Strategi Ombudsman dalam Menghadapi Tantangan Lima Tahun ke Depan

_Oleh: Wilson Lalengke_

AENews9.com, Jakarta - Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia itu, maka dibentuklah Pemerintah Republik Indonesia yang diberi tugas melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan segenap rakyat Indonesia, di tengah-tengah pergaulan dunia yang damai dan saling menghormati satu sama lainnya. Inti dari tujuan pembentukan lembaga Pemerintah di Republik Ini adalah untuk melaksanakan Pelayanan Publik, yakni menyelenggarakan pelayanan kepada semua warga negara dan penduduk, agar terpenuhi kebutuhan pelayanan bagi mereka, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun administratif.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan segala tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik itu, maka perlu dibentuk berbagai peraturan perundangan, sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan badan-badan atau lembaga yang diberi tugas dan kewenangan sebagai pengawas, kontrol, dan pemberi saran/masukan. Harapannya, agar setiap unit dan sub-unit penyelenggara pelayanan publik, dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik mungkin.

Dalam konteks itulah, kehadiran lembaga bernama Ombudsman Republik Indonesia amat ensesial dalam sebuah negara, terutama di Negara Republik Indonesia yang sejak awal mengusung demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman dipahami sebagai sebuah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penyelenggara negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga swata maupun perorangan yang sebagian maupun seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebagai sebuah lembaga pengawasan terhadap semua institusi penyelenggara pelayanan publik yang pembiayaannya menggunakan keuangan negara, maka dapat dimengerti jika tugas dan kewenangan Ombudsman mencakup luasan yang sangat besar, baik dari sisi kawasan kewilayahan, jumlah penduduk, jumlah institusi dan pelaksana pelayanan publik, maupun kerumitan persoalan yang dihadapi. Kondisi faktual rakyat Indonesia dengan pluralistiknya yang sangat beragam dari berbagai segi, seperti dalam hal suku, bahasa, adat-istiadat, agama, dan pandangan politik, menjadikan upaya pemenuhan pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara negara menjadi lebih sulit dibandingkan dengan negara lain yang relatif rakyatnya homogen.

Hal itu berkonsekwensi kepada tanggung jawab Ombudsman yang cukup berat dengan kompleksitas yang tinggi dan beragam. Kompleksitas ini, disadari atau tidak, akan ditambah lagi oleh situasi global yang menyediakan ruang bagi masuknya segala informasi dan interaksi dari masyarakat dunia ke dalam bangsa Indonesia. Situasi global itu akan memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk menyesuaikan jenis dan standar pelayanan dengan tuntutan warga negara dan penduduk yang bergerak begitu cepat dari masyarakat tradisional kepada masyarakat dunia yang makin moderen dan kompleks.

Banyaknya pengaduan masyarakat yang tidak terakomodir oleh para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik menjadi indikator bahwa tuntutan standar kualitas pelayanan publik bagi masyarakat secara signifikan bergerak naik dari waktu ke waktu. Secara paralel, tentunya Ombudsman juga harus mengikuti perkembangan tuntutan zaman tersebut, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat. Ini merupakan tantangan berat bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, setidaknya di periode lima tahun kedepan.

*Dua Strategi Utama*

Sesuai arahan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait maladministasi yang terjadi atas diri atau kelompoknya melalui proses mediasi, konsiliasi, dan penerbitan rekomendasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugasnya, Ombudsman perlu melakukan langkah-langkah progresif dan berorientasi ke masa depan.

_*Pertama*_, Ombudsman perlu menjadi pendamping bagi setiap penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik. Hal ini penting dalam rangka meminimalisir maladministrasi yang akan terjadi yang secara sengaja atau tidak sengaja oleh para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Langkah preventif dalam menghindari maladminsitrasi merupakan salah satu strategi yang dapat memberi banyak manfaat, termasuk dari sisi penghematan anggaran negara/daerah. Melalui pencegahan terjadinya maladminsitrasi dengan segala bentuk dan variannya, para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dapat menjalankan tugasnya dengan sukses. Melalui pencegahan terjadinya maladminstrasi, penerima manfaat pelayanan juga akan puas karena telah menerima haknya dengan baik dan maksimal. Anggaran yang tidak perlu, seperti pembuatan pengaduan, proses laporan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan dapat diminimalisir. Semua pihak juga dapat menghemat waktu dengan tidak memunculkan masalah di akhir pelaksanaan pelayanan publik yang berujung pada pembuatan laporan pengaduan yang pasti membutuhkan waktu yang relatif panjang. Lagi, langkah preventif ini akan menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, bagi semua pihak dalam rentang waktu yang berjalan.

