INFO TERKINI

Masyarakat Desa Alue Dua Memprotes Pembangunan Irigasi Alue Geureutut

AENews9.com | Bireuen - Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, D.I. Alue DesaGeureutut yang berlokasi di Alue Dua, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, menuai aksi protes masyarakat setempat. Pasalnya, saluran irigasi itu tidak mengacu kepada pedoman patok dasar yang telah ditetapkan (patok berwarna biru-red), yaitu patok AG.03 AG.04, AG.05, AG.06, AG.07, yang telah permanen berdasarkan hasil survei Dinas Pengairan Provinsi Aceh pada tahun 2014 lalu.

Ratusan warga masyarakat Desa Alue Dua dan Batee Dabai menyampaikan protesnya melalui aksi turun ke lokasi pembanguan irigasi pada Rabu, 1 Juli 2020, dari pukul 09.00 WIB sampai selesai menjelang siang hari. Mereka menyayangkan pelaksanaan pembangunan proyek jaringan irigasi D.I. Alue Geureutut, Kabupaten Bireuen, yang bersumber dari dana Otsus Aceh tahun 2020 itu.

Salah satu warga peserta aksi, Zulkifli, yang sering disapa Cekdun saat menemui awak media ini, Rabu malam, 1 Juli 2020, di salah satu warkop dalam kawasan Kecamatan Gandapura, mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah upaya mencari keadilan. “Aksi protes yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk usaha kami mencari keadilan bagi kami rakyat kecil yang selalu dizalimi oleh oknum pihak-pihak tertentu,” ujar Cekdun.

Aksi protes ratusan warga dari dua desa, Alue Dua dan Batee Dabai, diwujudkan dalam bentuk menyegel empat titik jalan yang digunakan untuk melintas bagi alat berat ke lokasi pembangunan irigasi Alue Geureutut. “Kami menutup sementara empat titik jalan, karena pekerjaan pembangunan jaringan Irigasi Alue Geureutut tidak menguntungkan kami masyarakat Alue Dua, tapi yang diuntungkan warga Aceh Utara,” tambah Cekdun.

Sebelumnya, jelas Cekdun, pihak perusahaan PT Mandiri Karya Utama Rizki, telah menyurati Keuchiek Gampong Alue Dua, sebagai pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan, dengan nomor  surat: 010/ MKUR/IV/ 2020. Dalam suratnya, pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan di D.I. Alue Geureutut, Kabupaten Bireuen. "Surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Mandiri Karya Utama Rizki, Zulkifli, ST. Tapi saat dikerjakan pihak rekanan, ternyata proyek itu masuk areal Kabupaten Aceh Utara, termasuk sebagian pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi, masuk ke Aceh Utara,” jelas Cekdun.

Menurut warga, pembangunan saluran irigasi Alue Geureutut yang sedang dikerjakan saat ini, sudah di luar patok dasar yang berwarna biru, patok yang sudah permanen sesuai hasil survey Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2014. Masyarakat Alue Dua menduga kuat adanya indikasi korupsi anggaran dalam proses pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Masyarakat Alue Dua berharap kepada pihak penegak hukum untuk segera turun tangan menindak tegas oknum-oknum yang merugikan masyarakat dan negara dalam program ini.

“Kami meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta kepada Dinas Pengairan Aceh untuk segera turun ke lokasi pembangunan jaringan irigasi Alue Geureutut, mencari solusi penyelesaian masalah yang diprotes masyarakat Alue Dua ini,” cetus Cekdun.

Pada aksi protes yang berlangsung siang tadi, pihak Polsek dan Daramil Makmur, serta Camat Makmur turun ke lokasi aksi. Para aparat Pemerintahan Kecamatan Makmur tersebut melakukan negosiasi dengan ratusan masyarakat Alue Dua. Mereka meminta warga untuk tidak melanjutkan aksi tersebut Sebagai solusinya, pihak kecamatan meminta kepada salah satu perwakilan masyarakat tersebut untuk bertemu dengan Bupati Bireuen besok, Kamis, 2 Juli 2020.

Hasilnya, masyarakat mematuhi intruksi pihak Kecamatan Makmur untuk tidak melanjutkan aksi tersebut. “Namun, anehnya pada sore hari datang dari pihak aparat Polres Bireuen dan pihak Kecamatan Makmur membongkar paksa pagar kayu balok yang dipasang masyarakat di empat titik badan jalan perlintasan alat berat pembangunan Jaringan Irigasi Alue Geureutut,” kata Cekdun dengan nada heran.

