motivasi bagi pemerhati Hemofilia terutama Paguyuban Hemofilia Madiun Raya dalam melaksanakan kegiatannya.

Perlu diketahui, penyakit Hemofilia ini muncul karena tidak sempurnanya atau tidak lengkapnya faktor-faktor tertentu yang terkandung dalam sel darah yang diwariskan melalui DNA atau genetik yang dibawa oleh kromosom X, akibatnya proses pembekuan darah berjalan tidak normal dibanding dengan orang lain pada umumnya.

Selain itu, Hemofilia sendiri jenisnya ada 3 yakni Hemofilia A, Hemofilia B dan Hemofilia C. Hemofilia. Diantara Hemofilia tersebut, Hemofilia A merupakan yang banyak diderita, hal ini disebabkan karena tubuh yang tidak cukup memiliki faktor protein VIII dalam trombosit yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Hemofilia bisa dikatakan penyakit keturunan yang artinya diturunkan dari ibu kepada anaknya melalui kelahiran.

Seperti misalnya, jika seseorang menderita Hemofilia maka dia harus menjaga agar tidak terjadi luka pada tubuhnya, baik itu luka dalam maupun luar. Karena jika penderitanya mengalami luka dan berdarah, kemungkinan besar pendarahannya tidak segera berhenti dan akibatnya si penderita bisa kehabisan darah bahkan sampai meninggal dunia.

Pendiri Paguyuban Hemofilia Madiun Raya, Dwi Hanafi mengatakan, sangat berterimakasih atas kehadiran dan kepedulian anggota PPWI terhadap penyakit Hemofilia dengan ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti Hemofilia itu sendiri.

“ Kami berharap dengan kedatangan teman-teman PPWI nantinya dapat membantu kami dalam menyadarkan masyarakat tentang arti Hemofilia agar kedepannya tidak ada lagi penderita yang terlambat ditangani,” ujar Hanafi.

Anggota PPWI sekaligus pimred aenews9.com Zainul Mursidin mengatakan, dirinya menyadari jika selama ini masyarakat sangat asing dengan penyakit Hemofilia, bahkan bila ada orang yang diduga menderita Hemofilia sering menganggapnya hal biasa, padahal itu kalau tidak segera ditangani bisa berakibat fatal yaitu cacat hingga meninggal dunia. Maka dari itu berangkat dari hal tersebut kami sengaja mengunjungi Paguyuban Hemofilia Madiun Raya.(nyr)

Luka dan Berdarah Tak Segera Mampet ? Hati-Hati Bisa Jadi Terkena Penyakit Ini

Madiun (aenews9.com) – Sejak dahulu penyakit yang satu ini sering tidak ditanggapi serius oleh masyarakat. Penyakit tersebut adalah Hemofilia, penyakit ini muncul karena tidak sempurnanya atau tidak lengkapnya faktor-faktor tertentu yang terkandung dalam sel darah yang diwariskan melalui DNA atau genetik yang dibawa oleh kromosom X, akibatnya proses pembekuan darah berjalan tidak normal dibanding dengan orang lain pada umumnya.

Hemofilia terbagi menjadi 3 jenis yakni, Hemofilia A, Hemofilia B dan Hemofilia C. Diantara ketiga jenis Hemofilia tersebut, Hemofilia A merupakan yang banyak diderita, hal ini disebabkan karena tubuh yang tidak cukup memiliki faktor protein VIII dalam trombosit yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Hemofilia sendiri bisa dikatakan penyakit keturunan yang artinya diturunkan dari ibu kepada anaknya di saat anak tersebut dilahirkan dan rata-rata diderita oleh laki-laki.

Pendiri Paguyuban Hemofilia Madiun Raya, Dwi Hanafi mengatakan, pada umumnya penderita Hemofilia mengalami gangguan atau pendarahan yang terjadi di bawah lapisan kulit.

Tanda seseorang terkena Hemofilia diantaranya adalah terjadinya memar secara tiba-tiba, pembengkakan sendi, terdapat darah pada urine dan feses, pendarahan pada luka yang tak kunjung berhenti, terjadinya mimisan tanpa sebab, jelas Dwi Hanafi.

Paguyuban Hemofilia Madiun Raya:

Maka dari itu, Eyang Tiwi selaku Ketua Paguyuban Hemofili Madiun Raya menghimbau kepada masyarakat khususnya orang tua yang anggota keluarganya mengalami gejala seperti di atas untuk segera membawanya ke dokter atau rumah sakit serta bisa juga ke paguyubannya di Jalan Kemuning IV/18, Kelurahan Oro-oro ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur dengan nomor telepon 081235200327 / 081946526323.

