Menurut Kepala Desa Karangrejo Rokhim mengatakan, pengaspalan jalan dengan menggunakan (DD) tersebut berdasarkan kebutuhan warga, warga kami sangat membutuhkan akses jalan yang layak untuk dilintasi. Hal itu merupakan hasil pengajuan warga yang disepakati bersama pada musrenbangdes 2018.

“Pengaspalan Jalan ini pengajuan warga pada tahun 2018 direalisasikan pada DD tahap ketiga  ini telah sesuai berdasarkan RKPDes dan RPJMDes yang dibahas bersama dalam pengajuan pada musdes dan disepakati pada musrenbangdes, alhasil menjadi skala prioritas,” Kata rokhim kepada Aenews9.com  saat ditemui di lokasi pengerjaan,Jumat (16/11/2018)

Kepala Desa Karangrejo mengungkapkan lagi dengan dinormalisasi-nya jalan yang berada di RT 04  dengan volume 670 Meter, secara otomatis bisa mempelancar perekonomian masyarakat desa, karena dengan halusnya jalan diharapkan aktifitas ekonomi semakin meningkat. Sebagai Kepala Desa dirinya akan berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya    dirinya juga menyampaikan bahwa untuk jalan Rt yang belum di normalisasi  akan segera di normalisasi kita tidak ada rasa pilihkasih, karena semua sama dan warga  di Desa Karangrejo saya pastikan semuanya akan merasakan pembangunan ” tutup Rokhim

Sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Ekonomi Desa, terutama pasal 18 & 19, Sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.(ZAM)

Praktisi hukum Dolfie Rompas, SH, MH secara tegas menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers. Bahkan lebih tegas lagi, UU Pers tidak mengatur pihak mana yang berhak atau bertanggung-jawab dalam mengajukan nama-nama calon anggota Dewan Pers ke Presiden Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian keabsahan legalitas SK pengangkatan anggota Dewan Pers melalui suatu Surat Keputusan Presiden dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Secara lengkap, peraturan yang menjadi dasar pembentukan lembaga Dewan Pers sebagaimana tertuang dalam Undan-Undang Nomor 40 tahun 1999, pada Bab V tentang Dewan Pers, Pasal 15 adalah sebagai berikut:

BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat
atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f. mendata perusahaan pers;

3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang
dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berhubung UU Nomor 40 tahun 1999 ini tidak memiliki turunan peraturan teknis pelaksanaannya, maka persoalan pembentukan lembaga Dewan Pers dan mekanisme penjaringan dan/atau penetapan anggota lembaga tersebut sangat penting untuk diluruskan, diperbaiki, dan disempurnakan. Berdasarkan pasal 15 UU Pers tersebut sangat tidak jelas pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan tugas menjaring dan memilih anggota Dewan Pers. Setiap orang dapat saja melakukan klaim sebagai pihak yang berhak melakukan penjaringan dan pemilihan anggota Dewan Pers dan mengajukannya kepada Presiden RI untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers (ayat 5). Atas dasar pertimbangan itu legitimasi hukum anggota Dewan Pers patut dipertanyakan.

Konsekwensi logisnya, kebijakan dan pelaksanaan tugas Dewan Pers serta penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Pers melalui pos Kementrian Komunikasi dan Informasi selama ini dapat dipandang sebagai suatu tindakan penyelewengan anggaran negara yang wajib dimintai pertanggungjawabannya dari pihak-pihak yang menggunakan anggaran tersebut.

Dari seluruh uraian singkat di atas, Sekretariat Bersama Pers Indonesia yang dideklarasikan oleh 9 (Sembilan) organisasi pers nasional, yakni:
- Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI);
- Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);
- Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI);
- Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI);
- Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII);
- Persatuan Wartawan Online Indonesia (PWOIN);
- Ikatan Media Online (IMO, sudah tidak aktif);
- Jaringan Media Nasional (JMN, sudah tidak aktif); dan
- Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI),
pada tanggal 11 Juli 2018, dengan Akte Notaris Sekber Pers Indonesia No. 234 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh H. Harjono Moekiran, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Menkumham RI Nomor AHU-0009406.AH.01.07 tahun 2018, dengan ini menyampaikan sikap, sebagai berikut:

1. Menilai keberadaan kepengurusan Dewan Pers selama ini cacat hukum, dan dapat dikategorikan illegal, karena proses pemilihan anggota lembaga tersebut tidak jelas atau belum diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maupun peraturan lainnya.