Saat media ini menghubungi Kepala Desa (Keuchiek) Alue Dua, M. Adam, melalui nomor handphone 0823667424xx, tidak berhasil tersambung. Sangat mungkin karena jaringan telepon seluler di Desa Alue Dua sangat sulit. Oleh karena itu, hingga saat ini awak media belum dapat meminta keterangan dan komentar dari Keuchiek Alue Dua terkait aksi protes warganya Rabu siang tadi.

Juga, sampai berita ini diturunkan, Media ini belum berhasil didapatkan konfirmasi dan respon lebih lanjut dari pihak Polsek Makmur, Camat Makmur dan Polres Bireuen, maupun dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh melaui Dinas Pengairan Aceh. (MS/Red)

Kemendagri Dorong Kebijakan Penanganan Covid-19 Dikawal untuk Jaminan Akuntabilitas

AENews9.com | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dikawal untuk jaminan akuntabilitas. Hal itu disampaikan Irjen Kemendagri, Tumpak H Simanjuntak saat mewakili Mendagri memberikan sambutan pada Rapat Optimalisasi Satgas Saber Pungli Dalam Pengawasan Dampak Covid-19 Guna Pencegahan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/06/2020).

“Fokus rapat satgas hari ini adalah bagaimana pandemi Covid-19 itu secara global melanda kurang lebih 216 negara dan juga secara nasional juga telah melanda Indonesia, beliau juga menyampaikan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan program maupun anggaran, dan yang terkahir, bagaimana kebjakan-kebijakan itu dikawal untuk jaminan akuntabilitas,” kata Tumpak.

Secara khusus di daerah sebagai lokus pelaksanaan kebijakan program, Mendagri sudah menyampaikan berbagai kebijakan mulai dari Permendagri hingga Surat Edaran yang fokus utamanya yaitu bagaimana mengarahkan daerah melakukan refocusing anggaran. Berbagai kebijakan itu dikeluarkan untuk mengakomodir kebijakan nasional dan juga kebijakan lokal atas 3 kepentingan utama, yaitu kesehatan, dukungan pengembangan ekonomi lokal, dan jaring pengaman sosial.

“Memang secara khusus Pak Menteri juga sudah meminta kepada semua pihak di daerah termasuk APH (Aparat Penegak Hukum) juga APIP, dan instansi pengawasan lainnya seperti BPK perwakilan dan BPKP perwakilan untuk sinergi melakukan pengawalan atau supervisi sejak refocusing anggaran, di mana diharuskan Pemda itu mengalokasikan seluruh anggaran dan total belanja itu paling tidak 50 persen di-refocusing menjadi belanja tidak terduga, ini untuk 3 fokus kegiatan tadi,” jelasnya.

Ia juga mengimbau adanya sinergi tidak hanya sesama anggota Satgas, namun juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah dan terutama pada saat refocusing, juga pada saat pelaksanaan anggarannya.

“Nah, namun demikian untuk akuntabilitasnya kebijakan Mendagri itu mengarahkan APIP daerah sudah harus melakukan pendampingan pada saat refocusing pada APBD untuk penanganan Covid-19 ini, juga kemudian berkoordinasi dengan instansi pengawasan lainnya termasuk APH dan Satgas Saber Pungli di daerah,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berhalangan hadir dalam kesempatan tersebut karena pada waktu yang bersamaan tengah menghadiri Rapat Kerja Tk. I terkait “Pendapat Akhir Mini Fraksi Sebagai Sikap Akhir Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota Menjadi Undang-Undang, Pendapat Akhir Pemerintah Pada Akhir Pembicaraan Tk. I dan Pengambilan Keputusan Tk. I.

Puspen Kemendagri

Wujud Kepedulian, DPC PPWI Magetan Bagikan Sembako Untuk Pertuni Magetan

AENews9.com| Magetan- Sebagai Wujud kepedulian kepada warga masyarakat, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPC Kabupaten Magetan mengadakan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Magetan. Selasa 30 Juni 2020.

Kegiatan Rutin PPWI DPC Magetan tersebut digelar di rumah salah satu pengurus Pertuni Magetan di Perumahan MT. Hariyono dan dihadiri oleh Ketua PPWI DPC Magetan, Kepala Bakesbangpol Magetan dan Pengurus Amil Zakat Nurul Hayat.

Paket sembako diberikan simbolis kepada pengurus Pertuni Magetan untuk disalurkan kepada anggotanya.

Ketua PPWI DPC Kabupaten Magetan, Satria Iswahyudi mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari DPC PPWI Kabupaten Magetan terhadap sesama yang akan terus dilakukan setiap bulan.