Perlu diketahui, paguyuban ini berdiri berawal dari Dwi Hanafi (pendiri paguyuban-red) yang mana salah satu anaknya menderita penyakit Hemofilia, sehingga Dwi Hanafi menyadari bahwa penderita Hemofilia membutuhkan perhatian khusus disamping perhatian dari keluarga juga perhatian dari lingkungannya, mengingat penyakit ini tidak bisa disembuhkan.

Dwi Hanafi menuturkan, jika seseorang sudah dinyatakan positif terkena Hemofilia maka salah satu perawatannya adalah dengan memberikan suntik cairan khusus yang diberikan seminggu sekali dengan dosis disesuaikan berat badannya, jika tidak maka penderita bisa mengalami cacat bahkan bisa meninggal dunia. Sedangkan untuk biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya jika ditotal mencapai puluhan juta rupiah.

Paguyuban yang didirikannya sejak tahun 2009 tersebut sampai saat ini beranggotakan 34 orang se-karesidenan Madiun, mulai dari penderita usia balita hingga dewasa. (nyr/zam)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab/Kota Madiun Adakan Tablig Akbar bersama Dalam Rangka Milad Persyarikatan Muhammadiyah ke -105.

Madiun(aenews9.com)  Bertempat di halaman masjid Al-Amien Kompleks Perguruan Pendidikan Muhammadiyah,Desa Uteran,Kecamatan Geger,Kabupaten Madiun, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun adakan Tablig Akbar bersama dalam rangka memperingati Milad Persyarikatan Muhammadiyah ke-150 Tahun,Minggu (24/12/2017)

Sejak pagi ratusan anggota warga persyarikatan Muhammadiyah dan simpatisannya sekitaran wilayah Kabupaten Madiun sudah hadir  memenuhi halaman masjid kebanggan warga Muhammadiyah untuk mengikuti acara tabligh Akbar.

Sebelum  acara Tabligh Akbar dimulai dibuka  dengan penampilan atraksi dari perguruan seni bela diri Tapak Suci putera Muhammadiyah yang menampilkan kemampuan anak-anak dalam olah seni pecak silat.

Tabligh Akbar Milad Muhammadiyah ini sedianya  akan di isi ceramah oleh Ust .KH .Dr.Bachtiar Nasir,LC,MA( ketua GNPF MUI dan Alumni 212) namun beliau tidak bisa menghadiri karena kesibukan dan padatnya acara beliau maka di ganti oleh Ust.Mustofa Nahrawardaya,S.Pd.M.H anggota majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.

Prapto Purnomo,MPd,Sekretaris II Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun yang juga anggota panitia Tabligh Akbar mengungkapkan kepada Aenews9.com bahwa acara tabligh Akbar bersama ini di selenggarakan  PD Mummadiyah Kabupaten dan PD Muhammadiyah kota Madiun,dalam memperingati milad Persyarikatan Muhammadiyah yang ke-105,yang sebenarnya akan di isi oleh ust Bactiar Nasir ketua GNPF MUI dan Alumni 212 ,karena kesibukan dan jadwal  beliau yang padat maka pembicara di ganti dengan Ust.Mustofa Nahrawardaya majelis pustaka dan informasi PP Muhammadiyah.

Dalam Milad Muhammadiyah ke-105 ini PD Muhammadiyah kabupaten  Madiun juga telah melakukan bakti sosial dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Pacitan (10/12/2017),dan juga ada kegiatan yang lainnya seperti Pawai Ta'aruf ,cek kesehatan gratis,serta servis gratis kendaraan khusus Honda yang insha Allah akan di laksanakan pada 7/1/2018 mendatang ujar Prapto.

Acara Tabligh Akbar Milad Muhammadiyah ke -105  ini juga di hadiri Bapak Bupati Madiun H.Muhtarom,Sos, Ketua DPRD kabupaten Madiun,Kapolres kabupaten Madiun,Dandim 0803 Madiun,Kepala Kemenag Kabupaten Madiun,Ketua MUI kabupaten Madiun, Ketua PC NU Kabupaten Madiun,Ketua PD Muhammadiyah Kota Madiun beserta Ortom dan jajarannya,Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Madiun beserta Ortom dan Jajaran nya ,Pimpinan Daerah Aisiyah kabupaten / Kota Madiun,serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisiyah sekabupaten Madiun

Acara tabligh Akbar ini berjalan aman dan kondusif  karena pengamanan yang di lakukan dari pihak kepolisian yang di bantu Kokam,Kosegu,Tapak Suci.Tepat pukul 11.00Wib acara tabligh Akbar di tutup dengan doa oleh Ust.Agus Tricahyo,MA dan Bupati Madiun beserta jajarannya berkenan foto bersama di akhir acara.(zam)

Keren...Lapangan Gulun Di Lengkapi Alat Fitnes

Madiun (aenews9.com) - Jika anda sering beraktifitas olaharaga dengan keluarga atau  teman di lapangan gulun,Kelurahan Kejuron,Kecamatan Taman,Kota Madiun,ada yang baru di sisi timur lapangan yaitu penambahan 5 alat fasilitas fitnes outdoor.

