Madiun (Aenews9.com- Kurang lebih satu minggu pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-102 Tahun 2018, Danpusterad, Mayor Jenderal TNI Hartomo  mengunjungi pelaksanaan TMMD Ke 102 di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, Kamis (19/07/2018). 

"Pengurus Dewan Pers beralasan bahwa berdasarkan pleno para pengurus, Dewan Pers memutuskan untuk tidak bersedia bernegosiasi atas gugatan PMH terhadapnya yang dilayangkan oleh PPWI dan SPRI ke pengadilan ini," jelas kuasa hukum Dewan Pers, Fransiskus Natalis Lakaseru, SH.

Ketua Dewan Pers, lanjut Fransiskus, mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan Dewan Pers dalam memutuskan perkara ini akhirnya harus dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya dan mengabaikan kesempatan mediasi. "Dewan Pers berpendapat bahwa jika tuntutan para wartawan dikabulkan Dewan Pers, hal itu akan mengganggu jalannya pelaksanaan tugas Dewan Pers yang selama ini sudah berjalan. Hal itu sudah sesuai dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers," imbuh Fransiskus yang akhirnya mendapat julukan 'penasehat hukum no comment' karena enggan memberikan keterangan kepada para wartawan yang meminta keterangannya seusai sidang.

Sementara itu, penasehat hukum penggugat Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, sangat menyayangkan sikap Dewan Pers yang 'mati rasa' alias tidak peka terhadap situasi darurat pers belakangan ini. Dipastikan bahwa masih diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan perkara gugatan PMH terhadap Dewan Pers, hingga mencapai keputusan hakim nanti.

Sesuai aturan hukum acara perdata, sebelum dilanjutkan ke penyampaian gugatan di muka hakim, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan mediasi oleh hakim mediasi. Sayangnya, upaya mediasi tersebut gagal, Dewan Pers menolak mediasi.

"Kita menawarkan mediasi kepada tergugat, namun melalui kuasa hukumnya, tergugat menyatakan tidak menerima tawaran damai dari penggugat yang meminta dilakukan pencabutan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat Dewan Pers selama ini," ujar Rompas kepada wartawan, 18 Juli 2018.

Di persidangan tadi, lanjut Rompas, kuasa hukum Dewan Pers menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang digugat oleh penggugat menyebabkan pihak Dewan Pers merasa sangat keberatan untuk mediasi dan berdamai. "Mereka berdalih semua kebijakan yang diambil selama ini merupakan hak substansi Dewan Pers," imbuh Rompas yang merupakan lulusan sarjana bidang jurnalistik saat diwawancarai di luar ruang persidangan.

Selaku pihak yang mewakili para penggugat, Rompas berharap agar persoalan ini secepatnya terselesaikan secara arif dan bijaksana, salah satunya melalui upaya perdamaian antar penggugat dengan tergugat. "Kami sangat menyayangkan dengan sikap dari Dewan Pers yang menunjukkan bahwa para pejabat Dewan Pers tidak peka terhadap hak-hak wartawan yang juga merupakan warga negara Indonesia. Terutama belakangan ini, maraknya kawan-kawan dari kalangan wartawan menjadi korban tindak kriminalisasi jurnalis akibat rekomendasi Dewan Pers. Malahan ada yang sampai meninggal dunia. Dewan Pers tutup mata,” jelasnya dengan nada menyesalkan pihak tergugat.

Menyikapi kenyataan itu, Rompas menyimpulkan bahwa sebagai penggugat, pihaknya akan terus berjuang melalui persidangan agar gugatan PMH, yang sampai saat ini sudah memasuki sidang yang ketujuh dapat diputus dengan seadil-adilnya. ”Karena upaya mediasi tidak membuahkan hasil, maka kami selaku penggugat berharap kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara PMH Dewan Pers dapat memutuskan,” imbuhnya lagi.

Dari pantauan media, pada saat para pemburu berita sedang berkumpul di lantai 3 PN Jakarta Pusat, dan melihat kuasa hukum Dewan Pers keluar dari ruang sidang dengan tergesa-gesa, para kuli digital itu segera mencegatnya untuk dikonfirmasi tentang ketidakhadiran pengurus Dewan Pers. Namun, para wartawan harus kecewa karena Fransiskus selaku kuasa hukum tergugat tidak memberikan tanggapan memadai. "No comment, no comment, no comment", hanya kalimat pendek ini yang keluar dari mulut pengacara itu. Akhirnya sang penasehat hukum Dewan Pers ini diberikan julukan "penasehat hukum no comment" oleh para jurnalis yang meliput persidangan yang berlangsung sejak pukul 11.00 wib ini. Sang kuasa hukum Dewan Pers itu bergegas turun dari lantai 3 untuk menghindari cecaran pertanyaan para wartawan.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa Dewan Pers kurang beradab dan dinilai telah melakukan penghianatan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. "Dewan Pers tidak beradab. Mereka  adalah penghianat terhadap konstitusi, melakukan pelanggaran UUD Negara  Republik Indonesia, khususnya pasal 28 F, dan UU  No. 40 tahun 1999 terkait Kemerdekaan Pers," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson menilai penghianatan yang dilakukan oleh Dewan Pers itu dalam bentuk peraturan-peraturan, penerbitan rekomendasi-rekomendasi, dan edaran Dewan Pers yang akhirnya membatasi kemerdekaan setiap wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. "Penghianatan oknum-oknum pengurus Dewan Pers dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti peraturan-peraturan, penerbitan rekomendasi-rekomendasi dan edaran ke Pemda di seluruh republik ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengekangan kemerdekaan pers para wartawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Kesemuanya itu bertentangan dengan fungsi Dewan Pers yang tertuang dalam Pasal 15 UU Pers," imbuh Wilson.

