Kepada Senator Fachrul Razi asal Aceh ini, Ramli menceritakan segala hal ihwal tanahnya, baik tentang asal-muasal tanah warisan orang tuanya itu maupun dugaan penyerobotan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Tidak hanya itu, Ramli menceritakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya persuasif terhadap Pemda Lampung Barat untuk mendapatkan tanahnya, termasuk meminta ganti-rugi, jika Pemda memerlukan tanah tersebut.

“Terakhir saya dijanjikan bertemu Bupati Lampung Barat, H. Farosil Mabsus, S.Pd, November 2020 lalu. Saya sudah ke sana, seharian menunggu di kantornya, tapi malahan dia tidak datang menjumpai saya,” ujar Ramli yang datang bersama Sekjen Topan-RI, Edi Suryadi dan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, saat menemui Senator Fachrul Razi.

Ramli juga menceritakan bahwa pada tahun 2016, Pemkab Lampung Barat membangun pagar sekeliling tanah Pemkab, termasuk di dalamnya tanah dia yang 2 hektar itu. “Waktu mereka sedang bangun pagar yang melintas ke tanah saya, saya datang dan meminta pemborongnya menghentikan pembangunan pagar itu. Namun, Pemkab meminta agar saya mengizinkan untuk kelanjutan pembangunannya, mereka berjanji akan menyelesesaikan pembayaran ganti rugi tanah tersebut. Tetapi sampai hari ini hanya janji kosong saja,” tambah Ramli kesal.

Dari penelusuran lapangan, diperoleh informasi bahwa Pemkab Lampung Barat diduga sudah mengajukan anggaran pembebasan tanah milik Ramli dan keluarganya itu melalui APBD Lampung Barat beberapa tahun lalu. Hal itu sejalan dengan anggaran proyek pembangunan pagar keliling tanah milik Pemerintah Daerah Lampung Barat. Namun, entah mengapa dan bagaimana, anggaran pembebasan lahan tersebut menguap tak tentu rimbanya.

“Diduga dananya sudah digunakan untuk pilkada dan/atau pileg oleh bupati terdahulu ataupun yang menjabat saat ini. Sekarang, saat Pak Ramli mendesak pembayaran tanahnya, Pemkab jadi bingung cara menganggarkan dana pembebasan tanah itu lagi. Pasti jadi temuan, ada indikasi korupsi,” kata narasumber yang tidak ingin dimediakan namanya kepada redaksi media ini.

Merespon pengaduan tersebut, Ketua Komite I DPD-RI, Fachrul Razi, yang terkenal vokal membantu masyarakat yang terzolimi selama ini, telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati Lampung Barat. “Kita sudah surati Bupati Lampung Barat, meminta agar Pemda segera menyelesaikan persoalan tanah Pak Ramli ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut, segera diundang saja pemilik tanah dan selesaikan,” ungkap Fachrul saat diminta konfirmasinya terkait pengaduan Ramli, melalui WhatsApp-nya, Sabtu, 16 Januari 2021.

Ketika dihubungi oleh pemilik tanah terkait kelanjutan penyelesaian pembebasan tanahnya setelah disurati oleh Ketua Komite I DPD-RI, Bupati Lampung Barat, Hi. Farosil Mabsus, S.Pd, berjanji akan merespon segera surat dari DPD-RI tersebut. Dalam penuturan Ramli kepada media, Bupati Lampung Barat itu cukup kuatir jika masalah tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Liwa, Lampung Barat, Provinsi Lampung, tersebut diperpanjang dan dilaporkan ke instansi berwenang.