Pemkot Madiun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun,melengkapi fasilitas taman Gulun  dengan memasang 5 alat fitnes outdoor yang bisa di gunakan secara gratis alias cuma-cuma.

Kelima alat tersebut adalah Rowing Machine,Multi Hight Leg Stretching Station,Double Sit Up Bird,Horse Rider Machinery,dan Parallel Bars.

Soeka Dwi Hardianto,Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kota Madiun menerangkan bahwa pemasangan alat fitnes outdoor ini untuk melengkapi sarana prasarana di taman Gulun yang ada,kedepannya akan di lengkapi lagi.Alat sengaja di pilih yang mudah di gunakan warga agar mudah,aman.Selain itu pengadaan alat ini sudah di koordinasikan dengan pakar kebugaran tubuh termasuk instruktur fitness.Harapnya,alat dapat di gunakan masyarakat umum tanpa instruktur khusus.Namun memberi manfaat yang maksimal dan yang utama alat tersebut gratis alias cuma-cuma,ujarnya

Pihaknya berharap agar masyarakat ikut menjaga fasilitas umum ini semua berhak menikmati dan jangan di rusak.Pihaknya berupaya memenuhi fasilitas bagi masyarakat tidak hanya olah raga tetapi ruang terbuka hijau dan fasilitas lainnya pungkasnya.

Berbagai fasilitas olah raga terus di upayakan oleh Pemkot Madiun agar masyarakat rajin berolahraga dan mengolahragakan masyarakat.(TA/zam)

Pencari Rumput Temukan Mayat Wanita Tanpa Identitas Di Sungai Blawong

Madiun (aenews9.com) - Kerumunan warga menyemut di bibir sungai Blawong ,Desa Gading,Kecamatan Balerejo,Kabupaten Madiun setelah geger di ketemukannya seorang mayat perempuan tanpa identitas,Jumat(22/12/2017).

Adalah Jarwo (39) warga Desa Gading,Kecamatan Balerejo,Kabupaten Madiun yang pertama kali menemukan mayat wanita saat dirinya mau mencari rumput untuk ternaknya di sungai Blawong pukul 09.30 Wib,sontak dia berlari untuk melaporkan kepada perangkat desa untuk di teruskan ke Polsek Balerejo.


"Saya sedang mencari rumput di sekitar sungai blawong,tiba-tiba melihat sesosok mayat wanita tergeletak di sungai ,saya takut untuk mendekat lalu saya melapor ke pamong "kata Jarwo kepada media.


Saat di ketemukan mayat perempuan  tanpa identitas yang diperkirakan berusia 25tahun  mengenakan kaos warna biru muda,rok merah muda dan kain sarung dengan posisi tubuh menekuk tangan dan kaki terikat tali dan mulut di lakban hitam adalah  korban pembunuhan dan tidak mengeluarkan bau busuk diduga mayat tersebut baru di buang ke sungai .


Peristiwa temuan mayat tanpa identitas tersebut tersebut hanya berjarak 50 Meter dari Jalan raya Madiun- Surabaya.


Banyaknya warga masyarakat yang penasaran untuk melihat saat petugas gabungan dari Polsek,dan petugas DVI Polres Madiun melakukan evakuasi mayat dari sungai blawong menyebabkan kemacetan di jalur Madiun -Surabaya. 



Sampai berita ini di turunkan mayat mrsX masih di otopsi di RSUP dr.Soedono Madiun.(zam/wn)

Satlinmas Desa Nguri Di Beri Pelatihan Dan Pengarahan Oleh Koramil 0804/12 Lembeyan

Magetan (aenews9.com) - Bertempat di balai desa,Desa Nguri,Kecamatan Lembeyan,Kabupaten Magetan diadakan  kegiatan pelatihan anggota satlinmas desa nguri,Jumat (22/12/2017).Kegiatan pelatihan dan pengarahan  Satlinmas bertujuan untuk mengasah serta meningkatkan kapasitas dan kwalitas anggota linmas desa nguri dalam membantu  pemerintahan desa di bidang keamanan dan kenyamanan terhadap lingkungan RW/RT.
Dalam sambutannya Danramil 0804/12 yang di wakili Bantituud ramil 0804/12 Peltu Kaeran mengatakan "Dalam pembinaan anggota Satlinmas ini sebagai wujud untuk meningkatkan kwalitas dan kapasitas anggota,anggota linmas desa nguri bisa menjadi ujung tombak keamanan dan kenyamanan terhadap lingkungan di wilayah lingkungan masing-masing baik tingkat RW/ RT.

