_Oleh: Wilson Lalengke_

Jakarta - *Pupu Wo’o* adalah sebuah frasa menakutkan di kampung saya, di pedalaman terasing Morowali Utara, di era 1970-an hingga pertengahan 90-an. Pupu Wo’o merupakan bahasa lokal yang artinya petik kepala, atau lebih tepat-nya potong kepala. Konon, saat itu banyak ditemukan orang, terutama anak-anak yang mati tanpa kepala alias dimutilasi, dipenggal kepalanya. Sipembunuh membawa kepala dan membiarkan tubuh korban tergeletak di jalanan, di lapangan, di hutan, di pinggir sungai, atau di mana saja.

Katanya, wo’o (kepala) anak-anak yang di-pupu (dipotong) itu akan digunakan untuk dimasukan ke dalam tiang utama bangunan, seperti jembatan, gedong besar, gudang besar, dan sejenisnya. Untuk keperluan pembangunan di suatu wilayah, harus turut ditanam (dicor) kepala manusia yang masih usia muda, lebih muda lebih bagus. Fungsinya sebagai mahluk halus penjaga bangunan.

Tidak sembarang kepala bisa digunakan, harus kepala manusia dari daerah yang jauh, menyeberang lautan. Mitos yang berkembang, jika suatu saat seorang sanak-saudara dari orang yang kepalanya ditanam di bangunan itu menginjak bangunannya, maka segera bangunan akan retak dan roboh. Oleh karena itu, wo’o yang digunakan harus kepala orang dari daerah yang jauh sekali dari bangunan yang sedang dibuat.

Setiap kali isu Pupu Wo’o menyebar, kontan masyarakat seluruh negeri akan menjaga anak-anaknya dengan ketat. Mereka dilarang keras bepergian sendiri, walau hanya sekedar keluar rumah. Anak-anak harus selalu dalam pengawasan dan penjagaan orang dewasa dan/atau orang tuanya.

Tidak hanya itu, penjagaan kampung, dusun, dan desa-desa diperketat, lebih dari biasanya. Ronda malam digalakkan, para pemuda digerakkan menjaga seluruh sudut jalan masuk dan keluar pedesaan. Semua orang luar kampung dicurigai, termasuk saat masuk kampung pada siang hari. Mereka diinterogasi, digeledah. Jika para penjaga merasa tidak puas atas jawabannya, sang tamu akan dipaksa balik kanan.

Dapat dibayangkan kondisi perkampungan saat isu Pupu Wo’o muncul. Ketegangan dan saling curiga antar warga desa, terutama dengan pendatang, menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak diliputi rasa takut, tidak ingin ditinggal sendiri-an di rumah, di sekolah, apalagi di ladang. Mata dan telinga setiap orang terpasang dengan ketat, menelisik semua gerak-gerik dan suara-suara mahluk apapun yang ada, terlihat dan terdengar di sekitar. Sungguh masa-masa yang menegangkan.

Kenyataannya? Apakah Pupu Wo’o benar-benar ada? Walahu’alam. Tapi, berdasarkan penelusuran di laman pencarian google, yahoo, dan lainnya, tidak dijumpai berita tentang anak terpotong kepala yang ditemukan di jalanan, atau tempat lainnya di era tersebut.

Frasa Pupu Wo’o ini selalu muncul menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di masa itu. Tujuan utamanya adalah sebagai strategi ‘cipta kondisi’ di kalangan rakyat agar mudah dikendalikan ke arah yang diinginkan sipembuat atau penebar isu Pupu Wo’o. Menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, 1982, dan 1987, seingat saya, merupakan puncak kejayaan penggunaan isu Pupu Wo’o yang disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di desa-desa. Setidaknya, di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, isu menakutkan ini santer menjadi buah bibir dimana-mana.

Tidak jelas pihak mana yang memunculkan dan mengedarkan berita tentang berbagai kejadian Pupu Wo’o. Orang-orang terlihat tidak peduli tentang sumber berita, benar-tidaknya berita itu. Minimnya akses infromasi melalui media massa menjadikan rakyat sulit mencari kebenaran faktual atas cerita-cerita horror Pupu Wo’o. Yang bisa dilakukan, semuanya hanya fokus pada program mengamankan anak-anaknya, mengamankan sanak-saudaranya, mengamankan tetangganya, mengamankan kampung dan desanya. Para anggota Hansip-Kamra (Pertahanan Sipil, Keamanan Rakyat) versi zaman itu (Orde Baru), terlihat sibuk siang-malam.

