INFO TERKINI

Kodim 0107 Aceh Selatan Melaksanakan Minggu Militer

AENEWS9.com, Aceh Selatan-Kodim 0107/Aceh Selatan melaksanakan minggu Militer yang berlangsung di Makodim Jl. T. Ali Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Senin (27/01/2020)

Kegiatan minggu Militer ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam setiap bulannya pada minggu terakhir, yang diikuti oleh seluruh personil Kodim 0107/Aceh Selatan baik yang berada di Makodim maupun yang bertugas di Koramil jajaran.

Komandan Kodim 0107/Aceh Selatan Letnan Kolonel Inf R. Sulistiya Herlambang HB melalui Pasiops Kodim Kapten Inf Raflizar menjelaskan, kegiatan minggu Militer ini juga sebagai salah satu program kerja satuan dalam memelihara kemampuan diri setiap prajurit khususnya Kodim 0107/Aceh Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai materi yang dilaksanakan oleh prajurit, seperti Peraturan Militer Dasar (Permildas)  dalam hal ini PBB (Peraturan Baris Berbaris), senam Senjata, lari santai, dan materi-materi Militer lainnya, yang kesemua tersebut kata Pasiops, adalah sebagai sarana dalam menjaga, memelihara serta meningkatkan kedisiplinan setiap prajurit, sehingga diharapkan personil Kodim 0107/Aceh Selatan selalu profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

“Jati diri seorang TNI itu tidak bisa dihilangkan dari kemampuan PBB, PPM, PUDD dan sebagainya, walaupun keseharian kita disibukkan dengan tugas membina masyarakat dan sebagai pendamping pertanian” ujar Kapten Inf Raflizar

Lebih lanjut Pasiops mengatakan, kegiatan minggu Militer tersebut akan dilaksanakan 3 hari kedepan, ia berharap, agar setiap personil benar-benar mengikuti kegiatan itu dengan sebaik-baiknya, ia juga berpesan supaya pahami dengan seksama apa yang diarahkan oleh pelatih atau pemberi materi.

“Laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar capaian tugas berjalan dengan maksimal ” tutup Pasiops saat apel pengecekan awal dihalaman Makodim.(Pendim Asel/Hsn).

Razia di Tempat Kost,Sat Pol PP Magetan Jaring Dua Pasangan Mesum

AENews9.com,Magetan- Petugas Satpol PP Kabupaten Magetan bersama aparat kepolisian menggelar razia di sejumlah tempat kos,razia Kos-kosan di sekitar Kelurahan Kepolorejo Magetan, Senin (27/1/2020).

Petugas menyisir di tiga tempat kos-kosan yang berdasarkan laporan masyarakat diduga sering dijadikan tempat asusila, yaitu di jalan Bali, Bangka dan Kalimantan.Dari ketiga tempat tersebut petugas berhasil menjaring sebanyak dua pasangan bukan suami istri sedang berduaan di kamar kos.

Kasi Panwal dan Damkar Kabupaten Magetan Dandoen Kusuma mengatakan petugas Satpol Magetan mengelar operasi pengendalian dan pendataan kos-kosan. Dari hasil operasi tersebut berhasil mengamankan dua pasangan bukan suami istri dalam kamar kos” ungkap kasi Panwal dan Damkar kepada awak media.


Operasi ini digelar,  lanjut Dandoen, berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan kos putri yang sering memasukan laki-laki kedalam kos, karena rata - rata penghuni kos-kosan tersebut merupan Pemandu Lagu (PL)  yang bekerja di cafe atau karaoke di sekitar Kecamatan Magetan.