Lebih lanjut juga disampaikan dalam pembinaan juga di beri pemaparan peran tugas pokok sebagai anggota linmas oleh berbagai pihak baik oleh Polsek ,Koramil,pemerintah desa,maupun pemerintah kecamatan,sehingga anggota linmas dapat memahami tugas-tugas kewajiban terhadap lingkungan untuk menjaga tingkat keamanan dan kenyamanan."tegasnya.

Dalam acara tersebut juga di hadiri Kapolsek Lembeyan yang diwakili wakapolsek lembeyan,IPDA Subagyo,Sekcam Lembeyan,Samsi Hidayat,S.sos M.Si, Danramil 0804/12 yang di wakili BATI  tuud Ramil 0804/12,Peltu Kaeran,Kepala Desa Nguri,Sriyono,Babinsa Nguri,Pelda,Imam Ahsani,Perangkat Desa Nguri,BPD,LPKMD,Ketua RT & Ketua RW,serta Tokoh Masyarakat.(zam/wn)

Izrael-Palestina Tidak Lain Adalah Refleksi Mahluk Manusia Sepanjang Zaman

JAKARTA (Aenews9.com)- Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menghadiri acara diskusi soal kondisi terakhir di Timur Tengah, diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang dipimpin oleh Dino Patti Djalal mantan Dubes RI di USA Era Presiden SBY, Jumat (15/12/2017).

Dalam Diskusi yang diselenggarakan di lantai 19 Gedung Mayapada Tower 1, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, itu turut  menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dubes Palestina, YM Dr. Zulhair Al Shun dan Dubes Yordania, YM Mr. Walid Al Hadid.

Diskusi itu dikemas dengan tema "Palestine Future, Independence and Peace", membahas issue hangat terkini yakni "Klaim sepihak USA terhadap Jerusalem sebagai ibukota negara Israel".

Sebuah keputusan Donald Trump yang telah memicu ketegangan baru, tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga dunia.

Menurut Ketua Umum PPWI Nasional, dalam diskusi tersebut terdapat poin yang sangat penting, yaitu pernyataan Dubes Yordania, yang menyatakan bahwa persoalan Jerusalem adalah masalah umat manusia di seluruh dunia.

'The problem of Jerusalem is an issue of human being in the world,' demikian Mr. Walid menegaskan. "Saya sepakat dengan pendapat ini," sebut Wilson.

Memang agak berbeda dengan Dubes Yordania, Dubes Zulhair yang tampil berbicara awal terlihat cukup tertekan dengan masalah klaim Donal Trump atas Jerusalem sebagai ibukota Israel itu, sehingga penjelasan dan pernyataannya sangat keras menentang kebijakan Trump atas Jerusalem.

Walaupun ia juga mengakui bahwa masalah di negerinya jangan dipolitisasi menjadi issue agama yang menganggap bahwa kaum Muslim Palestina yang terzolimi.

Dari kiri ke kanan: Dino Patti Djalal, Dubes Palestina,
Dubes Yordania.
"In Palestine, we have Moslem, Christian, and some others religion, and they are all Palestinian. So, the issue of Jerusalem and the strugle of my country is merely about human right violation by Israelis, our independent state and freedom of the Palestinian people," demikian penjelasan Dubes Zulhair.

Untuk mencapai cita-cita rakyatnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka, sang Dubes sangat mengharapkan dukungan dan bantuan masyarakat dunia internasional, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi.

Kata Wilson, pada acara sesi tanya jawab, ia sempat mengusulkan beberapa hal antara lain, mengharapkan agar persoalan Palestine hendaknya tidak membawa embel-embel sektarian, keagamaan, kesukuan, dan lain-lain yang pada akhirnya menutup ruang perjuangan masyarakat Indonesia yang lebih masif karena terkotak-kotak atas dasar agama, suku, dan lainnya itu.

"Indonesia sulit diharapkan dapat berperan lebih banyak, terutama secara politis, dalam penyelesaian masalah Jerusalem, dan Timur Tengah secara umum, karena hingga saat ini Indonesia belum memberikan pengakuan terhadap keberadaan Israel sebagai suatu negara. Yang dapat dilakukan hanya sekedar diskusi, berteriak-teriak di jalanan, atau memberikan donasi kepada bangsa Palestina," sebut Wilson.

Suara Indonesia, seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi di pertemuan KTT Luar Biasa OKI beberapa waktu lalu pun, tidak berpengaruh apa-apa bagi Israel, sebab Israel juga secara diplomatik tidak mengakui Indonesia sebagai sebuah negara.