2. Menolak keberadaan kepengurusan Dewan Pers yang ada saat ini dan calon kepengurusan berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Dewan Pers karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

3. Menolak penggunaan anggaran negara (APBN) oleh kepengurusan lembaga Dewan Pers selama ini dan yang akan datang sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit, pemeriksaan keuangan, dan tindakan lanjutan yang diperlukan terhadap kepengurusan Dewan Pers selama ini, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan melalui APBN.

5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan kepengurusan lembaga Dewan Pers periode 2016-2019, dan tidak mengeluarkan Penetapan Kepengurusan Dewan Pers yang baru sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

6. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk sesegera mungkin melakukan revisi, perbaikan, dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, baik melalui Amandemen UU maupun pembuatan UU Pers yang baru.

Demikian Press Release ini kami sampaikan sebagai bahan publikasi terkait kontroversi eksistensi lembaga Dewan Pers dan keabsahan keanggotaan Dewan Pers. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 November 2018

Hormat Kami,

SEKBER PERS INDONESIA

Ketua,
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA

Sekretaris,
Heince Mandagie

Kuasa Hukum,
Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH

Untuk konfirmasi, dapat menghubungi:
1. Wilson Lalengke (081371549165)
2. Heince Mandagie (081340553444)
3. Dolfie Rompas (08131963755

Kali ini menuai kritikan serius dari Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd,  M.Sc, MA, berikut pernyataan resminya

1. Supaya kejadian ini menjadi pelajaran buat para wartawan di Kepulauan Nias, agar berhati-hati terhadap narasumber atau orang yang diberitakan, yang akan selalu mencari celah untuk menjerat wartawan

2. PPWI Nasional mengecam cara-cara pejabat yang berinisial GL yang diduga melakukan penyuapan terhadap wartawan agar tidak diberitakan, tindakan ini bertentangan atau melanggar pasal 18 UU No 40 tahun 1999 ayat 1 dan diancam pidana 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000 juta, karena apa yang dilakukan GL dapat diduga perilaku menghalang-halangi tugas jurnalistik untuk memberitakan perilaku buruknya.

3. PPWI Nasional mendesak polisi menangkap dan memeriksa GL dalam kaitannya dengan penyuapan, sebab menurut PPWI oknum wartawan yang beriniasial YG tidak memeras melainkan korban penyuapan dari perlakuan GL, jika dilihat di dalam hukum atau peraturan perundangan tentang penyuapan, orang yang disuap dan penyuap sama-sama dikenakan sanksi hukuman, jadi tidaklah benar apabila polisi hanya memperkarakan wartawan yang menerima uang suap, sementara dibiarkan penyuap

4. Polisi harus bekerja profesional dengan melihat kedua belah pihak sebagai orang yang diduga melakukan tindak kriminal penyuapan

Demikian pernyataan resmi Ketua Umum PPWI Nasional itu, yang sudah melatih ribuan TNI-Polri dibidang jurnalistik, yang juga baru-baru ini terpilih menjadi Ketua Sekber Pers Indonesia, (AZB/RED) ... ...

Prosesi pedang pora tersebut sekaligus dijadikan apel pergantian Kapolres Magetan dari AKBP Muslimin S.I.K. yang digantikan oleh AKBP Muhammad Riffai S.H.,S.I.
Prosesi pedang pora tersebut dihadiri seluruh para pejabat utama, Perwira, Brigadir dan PNS Polres Magetan. Suasana pedang pora berlangsung khidmat, begitu  saat Kapolres baru AKBP Muhammad Riffaill mulai menginjakan kakinya di karpet merah yang sudah disediakan yang berada di dalam halaman Mapolres Magetan.

Dalam sambutannya AKBP Muslimin mengatakan, meminta maaf kepada seluruh anggotanya yang akan ditinggalkanya. Kapolres juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Polres Magetan yang selalu membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga terjaga situasi keamanan yang selalu berjalan kondusif khususnya dibawah jajaran hukum Polres Magetan.
“ Saat dibawah kepemimpinan saya, apabila ada kesalahan yang saya perbuat sengaja ataupun tidak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya atas kerjasama selama ini. Saya berharap dengan pemimpin yang baru nanti bisa lebih baik lagi,” kata AKBP Muslimin dalam sambutanya

Selain itu AKBP Muslimin juga berpesan kepada Kapolres yang baru untuk segera menindaklanjuti kasus yang ditinggalkannya
“Tentunya kita harapkan semua kasus korupsi yang belum direaliasikan bisa segera dilanjutkan oleh AKBP Riffai, karena kita tau Kapolres juga sudah 10 tahun di KPK,saya yakin bisa segera beres,’’jelasnya

Sementara Kapolres Magetan yang baru AKBP Muhammad Riffai juga mengatakan akan secepatnya melakukan adaptasi dengan semua elemen-elemen Polres Magetan dan juga semua Instansi-Instansi di Kabupaten Magetan guna melanjutkan program-program- program Kapolres lama agar Magetan tetap Kondusif.

