Thursday, August 6, 2020

Pengusaha Tidak Lapor Pajak Pribadi, Alumni Lemhannas: Rasa Nasionalismenya Nol

AENews9.com
Jakarta – Maraknya para pengusaha yang tidak melaporkan pajak pribadi menjadi salah satu penyebab kebangkrutan sebuah negara. Perilaku tidak peduli terhadap kebutuhan negara atas partisipasi mereka melaporkan pajak, para pengusaha itu dapat dikategorikan sebagai warga yang tidak memiliki rasa nasionalisme sama sekali. Hal itu disampaikan salah seorang alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, menanggapi sinyalemen adanya pengusaha papan atas berinisial MM di Serang, Banten, yang selama ini diduga tidak menyampaikan laporan pajak tahunan (SPT) ke kantor pajak setempat.

“Orang-orang seperti mereka ini merupakan warga negara yang tidak memiliki rasa nasionalisme sama sekali. Mereka tidak peduli dengan negaranya, mau maju atau tidak, mereka masa bodoh. Mereka itu kelompok warga dengan rasa nasionalisme nol koma nol,” kata Wilson Lalengke kepada redaksi media ini melalui jaringan WhatsApp-nya, Kamis, 6 Agustus 2020.

Dari informasi yang diterimanya, Wilson meyakini bahwa praktek tidak lapor pajak pribadi, yang diduga kuat berarti tidak bayar pajak itu, dilakukan banyak pengusaha di banyak tempat di negeri ini. Umumnya mereka, kata dia, berlindung dari adanya pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh perusahaannya setiap tahun. Padahal, menurut peraturan perpajakan, laporan pajak pribadi para pengusaha merupakan kewajiban, yang terpisah dari laporan pajak perusahaannya. Dari laporan pajak pribadi itu, dapat diketahui jumlah kekayaan sang pengusaha dari hasil operasional perusahaannya. Besaran jumlah kekayaan pribadi itulah yang akan menjadi dasar perhitungan pajak pribadi yang harus disetorkan pengusaha kepada negara.

Oleh sebab itu, setiap pengusaha, terutama para komisaris dan pemilik saham di perusahaan-perusahaan, mesti menunjukkan itikad baiknya sebagai warga negara yang baik. Hal itu penting sebagai wujud nasionalisme dan kebanggaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jika tidak mau lapor pajak pribadi, yang artinya juga tidak mau bayar pajak kepada negara ini, lebih baik Anda minggat saja dari NKRI,” tegas jebolan pasca sarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris ini.

Menurut Wilson, adalah tidak adil bagi para pengusaha kaya itu ketika mereka menikmati berbagai kemudahan berusaha, situasi aman, nyaman, kondusif, infrastruktur tersedia dengan baik, dan potensi sumber daya alam untuk kemajuan usahanya tersedia melimpah di negeri ini, tapi di sisi lain mereka enggan berpartisipasi membantu pembangunan bangsa dan negara ini. “Sangat tidak adil itu, mereka enak mendirikan dan mengembangkan usahanya di negara ini, tapi giliran bayar pajak mereka lalaikan,” ujar Wilson menyesalkan perilaku para pengusaha model demikian.

Untuk itu, saran Wilson yang juga menjabat sebagai Direktur Polhumed Center Indonesia itu, agar para pihak terkait harus bekerja lebih giat dan maksimal dalam meneliti keberadaan usaha para konglomerat tersebut. “Para petugas pajak harus bekerja, jangan tinggal diam menunggu di kantor saja. Kejar itu para pengusaha yang disinyalir tidak melaporkan pajak pribadinya, itu dapat dikategorikan tindakan pidana penggelapan pajak,” desak Wilson serius.

Kepada setiap warga masyarakat, Wilson menghimbau, agar mengawasi lingkungan masing-masing, termasuk melihat keberadaan para pengusaha di lingkungannya. Jika perlu, kenali secara detil para pengusaha kelas menengah ke atas yang ada di wilayahnya. Selanjutnya mencari informasi ke kantor pajak setempat terkait pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang dikenalnya tersebut. “Langkah dan strategi seperti ini mesti berani kita lakukan agar terjadi keadilan di negara ini. Jangan sampai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin makin terbuka lebar akibat ketiadaan nasionalisme dari orang-orang kaya itu,” tegas Wilson lagi.