"Walaupun pernyataan saya ini sedikit dikoreksi Dino Patti Djalal yang mengatakan bahwa Indonesia sudah memberikan pengakuan terhadap Israel, tapi faktanya tidak ada Kedubes masing-masing negara Israel dan Indonesia di kedua negara," ujarnya.

Wilson juga menegaskan, terkait dengan pengakuan Indonesia terhadap Israel, Ia mengusulkan agar Pemerintah Palestina menginisiasi dan proaktif mendorong Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan (Recognition) terhadap Israel sebagai sebuah negara, yang kemudian disusul dengan peran aktif Indonesia secara diplomatik mendorong negara-negara dunia memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara merdeka.

"Mungkin terdengar aneh, tapi bisa diwacanakan agar Jerusalem sebagai kota suci bagi beberapa agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) dapat didorong untuk menjadi ibukota kedua negara, Israel dan Palestina," paparnya.

Toh, kedua bangsa Israel dan Palestina adalah berasal dari akar keturunan yang sama, sehingga kedua bangsa bisa saja menginduk kepada satu rumah atau kota besar peninggalan nenek moyang bersama mereka.

Tentu pembaca akan bertanya: Terus, Bang Wilson, apa tanggapan para Dubes itu? Sulit mengungkapkan dengan kata-kata... Namun, mungkin jawaban mereka bisa dipahami dari pilihan saya ketika Pak Dino Patti Djalal pada akhir kesimpulan diskusi bertanya kepada lebih 300-an hadirin.

"Kapankah negara Palestina merdeka akan terwujud? 2 tahun? 5 tahun? Atau 10 tahun lagi? Saya memilih 10 tahun lagi, karena tak ada pilihan 'never'. Ketika semua pihak keras kepala, tetap pada tuntutan kepentingannya sendiri-sendiri, tidak mau berbagi suka-duka dengan yang lain, tidak mau sama-senang sama-susah, tidak mau win-win solution, bahkan menihilkan eksistensi pihak lainnya, maka selama itu pula Timur Tengah akan terus bergolak," jelasnya.

Ketua Umum PPWI yang terkenal begitu dekat dengan kalangan jurnalis juga menegaskan, bahwa konflik Israel-Palestina hakekatnya adalah refleksi kharakter dan sifat manusia sejak awal hingga akhir zaman, termasuk kita di negeri ini. [JML/Red]

Gajah Puteh: Jadi Pengurus KONI Langsa, Pejabat Pemda dan DPRK Langgar Surat Edaran Mendagri

ACEH (aenews9.com) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh mengecam keras struktur kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Langsa yang didominasi oleh para pejabat terutama anggota dewan.

Meski hal itu melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor X.800/33/57, tanggal 14 Maret 2016 perihal rangkap jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRK dalam kepengurusan KONI, namun faktanya yang duduk jadi pengurus Koni Kota Langsa saat ini masih ditemukan pejabat yang berasal dari legislatif/DPRK.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al-Mahdaly dalam konferensi pers kepada awak media di Kantor DPP Gadjah Puteh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa Nomor 76, Kota Langsa, Kamis (13/12) siang.

Menurut Sayed, sesuai ketentuan Undang-Undang dan surat edaran Menpora, bahwa anggota DPRD dan pejabat sipil lainnya tidak boleh menjabat atau rangkap jabatan di kepengurusan KONI. Namun sejauh ini KONI Kota Langsa telah disetir para pejabat yang notabene wakil rakyat.

Selain itu, pelanggaran anggaran AD/ART KONI pun masih terjadi dengan bertahannya sejumlah pengurus yang merangkap jabatan sebagai ketua cabang olah raga (Cabor). Hal itu jelas bertentangan dengan UU SKN Pasal 40 secara gamblang bahwa pengurus KONI Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Sayed menegaskan, munculnya sederet nama dari kalangan Parlemen Langsa bakal menambah daftar panjang pelanggaran KONI Langsa terhadap UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

"Jika anggota DPRK Langsa sebagai pengurus, maka anggaran yang sudah mereka gunakan, gaji yang sudah mereka ambil dan kemudian dana yang cukup besar di KONI juga harus di periksa benar-benar penggunaannya," tandasnya.

Dir Eksekutif Gadjah Puteh ini menilai Ketua KONI yang saat ini sedang menjabat dua periode sengaja mengaburkan ini untuk menjebak legislatif yang berfungsi dalam penganggaran untuk KONI. Pihaknya mensinyalir sangat banyak permasalahan di KONI Langsa termasuk dugaan mark-up pembelian barang sarana olah raga yang harganya sangat tinggi. "Belum lagi adanya cabor-cabor yang tidak jelas kegiatannya namun menghabiskan dana pemerintah melalui KONI," bebernya.