_*Kedua*_, penting artinya bagi Ombudsman untuk membuat silabus dan/atau kurikulum pendidikan pelayanan publik bagi calon penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Dalam program pendidikan ke-ombudsman-an ini, Ombudsman dapat menggandeng lembaga-lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan lulusan calon penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Di antaranya, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan berbagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Negara. Program pendidikan semacam ini juga dapat diimplementasikan di semua jenjang pendidikan, baik di lembaga formal maupun non formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Melalui program 'Ombudsman Masuk Sekolah’ seperti ini, niscaya kita dapat berharap untuk menghasilkan kader-kader penyelenggara pelayanan publik yang baik dan berkualitas di masa mendatang, tidak hanya untuk lima tahun kedepan, tapi untuk periode selanjutnya.

*Tiga Strategi Pendukung*

Setelah berjalan lebih kurang 20 tahun, dihitung sejak dibentuknya lembaga Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan Keppres Nomor 44 tahun 2000, secara jujur harus dikatakan bahwa eksistensi Ombudsman dan kiprahnya di masyarakat masih belum memadai seperti yang diharapkan. Penulis tidak mengetahui persis terkait kendala yang dihadapi lembaga Ombudsman selama ini. Padahal, jika dilihat dari jumlah personil dan perwakilan yang dimiliki di 34 provinsi, selayaknya Ombudsman akan menjadi tumpuan harapan masyarakat di seluruh Indonesia dalam mendapatkan hak mereka dilayani dengan baik dan maksimal oleh para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Namun, dari analisis sepintas, berdasarkan informasi dan data yang penulis dapatkan selama ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) hal atau langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Ombudsman ke depan.

_*Pertama*_, eksistensi Ombdusman dengan segala tugas dan kewenangannya perlu sosialisasi yang lebih masif lagi di tengah masyarakat. Nama 'Ombudsman' mungkin perlu diterjemahkan dalam frasa yang lebih familiar di telinga publik, sehingga masyarakat dapat mengakrabkan diri dengan lembaga negara ini. Penulis mengusulkan pemakaian frasa 'Pengawas Pelayanan Publik' dalam proses sosialisasi lembaga Ombudsman di tataran masyarakat menengah ke bawah. Sosialisasi Ombudsman dapat memanfaatkan segala platform media publik yang tersedia, termasuk media online grassroot, media sosial, dan jejaring pertemanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Penyediaan konten sosialisasi Ombudsman yang mengikuti tren 'milenial' sesuai perkembangan zaman saat ini akan menjadi salah satu kunci sukses dalam program sosialisasi Ombudsman.

_*Kedua*_, Ombudsman perlu secara tersistem dan gradual menyelenggarakan pendidikan dan latihan mediator bagi para anggota komisioner, staf, karyawan, maupun mitra kerja Ombdusman. Kemampuan mediasi yang mumpuni hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang memadai di bidang mediasi. Sebagaimana mediasi menjadi strategi yang diutamakan Ombudsman dalam menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat, maka peningkatan profesionalitas seluruh komponen Ombudsman dan mitra kerjanya di bidang mediasi menjadi amat penting, bahkan mutlak. Pendidikan dan pelatihan mediator, yang melibatkan para pakar dan praktisi di bidang mediasi, akan menambah roh lembaga Ombudsman sebagai sebuah institusi yang tidak hanya menjadi pelindung penerima manfaat pelayanan publik, tetapi juga menjadi teman bagi semua pihak yang bersengketa atau yang menghadapi konflik akibat maladmistrasi, yang notabene dapat terjadi bukan oleh kesengajaan tapi juga akibat kendala situasi, kondisi, fasilitas, dan lain sebagainya.

_*Ketiga*_, Ombudsman perlu mendorong terbentuknya pengawas pelayanan publik independen dari kalangan masyarakat. Pengawas Pelayanan Publik yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dapat berfungsi sebagai mitra kerja Ombudsman dalam berbagai hal, antara lain sebagai lembaga edukasi ke-ombudsman-an, agen sosialisasi lembaga Ombudsman dengan segala tugas, fungsi dan kewenangannya, dan sebagai mata-telinga Ombudsman di tengah masayrakat. Pola kerja yang melibatkan publik, jika dilakukan secara tersistem, terencana, dan terpimpin dengan baik, akan menghasilkan sebuah pola pelaksanaan tugas pengawasan yang efisien dan efektif. Lembaga-lembaga pengawasan pelayanan publik yang berada bersama berbaur dengan masyarakat akan menjadi unsur atau agen preventif terjadinya maladministrasi oleh para penyelenggara dan pelaksana pelayan publik.