Sebagai informasi, seorang pengusaha dengan jabatan komisaris pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bata ringan di Serang, Banten, berinisial MM, diduga tidak melakukan pelaporan pajak pribadi selama bertahun-tahun. Padahal, secara sekilas diperhatikan perusahaanya cukup maju. Tentu saja si komisaris ini mendapatkan tambahan kekayaan yang besar dari perusahaannya itu. Selayaknya, negara mendapatkan bagian berupa pajak penghasilan dari yang bersangkutan. Sosok pengusaha seperti ini, kata Wilson, kemungkinan sangat banyak, tidak hanya di Banten tapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

“Kuncinya menurut saya, harus ada kerjasama antara masyarakat sebagai pemberi informasi dengan pihak terkait di bidang perpajakan sebagai petugas penagih pajak atas nama negara. Jika tidak, negara ini bakal bangkrut oleh ulah warganya yang hanya mau enaknya sendiri tanpa peduli dengan keselamatan dan kemajuan negaranya,” beber Wilson.

Pada akhirnya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Indonesia sebentar lagi, setiap kita seharusnya bertanya: apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara sebagai wujud nasionalisme kita dalam mengisi kemerdekaan ini? (APL/Red)

Labels:

Monday, August 3, 2020

Dandim 0803 Dan Walikota Madiun Ikuti Latihan Bersama Pendekar Gowes Up Hill 2020


AENews9.com Madiun – Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos., bersama Walikota Madiun Drs. H. Maidi ikuti latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill Tahun 2020 yang digelar oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Madiun, Minggu (2/8/2020). Kegiatan diikuti sekitar 200 orang.
Walikota Madiun Maidi mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. "Kegiatan latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill yang diperuntukkan khusus atlit umur dibawah 15 tahun (pre youth) dan 15 - 17 tahun (youth)," terangnya.
"Sebentar lagi Kota Madiun akan mempunyai jalur bersepeda, kita akan bisa berlatih bersama," ujar Maidi.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos., mengatakan, kegiatan Latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill tahun 2020 untuk menumbuh kembangkan minat masyarakat dalam olahraga balap sepeda serta pencarian bibit atlit dari wilayah Madiun.
"Kegiatan ini juga merupakan kegiatan olah raga untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi Covid-19, serta dalam pelaksanakan kegiatan sesuai Protokol kesehatan Covid -19," tegas Dandim.

Latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill 2020, Juara di bawah 15 Tahun (Pre Youth), Juara 1 Sulthan ISSI Madiun, Juara 2 Dendra Adi KGB Racing Malang, Juara 3 Ibnu Rahman ISSI Probolinggo dan Juara umur 15 – 17 Tahun (Youth), Juara 1 Maulana Hari Monday, Juara 2 Feri Yudaryono ISSI Lumajang serta Juara 3 Shelham ISSI Malang.(arifs)

Labels:

Mewaspadai Perampasan Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19

Mewaspadai Perampasan Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19

_Oleh: Dolfie Rompas_

AENews9.com Jakarta - Di tengah upaya Pemerintah menangani pandemi Covid-19, beredar juga isu tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh beberapa oknum tim medis dalam menangani pandemik ini di berbagai rumah sakit yang ada.

Banyak warga masyarakat yang merasa tidak puas dan keberatan karena mengalami semacam tindakan pemaksaan, antara lain saat akan diisolasi di rumah sakit hanya berdasarkan hasil dugaan atau kekuatiran kemungkinan akan terpapar Virus Covid-19. Pada kasus lain, juga terjadi pemaksaan oleh pihak oknum tim medis terhadap jenazah orang yang wafat karena penyakit non Covid-19 untuk dikuburkan mengikuti protokol pemakaman jenazah Covid-19. Masyarakat tidak bisa menguburkan keluarganya yang meninggal, hanya karena dugaan-dugaan si mayat terinfeksi Virus Covid-19.

Padahal, mereka (pasien dan jenazah – red) belum memiliki rekam medis yang secara pasti menyatakan bahwa mereka telah terinfeksi Covid-19.