Ditempat yang sama Iswahyudi Yulianto selaku Kepala Bakesbangpol Magetan memberikan ucapan terima kasih atas kepedulian PPWI yang telah membantu sesama.

Pihaknya berharap Semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat dan kegiatan tersebut bisa rutin dilakukan serta memberikan apresiasi kepada PPWI DPC Kabupaten Magetan dan mendoakan agar PPWI semakin maju kedepanya.(Red)

Dandim 1425 Jeneponto Sambut Satgas TMMD Ke-108 dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

AENews9. COM  | Jeneponto - Personel TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD Ke-108 Kodim 1425 Jeneponto dengan tema “Pengabdian untuk Negeri” tiba di Makodim Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Lingkungan Paceko, Kelurahan Balang, Kabupaten Jeneponto. Personel Satgas TMMD tersebut disambut langsung oleh Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Inf Irfan Amir, SE., Senin, 29 Juni 2020.

Para personel yang akan melaksanakan tugas TMMD Ke-108 Kodim Jeneponto yang terletak di Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, akan melaksanakan tugasnya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 30 Juli 2020.

Sebelum melaksanakan tugas, personel yang tergabung dalam Satgas TMMD Ke-108 Kodim Jeneponto melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, diantaranya para prajurit yang baru tiba wajib menggunakan masker, pengecekan suhu badan, masuk ke bilik yang sudah dipasangi dengan alat water kuler berisikan cairan disinfektan dan pengetesan rapid test.

Semoga dalam pelaksanaan tugas ke depan, personel yang terlibat dalam Satgas TMMD Ke-108 Kodim Jeneponto dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, senantiasa diberikan kesehatan dan selalu menjaga nama baik masing-masing satuan serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat Desa Bontorappo.

“Apa yang kita lakukan ini bersifat membantu Pemerintah Daerah untuk mempercepat laju pembangunan di daerah, khususnya di wilayah Kodim 1425 Jeneponto,” ujar Dandim Irfan Amir dalam pengarahannya.

Dandim juga berharap agar selama kegiatan, personel yang terlibat Satgas TMMD ke-108 Kodim Jeneponto tetap mengedepankan prosedur protokol kesehatan. “Ini penting sekali, sebab kita masih dalam situasi pandemi virus Covid-19,” pungkas Dandim yang lama berkarir di satuan Baret Merah itu.(IRA/Red)

Pisah Sambut Danrem 081/DSJ dari Kolonel Inf Masduki kepada Kolonel Inf Waris Ari Nugroho

  1. AENews9
    . com | Madiun – Berbagai rangkaian kegiatan dalam acara Pisah Sambut Danrem 081/DSJ dari Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. kepada Kolonel Inf Waris Ari Nugroho, S.E., M.Si. tampak berlangsung meriah, bertempat di Makorem 081/DSJ, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Minggu (28/6/2020).
  • Acara dimulai dengan prosesi penyambutan Kolonel Inf Waris Ari Nugroho sebagai Danrem 081/DSJ. Selain menerima kalungan bunga dan disambut dengan berbagai seni tari, juga dilakukan tradisi pemecahan kendi dan penciuman duaja.

  • Selanjutnya acara berlanjut di dalam Aula Jenderal Sudirman yang dihadiri oleh segenap Forkopimda dan komponen masyarakat lainnya di jajaran Korem 081/DSJ.

  • Dalam kesan pesannya, Kolonel Inf Masduki menyampaikan rasa senang dan bangganya pernah mengemban tugas sebagai Danrem 081/DSJ.

  • Ia juga berterimakasih atas segala dukungan yang luar biasa, yang telah diberikan oleh segenap Forkopimda dan seluruh masyarakat. Tanpa adanya itu semua, ia mengakui tugasnya tidak akan mudah.

  • Kolonel Inf Masduki turut menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak, jika selama bertugas ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan.

  • Selanjutnya, ia memberikan pesan khususnya kepada para Dandim, supaya tetap semangat, berdisiplin dan ikhlas dalam bertugas, agar tugas yang dilakukan dapat lebih optimal.

  • Sementara itu, Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Waris Ari Nugroho dalam sambutannya dimanfaatkan untuk memperkenalkan dirinya.