Pada akhirnya, penerapan manajemen moderen yang mengusung prinsip _Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC)_ dalam implementasi strategi-strategi di atas harus menjadi acuan Ombudsman, dan semua pihak terkait. Strategi utama dan strategi pendukung di atas perlu direncanakan dengan matang. Penyusunan rencana yang lengkap dan detail perlu dilakukan, bahkan dapat dimulai dengan kajian dan analisis yang mendalam. Pengorganisasian kegiatan dan manajemen pelaksana menjadi salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan implementasi strategi-strategi ini. Segala sesuatu yang telah disusun, direncanakan, dan diorganisasikan dengan baik, hanya akan terwujud melalui pelaksanaan atau implementasinya. Evaluasi program untuk perbaikan selanjutnya menjadi tahapan terakhir yang penting bagi sebuah peningkatan dan kemajuan sebuah program. Pada tahap ini, Ombudsman dapat melihat dan menilai apakah proses pelaksanaan pelayanan publik di masyarakat oleh penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik mengalami peningkatan atau tidak.

Kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa tidak dapat dinafikan dalam mencapai suskes pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ombudsman, termasuk dalam melaksanakan strategi-strategi di atas. Besaran anggaran yang diperlukan untuk membiayai segala aktivitas lembaga Ombudsman, baik yang sudah terjadwal sebagai rutinitas selama ini, maupun untuk penerapan kelima stategi di atas, tentunya juga akan menjadi penentu keberhasilan Ombudsman. Semoga Ombudsman semakin berdaya dan berjaya dalam mengawal proses pencapain terwujudnya Tujuan Negara Indonesia. (*)

AENews9.com,Magetan- Bertempat di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan, kepengurusan Komite Olahraga Nasional (KONI) Magetan periode 2020-2024 resmi dikukuhkan,Senin (22/9/2020).

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor :821.2/SK/56/601.1/2020 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Kabupaten Magetan masa bakti 2020 – 2024

Acara pengukuhan yang digelar melalui video conference tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris KONI Provinsi Jawa Timur H. Suwanto juga dihadiri Bupati Magetan Suprawoto bersama jajaran Forkopimda Magetan.

Adalah BambangTrianto mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan dipercaya menahkodai kepengurusan baru KONI Magetan masa jabatan 2020- 2024.

Bupati Magetan, Suprawoto dalam sambutannya mengharapkan agar Ketua KONI yang telah dilantik konsentrasi membangun SDM di bidang olah raga karena itu bukan hanya tugas pemerintah saja. Selain itu, keterlibatan dunia pendidikan juga sangat penting dalam mencetak bibit atlet berprestasi.

“Semoga prestasi atlet binaan koni Magetan semakin terdepan, khususnya dalam menghadapi PON 2020 di Papua serta kejuaraa lainnya. Kami bangga dengan Berbagai penghargaan yang diraih oleh atlet binaan koni di kancah provinsi, nasional maupun internasional

Suprawoto juga berpesan “Kepada pengurus baru yang sudah dikukuhkan segera menyusun rencana kerja, untuk menentukan langkah-langkah yang strategis,”kata Bupati Magetan Suprawoto.

Ditempat yang sama, Ketua KONI Magetan terpilih, Bambang Trianto mengharapkan dengan dikukuhkanya pengurus KONI yang baru kedepan atlet di Kabupaten Magetan semakin maju dan berprestasi.

“Saat ini di dalam KONI Kabupaten Magetan sudah ada 22 Cabor dan sedang diusulkan 2 Cabor baru yakni Paralayang dan Bilyard,”imbuhnya.(zm)

Ombudsman dan Peranannya dalam Peningkatan Pelayanan Publik

_Oleh: Wilson Lalengke_

AENews9.com, Jakarta - Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (1). Ombudsman Republik Indonesia secara struktural memiliki Kantor Pusat di tingkat nasional, dan kantor-kantor perwakilan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, lembaga ini dibentuk dengan satu tugas utama, yakni mengawasi kinerja para penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara lembaga pelayan publik dengan warga yang tidak puas dengan layanan publik yang diterimanya, maka menjadi tugas dan kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikannya, baik melalui mediasi, ajudikasi, konsiliasi, maupun penetapan rekomendasi penyelesaian bagi instansi terkait (2).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (3).