Satu-satunya fakta sejarah yang bisa dilihat dari fenomena Pupu Wo’o adalah berlangsungnya pemilu-pemilu di masa itu dengan baik, lancar, tertib, dan berhasil mengamankan suara Golkar (Golongan Karya) versi Orde Baru. Keberhasilan itu juga tercermin dari langgengnya kepemimpinan puncak Mbah Harto hingga 32 tahun memerintah negeri ini. Bagi saya pribadi, mengenang masa-masa 70-an hingga 90-an itu, menyimpulkan bahwa Legenda Pupu Wo’o menjadi salah satu kunci keberhasilan rezim Orde Baru dalam merebut dan/atau mempertahankan kekuasaan.

Melompat ke hari-hari saat ini, pas menjelang pelaksanaan pemilihan umum, fenomena serupa namun tak sama juga muncul. Terminologi menakutkan Pupu Wo’o, yang dijadikan isu strategis dalam mengelola kondusivitas publik dan mengamankan suara pemilih, telah bermutasi menjadi sosok *Hoax*. Jika dahulunya masyarakat ditakut-takuti dengan isu potong kepala, maka belakang ini publik ditakut-takuti dengan isu berita bohong.

Hakekatnya, Pupu Wo’o adalah cerita bohong, sama halnya dengan Hoax sebagai berita bohong. Akan tetapi, Pupu Wo’o dan Hoax, tidaklah harus menjadi masalah. Malahan, hal itu perlu dianggap biasa saja, tidak perlu dipersoalkan atau dihindari. Toh, kelahiran setiap manusia selalu diawali oleh adanya cerita berbumbu kebohongan antara kedua orang tuanya dalam bentuk rayuan dan tipuan terhadap lawan jenis yang diincarnya. Mengapa Hoax harus diperangi, dilawan, dihancurkan, hingga kita menghabiskan pikiran, energi, waktu, dan sumber daya lainnya untuk hal tidak penting ini?

Persoalan Pupu Wo’o dan Hoax itu sesungguhnya berada pada keluguan (atau kedunguan?) publik yang percaya mentah-mentah terhadap segala informasi yang diterimanya. Keluguan masyarakat desa jaman dulu, yang percaya terhadap adanya Pupu Wo’o, telah memberi peran yang signifikan terhadap langgengnya kejayaan Golkar dan kekuasaan Pak Harto. Hal serupa juga akan terjadi jika publik tetap dalam kedunguan, percaya terhadap isu Hoax yang disebarkan pihak tertentu.

Persoalan berikutnya, siapa yang produksi Hoax menjelang Pemilu 17 April 2019 ini? Bagi mereka yang berakal sehat, tidak penting siapa yang memproduksi dan menyebarkan Hoax. Tidak penting juga apa isi Hoax itu. Yang teramat penting adalah apakah rasionalitas setiap warga telah bekerja dengan baik atau tidak? Jika pilihan sikap dan tindakan Anda semata dipicu oleh informasi sesat yang diterima, itu artinya Anda masih hidup di era Pupu Wo’o.

_Penulis: Alumni Pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, dan Pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia_

Hal tersebut terungkap saat Ketua PKK, Hj. Yana Rosiana, memberikan sambutannya pada acara Community Action II: Pengelolaan Lingkungan dan Bank Sampah yang dilaksanakan oleh Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Rabu, 20 Maret 2019. Acara yang digelar di Ruang Aula Kantor Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten tersebut dihadiri tidak kurang 40 orang relawan sampah PKK Kelurahan Pisangan.

Dari pihak JICA, hadir Senior Representative JICA untuk Indonesia, Mr. Tatematsu Shingo bersama staf, dan dari Kappija-21 terlihat hadir Presiden Kappija-21, Mulyono Lodji, Sekjen Wilson Lalengke, dan beberapa staf Sekretariat Kappija-21.

Dalam sambutan tertulisnya berbahasa Indonesia, Mr. Tatematsu menyampaikan pentingnya kerjasama antar warga masyarakat dalam mengelola setiap kegiatan, termasuk pengelolaan lingkungan dan persampahan. "Dalam setiap kegiatan dan pekerjaan, kerjasama semua pihak sangat penting. Sekecil apapun sebuah program pembangunan, akan jauh lebih berhasil jika dikerjakan secara bersama, saling bersinergi antara satu pihak dengan yang lain," ujar Tatematsu dalam Bahasa Indonesia yang mulai fasih.