  • Sebagai warga baru, Danrem juga minta dukungan dan kerjasamanya dari segenap unsur Forkopimda dan masyarakat.
  • Ia berharap, apa yang sudah terjalin baik selama ini dapat terus dipelihara. Dan apa yang sudah terlaksana dengan baik, juga dapat dilakukan sama baiknya.
  • Rangkain acara Pisah Sambut yang dilakukan diakhiri dengan tradisi pelepasan Kolonel Inf Masduki sebagai pejabat lama.(arw)



Praktek Penggadaian KJP Juga Terjadi di Jatinegara Jakarta Timur

AENews9. com | Jakarta – Beberapa hari ini jagad pemberitaan media online di ibukota dihiasi oleh kasus penyitaan ratusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh aparat Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Tidak kurang dari 500 buah KJP telah digadaikan oleh orang tua/wali murid kepada seorang rentenir berinisial TA yang beralamat di Jl. Manyar, RT 002 RW 015 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Seluruh KJP tersebut telah diamankan di Mapolsek Kalideres. (1)

Setelah kasus itu mencuat ke permukaan, kini mulai bermuculan laporan dan informasi dari masyarakat terkait praktek illegal pegadaian KJP serupa di wilayah lainnya. Seperti yang disampaikan seorang warga yang tidak ingin namanya dipublikasikan kepada redaksi media ini, mengatakan bahwa di daerahnya juga terjadi hal yang sama, KJP digadaikan orang tua/wali murid kepada seorang rentenir/penadah.

“Selamat malam Pak, saya ingin menginformasikan adanya penggadaian KJP (Kartu Jakarta Pintar) di daerah Cipinang Muara 3, Jakarta Timur, mohon bantuan Bapak agar ditidaklanjuti,” demikian bunyi pesan WhatsApp dari seorang ibu yang kita inisialkan sebagai YT. Sabtu, 27 Juni 2020.

Praktek pegadaian KJP, lanjut YT, telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Awalnya, warga ini heran melihat banyak orang keluar-masuk ke salah satu rumah tetangganya, berinisial LN. Setelah dicermati dengan seksama, YT akhirnya mengetahui bahwa di rumah tetangganya itu setiap saat terjadi transaksi gadai KJP oleh warga dengan LN.

“Kebetulan pelaku itu tetangga saya, saya sering melihat banyak orang datang dan saya sempat merekam vidio dan rekaman suara diduga sedang transaksi walaupun kurang begitu jelas, karena biasanya setiap transaksi dilakukan di dalam rumahnya,” lanjut YT dalam pesan WA-nya.

Di bagian lain pesannya, YT mengatakan bahwa praktek illegal penggadaian KJP benar-benar terjadi di rumah tetangganya yang beralamat di Jln. Cipinang Muara 3, RT 12 RW 15 No. 1B, Jatinegara, Jakarta Timur itu. “Untuk menjadi pelapor saya tidak bisa (karena tidak merasa dirugikan), kalau menjadi saksi saya bersedia,” tegas YT.

Saat ditanya perkiraannya tentang jumlah KJP yang digadaikan warga kepada LN, YT mengatakan bahwa dirinya memprediksi antara 200 hingga 300 KJP. “Kira-kira kurang lebih 200 sampai 300 kartu, sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dengan orang-orang yang sama. Jadi mereka hanya datang untuk perpanjang setiap 3 bulan sekali. Bulan Mei baru melakukan perpanjangan dari Juni sampai Agustus,” jelas YT.

Informasi dari masyarakat ini kiranya mendapat perhatian dari pihak terkait. (APL/Red)


Referensi:

(1) Polsek Kalideres Sita Ratusan KJP dari Renternir, Wilson Lalengke: Harus Diusut Tuntas https://pewarta-indonesia.com/2020/06/polsek-kalideres-sita-ratusan-kjp-dari-renternir-wilson-lalengke-harus-diusut-tuntas/

RKA 2021, KEMENDES Genjot Pengembangan Ekonomi Desa Hingga Desa Wisata

AENEWS9.com  | Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi V DPR RI sepakat untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR  dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR.

Hal tersebut sesuai dengan program peningkatan SDM dan program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan, bahwa output prioritas tahun anggaran 2021 mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