Ada juga warga yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri, namun mengalami kesulitan. Pihak oknum rumah sakit tetap memaksakan yang bersangkutan untuk diisolasi di rumah sakit tersebut.

Sangat jelas diatur di dalam UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Bab 1 pasal 1 ayat (7) mengatakan bahwa yang dimaksud isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat. Jadi, seseorang yang diisolasi harus benar-benar sakit, bukan baru diduga akan sakit, atau yang sudah memiliki rekam medis bahwa orang tersebut benar-benar telah terinfeksi penyakit Virus Covid-19.

Masyarakat juga bisa melakukan karantina di rumah sendiri jika diduga terinfeksi suatu penyakit sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (8). Jadi, tidak harus di rumah sakit untuk melakukan karantina, di rumah sendiri juga bisa. Pada pasal 2 huruf (a) ditegaskan bahwa kekarantinaan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan. Oleh karena itu, tidak boleh siapapun melakukan kebijakan kekarantinaan secara semena-mena.

Pemaksaan terhadap seseorang, termasuk dalam konteks pemaksaan masuk ruang isolasi di rumah sakit, merupakan pelanggaran aturan hukum. Pemaksaan semacam ini masuk dalam kategori melanggar hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Menurut pengertian di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia juga diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal 28 huruf G ayat (1) dan (2).

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum tim medis rumah sakit dimanapun di seluruh Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga masyarakat dalam melaksanakan tugas penanganan pandemi Covid-19. Saat ini sebagian masyarakat sedang menghadapi suatu kondisi yang kurang baik karena merosotnya perekonomian, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan dan/atau karena usahanya tutup. Oleh karena itu, jangan lagi masyarakat mengalami perlakuan yang tidak wajar di masa pandemi ini, khususnya di dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kiranya Pemerintah dapat memberikan kelonggaran terhadap masyarakat yang belum memiliki rekam medis pasti terinfeksi virus Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri, dan tidak harus diisolasi di rumah sakit. Faktanya, ada juga beberapa pasien yang sudah memiliki rekam medis terinfeksi Virus Covid-19, namun mereka diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri dan akhirnya sembuh.

Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan Indonesia kembali ke keadaan normal seperti sediakala. Oleh karenanya, mari kita segenap bangsa Indonesia mendukung Pemerintah untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19 agar cepat berakhir dan hilang dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. (DolfieR)

Monday, July 27, 2020

YKPI Sosialisasikan Gejala Kanker Payudara Kepada Persit Kodim Madiun Lewat Webinar


AENews9.com Madiun – Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) mengadakan serangkaian acara untuk dapat terus mengimbau kepada seluruh wanita Indonesia agar lebih peduli terhadap bahayanya penyakit kanker payudara.
Salah satunya dengan mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk "Seberapa Dini Penanganan Kanker Payudara" kepada Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVII Dim 0803 Koorcab Rem 081 PD V/Brw di ruang data Makodim 0803/Madiun, Jumat (24/7/2020).

Acara dibuka langsung oleh Ketua Umum Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Ibu Linda Agum Gumelar, dan sebagai narasumber Dr.dr. Sonar Soni Panigoro, Spesialis Bedah Konsulen Onkologi M.Epid MARS.
Ketua YKPI Ibu Linda Agum Gumelar dalam sambutannya mengimbau kepada seluruh wanita Indonesia untuk lebih peduli agar terhindar dari penyakit kanker payudara.

Sementara, Ketua Persit KCK Cabang XVII Dim 0803 Ny. Sari Nur Alam Sucipto usai melaksanakan webinar mengatakan, melalui webinar ini kita dapat mengambil banyak pelajaran dan serial tentang menjaga kesehatan payudara yang dapat kita lakukan dengan cara sadari atau periksa sendiri.
"Mencegah dan waspada sejak dini merupakan upaya yang terbaik, apalagi terhadap penyakit kanker payudara yang sampai saat ini menjadi salah satu penyakit paling mematikan bagi kaum wanita diseluruh dunia," tuturnya.(arifs)

Labels:

PPWI Akan Selenggarakan Diklat dan Sertifikasi Profesi Mediator September Mendatang