Dirinya mencontohkan sejumlah cabang olah raga (Cabor) yang terkesan akal-akalan seperti Cabor Softball atau Baseball. Sebab, selama ini masyarakat Kota Langsa tidak pernah melihat warga Langsa bermain softball. Bahkan tempat latihannya juga tidak ada. Hal serupa terjadi juga pada Cabor Layar.

"Kita mau berlayar kemana untuk Layar ? Masalahnya atlit Layar-nya tidak pernah ada, tapi setiap tahun ambil dana pembinaan. Tak ubahnya KONI Langsa hanya kelompok 'Genk' berkedok sportifitas olahraga yang sedang menggerogoti uang rakyat Kota Langsa," ketusnya sembari menyinggung, belum lagi kasus beli atlit luar daerah untuk Prapora 2017 contoh atlit Anggar satu orang didatangkan dari Pulau Jawa, namun hanya mampu meraih perunggu.

KONI Langsa menurut Sayed, telah cacat hukum dan untuk membenahinya perlu perombakan struktur pengurus secara menyeluruh. "Dalam hal ini pihaknya akan meminta pertanggunganjawaban Tim Formatur penyusunan struktur dan pertanggunganjawab anggaran yang sudah berjalan.

"Ketua KONI terpilih adalah Ketua Tim Formatur. Kita mendesak dia untuk mundur dari jabatan Ketua KONI karena tidak memahami sistem keolahragaan sehingga disangsikan banyak pelanggaran lain dalam kepemimpinannya dan meminta Polisi menyelidiki atas keraguan publik dengan adanya info lain terkait Cabor yang tidak aktif hanya menghabiskan uang pembinaan untuk kepentingan pribadi," ungkap Sayed Zahirayah Al-Mahdaly.

Lebih lanjut LSM Gadjah Puteh mempertanyakan, anggaran tahun 2017 yang mencapai Rp 3 milyar sebagian besar diplotkan untuk Prapora, namun tak memberi hasil maksimal justru banyak cabor yang gagal lolos Prapora dan sebagian dana diduga dipergunakan untuk kegiatan lain hanya memperbanyak pengadaan barang yang tidak relevan dengan Prapora. Ditambah lagi isu semua barang dan cetakan harus melalui satu toko yang notabene milik kelurga Ketua KONI Langsa, yakni saudara Zulfri yang beroperasi dikawasan Tugu Lantas.

"Apakah cara-cara seperti ini dibenarkan dalam tata kelola uang negara yang harusnya diatur dalam UU Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah," sebut Sayed seraya menegaskan, kita mohon aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap semua hal ini.(Tim/Red)

Seorang Jurnalis Sukses Budidaya Mentimun Jepang

Rembang (aenews9.com) – Seorang warga Desa Telogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang juga anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini berhasil mengembangkan bisnis pertanian yang dahsyat.

Sebut saja Rustamaji, di lahan seluas 1 Hektar yang berada di dekat tempat tinggalnya tersebut telah ditanami mentimun jenis Wrinter Melon atau yang biasa disebut dengan Mentimun Jepang.

Menurutnya, dalam budidaya mentimun jenis ini tidak membutuhkan modal besar namun hasilnya sangat luar biasa.

Bagaimana tidak, dalam satu pohon biaya sewa tanah dan perawatan mulai dari tanam hingga panen jika dikalkulasi hanya menghabiskan Rp.2.000 saja per satu pohon mentimun. Dan dalam satu pohon bisa menghasilkan buah dengan berat 2 hingga 6 kilogram, sedangkan harga per-kilogramnya mencapai Rp.1.500. Jadi jika ditotal dengan modal Rp.2.000 per pohon bisa berkembang menjadi Rp.3.000-Rp.9.000.

Mengenai masa tumbuh pada mentimun ini kurang lebih mencapai 90 hari, sedangkan masa panen bisa dilakukan pada usia 36-40 hari setelah tanam.

“ Mentimun Jepang jenisnya banyak, tapi saya memilih jenis ini karena selain banyak manfaatnya bagi kesehatan juga buahnya bisa lebih besar dari mentimun biasanya,” terang Rustamaji.

Saat ditanya tentang penjualan, kepada media ini, Rustamaji mengatakan, dirinya tidak khawatir karena sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan seorang pengepul yang siap mengambil hasil panenannya setiap saat.

Rustamaji juga menyampaikan bahwa dirinya tidak segan untuk menularkan ilmunya kepada orang lain jika memang ada masyarakat yang tertarik dengan usahanya ini. “ Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui cara menanam Mentimun Jepang ini, saya siap menularkan ilmunya dan gratis,” kata Rustamaji.(NYR)

INFOKONKOM Desak Pemkab Magetan Untuk Transparansi

Magetan (aenews9.com) - Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh, menyimpan dan menggunakan informasi publik untuk pengembangan peribadi dan lingkungannya, pada saat akan memanfaatkan hak informasi ini tentunya akan berhadapan dengan Badan-Badan Publik yang memiliki informasi itu, sementara itu tidak semua informasi yang ada di Badan-badan publik dapat diakses oleh semua masyarakat, nah ini tentunya akan bersinggungan antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik.

