INFO TERKINI

PPWI Magetan Selenggarakan Syukuran HUT PPWI dan Media Pewarta serta Peluncuran PT. SIG


AENews9.com
Magetan - Dalam rangka HUT Ke-13 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan HUT Ke-5 Media PEWARTA, serta launching perusahaan media PT. Septura Intermedia Group (PT. SIG), PPWI DPC Magetan dan Jajaran Redaksi Pewarta mengelar perayaan dan bakti sosial. Rangkaian acara ini berlangsung di Sekretariat DPC PPWI Magetan, Jl. Wilis, Maospati, Magetan, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2020).
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Disparbud Kabupaten Magetan, Joko Trihono, Camat Maospati, Kun Ihwan Hidayat, Lurah Maospati, Sarbini S.T, pembina PPWI, ustadz Ahmad Zahni, dan Ketua PPWI Magetan sekaligus Redaksi Pewarta, Iswahyudi. Selain itu, hadir juga Direktur PT. Seputar Intermedia Group bersama jajarannya dan masyarakat penerima sumbangan bhakti sosial, berupa sembako. Di antara hadirin, terlihat juga beberapa wartawan dari Karesidenan Madiun dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPC PPWI Magetan, Iswahyudi, antara lain menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir serta stakeholder, antara lain dari Nurul Hayat Madiun, Berita Istina, Teropong Nusa, Berita Nasional dan lainnya, yang turut membantu terlaksananya acara. Iswahyudi juga menjelaskan hadirnya PPWI di Magetan bukan untuk ajang persaingan antar organisasi wartawan.
“Namun kita ingin bersinergi dengan berbagai organisasi agar dapat memberi warna baru di dunia pewarta tanah air, khususnya di Kabupaten Magetan. Kita berharap pengurus dan anggota PPWI DPC Magetan dapat bekerja sama dengan lintas organisasi yang ada di Kabupaten Magetan dalam membangun masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan pers seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999,” tutur Satria Iswahyudi.
Selain itu, PPWI dan Pewarta mampu menjadi pilar terdepan dalam melawan hoax dan radikalisme. Artinya, setiap pewarta yang bernaung dalam organisasi PPWI harus mampu menyajikan berita produk jurnalistik, akurat dan berimbang. Setiap informasi yang disampaikan melalui media haruslah merupakan sebuah realitas, faktual, bukan berita bohong atau hoax.
Iswahyudi menambahkan bahwa PPWI diharapkan terus menjadi pelopor perubahan di negeri tercinta ini sesuai dengan kondisi negara kita yang sedang berbenah dalam upaya peningkatan kualitas SDM agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju. “Kita ingin terus berkontribusi dalam mencerdaskan warga, termasuk dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia, serta bisa memperjuangkan hak-hak jurnalisme warga agar terhindar dari kriminalisasi oleh pihak manapun dalam mengembangkan kegiatan jurnalistik,” pungkas Iswahyudi.
Acara selanjutnya diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh ketua DPC PPWI Magetan sekaligus melaunching perusahaan PT. Seputar Intermedia Group. (IKA/Red)

Ada Pos Pengaduan di MPP Kabupaten Madiun Solusi Atasi Keluhan Pemohon


AENews9.com
Madiun- Pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting dalam penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan pengaduan sebagai salah satu instrumen penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seperti halnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Madiun yang baru membuka Mall Pelayanan Publik ( MPP) untuk memanjakan para pemohon agar dalam pengurusan izin bisa semakin cepat dan efisien.Selain itu juga telah disiapkan perangkat pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan terpadu satu pintu tersebut.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik .

              Aris Budi, Kabid Pengaduan MPP Kabupaten Madiun

Kepala DPMPTS kabupaten Madiun melalui Kabid Pengaduan Aris Budi ,  menjelaskan bahwasanya pengaduan terkait pelayanan publik di MPP Kabupaten Madiun sebagai jembatan solusi jika ada keterlambatan perijinan dan muncul permasalahan dalam pengurusan. 

“Pengaduan itu sifatnya memberikan solusi ysng terbaik terkait keterlambatan perijinan tapi bukan menyelesaikan perijinan. Selain itu juga untuk memecahkan permasalahan yang muncul saat melakukan pengurusan perijinan,” kata Aris Budi S, Selasa (13/10/2020).

Sebagai informasi, di Mall Pelayanan Publik( MPP) yang berada di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun ada sekitar 20 jenis pelayanan dari berbagai instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.Selain itu juga disediakan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Khusus Disabilitas (seperti kursi roda), Mesin Antrian, Meja, Kursi, AC, Running Text Jenis Layanan, Tampilan Layar  Elektronik Standar Pelayanan, Fasilitas Bermain Anak, Perpustakaan, Lahan Parkir yang luas.(zm)




 

Pandemi Demokrasi dan Pilkada di Masa Pandemi


AENews9.com
Jakarta - Adalah fenomena yang terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini. Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yang terjadi pada pilkada 2020 ini, antara lain netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yg sejalan dgn meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang semakin sulit di kontrol.

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI.

Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun. 

Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yg sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yg terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih  dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yg ikut pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya edukasi politik yg dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yg memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik. 

Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dgn menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangt rawan sipolitisir untuk kepntngan calon tertentu.

Sebagai penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi daoat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.

Gubernur Jawa Timur Ziarah Ke Makam Pahlawan Nasional Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo


AENews9.com Magetan - Komandan Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Ismulyono Tri Widodo, S.I.P. bersama Bupati Magetan Suprawoto dan jajaran Forkopimda Magetan dampingi  kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Magetan dalam rangka ziarah ke makam Pahlawan Nasional Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo di kompleks makam Sasono Mulyo, Dusun Sawahan Kepolorejo Magetan, ziarah ini merupakan rangkaian acara memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke 75 Tahun 2020, Jum'at (9/10/2020). 

Sebagaimana  diketahui R.M.T.A Soerjo atau lebih dikenal dengan Gubernur Suryo, merupakan pahlawan nasional yang dilahirkan di Magetan dan Gubernur Jawa Timur pertama yang menjabat pada tahun 1945 sampai dengan 1948 serta pernah pula menjabat sebagai Bupati Magetan 1938-1943.  

Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Ismulyono Tri Widodo, S.I.P usai kegiatan menuturkan,  Gubenur Suryo dulu adalah pejuang yang menggerakkan perjuangan rakyat di zaman kemerdekaan. Bahkan saat pertempuran Surabaya, Gubenur Suryo bersama Bung Tomo menggelorakan semangat perjuangan hingga kemudian dikenal dengan pertempuran 10 Nopember.

Atas dedikasi dan pengorbanannya beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional, sebagai tokoh yang babat alas membangun pondasi Jawa Timur, Gubenur Suryo adalah sosok yang berjasa dan patut untuk dikenang jasa-jasanya, “tutrnya”. (Pendim0804)

Usai Dilapori Petani Kare, Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Sidak PT Perkebunan Kopi Kandangan


Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Madiun sidak PT Perkebunan Kopi Kandangan Kare


AENews9.com Madiun– Sidak Komisi B DPRD Kabupaten Madiun ke PT Perkebunan Kopi Kandangan Madiun tidak mendapat respon positip oleh pimpinan Perkebunan, pasalnya para pimpinan kandangan tidak menyambut kedatangan komisi B yang diketuai Wahyu Hidayat S SOS tersebut.


Entah apa alasanya pimpinan perkebunan kopi ini memilih tidak menemui kunjungan komisi B.
Salah satu karyawan Kandangan yang berhasil dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa pimpinan kandangan menghadiri acara persepsi pernikahan.

Sidak komisi B di perkebunan kopi ini merupakan tindak lanjut dari laporan tokoh masyarakat Desa Kare tentang pembabatan liar di perkebunan kopi Kandangan.

Ketua komisi B Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa komisi B datang ke perkebunan kopi ini dalam rangka mengecek kebenaran pembabatan lahan secara liar diKandangan.

Dan setelah komisi B melihat fakta dilapangan maka saya meminta kepada pihak yang bekerja atau yang mengerjakan lahan ini di”HENTIKAN” sementara.untuk itu semua pihak agar bisa menjaga situasi tetap kondosip tegas wahyu Hidayat S SOS selaku pimpinan sidak diperkebunan Kopi Kandangan.

Selanjutnya akan kami pertemukan pihak-pihak yang terkait untuk bisa duduk bersama musyawarah agar permasalahan ini bisa diseleseikan,mengenai tuntutan warga terkait 20% untuk kesejahteraan masyarakat desa Kare akan kita kordinasikan dengan Bupati.

Hal senada disampaikan Rudi Triswahono S SOS salah satu anggota komisi B dari fraksi PDIP mengatakan sangat disayangkan kalau terjadi hal seperti ini pembabatan liar dikemiringan lebih dari 45 derajat, disamping ini merupakan sumber peresapan air dalam hal ini PT Kopi  Kandangan juga telah menyalahi aturan, karena hak guna usahanya sudah habis sejak tahun 2012 jelas Rudi Triswahono S SOS.

Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif pihak -pihak yang bersengketa untuk bisa menahan diri dan kita duduk bersama untuk mencari solusi .

Pelanggaran dalam pembabatan dan pembakaran ini menerangkan,karena lahan yang dibabat lahan yang kemiringanya lebih dari 45 drajat tentunya ini bisa dipastikan pelanggaran apalagi setelah saya lihat ada pembakaran disitu,karena ini merupakan kewenangan propinsi pihak kami akan segera berkordinasi sekaligus melaporkan pelanggaran ini ke dinas lingkungan hidup Propinsi Jawa Timur pungkasnya.

Kordinator team 9 yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa kare menjelaskan,alhamdulillah permintaan untuk penghentian pembabatan lahan ini sudah dihentikan , artinya yang menjadi tuntutan terkait itu sudah ada jawaban dan tindakan,selanjutnya kami akan tetap mengawal tuntutan masyarakat yang terkait dengan 20% dari luas lahan 2534 hektar.

Mengenai masalah lain yang terkait dengan pelanggaran itu bukan ranah kami untuk ikut campur,saya yakin dinas terkait sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.

Team 9 beserta Pemerintah desa Kare akan tetap konsisten mengawal perjuangan masyarakat kare,ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dan untuk bisa membantu peningkatan perekonomian yang mandiri dan menjadikan masyarakat kare kondusif jelasnya(*)

Tagih Janji Lahan, Warga Kare Demo Kantor DPRD Madiun Adukan PT Perkebunan Kopi Kandangan


AENews9.com Madiun :  – 9 orang perwakilan masyarakat desa Kare datangi kantor DPRD Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur,untuk nagih janji terkait lahan PT Perkebunan Kopi Kandangan yang 20 persen untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kare.

Hal tersebut dipicu adanya pembabatan liar yang berlokasi di atas vila Kandangan yang diduga didanai oleh pihak investor.

Seperti yang disampaikan salah satu perwakilan masyarakat Kare Damis kepada wartawan Warta Hukum kita ini tidak ada maksud untuk memusuhi PT Perkebunan Kopi Kandangan,masyarakat hanya minta pembabatan liar yang melibatkan investor dihentikan sebelum deal 20 persen lahan kandangan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kare jelas Damis.

Selanjutnya supaya tidak ada gejolak dibawah kami memilih jalur birokrasi dengan mendatangi wakil rakyat yang notabenya sebuah wadah sebagai penampung aspirasi masyarakat,alhamdulillah team 9 diterima dan insya alloh besok tanggal 8 oktober DPRD Kabupaten Madiun yang diwakili Komisi B akan sidak di perkebunan kopi kandangan terang Damis.

Eko Yudianto membenarkan ada pembabatan seluas 4,6 ha yang rencananya akan ditanami porang sambil menunjukan washap yang berisi surat perjanjian yang ditandatangani yudi prasetyo selaku ADM Kandangan,Eko yudianto selaku kepala bagian(sinder) afdeling kempo dan Ismadi selaku pihak pembabat ,saya ini hanya bawahan dan siap menjalankan perintah pimpinan kilah Eko yudianto kepada wartawan.

Darsyanto salah satu perwakilan team 9 menjelaskan,tujuan kami baik dan insya alloh akan mendapat hasil yang baik,kami hanya ingin menuntut hak kami menurut undang-undang yang ada tidak lebih dari itu dan kebetulan masyarakat kare pernah dijanjikan oleh Bupati Madiun pada tanggal 27 tahun 2018 di pendopo balai desa Kare yang isinya”untuk kesejahteraan masyarakat Kare saya selaku Kepala daerah akan membantu memperjuangkan 20 persen lahan kandangan untuk kesejahteraan masyarakat Kare”  

Dan gerakan ini intinya itu.Masyarakat kare nagih janjinya Bupati untuk hal lain yang berkaitan dengan kandangan saya gak mau tau jelas Darsyanto.Dan saya percaya Bupati akan menepati janjinya karena ini sesuai dengan salah satu visi misi kabupaten madiun tentang “Mandiri dan sejahtera” pungkas Darsyanto.D

Ditempatyang sama kepala desa kare Sunarno menjelaskan selama perjuangan ini untuk kesejahteraan masyarakat kare dalam hal ini pemerintah desa kare akan mendukung dengan satu catatan tidak ada anarkis tetap rukun dan selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kesejahteraan masyarakat desa Kare terang Sunarno Kepala desa Kare.

