Menakar Demokrasi Kita melalui Pemilu 2019
Oleh: Wilson Lalengke

Pemilihan Umum (Pemilu) akan berlangsung sebentar lagi. Seperti yang lalu-lalu, hiruk-pikuk politik sudah membahana seantero negeri. Lebih dasyat lagi, karena pemilu kali ini merupakan pemilu serentak. Lima kertas suara akan dicoblos sekaligus dalam satu waktu bersamaan oleh setiap pemilik suara. Kelima kertas suara itu adalah untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wapres. Jadilah hingar-bingar di publik, bak kerusuhan di kapal yang hendak tenggelam, penumpang berebut pelampung dan sekoci, tiada terhindarkan.

Mencermati keadaan dan perkembangan proses pemilu tahun 2019 ini, satu hal penting yang mesti menjadi perhatian adalah usaha meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Hal tersebut dipandang mutlak sebagai bagian dari wujud adanya kemajuan peradaban bangsa yang sedang diperjuangkan. Tanpa peningkatan kualitas pemilu, yang notabene menjadi salah satu barometer kemajuan demokrasi suatu bangsa, maka pembangunan di bidang politik kita dapat dikatakan gagal.

Beberapa pendekatan bisa digunakan dalam menakar atau mengukur demokrasi yang sedang berlangsung, terutama dikaitkan dengan proses pemilu 17 April 2019 mendatang. Yang paling umum adalah dengan menggunakan tiga komponen penilaian kondisi demokrasi, yakni kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institution of democracy).

Demokrasi terdiri dari dua kata yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu _demos_ (rakyat/penduduk) dan _cratein_ atau _cratos_ yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. _Demos-cratein_ atau _demos-cratos_ (demokrasi) dapat disimpulkan sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Tujuan pokok pemerintahan adalah untuk memelihara keamanan dan keteraturan umum dengan maksud agar setiap anggota masyarakat atau rakyat tadi dapat hidup tenteram, aman, nyaman dan mendapatkan kebahagiaan selama hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Thomas Hobes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya _(homo homini lupus)._ Setiap orang memiliki nafsu untuk menguasai orang lain, termasuk menguasai hidup/nyawa sesamanya alias membunuh warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat wajib melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, yakni menjamin keamanan dan keteraturan umum dengan menjalankan setiap peraturan atau hukum yang ada.

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Dalam system pemerintahan demokrasi, seluruh rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berkuasa untuk menentukan peraturan/hukum yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas ini, maka kebebasan sipil dan kepemilikan hak-hak politik bagi setiap rakyat adalah mutlak dan tidak dapat dikurangi. Tanpa jaminan atas kebebasan sipil bagi setiap warga negara serta dihormatinya hak-hak politik mereka, maka demokrasi hanyalah penghias dinding perpolitikan negara demokrasi belaka.

Dalam rangka menyalurkan “nafsu berkuasa” dari seluruh rakyat, maka dibentuklah lembaga-lembaga politik yang akan bertugas mewadahi kekuasaan rakyat tersebut dan mengimplentasikannya dalam praktek pemerintahan sehari-hari. Partai politik adalah salah satu wujud dari lembaga politik itu. Kanalisasi atas segala bentuk partisipasi rakyat dalam merancang dan memutuskan berbagai keputusan-keputusan bersama menjadi tanggung jawab partai politik. Terpilihnya para calon legislatif di semua tingkat dan calon presiden / cawapres merupakan hasil dari proses kanalisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ada.

Pemilu menjadi momentum penting yang menjadi puncak segala proses penyaluran “hasrat berkuasa” rakyat atas bangsa dan negaranya. Pada hari pencoblosan di bilik suara itulah, keputusan terakhir diambil bersama oleh rakyat. Ketika keputusan sudah diambil, maka seluruh rakyat seyogyanya kembali pada keseharian masing-masing dan mematuhi setiap tata tertib hidup bermasyarakat dan bernegara yang diputuskan oleh para anggota legislatif dan eksekutif (presiden/wapres).