Pejabat JICA yang baru menjabat sekitar dua bulan di Indonesia itu juga menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat dimulai dari lingkup yang kecil-kecil saja dahulu. "Program pengelolaan lingkungan dan sampah dapat dimulai dari hal-hal kecil saja dahulu, di lingkungan yang kecil juga tidak apa-apa. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit," imbuh pria Jepang mengutip pepatah yang populer di masyarakat Indonesia ini, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Usai rangkaian sambutan-sambutan, para peserta selanjutnya melakukan diskusi kelompok terkait tema pengelolaan sampah dan permasalahannya. Peserta dibagi dalam empat kelompok dengan sub Tema bahasan yang berbeda satu dengan lainnya. Setelah diskusi, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan para peserta lainnya. Pola ini dipandang efektif sebagai wahana saling berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di antara semua yang hadir di acara tersebut.

Yang cukup menarik adalah pada saat seorang Ibu yang sudah cukup sepuh memperkenalkan hasil-hasil karya para lansia, seperti topi, tas, peralatan dapur, asesories dinding, bunga meja, bros baju, dan lain-lain. Semua hasil karya mereka itu terbuat dari sampah rumah tangga, terutama plastik, kertas, besi, dan karet. "Beberapa produk hasil karya kami para lansia Kelurahan Pisangan ini sudah dijual secara online, dan cukup banyak peminat yang membeli via online. Uangnya kami kumpul-kumpul untuk digunakan nanti saat acara ulang tahun paguyuban kami para lansia," kata Ibu Lisa, mewakili para lansia sambil tersenyum senang. Hebat..!!

Menjelang tengah hari, acara Community Action Kappija-21 yang diawali dengan penanaman pohon di halaman belakang Kantor Kelurahan Pisangan itu diakhiri dengan foto bersama para peserta dengan Mr. Tatematsu Shingo dari JICA dan pengurus Kappija-21. (APL/Red)

"Kami meminta Kementerian PUPR melakukan kewajibannya membayarkan ganti-tugi terhadap hak masyarakat adat keluarga besar Suku Ireeuw (Dominggus Irreuw - red),” terang Ketua Umum Relawan DJM, Lisman.

Diterangkannya, Pemerintah seakan lepas tangan dan mengabaikan persoalan ganti rugi terhadap hak-hak rakyat dalam penyelesaian ganti-rugi pembangunan Kerambah Kampung Nelayan Hamadi di Kota Jayapura Papua dengan Nilai Kontrak Rp 49.463.700.000.000. “Proyek itu dikerjakan PT. Basuki Rahmanta Putra dengan Konsultan PT. Blantickindo Aneka pada Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2017 – 2018,” demikian tuntutan Massa aksi Relawan DJM di Kementrian PUPR dan KPK, Senin (18/3/2019).

Semangat Nawacita Jokowi Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata, lanjut Lisman, seharusnya bisa diimplementasikan di Kementerian PUPR, terutama di Dirjen Cipta Karya. "Sehingga bisa menyelasaikan persoalan hak-hak rakyat supaya mereka tidak tertindas dan bisa mendapatkan keadilan yang nyata,” seru Lisman.

Sambil membentangkan spanduk terpanjang, para pendemo mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat melihat kondisi dan nasib mereka di lokasi pemukiman nelayan di Jayapura. "Ribuan nelayan yang merupakan loyalis dan militansi Jokowi di Papua meminta kepada Presiden Jokowi agar dapat bisa melihat nasib mereka, akibat pembangunan kerambah,” tambah Lisman.

Relawan DJM meminta Pemerintah Pusat, terutama Kementrian PUPR agar bisa melakukan musyawarah mufakat terhadap kerugian yang menimpa hak-hak masyarakat adat yang belum diselesaikan sama sekali. “Kemudian hak-hak para nelayan pencari ikan yang terganggu terhadap pembangunan tersebut yang mengakibatkan aktivitas mereka saat ini terganggu,” tutur Lisman.

Menurut para demonstran, pembangunan proyek pemukiman nelayan ini tidak melalui proses yang semestinya. "Apalagi proyek tersebut, kami duga kuat tidak ada kajian amdal, sehingga tidak memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari proyek tersebut,” urai Lisman lebih lanjut.

Dirinya juga menyampaikan bahwa merupakan suatu ketidakwajaran bahwa nilai proyek yang begitu besar tidak ada pergantian hak-hak masyarakat adat. Diduga kuat proyek tersebut di-mark-up, sebab proyek tersebut dinilai tidak berguna alias menghabis-habidkan uang rakyat saja.

Pihak relawan DJM mengancam akan membawa kasus ini ke Lembaga KPK agar diusut. “Kebetulan saat ini Tim KPK yang ada di Papua sedang sidak beberapa proyek yang sedang masalah,” tukas Lisman lagi. (PR/Red)

Tujuan aksi yang dilakukan puluhan ojol tersebut sebagai bentuk dari solidaritas kepada teman -teman sesama pengemudi ojek online yang ada di Surabaya yang merasa di rugikan pihak aplikator.