AENews9.com Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi Profesi Mediator bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang direkomendasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut rencana, program diklat dan sertifikasi ini akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus hingga 4 September 2020 mendatang, di Hotel Ibis Slipi, Jakarta Barat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPWI melalui Divis Hukum dan Advokasi PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, kepada redaksi melalui saluran komunikasi WhatsApp-nya, Sabtu, 25 Juli 2020. “Atas arahan Pembina PPWI, Dr. Syahlan, SH, MH, kita akan menyelenggarakan diklat dan sertifikasi profesi mediator. Kegiatan ini nantinya dilaksanakan bersama para assessor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mediator yang diberi kewenangan oleh Mahkamah Agung, rencana dengan IICT,” terang Dolfie Rompas.

Selanjutnya, Dolfie yang berprofesi sebagai pengacara itu menjelaskan bahwa mediator sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat, terutama pada kasus perdata dan delik aduan. “Mediator adalah seseorang yang membantu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Orang yang memiliki kompetensi sebagai mediator sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tengah masyarakat,” jelas Dolfie Rompas.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI menyampaikan bahwa gagasan untuk menyelenggarakan diklat dan sertifikasi profesi mediator ini didukung penuh oleh para praktisi hukum antara lain Dr. Syahlan, SH, MH yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Barat. “Bapak Dr. Syahlan sangat mendukung ide ini dan nantinya akan turun langsung sebagai narasumber dalam diklat dan sertifikasi mediator bersama-sama dengan kolega Beliau para assessor mediator lainnya,” ungkap Wilson Lalengke, 25 Juli 2020.

Terkait materi diklat, Wilson menjelaskan bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan diklat dan sertifikasi bidang mediator, pihaknya telah menyusun silabus dan materi pokok diklat. “Para peserta diklat akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai mediator. Materinya antara lain: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengenalan Alternative Dispute Resolution (ADR), Analisis Konflik, Komunikasi yang Efektif, Pengantar Negosiasi, Strategi Negosiasi (Position Based vs. Interest Based), Pengantar dan Tahapan Mediasi, Teknik dan Skill Mediator, Penyusunan Agenda, Kaukus dan Merancang Kesepakatan, dan Kode Etik & Simulasi Kasus,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Selain itu, lanjut Wilson, para peserta akan mengikuti pre test dan post test (ujian teori), role play (ujian praktek), menganalisa konflik dan teknik mapping, serta praktek teknik negosiasi dan solusi konflik. “Melihat materinya yang presentase kegiatan praktek lebih banyak daripada teori, maka diklat ini dilaksanakan secara tatap muka langsung. Tidak efektif jika dilaksanakan secara daring,” kata Wilson lagi.

Untuk itu, jumlah peserta dibatasi dan harus disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19 selama mengikuti diklat dan ujian sertifikasi profesi mediator. “Kita rencanakan 1 kelas maksimal 25 orang. Semua peserta harus mematuhi protocol kesehatan selama diklat dan ujian sertifikasi,” ujar alumni pasca sarjana dari Birmingham University Inggris itu.

Terkait persyaratan peserta dan jadwal pendaftaran, Wilson menjelaskan bahwa persyaratan pendidikan minimal SLTA sederajat, dan boleh dari semua kalangan. “Persyaratan pendidikan minimal SLTA. Semua profesi dan latar belakang dapat mengikuti diklat dan mengambil ujian sertifikasi profesi mediator. Kita buka kesempatan seluas-luasnya bagi semua kalangan untuk mendaftar, mulai dari sekarang hingga seminggu sebelum pelaksanaan diklat,” jelas Wilson.

Bagi warga masyarakat yang berminat menjadi mediator, silahkan menghubungi panitia pelaksana di Sekretariat PPWI Nasional pada nomor telepon 021-53668243 (Mbak Wina), 081319637555 (Dolfie Rompas), atau 081371549165 (Shony). (APL/Red) 

Labels:

Sunday, July 19, 2020

Jalin Komsos Dengan Masyarakat, Kodim 0805/Ngawi Gelar Festival Pencak silat

AENews9.com|Ngawi – Dalam rangka menjalin Komunikasi sosial kreatif dengan masyarakat serta melestarikan budaya, Kodim 0805/Ngawi menggelar festival pencak silat bertempat di Aula Makodim Jl. Ja Suprapto No. 01 Ngawi, Sabtu (18/07/2020).