Kepemilikan kebebasan sipil dan hak politik rakyat dapat dipantau setiap waktu menjelang, saat, dan pasca pencoblosan. Proses artikulasi aspirasi politik masyarakat yang dapat dilakukan dengan bebas dalam berbagai bentuk kreativitas rakyat menjadi cerminan akan tingkat indeks (nilai/ukuran) demokrasi kita. Kebebasan berbicara, menyampaikan keinginan/kehendak, termasuk aspirasi politik melalui berbagai bentuk dan jenisnya dapat dijadikan indikator dalam menilai demokrasi suatu bangsa.

Secara kasat mata, kita dapat melihat bahwa kebebasan sipil dan hak politik rakyat di pemilu 2019 ini, di satu sisi, cukup menggembirakan. Kebebasan bersuara, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan, visual dan audio-visual; baik secara langsung maupun melalui perantaraan media massa –termasuk media sosial dan jejaring sosial– terlihat begitu masif dapat digunakan oleh setiap orang.

Keberadaan teknologi informasi berbentuk perangkat komputer dan internet telah menjadi “berkah” tersendiri bagi penggunaan kebebasan sipil dan hak politik bagi setiap anggota masyarakat. Tidak kurang dari 143 juta orang Indonesia menggunakan internet. Sementara itu, 185 juta penduduk Indonesia terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Artinya, jika 50 persen saja dari pengguna internet itu masuk dalam DPT, maka setidaknya ada 71,5 juta pemilih mempunyai keleluasaan mengartikulasikan kebebaan sipil dan hak politiknya melalui media massa. Faktanya, diskusi dan bahasan seputar politik dalam negeri menjelang pemilu setiap hari merajai ruang publikasi, baik skala nasional maupun daerah.

Namun sangat disayangkan, jumlah warga yang berpartisipasi dalam demokrasi melalui penggunaan kebebasan sipil dan hak-hak politik itu tidak dibarengi dengan tingkat kualitas yang memadai. Hal itu menyebabkan masifnya distorsi informasi sebagai hasil artikulasi aspirasi politik yang sumir, tidak relevan dan tidak jelas, yang bertebaran di ruang publik kita. Bahkan, berbagai penyampaian informasi bohong, tidak benar dan/atau bertentangan dengan fakta lapangan teramat sering ditemukan di media massa, terutama di dunia maya.

Jika kondisi demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2019 mendatang tidak dibenahi segera, maka hasil dari proses demokrasi berupa hasil coblosan 17 April nanti tidak maksimal, bahkan mungkin mengecewakan bangsa ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kesadaran bersama seluruh komponen bangsa, yang bisa diinisasi dan dimulai oleh para pemangku lembaga-lembaga politik, dikuti oleh para relawan masing-masing kontestan dan masyarakat pemegang kedaulatan, untuk menggunakan kebebasan sipil dan hak-hak politiknya secara baik, jujur, dan benar. (*)

Pria renta yang beralamat di Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh itu menangis dan memeluk Senator Fachrul Razi saat mengunjunginya pada Kamis (17-1/2019). Jamil Abdullah meminta bantuan Fachrul karena dirinya merasa tidak bersalah.

“Saya hanya meminum air rebusan dari daun ganja karena saya menderita sakit sekali, dan air itu yang menyambung nyawa saya hingga masih hidup sampai sekarang,” jelas Jamin Abdullah.

Menurut Fachrul Razi, secara hukum di Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang jika ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-

Menurut Fachrul, dilihat dari sisi medis, bahwa secara tradisional selama ini ganja dipergunakan untuk obat, dan dapat menyembuhkan penyakit. Ganja memiliki manfaat untuk menyembuhkan penyakit mulai dari epilepsi, diabetes, hingga kanker. “Ini harus menjadi pertimbangan hukum, karena penggunaan ganja juga untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari penyakit,” sebut Fachrul Razi.

Tambah Fachrul Razi, ia mengatakan secara medis memang ganja dapat digunakan untuk kesehatan, tapi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ganja bisa digunakan untuk mengatasi dan mencegah mata terkena penyakit glukoma, yang meningkatkan tekanan dalam bola mata, merusak saraf optik, dan menyebabkan kehilangan penglihatan. Namun begitu, meskipun manfaat medisnya secara positif penting, tapi kalau penggunaannya tidak digunakan dengan baik dan bijak, dan juga terlalu banyak akan berbahaya bagi pasien.