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya (4). Lebih lanjut, dalam UU No. 25 tahun 2009 tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelayanan publik yang terkait dengan barang dan jasa, dititik-beratkan pada proses pengadaan dan penyaluran barang dan jasa oleh para penyedia layanan publik yang anggarannya dibiayai oleh APBN maupun APBD. Sementara, pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah dan non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara (5).

Menilik betapa pentingnya pemenuhan pelayanan publik oleh pemerintah dan penyelenggara negara serta lembaga penyedia layanan publik lainnya kepada setiap warga negara dan penduduk yang ada, maka penyusunan standar minimal layanan publik sudah semestinya ditetapkan dan diterapkan di setiap item pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 menyatakan bahwa standar pelayanan minimal meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan atau diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal (6).

Ombudsman sebagai sebuah lembaga negara, sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pada hakekatnya harus menjadi back-bone atau tulang punggung bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak mereka mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah dan penyelenggara negara ini. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme pengawasan yang handal melalui sebuah sistem informasi yang memungkinkan Ombudsman mengetahui segala gerak langkah pelayanan yang diberikan pelayan publik kepada masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Dari berbagai survey tentang kepuasan publik atas layanan publik yang disediakan pemerintah, hampir dipastikan bahwa tingkat kepuasan publik masih berkisar antara 40 hingga 50 persen populasi menyatakan puas. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan publik yang diterima masyarakat masih belum memadai. Lebih daripada itu, penyediaan layanan publik yang baik masih belum merata bagi setiap warga negara dan penduduk di negeri ini.

Pada konteks inilah sesunggunya, peran Ombudsman perlu dimaksimalkan dalam memainkan peranannya memastikan bahwa setiap warga masyarakat mendapatkan haknya, yakni menerima pelayanan yang terbaik dari pemerintah dan penyelenggara negara serta pihak lainnya yang ditugaskan oleh undang-undang. Ombudsman sudah pada tempatnya untuk bergerak lebih progresif dalam memantau, mengamati, meneliti, mengontrol, dan mengawasi setiap penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman juga diharapkan dapat mengambil inisiatif dalam membantu masyarakat mendapatkan haknya atas layanan publik minimal yang seharusnya mereka dapatkan.

Pada sisi lain, masyarakat juga perlu menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah dan penyelenggara negara. Secara internasional, hak mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah telah ditetapkan dalam Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005. Artinya, setiap warga negara dapat menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah pusat maupun daerah dan/atau dari setiap lembaga serta perorangan yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Sebagai pembayar pajak, setiap orang sudah sewajarnya memperjuangkan haknya mendapatkan imbal balik dari negara, yakni berupa pelayanan publik yang baik, setidaknya sesuai standar layanan publik minimal. Tanpa perjuangan yang serius, tidak jarang para pelayan publik itu justru memberikan layanan yang seadanya, yang tentu saja berakhir pada ketidak-puasan penerima layanan publik.

Ketika terjadi pengingkaran para pelayan publik atas tugasnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik minimal, maka setiap warga masyarakat semestinya menginformasikan pengalaman buruknya itu kepada lembaga Ombudsman. Terutama terkait dengan maladministrasi yang sering sekali dialami oleh masyarakat.

Sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017, setiap warga masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Ombudsman menerima laporan yang disampaikan dengan cara datang langsung, surat dan/atau surat elektronik, telepon, media sosial, dan media lainnya yang ditujukan langsung kepada Ombudsman. Ombudsman juga dapat menerima laporan yang disampaikan oleh pihak lain sebagai kuasa pelapor dalam hal pelapor tidak dapat menyampaikan laporannya secara langsung kepada Ombudsman dengan menyertakan bukti surat kuasa (7).

Sebagai panduan dalam menelaah ada-tidaknya unsur maladministrasi dalam suatu pelayanan publik, maka setiap warga dapat menilai atau mengukurnya dari sisi pelaksanaan asas-asas pelayanan publik. Sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tengan Pelayanan Publik, ditetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah mencakup: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan (8).