”Yang jelas saya akan secepatnya beradaptasi dengan semua anggota dan juga instansi di Kabupaten Magetan,apalagi ini menjelang Pilpres, agar Magetan bisa tetap aman dan kondusif,’’pungkasnya.

Pada acara tersebut Kapolres Magetan AKBP Muslimin Ikuti Tradisi Pedang pora Saat melepaskan Jabatanya.(ton/red)

Merespon hal tersebut, salah satu Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menghimbau Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI agar menetapkan pejabat Direktur Poltekkes yang bersih dari korupsi.

"Saya sangat mengapresiasi tahapan pemilihan Direktur Poltekkes yang dimulai sejak tanggal 26 November 2018. Pemilihan mulai dari pendaftaran secara online, seleksi administrasi, dilanjutkan dengan assesment dan pemilihan oleh senat serta uji kepatutan dan kelayakan oleh Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta," ujar Wilson.

Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Usman Sumantri selaku Kepala Badan PPSDM, proses ujian itu dilaksanakan tanggal 12-13 November 2018 di Ruang Amarilis Lantai 2 Gedung dr. Soewardjono Soerjaninggrat, SPOG, DR (HC) Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jaksel.

"Saya mengingatkan Kepala Badan PPSDM agar dapat menetapkan orang yang baik dan jujur pada jabatan tersebut, tolong rekam jejak itu menjadi pertimbangan terakhir dalam pengambilan keputusan," kata Wilson yang merupakan tokoh pers nasional yang gigih mengkritisi perilaku korup para pejabat itu.

"Janganlah proses pemilihan yang terlihat sangat ketat ini menjadi tidak bermakna ketika direktur yang ditetapkan ternyata orang yang tidak mempunyai integritas, tidak jujur dan mempunyai rekam jejak yang tidak baik," himbau pria lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Utrecht University, Belanda.

Upaya Pemerintahan Jokowi, lanjut Wilson, yang  menginginkan birokasi yang _good governance_ harus didukung oleh semua jajaran pemerintahan di bawahnya, termasuk juga Kementerian Kesehatan RI. "Semua pihak harus ikut mendorong agar keinginan pemerintah menciptakan iklim _good governance_ segera terwujud," imbuhnya lagi.

Bentuk dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penempatan pejabat yang bersih dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan bahkan mengarah pada perilaku korupsi. Hal ini harus menjadi pertimbangan khusus untuk semua jabatan di Kemenkes. "Termasuk juga jabatan direktur Poltekkes," tukas Wilson.

Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, mengatakan pengelolaan keuangan negara harus transparans dan akuntabel. "Saya selaku Ketua Umum PPWI tidak ingin melihat masih ada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan yang terus menguras uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Jika ini terus berlangsung, maka pertanyaannya adalah kapan negara kita bebas dari korupsi?" ungkap Wilson dengan tegas.

Wilson juga menambahkan: "Oleh karenanya, Saya beserta segenap pengurus PPWI provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terus mengontrol roda pemerintahan untuk memperkecil peluang korupsi, termasuk juga di jajaran Poltekkes Kemenkes".

"Sudah cukuplah rakyat melihat tontonan di televisi, hampir setiap hari ada saja pejabat yang di-OTT KPK, rakyat sudah bosan dan menaruh harapan pada pemerintahan sekarang untuk terus membersihkan birokrat dari orang-orang jahat dan oportunis," pungkas Wilson yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping University, Swedia ini. (APL/Red)

Sebelumnya pada Rabu pagi, Jenasah Alviani diberangkatkan dari Jakarta menggunakan pesawat terbang menuju Solo Jawa Tengah dan dilanjutkan perjalanan darat menggunakan ambulan.

Saat tiba di rumah duka, putri semata wayang pasangan Suwito dan Sukartini tersebut langsung disambut isak tangis keluarga maupun kerabat.

"Alviani itu anak cerdas, saat mengikuti rekrutmen Lion Air di Jogja dia langsung diterima dan setelah itu langsung mengikuti pendidikan di Angkasa Training Center Batch 406 JT di Tangerang,” terang Deddy Arliadi mantan pengajar Alviani di Jogja.