“Saya aktivis Anti Narkoba, namun secara kemanusiaan saya akan perjuangkan secara hukum agar ganja dapat digunakan sebagai obat dengan aturan yang jelas. Ada ribuan pasien dan orang miskin yang dapat kita selamatkan nyawa mereka akibat menderita epilepsi, diabetes, hingga kanker dengan manfaat medis ganja secara kesehatan,” tutup Fachrul yang sedang mencalonkan diri lagi sebagai Senator DPD RI dari dapil Aceh untuk periode kedua 2019-2024 ini. (MS/Red)

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Tri Widodo, mengatakan selama Januari 2019 ada 46 kasus DBD. Dua orang di antaranya meninggal dunia karena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti itu.
"Pada Januari ini yang meninggal dunia ada dua orang. Yang meninggal ini ada di wilayah Dagangan dan Gemarang," jelas AgungTri Widodo Jumat (18/1/2019).

Dia menyampaikan saat ini kasus DBD di semua daerah meningkat. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk sepekan sekali.

Untuk fogging atau pengasapan, Dinkes Madiun telah melakukannya di 40 titik di seluruh wilayah Madiun. Fogging ini penting untuk membunuh nyamuk.
"Kalau ada yang sakit panas dua hari. Saya harapkan bisa segera periksa ke dokter maupun Puskesmas," ujarnya(*)

Pada kunjungannya, Kamis (17/1/2019), Senator asal Aceh Fachrul Razi memberikan semangat kepada Epong Reza, wartawan salah satu media online tersebut agar tetap tegar dalam menghadapi kasus yang menimpanya.

Fachrul Razi mengaku, ia pulang ke Aceh dalam rangka menjenguk dan silaturrahmi dengan Epong Reza yang tersandung kasus pencemaran nama baik di media sosial (medsos).

"Saya datang menjenguk Epong, selain untuk bersilaturrahmi, juga memberinya semangat dan dukungan moril. Kita berharap kasus ini bisa selesai secepatnya,” kata Fachrul.

Dikatakannya, sebagaimana diketahui, Epong Reza ditahan Polres Bireuen pada Jumat (21/12/2018) karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial lewat akun Facebooknya, pada 25 Agustus 2018.

Kemudian dilaporkan H Mukhlis, A.Md melalui kuasa hukumnya Guntur Rambe, SH, MH pada 4 September 2018 lalu.

Dalam kasus ini, M. Reza atau yang akrab disapa Epong Reza dianggap melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 45A Ayat (1) dan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Epong Reza yang sebelumnya ditahan di sel Mapolres Bireuen kemudian dipindahkan ke Rutan Bireuen pada 13 Januari 2019.

Disebabkan alasan untuk kepentingan penyelidikan yang belum selesai, masa penahanannya yang telah berakhir pada 9 Januari 2019 kemudian diperpanjang selama 40 hari kedepan, mulai 10 Januari sampai 18 Februari 2019.

Berita terkait: http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Beritakan+Dugaan+Kasus+BBM+Bersubsidi%2C+Wartawan+di+Bireuen+Ditahan+Polisi&subjudul=Kekerasan+terhadap+Wartawan

Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan sangat prihatin dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap penyampaian aspirasi warga, baik wartawan, pewarta warga, maupun masyarakat umum yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kriminalisasi wartawan di Aceh tergolong cukup sering terjadi dibandingkan dengan daerah lain.

Wilson berpendapat bahwa, semestinya segala informasi yang disampaikan oleh warga masyarakat melalui media massa, termasuk di media sosial dan jejaring sosial WhatsApp group, Line, telegram, dan segala saluran yang tersedia, hendaknya dipandang sebagai “laporan” bagi semua pihak, teristimewa kepada pihak terkait, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain.