Secara rinci, melalui Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017, sangat jelas diterangkan beberapa bentuk maladministrasi yang sering terjadi dalam implementasi pelayanan publik di masyarakat, yang semestinya dilaporkan kepada Ombudsman, adalah sebagai berikut:

a. Penundaan berlarut, merupakan perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi baku mutu waktu dari janji layanan;

b. Tidak memberikan pelayanan, merupakan perilaku mengabaikan tugas layanan sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat yang berhak atas layanan tersebut;

c. Tidak kompeten, merupakan penyelenggara layanan yang memberikan layanan tidak sesuai dengan kompetensi;

d. Penyalahgunaan wewenang, merupakan perbuatan melampaui wewenang, melawan hukum, dan/atau penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut dalam proses Pelayanan Publik;

e. Penyimpangan prosedur, merupakan penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan;

f. Permintaan imbalan, merupakan permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa maupun barang secara melawan hukum atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;

g. Tidak patut, merupakan perilaku yang tidak layak dan patut yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pengguna layanan;

h. Berpihak, merupakan keberpihakan dalam penyelenggaraan layanaan publik yang memberikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya atau melindungi kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya;

i. Diskriminasi, merupakan pemberian layanan secara berbeda, perlakuan khusus atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan; dan

j. Konflik kepentingan, merupakan penyelenggaraan layanan publik yang dipengaruhi karena adanya hubungan kelompok, golongan, suku atau hubungan kekeluargaan baik secara hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan sehingga layanan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya (9).

Kerjasama yang instens dan dinamis antara warga masyarakat dengan Ombudsman diyakini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik dari penyelenggara layanan publik kepada masyarakat. Informasi dan laporan masyarakat sangat diperlukan oleh lembaga Ombudsman dalam memonitor pelaksanaan tugas pelayanan publik di tengah masyarakat. Tanpa adanya suplai informasi, data, dan laporan dari masyarakat kepada Ombudsman, niscaya lembaga ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang baik di segala sektor, perlu dipikirkan untuk membentuk suatu jaringan kemitraan yang melibatkan semua stake holder, termasuk di dalamnya warga masyarkat luas secara individual, kelompok-kelompok masyarakat, Kementerian/Lembaga, serta kalangan media massa. Ombdusman yang diberi tugas dan wewenang pengawasan pelayanan publik oleh undang-undang, sudah pada tempatnya menjadi leading sector yang merupakan lokomotif perubahan paradigma pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditugaskan undang-undang menyusun bentuk, jenis dan standar pelayanan minimal, harus menjadi partner utama Ombudsman dalam kolaborasi masif ini.

Pada akhirnya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, partisipasi masyarakat, sebagai pihak penerima manfaat pelayanan publik, dalam memberikan informasi dan laporan kepada Ombdusman akan menjadi penentu peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. (*)

*Referensi:*

1. UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2. UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

3. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 tahun 2017.

8. Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2009.

9. Pasal 11 Peraturan Ombudsman RI 26 tahun 2017.

AENews9.com, Madiun – Di samping sosoknya yang berdedikasi dan berdisiplin, Kapenrem 081/DSJ, Kapten Arm Nurwahyu Sujatmiko, A.Md. juga memiliki kemampuan  dan keahlian dalam berdakwah.

Hal itu seperti yang terlihat pada siang ini, saat ia memberikan khutbah Jumat di Masjid Jenderal Sudirman Makorem 081/DSJ, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Jumat (11/9/2020).

Dalam khutbah yang disampaikannya, Kapenrem mengajak untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah SWT yang begitu besar dan luar biasa, yang tidak akan mampu terhitung oleh diri kita.

Selanjutnya, ia juga mengingatkan agar dapat memanfaatkan umur yang berharga di dunia, dengan senantiasa menggunakannya untuk menjalankan berbagai perintahNYA dan menjauhi segala rintanganNYA.

Karena dikatakannya, umur kita di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, sehingga hendaknya kita harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Di akhir khutbahnya, Kapenrem juga tak lupa untuk mengajak, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Dikonfirmasi selesai melaksanakan Sholat Jumat, dirinya mengaku sejak kecil sudah dikenalkan dan kental dengan ilmu agama.

Sementara itu, Kasiops Rem 081/DSJ, Letkol Inf Rudy Sujatmiko juga mengaku kagum dan bangga dengan kemampuan Kapten Arm Nurwahyu Sujatmiko dalam berdakwah.