“ Yang kita amankan rata-rata Pemandu Lagu yang bekerja di cafe atau karaoke sekitar Kecamatan Kota “ jelasnya
Guna pendataan dan pembinaan, selanjutnya penghuni kos yang bukan suami istri dan beberapa  lainya dibawa ke markas Satpol PP Magetan. (zm)


Tidak perlu UU Tersendiri, BUMDes Akan Diatur Dalam Omnibus Law

AENews9.com, Jakarta  – Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PUED Kemendes PDTT), Nugroho Setijo Negoro dalam wawancara singkatnya dengan desapedia.id hari ini, menegaskan terkait pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak perlu diatur dalam Undang–Undang (UU) tersendiri, hanya cukup memastikan BUMDes sebagai badan hukum saja.

“Itu sudah diakomodasi di perubahan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa melalui skema omnibus law”, ujar Nugroho.

Nugroho menambahkan, rencananya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan ditetapkan pada bulan Juni 2020 ini.

“Tugas kami di Kemendes PDTT adalah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) – nya”, ujarnya.

Dalam dokumen penjelasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di klaster 5 yang menjelaskan tentang Kemudahan Berusaha, dijelaskan bahwa BUMDes harus sebagai badan hukum dan pengesahan badan hukumnya oleh Menteri Hukium dan HAM melalui sistem online.  (*)

Resmikan Pasar Takeran, Ini Harapan Bupati Magetan

AENews9.com, Magetan- Program Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar dapat berkembang serta mampu bersaing dengan pasar modernBupati Magetan Suprawoto hadir dalam acara peresmian Pasar tradisional " Pasar Takeran " bertempat di Kecamatan Takeran, Kamis (23/01/2020).

Peresmian Pasar Takeran atau masyarakat biasa menyebut dengan pasar Mangu ini ditandai dengan membunyikan sirine,  pelepasan balon, penandatanganan prasasti, dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Magetan Suprawoto. Serta penyerahan simbolis kunci bedak pasar kepada ketua paguyuban pedagang pasar.

Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan pesan dalam sambutannya bahwa ketika membangun pasar tradisional kebijakan juga harus memihak rakyat. Pembangungan toko-toko modern juga harus dibatasi. Pemerintah juga akan melindungi pedagang pasar tradisional. Ada 3 hal yang harus dijadikan instrospeksi kenapa masyarakat lebih suka belanja dipasar modern. Di pasar modern harga lebih mahal ,  harga juga sudah pasti, tempat lebih bersih, sedang di pasar tradisional kita bisa menawar, cara pelayanan di pasar modern juga anak muda, penampilan rapi, sedangkan di pasar tradisional sekenanya.

"Inilah yang harus menjadi catatan kita bersama. Kalau kita mencintai pasar belanjalah di pasar tradisional,"tandas Bupati Suprawoto.

Sekedar informasi Revitalisasi pasar Takeran yang terdiri dari 24 bedak menelan anggaran Rp.1.744.986373,84 didanai dari APBD Kabupaten Magetan.
Peresmian pasar Takeran juga dihadiri oleh Wakil Bupati Magetan, Sekretaris Daerah Kab Magetan, Ketua DPRD Magetan, Anggota Forkopimda, Pimpinan Bank Jatim Cabang Magetan, Anggota Forkopimca, serta paguyuban pedagang pasar kecamatan Takeran. (Retno)

Bupati Madiun Hadiri HUT Satpam Ke-39

AENews9.com,Madiun- Pada peringatan upacara HUT Satuan Pengamanan(Satpam) yang ke-39 yang dilaksanakan di lapangan TriBrata Polres Madiun juga dihadiri Bupati Madiun, H.Achmad Dawami Ragil Saputro,S.sos, Rabu (22/1/2020).

Bertindak selaku inspektur upacara, Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono.Sambutan Kapolri yang dibacakan Kapolres Madiun menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Satpam adalah salah satu mitra utama Polri dalam memelihara Kamtibmas. Eksistensi Satpam juga berkontribusi besar mendukung program prioritas pemerintah khususnya memberikan jaminan keamanan terhadap transformasi ekonomi yaitu meningkatkan investasi dan cipta lapangan kerja.