Untuk diketahui bahwa dugaan penyerobotan tanah keluarga Ramli ini sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak kepemimpinan Bupati Lampung Barat periode sebelumnya (2012-2017). Pada saat itu yang menjabat sebagai bupati adalah Drs. Mukhlis Basri, MM, kini menjabat sebagai anggota DPR-RI dari Partai PDI Perjuangan. “Mukhlis Basri ini adalah abangnya Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 saat ini. Jadi, bisa diduga ada persekongkolan antara mereka soal dana ganti-rugi tanah Pak Ramli itu. Mungkin sudah terpakai dananya,” imbuh narasumber yang minta namanya tidak dimediakan tadi.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada konfirmasi langsung dari Bupati Lampung Barat dan para pihak terkait lainnya. Namun, Ramli mengatakan pihaknya siap melaporkan Bupati Lampung Barat itu ke pihak berwajib atas dugaan penyerobotan tanahnya. (APL/Red) 

Keterangan foto:

1. Ramli (tengah, kemeja garis-garis pink muda) saat mengadu ke Ketua Komite I DPD-RI, Fachrul Razi (di samping kanan Ramli), didampingi pengurus Topan-RI dan PPWI

2. Tanah yang diduga diserobot oleh Pemda Lampung Barat, seluas 2 hektar.

AENEWS9.COM,Jakarta-(AP).- Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini DPD RI sedang melaksanakan evaluasi Pilkada 2020. Senin 18 Januari 2021, Komite I DPD RI melaksanakan Rapat Kerja dengan KPU RI dan Bawaslu RI dengan agenda Evaluasi Pilkada Serentak 2020. Evaluasi pilkada Tahun 2020 ini memiliki makna strategis, karena selain sebagai upaya perbaikan pelaksaaan Pilkada kedepan, juga menjadi bahan masukan dalam persiapkan penyusunan UU Pemilu yang sedang mulai disusun di DPR RI. 

“Pilkada Serentak Tahun 2020, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, berlangsung di 270 daerah, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19 (virus corona),” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa dengan adanya pendemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang sempat mengalami penundaan. “Penundaan selama tiga bulan yang seharusnya dilaksanakan bulan september menjadi bulan desember 2020. Setidaknya ada 4 (empat) tahapan awal tertunda pelaksanaannya yaitu Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). dan Pencocokan dan penelitian data pemilih,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi menjelaskan keputusan melanjutkan pelaksanaan Pilkada ditengah Pendemi, sempat menimbulkan prokontra di tengah masyarakat. Banyak organisasi kemasyarakatan mendesak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga wabah virus corona berakhir. 

“DPD RI sejak awal secara tegas telah meminta penundaan pilkada 2020 dengan argumen yang sangat fundamental “salus populi supreme lex esto” yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Namun Keputusan DPR RI dan Pemerintah dengan tetap melanjutkan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020,” jelasnya.

DPD RI walaupun telah mengambil sikap meminta Pilkada 2020 ditunda, disisi lain sebagaimana mandat dalam konstitusi, memiliki kewajiban dalam Fungsi Pengawasan untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, Komite I DPD RI sebagai alata kelengkapan DPD RI yang memiliki ruang lingkup pemerintahan daerah termasuk didalamnya Pilkada melaksanakan pengawasan Pilkada Serentak secara langsung di 32 Provinsi Se-Indonesia. Temuan dilapangan sekalipun Pilkada Serentak 2020 telah berlangsung dengan aman, namun jika ditelusuri lebih dalam ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah bagi kualitas demokrasi kita. Peningkatan calon tunggal dalam pilkada 2020 menjadi bukti menguatnya oligarki, diluar itu masih banyak persoalan klasik dalam pilkada diantaranya politisasi birokrasi dan ASN, money politic, sampai dengan politisasi bantuan sosial dimasa covid 19.

Dalam kesimpulan Rapat Kerja tersebut, Komite I DPD RI mengapresiasi KPU RI dan Bawaslu RI dan seluruh jajaran penyelenggara hingga petugas di KPPS atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 yang telah berlangsung aman dan kondusif. Komite I DPD RI memandang masih terdapat beberapa kendala dan masalah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak sehingga diperlukan perbaikan regulasi dan pelaksanaan tahapan pelaksanaan pilkada serentak secara menyeluruh,

“Komite I DPD RI, KPU RI dan Bawaslu RI sepakat bahwa Pilkada tidak hanya sebatas demokrasi prosedural tetapi juga demokrasi substansial yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pimpinan pemerintahan daerah yang kompeten, berintegritas, dan tidak koruptif, serta mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (good local governance),” tutup Fachrul Razi.(**)

AENEWS9.COM, MADIUN- Siang hari yang diselimuti mendung mengiringi perjalanan kami di daerah lereng gunung Wilis kecamatan Kare kabupaten Madiun,Kondisi jalan yang naik turun khas daerah pegunungan tak jadi penghalang. Pun demikian dengan cuaca dingin disertai Sepoi angin yang siang itu seolah tak pernah berhenti berhembus.

Waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB. Matahari masih bersembunyi di balik mendung. Tidak ada kesulitan berarti dalam menemukan tempat yang kami tuju. Petunjuk lokasi  yang kami dapatkan dari warga sekitar menjadi berguna. Bahkan kami pun dipandu hingga tujuan.

Nama tempat yang kami tuju itu adalah sebuah tempat yang memproduksi kopi bubuk rumahan jenis robusta  milik Ibu Purwati, tepatnya di dusun Butuh RT01/RW 01 Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Sesampainya di depan tempat produksi, kami sempat heran. Pasalnya, tidak seperti tempat pengolahan kopi  pada umumnya. Dari luar, terlihat seperti rumah tinggal. Dan memang, bangunan itu adalah tempat tinggal yang oleh sang empunya dijadikan tempat untuk menjual kopi dan semua keperluannya.

Pintu dibuka. Kedatangan kami disambut  seorang pria  dengan senyum dan keramahan khas warga desa.Kami di persilahkan masuk kedalam dapur.Usut punya usut, pria yang mempersilahkan kami masuk  adalah suami dari ibu Purwati,pak Heri namanya . kami masuk ke dapur yang luas yang juga di fungsikan sebagai tempat penggorengan kopi dan pengemasanya.

Di dalam dapur tersebut ada  meja dan kursi dan tungku api dan alat penggorengan. Kami pun memilih duduk di kursi yang di dekat tembok.Udara pegunungan yang sejuk sepoi-sopoi menyeruak dari jendela menusuk tubuh.

Tak lama kemudian, datangnya suguhan kopi robusta, yang disuguhkan langsung oleh pemiliknya, Ibu Purwati dengan ramah mempersilahkan kami untuk mencicipi kopi produksinya yang masih fresh itu.

Purwati  duduk di meja sebelah kami, Ia memperkenalkan diri. 

“Saya memulai bisnis kopi ini  tahun 2017 awalnya tidak sengaja,” katanya mengawali percakapan.

Pengetahuan tentang bisnis kopi yang masih minim dan modal yang cekak, baginya, bukan soal. Ia bersikukuh untuk  bisnis  ‘jualan kopi’ bubuk kemasan.

Purwati menuturkan dalam merintis usaha kopi bubuk yang ia namai  "Kopi Selo Gedong"  membutuhkan usaha yang sabar. Pasalnya meskipun ia merupakan petani kopi, bukan berarti hal yang mudah untuk Purwati memulai usahanya.

Ternyata, menjual produk kopi bubuk tidak semudah membalikkan telapak tangan, membuat persaingan semakin ketat yang memunculkan opsi tetap bertahan atau menyerah. 

  Bersama sang suami memasukan biji kopi ke dalam oven

Namun, ia berpikir  toh kopi yang ia hasilkan adalah hasil kebun sendiri jika dijual ke tengkulak harganya sudah dipatok atau ditentukan oleh tengkulak itu sendiri. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk mengolah sendiri hasil panennya menjadi pundi-pundi rupiah yang menjanjikan.Selain itu dirinya juga ingin mempopulerkan kopi robusta asli desa Bodag.

Mulai lah pada 2017, kopi yang ia miliki secara pribadi, kopi yang ia tanam panen, Purwati melanjutkan untuk mengolah sendiri hasil panennya, dengan cara yang tradisional, dirinyadibantu dengan sang suami menggoreng kopi diatas kreweng( wajan tanah liat,bahasa Jawa).