Wawancara eksklusif media ini dengan penggiat Keterbukaan Informasi Publik, Rudi Setiawan mengatakan, asas keterbukaan informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang, dan diperoleh oleh setiap orang dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan, dengan cara yang sederhana, sedangkan informasi publik yang dikecualikan itu bersifat ketat dan terbatas.

“Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang dan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul pada suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya demikian pula sebaliknya,”jelas Rugos panggilan akrab Rudi Setiawan kepada media ini, Selasa (12/12/2017).

Apabila terjadi perselisihan antara badan publik yang mengharuskannya memberikan informasi kepada masyarakat, perorangan atau sekelompok orang, namun karena adanya ketentuan undang-undang atau informasi yang dapat dikategorikan pengecualian. “Maka masyarakat yang ingin memperoleh namun tertunda karena permasalahan tersebut maka ia dapat mengajukan keberatan melalui penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi yang ada,” jelas Rudi Setyawan.

Hal ini dapat dilakukan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan : 1). penolakan karena pengecualian, yang tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disingkat dengan UUKIP. 2). Tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang. 3). Tidak ditanggapinya permintaan informasi atau ditanggapi tidak sepenuhnya. 4). Tidak dipenuhinya permintaan informasi. 5). Pengenaan biaya yang tidak wajar 6). Penyampaian informasi yang tidak tepat waktu.

Agus Pujiono salah satu aktivis Infokorkom Magetan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rudi Setiawan. Selain itu Agus Pujiono menambahkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

“Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,”imbuh Agus Pujiono, Selasa (12/12/2017).

Senada dengan Agus dan Rudi, Ketua Infokorkom Magetan, Soni Tulung mengatakan bahwa pada dasarnya, dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah cerminan sebuah semangat dalam membangun bangsa ini secara bersama antara masyarakat dan pemerintah tanpa bisa dipisahkan.

“Namun pada kenyataannya, masih saja terjadi banyak pengingkaran dari kinerja pemerintah dalam melaksanakan aturan mainnya,”ucap Soni, Selasa (12/12/2017).a)
Kami telah mengirim surat tentang permohonan informasi pada beberapa SKPD, namun jawaban yang diberikan sungguh diluar harapan yang kami inginkan meski demikian juga ada SKPD yang menanggapi sesuai prosedur yang berlaku.

“Padahal Transparansi informasi sebagai dasar peran serta masyarakat dalam pembangunan antara lain : 1). Masyarakat harus dididik dan dibiasakan untuk menerima dan mendapat informasi yang benar dari pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasinya. 2). Pembangunan oleh pemerintah tidak mungkin berhasil tanpa peran dan kerjasama dengan masyarakat. 3). Bagaimana mungkin masyarakat turut serta berperan dalam pembangunan, kalau masyarakat tidak mendapat informasi yang benar dari pemerintah. 4). Dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan juga sudah diatur dalam berbagai aturan antara lain. a. UU NO 10 TH. 2004 tentang peraturan pembentukan perundang undangan. BAB X pasal 53 masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan UU dan rancangan peraturan daerah. b). UU NO 25 TH. 2004. Tentang system perencanaan pembangunan nasional BAB II pasal 2 (4). System pembangunan nasional bertujuan d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan. e. Menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara evisien, berkeadilan dan berkelanjutan,”pungkas Soni.(*)

Tapak Suci Pimda 216 Kabupaten Madiun Galang Bantuan Untuk Korban Bencana Pacitan

Madiun (aenews.9 com) Bencana alam kembali melanda daerah di wilayah Indonesia,anomali cuaca yang terjadi menyebabkan kejadian bencana  erupsi gunung agung,banjir dan longsor seperti yang terjadi di Pacitan,banjir dan longsor menyebabkan korban  jiwa 20 orang dan kondisi Pacitan terisolir.

Berangkat dari keprihatinan  atas musibah yang menimpa masyarakat Pacitan sejumlah anggota perguruan seni bela diri Tapak Suci Pimda Madiun bergerak mengumpulkan  sumbangan untuk diberikan kepada korban banjir dan longsor di Pacitan.

Kegiatan  penggalangan dana di tempatkan di dua titik yaitu perempatan pasar pagotan ,kecamatan geger dan perempatan pasar Dolopo,kecamatan Dolopo,kabupaten Madiun.