Kapolres Ruruh menjelaskan, peringatan HUT Satpam ini salah satu bentuk kepedulian pihaknya kepada Satpam yang notabene sebagai mitra Polri. Apalagi tindak kejahatan saat ini ada kecenderungan meningkat, sehingga kewaspadaan dan kemampuan bela diri Satpam harus ditingkatkan.

Dikesempatan yang sama Bupati Madiun juga menyampaikan pesan agar koordinasi antara Satpam dengan Polres dan Polsek ditingkatkan. Untuk itu, dirinya minta agar Satpam melanjutkan pesannya itu kepada manajemen perusahaannya masing-masing.

“Koordinasi dengan Polres dan Polsek harus ditingkatkan. Caranya, yang kalian (satpam dan anggota Polres) sering ngumpul. Karena perihal apapun perlu dikomunikasikan,” pesan Bupati dihadapan Satpam dan anggota Polres.

Dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian piagam penghargaan bagi pemenang lomba Managemen Satpam yang diserahkan oleh Inspekur Upacara.

Upacara HUT Satpam ini juga diramaikan senam tongkat T dan bela diri Polri oleh 30 anggota Satpam. Selain itu juga diwarnai pelepasan balon oleh Kapolres bersama-sama dengan Bupati Madiun serta unsur Forkopimda. Seusai upacara dilanjutkan Tasyakuran di GOR Tunggal Panaluan yang ditandai pemotongan tumpeng oleh Kapolres Madiun dan diberikan kepada perwakian Satpam.

Peringatan HUT Satpam yang ke 39 selain dihadiri Bupati Madiun, juga nampak Ketua DPRD Ferry Sudarsono, Frokopimda Kabupaten Madiun, keluarga besar Polres Madiun, dengan peserta upacara dari anggota Satpam, Polri, Satpol PP  dan Pramuka.
(zam/foto Don/HMS)

Basmi Perkembangbiakan Nyamuk Aedes Aegypti, Babinsa Koramil Balong Dampingi Petugas Kesehatan Lakukan Penyemprotan Fogging

AENews9.com, Ponorogo – Serda Sutrisno, anggota Koramil 0802/09 Balong yang sehari-hari menjadi Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Jalen, hari ini bersama Bhabinkamtibmas Polsek Balong melakukan pendampingan penyemprotan Fogging nyamuk bertempat di Dukuh Jalen, Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Selasa (21/01/2020).

“Tindakan pencegahan itu lebih baik kita lakukan sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuk hari ini dilaksanaklan penyemprotan fogging di Dukuh Jalen, DFesa Jalen ini," kata Serda Sutrisno.

Dia melanjutkan,“Melakukan penyemprotan nyamuk menggunakan fogging dengan benar tentu dapat mencegah munculnya penyakit demam berdarah dengue (DBD)  yang penyebaran atau perkembangbiakannya dilakukan oleh nyamuk aedes aegypti,“jelas Babinsa Koramil 0802/Balong tersebut.

Baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas dengan cermat dan teliti mendampingi dan sesekali mengarahkan petugas atau operator penyemprot fogging yang melakukan penyemprotan di gang-gang perumahan maupun di dalam rumah  serta lokasi yang memungkinkan dibuat sarang nyamuk agar tidak terlewat sehingga Dukuh Jalen terbebas dari perkembangbiakan nyamuk terutama aedes aegypty.(zai/ddk)

TP PKK Se Bakorwil Madiun Gelar Pertemuan Bersama

AENews9.com,Magetan-Bertempat di pendopo Surya Graha,Kabupaten Magetan,Tim Pengerak PKK se Bakorwil Madiun mengadakan pertemuan rutin bersama dengan Dharma Wanita Persatuan, Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dan Perwosi kabupaten dan kota se- Bakorwil Madiun,Selasa (21/1/2020).