Aksi yang mengambil tema "Solidaritas 19 Maret" di mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB  diawali dengan longmarch  dari base camp ojek online di Jl.Mongisidi,Candirejo menuju kantor Bupati Magetan  di Jl.Basuki Rahmat no 1 diikuti kurang lebih 60 pengemudi Ojek Online (ojol).

Dalam tuntunan aksi tersebut Pihak driver Ojek online meminta Pemkab Magetan menjadi jembatan antara mereka dan pihak Aplikator. Ada beberapa tuntutan yang di bacakan : (1) Meminta naiknya tarif dan perbaikan skema insentif.(2) Menyetop perekrutan driver baru(3) Open suspend dan transparansi suspensi (4) Kebebasan memilih bernaung (vendor/individu) (5) Perbaiki sistim manajemen aplikasi (6) Transparansi perjanjian kemitraan (7) Menghilangkan order prioritas (8) Jarak jemput zona merah(9) Legalitas ojek online di Magetan.

Wahyudiyanto salah satu pengunjuk rasa mengatakan"Ini wujud solidaritas kami pada teman-teman ojol di Surabaya yang merasa di rugikan pihak aplikator" kata wahyudiyanto

masih menurut Wahyudiyanto selain aksi solidaritas menuntut aplikator, para pengemudi ojol di Magetan ini meminta Pemkab menjembatani terkait zona merah yang selalu menjadi masalah dengan ojek pangkalan (opang).

"Kita meminta Pemkab untuk mau menjembatani mengenai peraturan zona merah yang selama ini sangat rawan gesekan antara ojol dan ojek pangkalan " ujarnya

Peserta aksi demo ojol diterima oleh Sekda Magetan, Bambang Trianto yang didampingi oleh Kadishub, Joko Santoso, Kasatpol PP, Chanif Triwahyudi dan kepala Bakesbangpol, Eko Wuryanto yang langsung mengadakan audensi dengan para driver ojol di ruangan Ki Mageti  pemkab Magetan.

Kadishub Magetan, Joko Santoso kepada awak media  menyampaikan terkait ojek online akan segera berkirim surat ke provinsi karena masalah tersebut ranah provinsi

"Ini adalah bentuk solidaritas kepada kawan -kawan mereka di Surabaya. Mengenai masalah ini  pihak kita akan berkirim surat ke provinsi,karena ini adalaj wewenang dari provinsi"jelas Kadishub

Selain itu terkait zona merah yang dituntut oleh pengemudi ojek online dari pusat belum ada aturan

" Mengenai zona merah,dari Dirjen perhubungan pusat belum ada aturan dan kita akan cari win-win solution di selesaikan secara kekeluargaan"pungkasnya(zm)

Aenews9.com Magetan- Progam  PTSL ( Pendataan Tanah Sistematis Lengkap ) merupakan program pemerintah pusat untuk  untuk legalitas tanah milik.

Desa Genengan salah satu dari lima desa di kecamatan Kawedanan Magetan yang melaksanakan  progam PTSL tahun 2019.


"Alhamdulillah di Desa kami program PTSL berjalan lancar, baik dalam pemberkasan administrasinya maupun dari sisi masyarakat sangat mendukung, sudah ada 1200 pemohon yang sudah melengkapi persyaratan pengajuan seperti Fotocopy KTP, Foto copy KK, Fotocopy SPPT tahun 2019 "kata Sugeng Purnomo,Selasa(19/4)

Masih menurut Sugeng Purnomo,1200 pemohon itu sudah masuk  proses,dan sudah 1100 bidang yang sudah di ukur, semua berjalan dengan sukses dan lancar.
"Dari 1200 pemohon yang sudah masuk proses,1100 bidang sudah di laksanakan pengukuran "ujar Sugeng.

Sebagaimana diketahui bahwa Kedutaan Besar Perancis setiap tahun mengagendakan kegiatan Pekan Bahasa Perancis, yang dilaksanakan oleh lembaga IFI. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan berbagai aktivitas bernuansa Perancis di berbagai lokasi seperti kampus dan komunitas pelajar di Jakarta dan sekitarnya.

Acara Pembukaan Pekan Bahasa Perancis yang berlangsung dari pukul 18.30 s/d 20.30 wib itu diawali dengan penampilan Tari Piring Sumatera Barat yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, sambutan dari Dubes Maroko mewakili para Dubes Negara Francophonie (negara-negara berbahasa Perancis) dan Dubes Perancis sebagai tuan rumah.