Kegiatan Komsos Kreatif festival pencak silat Kodim 0805/Ngawi ini di buka Oleh Kasdim 0805/Ngawi Mayor Inf Wiyono dalam sambutannya Kasdim menyampaikan bahwa tujuan dari di gelarnya kegiatan ini adalah selain untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya, kegiatan ini digelar juga sebagai sarana menjalin komunikasi sosial kreatif yang sehat dan harmonis. 


Di samping itu kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kodim 0805/Ngawi untuk melestarikan Pencak Silat sebagai budaya luhur bangsa, sekaligus mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya generasi muda Kabupaten Ngawi, agar dapat menjaga, memelihara dan mengembangkan seni budaya kebanggaan bangsa ini.

Dalam kesempatan ini Kasdim mengingatkan kepada seluruh peserta Festival silat dan dewan juri serta seluruh anggota dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid 19 agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti selalu menjaga jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan.
Menghakiri sambutannya Kasdim berharap dengan adanya festival pencak silat yang di gelar Kodim 0805/Ngawi ini bisa menjadi ajang mencari dan mengasah bakat dan bibit-bibit potensial olah raga, serta menyalurkan kreativitas sekaligus penyemangat jiwa muda sebagai momentum pembinaan mentalitas generasi muda yang kreatif inovatif dan adaptif, ujarnya.(pudi)

Labels:

Dandim 0803 Madiun Turut Meriahkan Peringatan Hari Jadi Pemkab Madiun Ke 452

AENews9.com|Madiun – Kabupaten Madiun genap berusia 452 tahun. Seperti pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara memperingati hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-452.
Upacara digelar di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu (18/7/2020) pagi.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dalam sambutannya mengatakan, sebagai pimpinan di Kabupaten Madiun, di hari jadi ini saya mengajak seluruh masyarakat meninggalkan permusuhan.
"Mari sama-sama kita hadapi kondisi kesehatan dan ekonomi dunia dengan kebersamaan di era tatanan hidup baru, yang rohnya bagaimana masyarakat bisa produktif tetapi bisa selamat dari covid-19,” tutur H. Ahmad Dawami,


Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos, yang hadir dalam upacara peringatan mengucapkan, Selamat hari jadi Kabupaten Madiun ke-452, hari ini menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.

Dandim Madiun berharap, dengan bertambahnya usia akan menambah semangat untuk pembangunan Kabupaten Madiun di masa yang akan datang.(arifs)

Labels:

TNI-Polri Ajak Warga Magetan Patuhi Marka Physical Distancing Traffic Light

AEnews9.com| Magetan – Aparat TNI-Polri di Kota Magetan turun ke jalan raya, ajak masyarakat patuhi marka physical distancing traffic light yaitu disiplin jaga jarak bagi pengendara bermotor di jalan raya saat dan wajib mengunakan masker, ini dilakukan di beberapa traffic light di kota Magetan.

Aparat TNI-Polri dari Kodim 0804 dan Polres Magetan menggiatkan pendisiplinan penggunaan masker di ruang-ruang publik dan menjaga jarak saat di jalan raya. Tindakan ini menyusul masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari covid-19 dengan menggunakan masker dan jaga jarak saat berkedaraan  motor dijalan raya.

Dalam mendisiplinkan masyarakat, anggota Koramil 0804/01 Magetan  Polsek Kota Magetan  turun ke jalan raya tepatnya di perempatan patung Gubernur Suryo dan jalan raya Selosari pada Sabtu (18/7/2020). Mereka memberikan imbauan kepada pengguna jalan raya yang tidak memakai masker dan tidak mematuhi physical distancing di jalan raya.

Saat dikonfirmasi Dandim 0804/Magetan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan menyusul masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam menjaga jarak saat berkerdaraan dan penggunaan masker sebagai alat pelindung diri.

"Kegiatan ini dalam rangka mendukung program pencegahan dan percepatan penanganan covid 19 dan mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk memutus penyebaran Covid-19," ungkap Dandim

Labels: