AENews9.com, Madiun- Progam PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau secara umum di kenal dengan sertifikat massal masih menuai polemik di sebagian masyarakat penerima progam.Terkait dengan biaya Pra PTSL di setiap desa penerima progam yang di bebankan pada pemohon semua berdasarkan kesepakatan bersama antara desa- desa penerima progam.

Dimana, dalam SKB 3 Menteri tersebut sudah ditetapkan bahwa biaya persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa pada PTSL untuk kategori V (Jawa dan Bali) biayanya hanya  Rp 150 ribu rupiah.

Seperti halnya Desa Bader kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,untuk mengurus sertifikat dengan total seribu lebih bidang tanah melalui PTSL, panitia menetapkan biaya pada warga untuk setiap bidangnya mencapai Rp400 ribu rupiah/ bidang.

Ketua Pokmas PTSL Desa Bader, Witono saat di konfirmasi Jumat,(27/2/2020) memberi keterangan, untuk pendaftaran dan  pemberkasannya masih belum selesai sampai bulan ini, untuk sementara jumlah pemohon mencapai duaratus bidang. Diharapkan kita dapat memenuhi target yang diberikan BPN, ujarnya.

"Untuk biayanya sendiri disepakati sebesar Rp 400 ribu/bidang,namun demikian sampai sekarang masih banyak yang belum bayar,"terang Witono.

Dari keterangan ketua panitia biaya sebesar Rp.400 ribu itu perinciannya untuk membeli patok,materai,ATK, Saksi-saksi,biaya pengurusan, untuk konsumsi dan biaya rapat.Selain itu panitia belum bisa menetapkan rincian pengeluaran untuk pra PTSL lainya. Masih menurut ketua panitia diperkirakan PTSL didesanya selesai sekitar enam bulan ke depan dan dapat memenuhi kuota dan target dari BPN,maka kami masih fokus pada pekerjaan biar cepat selesai.Disamping itu masih banyak kendala terkait dokumen  yang belum lengkap seperti contoh surat waris dan lain sebagainya,untuk itu panitia terus berupaya mensosialisasikan progam PTSL ini kepada masyarakat agar secepatnya ikut mendaftar progam ini. Dan harapan kami progam ini dapat berjalan lancar,aman,serta masyarakat desa Bader bisa mempunyai legalitas kepemilikan tanah yang bisa dipergunakan untuk keperluannya pungkas Witono.

Menurut pengamatan publik dilapangan berdasarkan fakta yang ada acuan SKB 3 Menteri  ataupun Perbub No 2A Tahun 2019 Kabupaten Madiun tentang pembebanan biaya Persiapan PTSL tidak dapat dijalankan secara maksimal.Pihak panitia progam mempunyai alasan tersendiri dalam melaksanakan progam dapat berjalan lancar , sehingga biaya Rp.150 ribu yang ditetapkan oleh SKB 3 Menteri ataupun Perbub No2A Tahun 2019 Kabupaten Madiun tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan progam tersebut.Dengan dasar kesepakatan tiap Desa penerima program PTSL menetapkan biaya Pra PTSL sebesar Rp.400 ribu.Diharapkan dalam pelaksanaan progam tersebut pihak panitia maupun pemerintah desa dapat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sebagai informasi,  program PTSL diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Di dalam Inpres ini, Presiden RI, Joko Widodo, menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri,Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,Kepala Badan Informasi Geospasial,Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Sementara, Keputusan Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Dalam Keputusan Bersama ini, jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) wilayah Kategori, yaitu :

Kategori I wilayah (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) dikenakan biaya sebesar Rp 450 ribu rupiah.

Kategori II wilayah (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) dikenai biaya sebesar Rp 350 ribu rupiah.

Kategori III wilayah (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) dikenai biaya sebesar Rp 250.000 ribu rupiah.

Kategori IV wilayah (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) dikenai biaya sebesar Rp 200 ribu, dan kemudian untuk Kategori V wilayah (Jawa dan Bali) dikenai biaya sebesar Rp 150 ribu rupiah.(zm)

Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerjasama dengan MPR RI agar dalam salah satu pembekalan advokatnya bisa memasukan materi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Selain memantapkan sinergi advokat dengan MPR RI, melalui kerjasama tersebut diharapkan bisa melahirkan advokat yang tak semata menjadi pendamping klien dalam sistem peradilan. Melainkan juga ikut serta dalam pembangunan hukum dan penjaga hak-hak konstitusional rakyat.

"Advokat tak boleh menjadi bagian dari deal maker yang menjurus trouble maker for justice, melainkan harus menjadi peace maker. Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi landasan filosofis pengabdian advokat sebagai penjaga keadilan," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP KAI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/20).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, dalam melakukan pendampingan hukum, advokat tak boleh memakai kacamata kuda yang mementingkan kemenangan. Melainkan harus proporsional menggunakan kacamata hukum. Karena yang penting bukanlah kemenangan di pengadilan, melainkan menjaga hak konstitusi warga tak terciderai.

"Baik pelaku maupun korban pelanggaran hukum, keduanya sama-sama punya hak yang dijamin hukum. Tugas advokat adalah memastikan klien tak terciderai haknya. Karena sejatinya advokat untuk keadilan, bukan advokat untuk pembenaran," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengingatkan agar selain menjadi advokat profesional, di sela waktu para advokat KAI juga harus menyediakan diri menjadi advokat pro-bono membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh haknya, sesuai asas hukum dan ketentuan yang berlaku.

"Menjadi advokat pro-bono merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat 1 menyebutkan, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008. Jangan sampai advokat yang mengerti dan mempelajari hukum justru melanggar atau pura-pura tak tahu terhadap peraturan pro bono tersebut," pungkas Bamsoet. (*)

AENews9.com,Magetan - Ribuan jema'ah majelis taklim yang memadati Masjid Agung Baitussalam Magetan terhipnotis oleh kehadiran ustazah kondang, Dedeh Rosida atau yang lebih dikenal dengan sapaan, Mamah Dedeh. Minggu (22/2/2020)

Dandim 0804/Magetan Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy,  SE yang hadir didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVIII Kodim 0804, bersama Bupati Magetan Suprawoto didampingi Ibu dan jajaran Forkopimda Magetan lainnya serta ribuan jema'ah turut meramaikan majelis taklim tersebut.

Bagi Komandan Kodim 0804/Magetan kesempatan ini dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi sosial bersama masyarakat diwilayah kerjanya. "Forum seperti ini merupakan momen yang sangat penting selain untuk menambah ilmu agama kegiatan ini sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Magetan" ungkapnya.

Sementara itu dalam tausyahnya yang mengambil tema "Keluarga Investasi Dunia Dan Akhirat" Mama Dedeh menegaskan pentingnya arti keluarga dengan menjaga silaturahmi antar sesama. Bukan saja menjaga hubungan dengan keluarga inti, tetapi juga dengan keluarga jauh.

Pentingnya keluarga dalam kehidupan sehari-hari Mama Dedeh menjelaskan, laki-laki atau perempuan yang telah berkeluarga harus saling memperhatikan pasangan masing-masing. Menciptakan suasana nyaman dalam keluarga serta mampu mendidik keluarga untuk bekal dunia dan akhirat.

Mama Dedeh juga mengingatkan pentingnya mendidik anak, sebagai aset masa depan harus mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak dini. Para orang tua harus mampu menjadikan anak-anaknya menjadi penerus bangsa dengan bekal agama yang kuat, "jelasnya". (Dim0804

AENews9.com,JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik dan mengapresiasi dideklarasikannya Indonesia Bikers Bersaudara United (IBBU), sebagai wadah berhimpunnya berbagai bendera komunitas bikers. Deklarasi dibacakan Ketua Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Nanan Soekarna, disela acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Riding Kebangsaan dan Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, di Komplek MPR RI, Jakarta, Minggu (23/2/20).

"Walaupun para biker punya club masing-masing, bukan berarti mereka terkotak-kotak. Apalagi dengan deklarasi IBBU ini, semakin menguatkan persaudaraan para club dalam satu wadah himpunan. Latar belakang deklarasi IBBU tak bisa dilepaskan sebagai pengejawantahan Empat Pilar MPR RI, khususnya dalam mengejawantahkan semboyan Bhineka Tunggal Ika," ujar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Motor Besar Indonesia ini menjelaskan, melalui kehadiran IBBU, para bikers akan mengedepankan sikap inklusif. Berbagai kegiatan sosial, pesan kebangsaan, serta penguatan persatuan dan kesatuan, akan menjadi agenda utama IBBU. 

"Jika club motor ibarat lidi, IBBU seperti sapu lidi yang sudah terikat rapi. Sehingga bisa bermanfaat melakukan berbagai hal. Sekaligus mencerminkan kepada para bikers, bahwa jika kita bersatu, kita bisa melakukan berbagai hal secara mudah," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyampaikan, pesan utama IBBU adalah Bersatu itu Keren. Tanpa persatuan, maka bangsa Indonesia akan mudah dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak senang melihat NKRI berdiri tegak.

"Dimulai dari bikers, kita akan sebarkan virus persatuan ke berbagai elemen bangsa lainnya. Tak menutup kemungkinan, komunitas super car, maupun hobi lainnya akan kita tulari. Sekaligus membuktikan bawah kalangan kelas menengah tak pernah abai dengan kondisi bangsa dan negara," pungkas Bamsoet. (*)

AENews9.com, Jakarta – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Metro Jakarta Barat, KBP Audie S Latuheru, memimpin langsung serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Narkoba dan Kapolsek Palmerah, Kamis (20/02/2020). Acar sertijab berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Mapolres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz  diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bondowoso, Polda Jawa Timur. Sementara jabatan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diemban oleh Kompol Ronaldo Maradona.

Selain itu, Kapolsek Palmerah Kompol Ade Rosa akan menduduki jabata baru sebagai Kasie nego Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolsek Palmerah akan diduduki oleh Kompol Supriyanto.

Dalam sambutannya, KBP Audie S Latuheru menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dan harus terjadi sebagai bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

“Selain sebagai implementasi dalam rangka pengawasan dan pengembangan organisasi, juga sebagai bentuk pembinaan karier bagi perwira Polri,” ucap Audi dalam arahannya.

Tantangan tugas kedepan, lanjut penyandang pangkat melati tiga ini, tidak akan mudah. Bahkan sebaliknya akan semakin kompleks dan tidak ringan. “Untuk itu perlu antisipasi dan responsi cepat, tepat serta akurat terhadap kemungkinan segala perkembangan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, negara dan masyarakat,” tambah Audi.

Pada bagian lain arahannya, Audi menekankan agar para anggota Polri wajib memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. “Berikan pelayanan publik yang lebih Responsif, Modern, dan Profesional. Cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum agar makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegas Audi. (APL/Red)

AENews9.com, Jakarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang direncanakan berlangsung pada hari Sabtu-Minggu, 4-5 April 2020 mendatang. Rekreasi yang akan digelar di Jakarta itu adalah dalam rangka koordinasi, konsolidasi, dan pengembangan personil kepengurusan organisasi PPWI di seluruh wilayah nusantara.

Selain itu, rekernas juga sekaligus akan menjadi wadah bagi para pengurus dan anggota PPWI untuk bertukar pikiran, ide dan pengalaman dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2020-2021 mendatang, baik untuk tingkat nasional maupun untuk masing-masing kepengurusan di daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke dalam kiriman releasenya ke media ini, Jumat, 20 Februari 2020.

"DPN PPWI melalui Panitia Pelaksana akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama dua hari, pada 4-5 April 2020 mendatang. Rakernas akan digelar di Jakarta," ujar Wilson.

Acara pembukaan Rakernas direncanakan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2020, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kawan-kawan PPWI se-Nusantara sangat berharap Bapak Presiden berkenan hadir dan membuka acara tersebut," imbuh Wilson.

Dari rancangan rundown acara yang dikirimkan ke redaksi, para peserta Rakernas akan diberikan pembekalan oleh beberapa pembicara. Selain Presiden Jokowi yang akan menjadi Keynote-speaker, acara akan diisi dengan pemaparan tentang strategi dan kebijakan nasional di bidang pengelolaan informasi oleh Pemerintah Pusat, penanganan narkoba, terorisme, dan program pemantapan Ideologi Pancasila. Peserta juga akan diberikan materi manajemen dan pengembangan organisasi, serta manajemen dan entrepreneurship pekerja media massa.

Sementara itu, Sekjen PPWI Fachrul Razi menjelaskan bahwa para peserta yang diundang hadir diantaranya adalah ketua dan pengurus DPD PPWI Provinsi, ketua dan pengurus DPC PPWI Kabupaten/Kota, Koordinator Simpul PPWI Kecamatan, dan Anggota PPWI Se-Indonesia. "Rakernas ini terbuka untuk seluruh pengurus dan anggota PPWI yang dibagi dalam 2 kelompok, yakni peserta dan peninjau," ujar Fachrul Razi yang juga adalah Senator DPD RI dari Aceh itu.

Adapun ketentuan dan persyaratan umum bagi  peserta dan peninjau, antara lain adalah setiap peserta membawa surat rekomendasi dari DPD/DPC/Simpul PPWI masing-masing wilayah. Setiap peserta tentu saja harus memiliki ID Card PPWI yang masih aktif (valid).

"Bagi anggota PPWI yang di wilayahnya belum ada kepengurusan DPC/DPD atau Simpul, dapat langsung meminta rekomendasi dari DPN PPWI," tambah Fachrul.

Selanjutnya, para peserta diharapkan mendaftarkan keikutsertaannya ke panitia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan mengirimkan formulir pendaftaran ke email panitia dan/atau via grup WA yang dibuat khusus untuk acara ini.

"Pendaftaran peserta penting, agar panitia dapat mempersiapkan pelayanan kawan-kawan peserta dengan baik," pungkas kandidat Doktor bidang ilmu politik ini.

Pada bagian lain, Ketum Wilson Lalengke meminta kepada para peserta untuk membawa 1 set uniform resmi PPWI (baju kemeja dan topi) dan pakaian olahraga saat mengikuti acara nanti.

"Nanti ada kegiatan outbond di Sentul, jadi perlu baju olahraga,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu.

Untuk informasi lebih lanjut, sekiranya ada yang belum jelas benar, kiranya dapat ditanyakan langsung kepada Panitia melalui email: panitia.rakernas.ppwi@gmail.com, atau SMS/WA ke 081371549165 (Shony), 085772004248 (Wina), 085777990005 (Marsono), atau kirim pesan via WA group internal PPWI Nasional dan PPWI Regional. (JML/Red)

AENews9.com,Magetan, Bertempat di Makoramil 0804/13 Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan  Komandan Kodim 0804 Magetan Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy, SE  dengan didampingi Ketua Persit cabang XVIII melaksanakan Kunjungan Kerja yang menghadirkan seluruh anggota Koramil 0804/13 Bendo beserta Istri, serta menghadirkan 1 orang Warakwuri dan 25 orang anak yatim piatu yang berada di wilayah Kec. Bendo. (Rabu,19/02/2020)

Kunjungan ini selain untuk  meningkatkan hubungan tali silaturahmi , juga merupakan wujud dan perhatian dari seorang Komandan kepada Satuan dibawahnya dan juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu yang berada di wilayah Kec. Bendo.

Dalam pengarahan kepada seluruh anggota Koramil 0804/13 Bendo, ASN dan ibu2 Persit Ranting 14 Bendo, Dandim 0804 Magetan mengatakan untuk bisa lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Jangan sampai, menjadi provokator yang menimbulkan kegaduhan.Sebab, semakin marak penggunaan media sosial secara negatif dan bahkan melampaui batas-batas kepatutan, oleh karena itu jangan sampai menyampaikan kritik terbuka, termasuk melalui media sosial, terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah ataupun lainnya.Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh personel  agar cerdas dan bijak menggunakan medsos sehingga tidak melanggar Undang-undang ITE, norma kesusilaan dan norma kepatutan, untuk berhati-hatilah dan bijak dalam bermain medsos.

Dan juga saya berpesan untuk selalu menjaga kesehatan baik kesehatan pribadi maupun anggota keluarga, Kesehatan adalah harta yang paling berharga karena kalau kita sakit tentu saja kita tidak bisa beraktivitas, maka dari pentingnya menjaga kesehatan tubuh harus diprioritaskan. Mungkin sekarang kita masih muda dan tidak ada masalah, tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan rutin berolahraga kemungkinan untuk terserang penyakit menjadi lebih besar.

Jaga selalu keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, Kita sebagai calon orang tua merupakan sekolahan pertama bagi anak kita untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang baik dan pintar. Keharmonisan keluarga sangatlah penting bagi anak kita, Keluarga yang harmonis akan menciptakan anak yang beretika dan berakhlak, dan jangan sampai terjadi perceraian karena perceriaan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi perkembangan masa depan anak.

Kemudian saya mengingatkan kepada seluruh anggota untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan, jangan terburu-buru mengejar apel atau kegiatan lainnya, perhatikan faktor keamanan, lebih baik terlambat tapi selamat di jalan daripada terburu-buru mengejar waktu tanpa memperhatikan faktor keamanan sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan.

Selain mendampingi Komandan Kodim  melakukan kunjungan kerja , ibu Ketua Persit cabang XVIII  Ny. Nurul Hidayati , juga  mengundang 1 orang Warakawutri serta 25 anak yatim piatu yang berada di wilayah kecamatan Bendo sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sosial terhadap sesama umat manusia.(R13)

BUPATI MADIUN: Pentingnya Kedamaian Dan Keamanan

(Catatan Perjalanan Bupati Madiun Saat berkunjung ke negara USA)

AENews9.com- Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, dalam mengikuti Kegiatan International Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat, tertarik tentang sebuah cerita kedamaian dan keamanan disana. Meskipun budaya dan sistem pemerintahan disana berbeda dengan di Indonesia, masyarakat tetap mengharapkan kedamaian dan keamanan dalam kehidupan dimanapun berada.

Rasa aman adalah sesuatu yang harus diupayakan yang tidak akan datang dengan sendirinya. Dibutuhkan sebuah upaya yang tersistem dan kontinu untuk ditempuh dan harus dilakukan. Tersistem disini dimaksudkan bahwa upaya itu harus dilakukan secara bersama-sama dan ada ruh kebersamaan, yang melibatkan seluruh unsur, baik unsur di pemerintahan maupun unsur di masyarakat. Sehingga siapapun pemimpinnya Sistem ini akan tetap jalan. Kontinyu disini mengandung maksud harus berkelanjutan dan berkesinambungan, dan upaya ini tidak boleh terhenti dengan alasan apapun, karena potensi konflik itu bersifat dinasmis. 

Targetnya adalah “NIRKONFLIK dan NIRKEKERASAN”, maka dari itu seluruh elemen harus di dorong untuk saling menghormati, baik martabat secara kelompok maupun martabat sebagai manusia individu. Semua sepakat bahwa perbedaan itu pasti ada dan tidak bisa dihindari, akan tetapi dalam perbedaan pasti ada kesamaan yang akan dapat mengikat perbedaan tersebut menjadi suatu kebersamaan. Kesamaan bahwa kita punya tanah kelahiran yang sama, kita punya tanggung jawab yang sama dan kita sama-sama butuh kedamaian. Pekerjaan ini pun butuh kebersamaan, butuh lim (perekat) yang kuat. 

Kita sebagai masyarakat indonesia yang hidup di Jawa pasti kental sekali dengan tata tingkah dan bicara yang sopan. Meskipun adanya suatu perbadaan kita harus menghargai, hal itu seperti kita canangkan sebuah kampung pesilat di Kabupaten Madiun. Yang guna menjadi suri tauladan sehingga tujuan Kampung Pesilat bisa tercapai yaitu “Merajut Kerukunan, Menebar Kedaimaian”.

Kansas city, Kaji Mbing

(don-nang/ foto istimewa)