Ia menilai, selain pandai dan piawai dalam menyampaikan materi khutbahnya, Kapenrem juga sangat fasih dan indah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al Quran.(arw)

AENews9. com, Langsa – Dalam rangka membangun sinergitas dan silaturahmi antar organisasi pers di wilayah Kota Langsa, Provinsi Aceh, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Indepanden (AJI) menggelar acara coffee morning di PASS Kopi, Kota Langsa, Jum'at (11/09/2020) pagi. Memulai perbincangan ringan, Ketua PPWI Langsa, Sayed Zahirsyah mengatakan pihaknya saat ini sudah mengantongi SK kepengurusan DPC PPWI Langsa, untuk kemudian bersama teman-teman di masing-masing organisasi pers lainnya dapat mewarnai pemberitaan di Kota Langsa.

Selanjutnya, Waled sapaan akrab Sayed, dirinya memperkenalkan bahwa kepengurusan PPWI Langsa yang baru sudah terbentuk dan akan mulai membangun eksistensi bersama wartawan di Kota Langsa. "Meski pada prinsipnya, kami PPWI merupakan pewarta warga; artinya kami memperjuangkan bahwa setiap warga negara berhak berbicara, tapi tetap dengan etika. Pewarta warga melakukan pemberitaan dengan tetap menjunjung tinggi UU Pers nomor 40 Tahun 1999," terang Waled.

Selain itu, lanjut Ketua PPWI Langsa yang baru ini, pihaknya ingin bersama-sama membangun soliditas bersama organisasi pers lainnya untuk membantu profesi wartawan. "Kami berharap dapat diterima dengan kawan-kawan lain untuk bersama-sama membangun organisasi pers di Langsa. Jadi, dengan hadirnya PPWI, kami dapat mewadahi dan jangan sampai ada wartawan yang tidak tergabung ke organisasi pers, kemanapun wartawan itu mau bergabung," imbuh Sayed Zahirsyah.

Sementara itu, di tempat dan waktu yang sama, Sekretaris PWI Langsa, Munawar, ST menyambut baik hadirnya PPWI di Kota Langsa. Dengan adanya wadah ini, kita dapat bersama-sama membantu mengadvokasi wartawan di Kota Langsa yang apabila tersandung masalah pemberitaan dan berhadapan dengan proses hukum.

Menurut Munawar banyaknya organisasi semakin baik untuk mewarnai pers di Langsa. “Walaupun background berbeda, tapi kita bisa bersama-sama membantu wartawan yang nantinya tersandung dengan proses hukum," tambah Munawar.

Di kesempatan itu, Munawar juga mengajak kepada semua wartawan agar mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar terdaftar di Dewan Pers. "Meski kita punya acuan masing-masing, tapi tujuan kita harus bersama-sama mewadahi wartawan di Kota Langsa. Tinggal lagi kepada wartawannya mereka mau berbabung kemana. Karena seyogyanya wartawan penting untuk bergabung dengan organisasi pers," pungkasnya.

Senada dengan Waled dan Munawar, Ketua AJI Langsa, Mustafa Rani menyambut baik silaturahmi di pagi ini. Pada dasarnya semua jurnalis baru bisa dikatakan wartawan apabila memenuhi tulisan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Artinya, memenuhi syarat dan etika jurnalistik, secara simpel harus sesuai dengan 5W1H. Barulah tulisan itu disebut karya jurnalistik. Disamping mentaati kode etik jurnalistik, wartawan juga harus menerapkan kode perilaku dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Pemberitaan harus berimbang, apabila ada tudingan wajib dikonfirmasi (hak jawab), menghargai hak narasumber dan jangan pernah menggiring pemberitaan apalagi menyelipkan opini penulis di dalam pemberitaan atau tidak tendensius," papar Mustafa.

Mustafa juga menyarankan agar semua wartawan harus berhimpun di wadah pers. Dimanapun mereka harus bergabung pada organisasi pers. (WSZ/Red)

AENews9.com/Magetan - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPC Magetan bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Wakaf Nurul Hayat menyalurkan bantuan untuk renovasi masjid di Kelurahan Maospati dan Desa Pojoksari, Magetan, Jawa Timur, Jum'at (4/9/2020).

"Di Kelurahan Maospati, PPWI DPC Magetan dan Nurul Hayat menyalurkan bantuan untuk renovasi atap di masjid jami Riyadul Jannah yang beralamat di Jl. Galunggung, Kelurahan Maospati," jelas Ketua DPC PPWI Magetan, Satria Iswahyudi.