Dengan serius Purwati menyangrai kopinya tanpa bantuan alat oven, dengan tujuan ingin menjaga kualitas dan citarasa serta membuat harga jual tinggi. Tetap saja akhirnya ia menggunakan oven untuk mempercepat produksinya.

Lanjut Purwati bercerita, ia pertama kali menjual produk kopi bubuknya dengan menawarkan ke tetangga-tetangga.

Ternyata kopi hasil olahannya digemari warga sekitar, dari situlah dirinya termotivasi untuk mengembangkan terus usahanya dengan mengemas secara packing dan hasil produksinya ia titipkan di warung dan toko- toko di wilayah dungus dan kare. Selain itu kopi Selo Gedong Produksi Ibu Purwati ini juga diapresiasi sebagai oleh- oleh khas Bodag jika ada pejabat yang berkunjung di Desa Bodag.

Lanjut Purwati  dalam produksi nya,dirinya dibantu suami, untuk 1 X oven /hari  dengan 4kg  kopi  menghasilkan bubuk kopi yang dikemas mendapatkan 21/22 pack.Dan isi per pack dengan berat 160gr dengan harga jual Rp 10 ribu. Ada beberapa varian  bubuk kopi  yang ia jual seperti bubuk yang halus dengan berat 160gr  - Rp.10 ribu, bubuk kasar/ tumbukan-160gr -Rp12 ribu, untuk yang halus dengan berat -175gr =Rp.12 ribu dan -175gr kasar/tumbukan Rp.14 ribu.

Selain memproduksi kopi bubuk rumahan,Purwati juga membuat aneka olaha kripik dari bothe,singkong dengan varian berbagai rasa.

Tapi disisi lain,  diakui memang pemasarannya belum mencapai sesuai harapannya bahkan  dirinya juga menggunakan media sosial dalam mempromosikan kopi olahanya. Ia juga berharap dengan situasi seperti ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membimbing dan membantu UMKM seperti dirinya, supaya bisa mengembangkan usaha secara optimal untuk ke depannya.

Sebagai penutup jika anda berkunjung ke wisata Selo Gedong, Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun tak afdol rasanya jika tidak membawa oleh- oleh Kopi Bubuk   khas Selo Gedong produksi Ibu Purwati dengan nomor kontak  pemesanan (085704290068)

Reporter ; Nung Namakumalam

AENEWS9.COM,  MAGETAN- Memiliki nilai ekonomi tinggi dan perawatan yang mudah, Porang (Amorphophallus oncophyllus) juga salah satu kekayaan hayati umbi-umbian Indonesia juga sebagai tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan menjadi alasan Katno warga desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan beralih menanam tanaman Porang diladang miliknya.

Saat ditemui di ladang nya Katno menceritakan kisahnya bagaimana dirinya yang dulu mempunyai usaha bengkel sepeda motor beralih menjadi petani Porang.Dirinya termotivasi menanam Porang selain nilai jual yang tinggi juga ingin membudidayakan dan mengembangkan potensi tanaman Porang di wilayah Magetan sebagai tanaman komoditi andalan yang bernilai tinggi.

"Dulu saya punya usaha bengkel sepeda motor,lalu termotivasi setelah saya tahu porang mempunyai nilai jual yang bagus, saya beralih menanam Porang, selain itu saya ingin membudidayakan tanaman Porang di Magetan sebagai komoditi andalan karena potensinya ada," kata Katno.

Dirinya mengatakan, sudah  membudidaya tumbuhan ini sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu.Ia mengungkapkan, penanaman Porang bisa di mungkinkan dibudidayakan di lahan sawah di bawah naungan.Selain itu, yang lebih menguntungkan petani pun dapat memilih sendiri tanaman apa yang akan dijadikan tanaman pelindung bagi porang seperti Pohon jati, sengon,jagung manis,cabai,ketela,pisang sebagai tanaman tumpangsari.

"Budidaya porang bisa digarap secara tumpang sari dengan menanam jagung, cabai,pohon jati, ,ketela,pohon pisang selain itu juga bisa memanfaatkan lahan tidur ," ungkap Katno.