Dari pantauan aenews.9.com anak- anak muda  anggota pesilat perguruan Tapak Suci  baik laki -laki dan perempuan dengan semangat berkeliling mengedarkan kotak sumbangan kepada pengendara jalan yang berhenti di lampu merah.Banyak juga pengendara yang memberikan donasinya dalam penggalangan dana tersebut.

Agus Suprapto pelatih Tapak Suci dan koordinator aksi penggalangan dana untuk bencana Pacitan  mengatakan "kegiatan yang di lakukan 40 anggota perguruan seni bela diri Tapak Suci  Pimda 216 Kabupaten Madiun dalam rangka aksi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Pacitan yang terkena musibah longsor dan banjir,sekaligus menanamkan rasa kepedulian  dan empati terhadap sesama selain itu bertepatan dengan hari libur tanggal merah maulid nabi sekaligus memperingati maulid nabi dengan cara yang lain"kata Agus.

Masih menurut Agus Suprapto penggalangan dana ini di pusatkan di dua titik yaitu perempatan pasar pagotan dan perempatan pasar Dolopo,selain itu penggalangan tidak hanya di lakukan di jalan tetapi juga di lakukan di lingkup pendidikan Muhammadiyah kabupaten Madiun dari MI sampai SMK.Sampai saat ini bantuan sudah terkumpul berupa baju layak pakai,mie instan,paket sembako,perlengkapan bayi,kebutuhan wanita,rencananya bantuan nanti akan di distribusikan melalui LaZimu ( Lembaga Amal Zakat Infak Muhammadiyah) Kabupaten Madiun untuk langsung di salurkan ke tempat bencana.pungkasnya.(zam)

Pungli SMPN 1 Campurdarat Tembus Rp100 juta

AGUS WALUYO (Aktivis Ormas Agung Kab.Tulungagung)
Tulungagung (aenews9.com) - Setelah diberitakan media online aenews9.com kemarin pada tanggal 25 November 2017 dengan judul," SMPN 1 Campurdarat Bersama Ketua Komite Diduga Langgar Permendikbud No 75 Tahun 2016," akhirnya Kepala Sekolah SMPN 1 Campurdarat Teguh.S.Pd melalui humas Rokhani.S.pd, menjelaskan bahwa dana iuran sebesar Rp.100.000/siswa dan dibayarkan Rp.85.000/siswa serta yang Rp.15.000 untuk kas komite, inisiatif itu dari wali murid tidak ada sangkutpaut dari pihak sekolah, toh wali murid sendiri yang menentukan dan yang ngasih tenggang waktu, disini semua wali murid tergabung dalam paguyuban dan kalau tidak percaya silahkan langsung konfirmasi kewali wali murid saja, sedangkan disini jumlah murid ada sekitar 1043 jadi wali muridpun jumlahnya sama dengan murid," iuran sebesar Rp.100.000/siswa dengan rincian Rp.85.000/siswa untuk sekolah dan Rp.15.000/siswa untuk kas komite itu adalah inisiatif wali murid sendiri ," kelah Rokhani.S.Pd.

Sementara Sugeng salah satu Wali Murid yang berhasil dikonfirmasi mengatakan kalau dirinya dan wali murid yang lain tidak pernah merasa mempenyuai inisiatif terkait sumbangan yang sebesar Rp. 100.000, bahkan dirinya juga bingung terkait iuran, karena dirinya dan wali murid lain baru bayar uang sebesar Rp.50.000, untuk kegiatan murid dan itu rata semua wali murid membayar jadi kalau sekarang ini ada iurang lagi saya tidak tau buat apa dan saya juga mendapat edaran sebesar Rp.85.000. ," wali murid semua suadah bayar Rp. 50.000, kalau ini disuruh bayar lagi sebesar Rp. 85.000. Untuk sumbangan dan Rp. 15.000, untuk kas komite itu yang membuat saya dan wali murid semua bingung dan surat edaran itu, kalau mau silahkan saja ambil dirumah, " kata sugeng.

Agus Waloyo salah satu Ormas Agung Kabupaten Tulung Agung menyampaikan seharusnya komite sekolah dan kepala sekolah itu bukan hanya Ngurus Sumbangan. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perancanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiansi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun luar sekolah.

Nama dan ruang lingkup kewenangan ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing – masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, momite TK, atau nama lain yang sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah dengan fokus pemenuhan mutu yang kompetitif.

Sedangkan tupoksi kepala sekolah juga harus mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 12 ayat (4). ," kita akan fulbaket dulu masalah kebenaran yang berada di SMPN 1 Campurdarat dan kalau itu benar dan ada indikasi kita siap laporkan kepada yang berwajib," kata Agus Waloyo.(dp)
MEDIA GROUP