Ustad Ahmad Zahni selaku pembina Takmir Masjid Riyadlul Jannah mengucapkan banyak terimakasih kepada PPWI DPC Magetan dan Nurul Hayat atas bantuan yang diberikan. "Atap mesjid harus segera direnovasi karena bocor ketika hujan, mengingat sebentar lagi memasuki musim hujan," kata ustad Ahmad Zahni.

Sementara untuk Desa Pojoksari, bantuan disalurkan untuk renovasi tempat wudhu di masjid Al Muttaqin, Dusun Combang, Desa Pojoksari.

Edi Mulyono, Kepala Desa Pojoksari sangat berterima kasih kepada PPWI DPC Magetan dan Nurul Hayat, karena saat ini masjid Al Mutaqin Dusun Combang sedang melakukan renovasi dan sangat membutuhkan bantuan donasi.

Di tempat yang sama, Afif, perwakilan Nurul Hayat mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang telah mempercayakan Nurul Hayat untuk menyalurkan bantuannya. "Dan hari ini Nurul Hayat bersinergi dengan PPWI DPC Magetan untuk menyalurkan bantuan renovasi masjid di Desa Pojoksari dan Kelurahan Maospati, semoga bermanfaat untuk masjid yang menerima penyaluran bantuan ini," tutur Afif.

Sementara  itu, ketua DPC PPWI Magetan, Satria Iswahyudi, mengatakan selain di bidang pewarta warga, PPWI juga memiliki  berbagai program. "Salah satunya adalah program sosial seperti yang dilaksanakan ini," ujar Iswahyudi.

Selain itu, tambah Iswahyudi, ada program sosial yang dilaksanakan setiap  satu bulan sekali yang  telah berjalan sejak 2016 hingga saat ini. "Bersama donatur, PPWI Magetan setiap bulan mengadakan bakti sosial, antara lain dengan pembagian sembako, sunatan massal, dan lain-lain," imbuh Iswahyudi.

DPC PPWI Magetan juga senantiasa terbuka dalam segala bentuk saran, kritik, dan arahan yang bersifat  membangun untuk peningkatan eksistensi DPC PPWI Magetan dalam pemberdayaan masyarakat. (Aryo)

AENews9.com Jakarta – Maraknya para pengusaha yang tidak melaporkan pajak pribadi menjadi salah satu penyebab kebangkrutan sebuah negara. Perilaku tidak peduli terhadap kebutuhan negara atas partisipasi mereka melaporkan pajak, para pengusaha itu dapat dikategorikan sebagai warga yang tidak memiliki rasa nasionalisme sama sekali. Hal itu disampaikan salah seorang alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, menanggapi sinyalemen adanya pengusaha papan atas berinisial MM di Serang, Banten, yang selama ini diduga tidak menyampaikan laporan pajak tahunan (SPT) ke kantor pajak setempat.

“Orang-orang seperti mereka ini merupakan warga negara yang tidak memiliki rasa nasionalisme sama sekali. Mereka tidak peduli dengan negaranya, mau maju atau tidak, mereka masa bodoh. Mereka itu kelompok warga dengan rasa nasionalisme nol koma nol,” kata Wilson Lalengke kepada redaksi media ini melalui jaringan WhatsApp-nya, Kamis, 6 Agustus 2020.

Dari informasi yang diterimanya, Wilson meyakini bahwa praktek tidak lapor pajak pribadi, yang diduga kuat berarti tidak bayar pajak itu, dilakukan banyak pengusaha di banyak tempat di negeri ini. Umumnya mereka, kata dia, berlindung dari adanya pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh perusahaannya setiap tahun. Padahal, menurut peraturan perpajakan, laporan pajak pribadi para pengusaha merupakan kewajiban, yang terpisah dari laporan pajak perusahaannya. Dari laporan pajak pribadi itu, dapat diketahui jumlah kekayaan sang pengusaha dari hasil operasional perusahaannya. Besaran jumlah kekayaan pribadi itulah yang akan menjadi dasar perhitungan pajak pribadi yang harus disetorkan pengusaha kepada negara.

Oleh sebab itu, setiap pengusaha, terutama para komisaris dan pemilik saham di perusahaan-perusahaan, mesti menunjukkan itikad baiknya sebagai warga negara yang baik. Hal itu penting sebagai wujud nasionalisme dan kebanggaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jika tidak mau lapor pajak pribadi, yang artinya juga tidak mau bayar pajak kepada negara ini, lebih baik Anda minggat saja dari NKRI,” tegas jebolan pasca sarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris ini.