Dalam sambutannya, Dubes Maroko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para Dubes dan undangan. Benabdella juga mengharapkan kiranya melalui event tersebut, persahabatan di antara sesama negara Francophonie maupun dengan Indonesia semakin erat, melalui kesamaan bahasa pengantar, yakni Bahasa Perancis. "Kita berharap persahabatan di anatara negara-negara Francophonie, maupun dengan negara Indonesia akan semakin erat melalui penggunaan Bahasa Perancis," ujar Dubes Benabdella dalam Bahasa Perancis yang sangat fasih.

Acara yang dihadiri para generasi millennial yang memenuhi Auditorium IFI berkapasitas 150 orang itu selanjutnya diisi dengan penampilan konser musisi dari Swiss, Marc Aimon. Konser ini cukup menarik, membawakan beberapa lagu dalam Bahasa Perancis, diselingi cerita interaktif Marc Aimon dengan audiens yang terlihat antusias mengikuti alur penampilan sang musisi muda tersebut.

"Saya menikmati sekali pertunjukan konser Marc Aimon malam ini," ujar Lisa, gadis milenial yang turut hadir di acara ini. (APL/Red)

(Aenews9.com) Madiun-Anggota Pos Koramil 0803/18 Manguharjo Kodim 0803/Madiun Babinsa Kel. Madiun Lor Sertu Rofik Sutriano melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan terhadap anggota Linmas (Perlindungan masyarakat)  Kelurahan Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun,Minggu (17/03/2019).

Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di halaman Balai Kelurahan Madiun Lor. Kegiatan ini dalam rangka persiapan Lomba Linmas Tingkat Kota Madiun, Hadir dalam pelaksanaan latihan Kasi Transtib dan Linmas Kelurahan Bapak Suwardi, S.H dan perangkat Kelurahan Madiun Lor.

Menurut Babinsa Madiun Lor, "Linmas yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Hansip (Pertahanan sipil) dilihat dari tugas dan fungsinya sangatlah penting keberadaannya di desa atau Kelurahan, karena merupakan garda terdepan dalam penanganan masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegasnya

"Dalam pembinaannya Babinsa bersinergi dengan Pemerintahan Kelurahan dan Babinkamtibmas dengan pembekalan secara rutin sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara Pengetahuan dan Ketrampilan setiap anggota Linmas. Dan tidak lupa Materi yg diberikan yaitu Permildas, wasbang  dan pengaktifan kembali Pos Kamling," imbuh Sertu Rofik.

"Pembinaan Linmas ini rutin kami laksanakan guna terus mengasah kemampuan dan kedisiplinan anggota Linmas, terlebih lagi untuk menghadapi lomba Linmas Tingkat Kota Madiun nanti," pungkasnya(mc0803)

 "Pembersihan tulisan yang mengganggu kenyamanan dan keindahan ini bertujuan menciptakan Kota Pacitan yang nyaman indah dan aman sebagai kota wisata. Selain itu juga dalam rangka peringatan HUT Satpol PP Ke-69 dan HUT Damkar ke-100 Tahun 2019," ujar Kapten (Arh) Handi Kurniawan, Pasi Pers Dim 0801/Pacitan.


Kegiatan ini melibatkan sebanyak 150 personil dari Satpol PP, Damkar dan anggota TNI. "Kegiatan diawali dengan pengecatan tulisan dan coretan serta gambar yang mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Pacitan dimulai dengan pengerjaan tersebar di 4 titik lokasi," jelas Handi.

Ia menyebutkan, lokasi itu mulai sepanjang tembok trotoar sebelah utara Jl. Wr. Supratman (Perempatan Cuwik ke barat sepanjang 300 meter) dan di tembok masuk wisma Atlit Kelurahan Sidoharjo. Di sana ada sebanyak 50 personil gabungan TNI, Satpol PP, dan Damkar yang diterjunkan. Kemudian, pada dinding bedeng kosong ukuran 2x3 meter sebelah selatan jalan pertigaan JLS dengan Jl. Wr. Supratman ke timur sekitar 400 meter dari pertigaan sebanyak 25 personil gabungan TNI, Satpol PP, dan Damkar.

"Di wilayah Wisata Pancer Door hampir di setiap rumah saung wisata sebanyak 50 personil gabungan TNI, Satpol PP, dan Damkar. Kemudian pada bahu jembatan jalan Arjowinangun sebelah barat di utara jalan sebanyak 25 personil gabungan TNI, Satpol PP, dan Damkar," sebutnya.

Ada beberapa tulisan dan gambar berbau pornografi serta SARA yang dibersihkan. (srwn)