Menurutnya menanam Porang hanya membutuhan modal awal saja untuk bibitnya setelah tanaman Porang tumbuh disetiap ruas daun akan memiliki titik tumbuh atau biasa disebut dengan umbi katak( bubil) yang kedepannya akan menjadi bibit tanaman.Jadi untuk usaha Porang petani hanya modal sekali saja diawal selanjutnya petani bisa memanfaatkan umbi katak yang tumbuh di ujung dahan pohon porang sebagai bibit lanjutan. satu batang pohon porang itu bisa menghasilkan minimal 10 -20 bibit atau katak.

 “Jadi cukup sekali beli bibit selanjutnya dapat dihasilkan bibit baru tiga kali lipat berupa biji katak, dari tanaman induk”  tambah dia

Selain itu, ia juga mengaku memiliki beberapa petani binaan se Kabupaten Magetan yang mengelola  Porang dilahan pertanian.

Menurutnya, sebetulnya banyak sekali petani yang ingin mengembangkan porang, namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki modal yang cukup karena benih yang tergolong mahal.

Untuk 1 kilogram harga benih saat ini mencapai Rp. 300 ribu sampai Rp. 350 ribu.

Sementara itu, untuk harga umbi porang basah lokal sekitar Rp. 10.000 sampai Rp.11.000 per kilogramnya, dan untuk porang kering atau cip kisaran Rp.50.000 sampai Rp.80.000 per kilogramnya.

Tanaman Porang, kata Katno sangat kaya akan karbohidrat. Sehingga jadi sangat baik untuk bahan makanan, bisa jadi bahan obat- obatan, kosmetik dan banyak lagi yang lainnya.

Melihat potensi seperti ini, ia berharap pemerintah daerah Magetan khususnya dinas terkait memfasilitasi para petani Porang agar  Magetan  nantinya benar-benar juga menjadi  daerah penghasil porang  selain Madiun.

“Pemerintah jangan hanya melirik saja, namun pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi petani Porang yang ada di Magetan agar tanaman Porang bisa menjadi produk unggulan untuk ketahanan pangan", tutup Katno

Reporter: Inung

Pemeriksaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Inspektorat yang mana pada beberapa hari ini telah memeriksa berbagai proyek fisik hingga dokumen - dokumen penting seperti APBDes 2019 - 2020 Desa Taji

Ketua Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Magetan, Herman, mengatakan selain Kades pada hari ini juga dilakukan pemanggilan terhadap Kasun Slawe Terito Tandra.

"Hari ini kita panggil Kades Taji dan Kasun Slawe Namun keduanya dipanggil dalam waktu yang berbeda, untuk Kades tadi pagi dan Kasunnya siang ini, jelas Herman.

Sementara untuk materi pemeriksaan, Herman menjelaskan masih sama dengan kesembilan perangkat yang sudah dipanggil sebelumnya, hanya saja ada sedikit perbedaan

"Untuk materi pemeriksaan sama dengan perangkat hanya sedikit perbedaan disesuaikan

Namun keduanya dipanggil dalam waktu yang berbeda, untuk Kades tadi pagi dan Kasunnya siang ini jelas Herman

Sementara untuk materi pemeriksaan Herman menjelaskan masih sama dengan kesembilan perangkat yang sudah dipanggil sebelumnya, hanya saja ada sedikit perbedaan

"Untuk materi pemeriksaan sama dengan perangkat, hanya sedikit perbedaan disesuaikan dengan kapasitasnya sebagai Kades, imbuh Herman

Untuk diketahui, belakangan ini informasi terkait permasalahan di Pemerintah Desa Taji telah beredar luas di masyarakat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Kepala Dusun (Kasun) Slawe telah mengembalikan uang sisa proyek senilal kurang lebih Rp 35 juta yang dikerjakannya pada 2019 silam. Bahkan ditambah lagi Kasun tersebut juga disuruh memberikan warga bangunan fasilitas umum senilai kurang lebih Rp 139 juta. (NYR)

AENEWS9.COM, JAKARTA-Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I yang membidangi masalah desa sedang melakukan revisi RUU Desa. Hal ini menjadi salah satu ada isu yang menjadi perbincangan serius dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI (12/1). Rapat dengan pendapat ini menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dan Dr. Halilul Khairi. Dipimpin oleh Fernando Sinaga (Wakil Ketua III) yang didampingi oleh Fachrul Razi (Ketua), Djafar Alkatiri (Wakil Ketua I), dan Abdul Kholik (Wakil Ketua II). Rapat Dengar Pendapat ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komite I DPD RI antara lain, Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Abraham Liyanto (NTT), Dewa Putu Ardika Seputra (Sulawesi Tenggara), Maria Goreti (Kalbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Yogyakarta), Filep Wamafma (Papua Barat), Muhammad Idris (Kaltim), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), dan Ahmad Bastian (Lampung).

Fachrul Razi mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Dikaji secara substantif, UU Desa telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara self- governing community dengan local self-government sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.

"Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa dari yang sebelumnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah  diubah menjadi dalam kewenangan pemerintah desa, dengan demikian UU Desa telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa," tegas Fachrul Razi

Fachrul Razi menambahkan meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan sebagai subjek dalam keseluruhan prosesnya, namun UU Desa tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa. Bahkan beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa.

"Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka Komite I mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar, untuk mendapatkan kajian yang mendalam dengan harapan akan melahirkan suatu konstruksi pemahaman yang utuh mengenai hak-hak desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar peran desa sebagai subjek pembangunan yang seutuhnya dalam menentukan arah tujuan pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dapat terwujud," jelas Fachrul Razi.

Senator Fernando yang berasal dari Kalimantan Utara, dalam pengantar diskusinya menyampaikan bahwa ingin melihat dulu urgensi perubahan undang-undang desa berdasarkan masing-masing daerah melalui kajian dan pemetaan.  “perubahan Undang-Undang Desa diharapkan dapat bisa mensinkronkan kebijakan yang ada saat ini.” 

Fachrul Razi menyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang Desa merupakan bukti kembalinya pengaturan desa secara khusus yang terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa, dan melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa. 

“Meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri, namun masih belum mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta hak-haknya khususnya dalam pembangunan desa.” 

Sementara itu, Prof. Djho (sapaan akrab) menyatakan bahwa ada beberapa isu aktual yang dihadapi desa saat ini antara lain adalah adanya beragam tipe dan bentuk desa dan desa adat, kualitas SDM aparatur masih rendah, pengaturan desa, Pilkades yang diwarnai politik uang, korupsi dana desa, kualitas pelayanan masih kurang baik, kemampuan perencanaan dan penganggaran masih rendah, perekonomian desa belum berkembang dengan baik, rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kapasitas Lembaga Desa masih terbatas, dan belum banyak menerapkan Smart Village (Desa Modern). 

Halilul Khairi, dalam paparannya menyoroti sejumlah hal dalam yang menjadi isu strategis, antara lain berkaitan dengan status dan kedudukan desa yang berkaitan dengan kewenangan dan otonomi desa, pembentukan desa, pemerintah desa serta keuangan dan pembangunan desa.  Undang-Undang Desa mengatur Komunitas tentang Hidup Masyarakat yang terkait dengan value atau nilai tradisi dan hubungan masyarakat dengan pemimpin atau Governance.

“Jika permasalahannya ada di manajemen jangan-jangan tidak perlu dilakukan perubahan Undang-Undang, namun jika filosofinya bermasalah misalnya adanya penyeragaman desa, hal ini sebaiknya perlu dikaji lebih dalam”.

Dalam kesempatan ini, sejumlah anggota Komite I menyampaikan pandanganya berkaitan dengan rencana perubahan undang-undang desa yang pada umunya menyatakan perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan dan kajian. Sebelum membahas perubahan kita harus memahami terlebuh dahulu sejarah UU Desa sehingga bisa lebih memahami poin apa yang akan direvisi dalam UU Desa. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim kecil untuk melakukan kajian terkait perubahan UU Desa. 