Dalam kesempatan ini Ketua komisi B Wahyu Hidayat yang menerima perwakilan masyarakat desa kare akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dengan mengadakan “sidak”besok pada tanggal 8 oktober 2020 di perkebunan kopi Kandangan dan tertangani dengan baik.(dit )



Ketum PPWI: Paspada Penggiringan Opini Menyesatkan melalui Video Editan



AENews9.com Jakarta - Saat ini banyak sekali beredar video di media sosial yang berisi informasi yang bias makna, bahkan salah makna dan menyesatkan, sehingga menimbulkan kebingungan, kesalah-pahaman dan kegaduhan di masyarakat.


Salah satu penyebabnya adalah canggihnya teknologi digital dan kemahiran warga dalam melakukan editing atau penyuntingan informasi yang didapatkan. Potongan demi potongan content video yang dirasa cocok untuk menggiring opini publik disambung-sambungkan satu dengan lainnya.


Proses editing yang menyambungkan satu informasi atau video dengan video lainnya yang saling terkait secara substansial masih dapat dimaklumi, agar tujuan informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami publik. Namun amat banyak kita temukan saat ini video yang menyambungkan informasi satu dengan lainnya yang tidak relevan, tidak terkait sama sekali.


Potongan video yang satu dicomot sebagian disambungkan dengan video lainnya dan diberikan narasi yang menggiring pendapat publik, seakan-akan peristiwa yang satu menjadi penyebab terjadinya peristiwa lainnya. Padahal potongan-potongan video tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali. Hal itu biasanya dilakukan oknum-oknum warga masyarakat dengan tujuan dan kepentingan tertentu.


Video terkait anggota TNI dari baret hijau dan merah yang sedang viral hari-hari terakhir ini adalah salah satu contohnya. Belasan potongan video dan gambar serta suara yang tersaji di video tersebut tidaklah memiliki kaitan satu dengan lainya, baik secara materi maupun substansi informasi yang terkandung di dalamnya.


Teramat banyak lagi video serupa yang disebar-luaskan oleh oknum-oknum tertentu, yang tujuan utamanya adalah untuk menggiring opini publik, memprovokasi, dan menciptakan kekacauan di ruang publik.


Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, termasuk kalangan pers, agar tidak menyebarluaskan informasi dan video yang telah mengalami penyuntingan potongan-potongan informasi yang tidak saling terkait untuk tujuan buruk seperti yang banyak terjadi belakangan ini.


Kepada masyarakat umum saya mengharapkan agar kita selalu waspada, menjadi warga yang cermat, cerdas, dan teliti, baik dalam menerima maupun merespon berbagai informasi video yang beredar di sekitar kita. Jadilah warga yang cerdas informasi agar tidak mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi digital yang menyertai kemajuan media publikasi di zaman ini.


Terima kasih.

Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI: Penyelesaian Konflik Kehutanan dan Reforma Agraria akan Diselesaikan melalui Tim Kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup

                                        Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI

AENews9.com, Jakarta- Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas Pemerintahan sekarang ini. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di Daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Lebih dari 20% dari kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit. Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi dalam konflik ini, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi. Pihak yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di kawasan Hutan.



Dengan adanya program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dikawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di kawasan hutan (termasuk masyarakat adat). Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen Komite I yang merupakan “orang daerah” telah sepakat untuk membentuk Tim Kerja bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI. Tim Kerja ini nantinya menjadi wadah alternatif bagi penyelesaian berbagai konflik kehutanan di kawasan hutan dan sekaligus mendorong percepatan Reforma Agraria dan perhutanan sosial di Daerah.



Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan RI (06/10). Rapat Kerja di pimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga. Hadir juga anggota Komite I DPD RI antara lain Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Thoha. Sementara dari KLHK dihadiri oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar,  didampingi Sekjen KLHK; Inspektorat Jenderal; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Drijen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Dirjen Hutan Produksi Lestari; Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; Drijen Pengendalian Perubahan Iklim; Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan sejumlah Staf Ahli beserta jajarannya.



Komite I berpandangan bahwa hutan dan kekayaannya merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Namun dalam praktiknya pengelolaan hutan dan kekayaannya telah menimbulkan berbagai persoalan yang salah satunya adalah konflik kehutanan. Oleh karena itu pengelolaan hutan yang adil, berkepastian dana berkelanjuta serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Daerah sangat dibutuhkan.



Rapat Kerja diakhiri dengan kesimpulan sebagaimana yang sampaikan sebagai berikut:
1. Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial;
2. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah;
3. Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan;
4. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah.



Rapat Kerja yang berlangsung kritis dan positif ini berakhir pada pukul 13.00 dengan suatu komitmen agar Reforma Agraria khususnya perhutanan sosial dan penyelesaian konflik kehutanan dapat terselesaikan dengan baik dan sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
MEDIA GROUP