Dra. Hjh. Titik suprawoto, selaku Ketua Pengerak PKK Kabupaten Magetan dalam sambutanya mengucapkan syukur dan bangga karena Kabupaten Magetan ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan pertemuan rutin  tiga bulan PKK,GOW, dan Dharma Wanita se-Bakorwil Madiun.
Pertemuan ini pertemuan yang luar biasa bukan hanya ajang silaturahmi semata tetapi bisa berinteraksi untuk bertukar ide serta belajar untuk memanfaatkan teknologi.serta bertukar fikiran dalam program-program terkait dengan PKK,GOW, dan Dharma Wanita.

“PKK dalam strukturnya mulai dari pusat hingga dasa wisma yang merupakan suatu potensi yang luar biasa sebagai pengerak di garda terdepan, dari empat pokja dari 10 pokok program PKK,” tutur Dra. Hjh. Titik suprawoto.

Sementara di tempat yang sama koordinator pengerak PKK Bakorwil Madiun, Ruth Gatot Gunarso S.Pd menjelaskan  bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin di antara kegiatan yang lain.

“Untuk bersilaturahmi dengan tidak ada beban dan merasa senang dan juga untuk saling tukar pendapat dan juga suatu momen yang mengesankan,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga di suguhkan penampilan tarian Jalak Lawu oleh para penari asuhan dari Dinas Pariwisata. Serta pameran hasil UMKM dari para pengrajin, juga digelar fashion show batik khas Magetan,sekaligus diperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magetan.
Dalam acara tersebut nampak di hadiri juga oleh Bupati Magetan,Wakil bupati, Sekretaris daerah, Kepala Dinas pariwisata dari 10 kota dan kabupaten,serta pengerak PKK se -Bakorwil Madiun(zm)


Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara Dukung Amandemen Terbatas UUD NRI 1945

AENews9.com,JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat dukungan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) yang diisi para profesor dari berbagai disiplin ilmu, atas rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Akibat ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara, arah pembangunan nasional seperti tak punya pegangan.

"Tak heran jika kini sering terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah sebagai sub-nasional. Sehingga berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain. Yang hampir pasti, inkonsistensi antar-jenjang dan antar wilayah, berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan nasional," ujar Bamsoet usai menerima LPPKB, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir dari LPPKB antara lain Prof. Soeprapto, Prof. Museno, Prof. Sardjono Sigit, Prof. Djunaedi, Prof. Agus Setiawan, Prof. Aisjah, Prof. Sis Hendrawati, Prof. Atiek Sugiharti, Prof. Sony Arifin, Prof. Fans Parikesit, Prof. Yudhie Haryono, Prof. Bonar Simangunsong, dan Prof. Indra Soegandi.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR, baik MPR masa jabatan 2009-2014 maupun MPR masa jabatan 2014-2019 dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi,  pada umumnya  sependapat, bahwa diperlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mencapai  cita-cita bernegara. Perdebatan barulah muncul ketika pembahasan mulai memasuki bentuk hukum apa yang paling tepat dilekatkan pada model Pokok-Pokok Haluan Negara itu sendiri.

"Dorongan yang sangat kuat agar MPR kembali memiliki wewenang menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara di antaranya datang dari Forum Rektor. Dalam pertemuan Forum Rektor Indonesia, Konvensi Kampus ke-10, dan pertemuan nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Sebelas Maret, Januari 2014, merekomendasikan agar Pokok-Pokok Haluan Negara dihidupkan kembali. Sekaligus mendorong MPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar MPR berwenang kembali menetapkannya," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan dalam konsep besarnya, dokumen Pokok-Pokok Haluan Negara yang telah dibuat dan ditetapkan oleh MPR itu selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden-wakil presiden dan lembaga negara lainnya dalam menyusun program-program pembangunan sesuai wewenangnya masing-masing. Inilah esensi dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat.


"Keberadaan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Pokok-Pokok Haluan Negara dipandang mendasar dan mendesak, mengingat tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan panduan arah dan strategi baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, tetapi juga yang lebih mendasar adalah guna memastikan bahwa proses pembangunan nasional tersebut merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa Pancasila," pungkas Bamsoet. (*)
MEDIA GROUP