 “Jika melihat kesejarahan, memang tidak ada jabaran dalam UUD 1945 terkait pemerintahan kelurahan/desa, namun jika melihat UU Pemda dijabarkan bahwa dikabupaten kota ada kecamatan dan dibawah kecamatan ada kelurahan dan desa”

Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung serius tapi santai ini berakhir pada pukul 13.06 WIB dengan menghasilkan suatu kepepahaman bahwa perlu untuk melakukan melakukan kajian/telaahan terkait perubahan Undang-Undang Desa dengan membentuk tim kecil agar rencana perubahan tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang komprehensif.

                      Fachrul Razi Senator asal Aceh

Launching program SJW melalui zoom ditandai dengan pembukaan pelatihan jurnalistik tingkat dasar yang dilangsungkan di SMKN 3 Kota Lhokseumawe.

Fachrul Razi dalam kata sambutannya mengatakan bahwa perkembangan teknologi di era digital harus diimbangi oleh kemampuan manusia. Tugas-tugas jurnalistik yang diemban wartawan saat ini sangat massif dilakukan oleh masyarakat umum. 

Peran wartawan oleh warga yang kemudian dinamai dengan jurnalisme warga saat ini berkembang secara massif. Laporan para jurnalis warga dinilai sangat komprehensif dan aktual dalam menyebarkan informasi dan peristiwa, bahkan mampu mengalahkan media mainstream.

Namun, kehadiran para jurnalis warga ini, dia sebut harus diimbangi dengan kemampuan menulis dalam melaporkan peristiwa. 

"Sehingga kita menyusun satu program pelatihan berkelanjutan untuk mengupgrade kemampuan kawan-kawan di PPWI dan mitra kerja," sebut Fachrul yang menjabat Sekretaris Jenderal DPN-PPWI.

  

Ia mengapresiasi pengurus PPWI Kota Lhokseumawe yang telah menganggas dan menyusun program SJW. "Selamat mengikuti pelatihan, semoga bermanfaat," tandasnya.

Apresiasi senada juga disampaikan Ketua Umum DPN-PPWI Wilson Lalengke yang bergabung via zoom di menit akhir seremonial pembukaan. Wilson yang mengaku sedang dalam perjalanan Jakarta - Banten mengucapkan selamat mengikuti Sekolah Jurnalisme Warga kepada para peserta.

"Selamat buat pengurus PPWI Kota Lhokseumawe, semoga program seperti ini dapat ditiru oleh teman-teman pengurus PPWI kabupaten/kota di seluruh Indonesia" pesan Wilson Lalengke. 

Sementara Ketua PPWI Kota Lhokseumawe, Desriadi Hidayat dalam laporan panitia pelaksana mengatakan bahwa program Sekolah Jurnalisme Warga memiliki kurikulum sendiri hingga level yang diinginkan.

"Kegiatan pelatihan ini, kita laksanakan setiap bulan sepanjang tahun 2021 ini. Materi yang disampaikan juga berbeda-beda, mulai dari materi tingkat dasar hingga tingkat lanjut" kata Hidayat.

Ia berharap melalui kegiatan ini, kemampuan menulis pewarta di bawah naungan PPWI dapat meningkatkan kualitas menulis sekaligus menjaga integritas sesuai amanat UU nomor 40 tahun 1999.

AENEWS9.COM, Ngawi – Anggota Koramil 04/Padas Kodim 0805/Ngawi Serda Agung Prasetia bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan pendampingan penyaluran Bantuan Sosial Tunai bertempat di Pendopo Kecamatan Padas, Minggu (10/11/2021).

Untuk memastikan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar saya bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan pendampingan kegiatan tersebut, ucap Serda Agung di sela-sela kegiatannya.

Ia juga menyampaikan sebagai seorang Babinsa dirinya akan selalu bersinergi dengan Bhabinkamtibmas untuk terus memonitor segala kegiatan yang di laksanakan di wilayahnya.

Dalam kesempatan ini juga Serda Agung bersama Bhabinkamtibmas tidak bosa-bosan nya selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk selalu mematahui protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid 19.

Reporter: Pudi