“Oleh karena itu, pihak polisi semestinya memandang tulisan atau berita dari wartawan, pewarta warga, dan masyarakat yang disampaikan melalui media, sebagai informasi awal yang perlu disikapi dan ditindak-lanjuti. Seperti halnya tentang pemberitaan M. Reza yang menyoroti penggunaan BBM bersubsidi oleh perusahaan Takabeya group di Bireuen itu. Polisi seharusnya menelusuri dan menyelidiki hal tersebut dan menindak sesuai hukum yang berlaku. Bukan sebaliknya, malah menangkap wartawan yang memberitakannya,” jelas Wilson yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Dengan penangkapan dan proses hukum wartawan M. Reza, maka yang muncul dalam benak publik adalah bahwa polisi kita belum berubah paradigma, masih menjadi centeng para pengusaha nakal. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, tapi untuk pihak tertentu dan kepentingan diri serta golongannya sendiri. “Padahal, rakyat yang menggaji aparat itu, hingga color istri merekapun dibelikan rakyat. Namun kerjanya mengkriminalisasi rakyat. Kapolri seharusnya malu melihat kerja para oknum anak-buahnya seperti itu,” imbuh Wilson dengan nada kecewa. (SR/Red)

AKP Himawan Kasat Lantas Polres Magetan, melalui Ipda Ahmad Suryani Kanit Lakalantas Plaosan, Rabu (16/1/2019) mengatakan “Tepatnya di tanjakan jurang Belih Dusun Gangging Desa Sidomulyo Kendaraan Truck Dump Nopol AE 8471 NB tidak kuat nanjak sehingga berjalan mundur dan menabrak bok pengaman jalan dan selanjutnya masuk jurang sedalam 15meter.
Dikatakan Ipda Suryani, kecelakaan tersebut mengakibatkan pegemudi truk Yoyok dan juga penumpangnya Misyadi (51) luka-luka. Bahkan satu penumpang lainya atas nama Suyanto (31) meninggal dunia di RSUD dr Sayidiman karena luka parah di kepala.

“Pengemudi truk Yoyok Nofyantoro luka pada mata kiri lebam, pelipis kiri robek, pinggang robek. Penumpang Misyadi luka pada kaki kanan dan kaki kiri nyeri sedangkan penumpang atas nama Suyanto meninggal saat menjalani perawatan di RSUD dr Sayidiman Magetan,” jelas Ipda Ahmad Suryani.

Hingga berita ini diturunkan, bangkai truk dan juga batu bata yang berserakan masih berada lokasi kejadian. Polisi dan juga warga setempat bekerjasama untuk melakukan evakuasi.(ton

Tim URC DLH langsung melakukan pembersihan bangkai ayam dan juga sampah yang dibuang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke aliran sungai tinil.
“Mendapatkan Laporan,unit reaksi cepat URC Kebersihan Lingkungan DLH Magetan langsung bergerak untuk mengambil, membersihkan dan membawa tumpukan sampah,”kata Saif Muchlisun,Kepala DLH Kabupaten Magetan,Selasa (15/1/2019).

Saif Muchlisun sangat menyayangkan tindakan warga yang tidak mau peduli dwngan lingkunganya sehingga membuang sampah, bahkan bangkai ayam ke Sungai yang manfaat airnya sangat luar biasa.
“Tindakan tidak terpuji dari anggota masyarakat yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan. Mereka membuang bangkai ayam beserta sampah di sungai tinil dalam jumlah besar,”jelasnya.
Bahkan lanjut Muchlisun, jumlah sampah yang diangkat dari sungai tersebut hampir satu mobil pickup.
“Tumpukan sampah ini yang hampir satu pickup tempat semestinya di TPA,”pungkas Kepala DLH.(ton)