Menurut Wilson, adalah tidak adil bagi para pengusaha kaya itu ketika mereka menikmati berbagai kemudahan berusaha, situasi aman, nyaman, kondusif, infrastruktur tersedia dengan baik, dan potensi sumber daya alam untuk kemajuan usahanya tersedia melimpah di negeri ini, tapi di sisi lain mereka enggan berpartisipasi membantu pembangunan bangsa dan negara ini. “Sangat tidak adil itu, mereka enak mendirikan dan mengembangkan usahanya di negara ini, tapi giliran bayar pajak mereka lalaikan,” ujar Wilson menyesalkan perilaku para pengusaha model demikian.

Untuk itu, saran Wilson yang juga menjabat sebagai Direktur Polhumed Center Indonesia itu, agar para pihak terkait harus bekerja lebih giat dan maksimal dalam meneliti keberadaan usaha para konglomerat tersebut. “Para petugas pajak harus bekerja, jangan tinggal diam menunggu di kantor saja. Kejar itu para pengusaha yang disinyalir tidak melaporkan pajak pribadinya, itu dapat dikategorikan tindakan pidana penggelapan pajak,” desak Wilson serius.

Kepada setiap warga masyarakat, Wilson menghimbau, agar mengawasi lingkungan masing-masing, termasuk melihat keberadaan para pengusaha di lingkungannya. Jika perlu, kenali secara detil para pengusaha kelas menengah ke atas yang ada di wilayahnya. Selanjutnya mencari informasi ke kantor pajak setempat terkait pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang dikenalnya tersebut. “Langkah dan strategi seperti ini mesti berani kita lakukan agar terjadi keadilan di negara ini. Jangan sampai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin makin terbuka lebar akibat ketiadaan nasionalisme dari orang-orang kaya itu,” tegas Wilson lagi.

Sebagai informasi, seorang pengusaha dengan jabatan komisaris pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bata ringan di Serang, Banten, berinisial MM, diduga tidak melakukan pelaporan pajak pribadi selama bertahun-tahun. Padahal, secara sekilas diperhatikan perusahaanya cukup maju. Tentu saja si komisaris ini mendapatkan tambahan kekayaan yang besar dari perusahaannya itu. Selayaknya, negara mendapatkan bagian berupa pajak penghasilan dari yang bersangkutan. Sosok pengusaha seperti ini, kata Wilson, kemungkinan sangat banyak, tidak hanya di Banten tapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

“Kuncinya menurut saya, harus ada kerjasama antara masyarakat sebagai pemberi informasi dengan pihak terkait di bidang perpajakan sebagai petugas penagih pajak atas nama negara. Jika tidak, negara ini bakal bangkrut oleh ulah warganya yang hanya mau enaknya sendiri tanpa peduli dengan keselamatan dan kemajuan negaranya,” beber Wilson.

Pada akhirnya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Indonesia sebentar lagi, setiap kita seharusnya bertanya: apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara sebagai wujud nasionalisme kita dalam mengisi kemerdekaan ini? (APL/Red)

AENews9.com Madiun – Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos., bersama Walikota Madiun Drs. H. Maidi ikuti latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill Tahun 2020 yang digelar oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Madiun, Minggu (2/8/2020). Kegiatan diikuti sekitar 200 orang.

Walikota Madiun Maidi mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. "Kegiatan latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill yang diperuntukkan khusus atlit umur dibawah 15 tahun (pre youth) dan 15 - 17 tahun (youth)," terangnya.

"Sebentar lagi Kota Madiun akan mempunyai jalur bersepeda, kita akan bisa berlatih bersama," ujar Maidi.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos., mengatakan, kegiatan Latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill tahun 2020 untuk menumbuh kembangkan minat masyarakat dalam olahraga balap sepeda serta pencarian bibit atlit dari wilayah Madiun.

"Kegiatan ini juga merupakan kegiatan olah raga untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi Covid-19, serta dalam pelaksanakan kegiatan sesuai Protokol kesehatan Covid -19," tegas Dandim.

Latihan bersama Pendekar Gowes Up Hill 2020, Juara di bawah 15 Tahun (Pre Youth), Juara 1 Sulthan ISSI Madiun, Juara 2 Dendra Adi KGB Racing Malang, Juara 3 Ibnu Rahman ISSI Probolinggo dan Juara umur 15 – 17 Tahun (Youth), Juara 1 Maulana Hari Monday, Juara 2 Feri Yudaryono ISSI Lumajang serta Juara 3 Shelham ISSI Malang.(arifs)