“Kementerian Desa PDTT juga menjaga ketahanan pangan dengan membangun gudang atau lumbung di desa, daerah tertinggal, pulau kecil dan terluar, dan daerah perbatasan. Pembangunan transmigrasi mencakup jalan antar wilayah, sertifikasi lahan, serta pengembangan ekonomi kawasan,” tambah Gus Menteri
Dalam rapat tersebut, Gus Menteri juga menyampaikan pengembangan struktur organisasi baru Kemendes PDTT yang mencakup pembaruan unit kerja berikut:
1. Pembangunan Desa dan Perdesaan
2. Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5. Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Gus Menteri juga menjabarkan, saat ini jumlah desa di Indonesia 74.953 desa. Desa yang kemungkinan tidak menerima dana desa 57 desa. Desa yang tidak menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 61 desa.
Jumlah desa yang potensial menyalurkan BLT Dana Desa sebesar 74.835 desa. Sampai 24 Juni 2020, desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar 69.424 desa setara 93 persen dari 74.835 desa sebesar Rp4.391.151.600.000 
Penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 7.318.586 KPM, antara lain terdiri dari Perempuan kepala keluarga (PEKKA) sebanyak 1.976.018 orang (27 persen), KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis/menahun sebesar 278.862 keluarga dan Petani dan buruh tani sebanyak 6.426.662 orang (88%).

Di akhir rapat, Gus Menteri menyampaikan terima kasih juga harapan Kemendes PDTT kepada seluruh anggota Komisi V DPR.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan juga Anggota Komisi V DPR RI, semoga kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bisa terealisasikan," tegas Gus Menteri.
Dalam raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Anwar Sanusi dan juga seluruh jajaran eselon I Kemendes PDTT.

Ket: Foto: Reza/Humas Kemendes PDTT
Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

HARGANAS di Kabupaten Madiun Diwarnai Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 serta Penyaluran Sembako, Pembagian Pil KB dan Alat Kontrasepsi

AENEWS9.Com  | Madiun- Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-27 berbeda dengan tahun sebelumnya. HARGANAS saat ini dihadapkan dengan pandemi covid-19. Dengan menguatkan keluarga, peringatan Harganas Kabupaten Madiun mengusung tema “Kabupaten Madiun Songsong Tatanan Baru Dengan Semangat Baru, Hadir di Dalam Keluargamu”.

HARGANAS tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Saradan, Kamis (25/6) yang diwarnai penyaluran sembako, pembagian Pil KB dan alat kontrasepsi serta sosialisasi dan edukasi ketahanan pangan keluarga dan pembelajaran kepada keluarga di masa pandemi covid-19 serta pemasangan striker HARGANAS secara simbolis di salah satu rumah warga sebagai tanda telah dilakukan pelayanan serentak sejuta akseptor KB.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah mengatakan dengan tema “Kabupaten Madiun Songsong Tatanan Baru Dengan Semangat Baru, Hadir di Dalam Keluargamu” Artinya adalah BKKBN Kabupaten Madiun hadir di tengah - tengah masyarakat, dimaknai dengan pelaksanaan kegiatan, yaitu selain KB serentak di 206 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Madiun , target kita 1.475, tetapi ternyata animo masyarakat lebih dari itu.
Mudah-mudahan nanti menjadi satu tonggak pengendalian penduduk di Kabupaten Madiun tetap berjalan. Yang kedua, gerakan ketahanan pangan, yang tadi secara simbolis Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun memberikan informasi, edukasi dilakukan oleh teman-teman PPL dalam rangka untuk menggelorakan semangat ketahanan pangan di masyarakat. Inilah yang memaknai. kehadiran kita di tengah - tengah masyarakat di dalam Hari Keluarga Nasional ke 27.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Ny. Penta Lianawati Ahmad Dawami Ketua TP PKK menerangkan bahwa suksesnya suatu bangsa dimulai dari suksesnya keluarga, jadi kita harus membentuk keluarga yang benar-benar sejahtera lahir dan batin. Mencakup ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan di dalamnya ini kita juga mengikuti program pemerintah yaitu terkait ketahanan pangan serentak, dalam rangka menghadami pandemi Covid-19.

Dengan ketahanan pangan ini, terutama Tim Penggerak PKK ada dalam pokja 3 yang bisa memanfaatkan pekarangannya dengan memanfaatkan lahan yang ada. Tidak ada alasan tidak punya lahan atau pekarangannya sempit, semuanya bisa menanam teknis-teknis tertentu, dengan bersinergi dengan OPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan. Disitu semua harus bersinergi ketahanan pangan supaya tidak menurun, karena kalau ketahanan pangan menurun, kesehatan juga akan menurun.

Ketua TP PKK berharap dengan memberikan Konseptor sebanyak 1.475 itu bisa membantu program pemerintah untuk menekan angka kehamilan terutama disaat pandemi Covid-19, karena rawannya di saat kehamilan di saat ini terutama untuk ibu dan janin. Dan Menurut data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) untuk kelahiran dimasa pandemi ini tingkat kehamilannya dengan tahun kemarin lebih sedikit.(*)
MEDIA GROUP