Setibanya di rumah duka tersebut, jenasah Alviani Hidayatul Solikha langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat
namunsebelum dimakamkan, terlebih dahulu jenasah korban disholatkan oleh keluarga maupun kerabat.
Dengan menggunakan ambulan, jenasah pun langsung dibawa ke pemakaman yang diiringi ratusan warga dalam suasana haru.
Saat itulah, ibu korban terlihat lemas dan seakan tidak percaya putri semata wayangnya meninggal secepat itu.

Camat Kebonsari, Supriadi, berharap agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan untuk pemberian santunan pihaknya belum bisa memastikan.

Semoga keluarga diberikan ketabahan, kami belum bisa memastikan untuk memberikan santunan, namun dalam hal pengurusan administrasi nantinya akan kami bantu,” pungkas Camat Kebonsari. (NYR)

Madiun (Aenews9.com) - Bertempat di Sun City Park Jl S.Parman No. 08 Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Suryanation Madiun Costume Heroes dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018, Sabtu malam (10/11/2018).

Penelusuran awak media online Aenews9.com  mendapatkan informasi bahwa untuk menuju sekolah Adiwiyata mandiri memang tidak mudah SDN 02 Klegen yang mempunyai motto" *Bekerja Tanpa Diperintah, Disiplin Tanpa Diawasi, Tanggung Jawab Tanpa Diminta*" Hal ini berdampak kepada program sekolah Adiwiyata pada sekolah lainnya.

Saat mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 02 Klegen Kota Madiun Dra.Sumiatun MPd Jum'at ( 09/11/18)

Kepada awak media online  Aenews9.com mengungkapkan ada empat program yang berimbas  mengarah adiwiyata mandiri tersebut diantaranya Kebijakan berwawasan lingkungan, Pembelajaran tentang wawasan lingkungan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru dan media pembelajaran yang digunakan di kelas harus mengacu pada kegiatan berwawasan lingkungan.

Dan yang tidak kalah pentingnya program partisipasi semua elemen, orang tua, Komite, masyarakat dan pemerintah
Disinilah,sekolah dituntut untuk menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi terkait seperti Dinas Pendidikan,Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan,"terangnya.

Lebih lanjut,Sumiatun menuturkan bahwa SDN 02 Klegen juga mempunyai prestasi yang patut dibanggakan diantaranya, mendapat predikat sekolah Adiwiyata propinsi pada tahun 2015 , Adiwiyata Nasional 2016 serta juara sekolahan lingkungan sehat tingkat kota madiun (UKS),sekolahan pelopor kader TIWISADA tahun 2018, dan salah satu siswanya masuk 10 besar nilai ujian terbaik di Kota Madiun.

Masih ditambahkan oleh Kepala Sekolah,"Alhamdulillah SD Negeri 02 Klegen mendapat predikat sekolah Adiwiyata tingkat provinsi tahun 2015, Tahun 2016 Adiwiyata Nasional,
juara sekolahan Lingkungan sehat Tingkat kota madiun (UKS), sekolahan pelopor kader TIWISADA tahun 2018, serta anak didiknya juga masuk 10 besar nilai ujian terbaik sekota Madiun"ungkap Sumiatun.

Dra.Sumiatun,M.Pd mengungkapkan bahwa SD Negeri 02 Klegen tahun ini mendapatkan dana SILPA 2018 dari Dinas Pendidikan Kota Madiun sebesar Rp.3.98.186.240 untuk merehabilitasi bangunan Sekolah yaitu rehab tiga ruang lokal kelas, satu gudang alat olahraga dan toilet atau kamar mandi putra.
Harapanya, dengan sarana dan prasarana yang baru dapat menjadikan anak didiknya mampu berprestasi lebih gemilang dan kwalitas siswanya untuk menjadi 10 tersbesar nilai ujianya di kota madiun.

Dan beliau menambahkan, Untuk menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri itu lanjutnya, tidaklah mudah dan hal tersebut perlu mendapat dukungan dan kerjasama seluruh pihak yang terkait ,baik antara warga sekolah dan masyarakat sekitar serta pembinaan dari dinas terkait," pungkasnya.

Sekedar Informasi bahwa dalam memimpin lembaga pendidikan perlu sabar, tekun dan ramah hingga Kepala Sekolah ini  tampak lebih muda dari usianya dan juga aktif mengikuti berbagai macam olah raga salah satunya pencak silat yang terbesar dan terkenal di Madiun.(Joned)