“Setelah hampir setahun selama 2018, saya ikut partisipasi bergabung dengan kawan-kawan pimpinan organisasi pers nasional, di awal tahun 2019 saya melakukan evaluasi terhadap perkembangan PPWI, yang ternyata sedikit terkoreksi kurang berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh berkurangnya waktu dan perhatian terhadap internal PPWI, sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang diinisiasi dan dikerjakan Wilson selama bergabung membentuk Sekber Pers Indonesia yang kemudian dibebani tugas sebagai Ketua Sekber.
“Saya hanya punya waktu 24 jam sehari, disertai berbagai kekurangan dan kelemahan, harus memilih untuk tetap fokus menuntaskan tugas-tugas PPWI yang diamanatkan Kongres Nasional Ke-2 PPWI November 2017 silam,” imbuh Wilson yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) itu.
Di tahun sebelumnya lanjut Wilson, PPWI nasional dapat menyelenggarakan kegiatan organisasi antara 15 hingga 20 kegiatan per tahun. Kegiatan PPWI daerapun banyak yang terlaksana. “Tahun 2018 lalu, kita hanya bisa selesaikan 5 event saja. Beberapa rencana kegiatan terbengkalai, tidak dapat terlaksana akibat saya sibuk di Sekber,” ujar lulusan dari tiga universitas terbaik di Eropa, Birmingham University, England, Utrecht University, the Netherlands dan Linkoping University, Sweden.
Sebagaimana diketahui, bahwa selama 10 tahun lebih, PPWI menjadi motor utama pengembangan jurnalisme warga di Indonesia. Ratusan kegiatan pelatihan jurnalistik bagi warga masyarakat umum telah di lakukan di hampir semua daerah. PPWI telah menghasilkan ribuan jurnalis warga yang tersebar di berbagai institusi, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Ratusan wartawan profesional juga telah mendapatkan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan PPWI.
“Sesuai visi PPWI, mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cerdas informasi, yakni yang cerdas dalam menerima dan merespon informasi dari media massa, serta cerdas dalam menyampaikan informasi melalui media massa, maka core-program PPWI salah satunya adalah pendidikan jurnalistik warga. Ratusan event diklat jurnalistik warga telah dilaksanakan,” jelas tokoh pers nasional yang telah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, LSM, ormas, karyawan swasta, dan masyarakat umum itu.
Program pencerdasan masyarakat melalui pelatihan jurnalisme warga, kata Wilson, akan dilanjutkan di tahun 2019 ini dan seterusnya. “Kita akan fokus melaksanakan dan mengembangkan program-program jurnalisme warga di tahun ini dan seterusnya,” tegasnya.
Sekber dan Dewan Pers Independen (DPI)
Terkait Sekber Pers Indonesia dan hasil Musyawarah Besar Pers Indonesia yang sudah sukses terlaksana berkat kerja keras Wilson dan kawan-kawan PPWI di akhir tahun 2018, dirinya hanya berkata singkat. “Biarlah dilanjutkan oleh kawan-kawan pimpinan organisasi pers yang masih ada di Sekber yaa, semuanya pasti dapat mereka teruskan sesuai rencana,” uja Wilson optimis. Minggu, 13 Januari 2019.
Kepada 2000-an lebih peserta Mubes Pers Indonesia, dirinya berpesan agar tetap solid mendukung Sekber Pers Indonesia dalam mewujudkan hasil Mubes yakni terbentuknya lembaga Dewan Pers Independen (DPI). “Walaupun saya dan PPWI sudah tidak di Sekber Pers Indonesia, namun saya berharap agar kawan-kawan tetap solid mendukung segala upaya Sekber melaui formatur, mewujudkan terbentuknya lembaga DPI. Pak Heince Mandagi bersama kawan-kawan di sana pasti mampu mengemban amanat Mubes lalu yaa,” imbuh Wilson lagi.
Berkenaan dengan mundurnya PPWI dari Sekber Pers Indonesia dan program pembentukan lembaga DPI, Wilson menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama kepada2000-an lebih peserta Mubes Pers Indonesia, 18 Desember 2018 lalu.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua, teristimewa para sponsor Mubes yang sudah bantu membiayai kegiatan tersebut, mohon maaf jika masih banyak kekurangan saat penyelenggaraan acara. Kepada rekan wartawan di seluruh Indonesia, baik yang ikut Mubes maupun yang tidak sempat hadir, tidak perlu kecewa, apalagi kuatir akan kehilangan peran PPWI dalam membela kepentingan Pers Indonesia. Sekretariat Nasional PPWI selamanya terbuka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa hari libur, untuk menerima berbagai informasi, keluh-kesah, dan permintaan bantuan, termasuk advokasi dan pembelaan hukum, dari semua rekan pers serta masyarakat umum. Silahkan hubungi PPWI di daerah masing-masing dan/atau PPWI Nasional Jakarta,” pungkas Wilson mengakhiri pesan WhatsApp-nya. [ Red/APL/Akt-01]