Dari hasil sidang ketujuh hari ini, jelas terlihat bahwa Dewan Pers tidak menghargai dan menghormati pengadilan. "Kita lihat sendiri hari ini, ada kesempatan yang dapat digunakan untuk melakukan mediasi, tetapi pengurus Dewan Pers tidak hadir, hanya kuasa hukumnya saja, sehingga gagal dalam mencapai kesepakatan,” jelas Wilson.

Ketua Umum PPWI yang sangat gigih memperjuangkan nasib wartawan itu menilai bahwa ada kekuatan kapitalisme dan politik kekuasan yang berada di belakang Dewan Pers, sehingga pihak Dewan Pers sangat percaya diri dan merasa yang paling benar, serta tidak mungkin dapat diganggu-gugat kebijakannya. Untuk itu, Wilson menghimbau kepada Pemerintah Republik Indonesia agar turun ke lapangan, melihat kondisi para pekerja pers di tanah air saat ini yang sudah sangat parah. "Saya berharap agar pemerintah dapat memahami dengan baik dan benar bahwa wartawan/wartawati selalu berusaha mengumpulkan dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta lapangan, yang tentunya seringkali akan menimbulkan ketidaksenangan pihak tertentu. "Karena ada yang tidak senang dengan pemberitaan, dilaporkan ke polisi, terjadilah kriminalisasi wartawan. Sayangnya, hingga saat ini, Pemerintah seakan tutup mata dengan semua kejadian yang menimpa para pekerja pers, seakan itu suatu hal yang tidak penting," sesal Wilson.

Oleh karena itu, dirinya tidak henti-hentinya menghimbau Pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif untuk  memberi perhatian serius terhadap  masalah tersebut. "Sekali lagi saya berharap agar kiranya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk dapat memberikan perhatian atas persoalan ini, paling tidak membantu mengevaluasi dan mengembalikan pers ke rel yang semestinya mengacu kepada UU No. 40 tahun 1999. Alternatif maksimalnya, bubarkan saja Dewan Pers itu," ujar Wilson menutup wawancara. (JML/Red)

Ada sekitar 30 anggota dan pengurus Partai Nasdem Kota Madiun yang mendatangi kantor KPU setempat, Senin (16/7) siang. Mereka membawa dan menyerahkan berkas seluruh calon anggota legislatif yang akan didaftarkan ke komisioner KPU Kota Madiun.

Ketua DPD Nasdem Kota Madiun, Mochid, mengatakan ada 30 bacaleg yang didaftarkan ke KPU Kota Madiun. Hampir seluruh persyaratan dari 30 calon yang didaftarkan sudah lengkap. Namun, masih ada satu atau dua berkas bacaleg yang kurang dan akan dilengkapi segera.

"Seluruhnya sudah lengkap. Ada 30 calon yang tersebar di empat dapil yaitu Dapil I, II, III, dan IV di Kota Madiun," jelas dia saat ditemui wartawan di KPU setempat, Senin.
Mochid menyampaikan untuk keterwakilan perempuan terpenuhi 30% dari total calon yang didaftarkan. Dari 30 nama yang diajukan, sebagian besar nama baru. Sedangkan dua nama merupakan petahana yaitu Yamin dan Manto.

Kami menargetkan pada Pileg 2019 di Kota Madiun, Partai Nasdem bisa meraih 12 kursi. "Pendaftaran hari ini merupakan intruksi nasional. Kami tidak mau tergesa-gesa dan kami sudah cukup lama untuk mengurus berkas-berkas bacaleg ini," ujar Muchid

Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, mengatakan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran bacaleg dari Partai Nasdem. Pihaknya akan memeriksa seluruh persyaratan dari 30 bacaleg yang diajukan tersebut.
"Peendataram bacaleg ini sudah dibuka pada 4 Juli-17 Juli ini. Kami akan membuka pendaftaran sampai pukul 16.00 WIB. Besok adalah hari terakhir pendaftaran," jelasnya.

Madiun (Aenews9.com)- Situs Ngurawan yang berada di Desa Doho, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kembali di Eksavakasi oleh balai Arkeologi (Balar) Jogjakarta,Jumat 13/7.

Ini merupakan ekskavasi kali kedua dilakukan Balai Arkeologi setelah penggalian tahap pertama pada tahun 2016 silam.Dan
ekskavasi akan di laksanakan kurang lebih dua Minggu (tanggal 12-25 Juli 2018).

Ketua Tim Penelitian Ngurawan, Rita Istari, mengatakan ekskavasi kali ini melanjutkan yang sebelumnya telah dilakukan pada 2016. Penggalian benda bersejarah ini belum rampung dan masih panjang.

Untuk penggalian tahap kedua ini, kata dia, ada
empat titik lokasi yang akan digali. Diindikasikan di empat titik yang akan digali ini merupakan lokasi bersejarah saat masa kerajaan Ngurawan masih berdiri.

"Penelitian di Situs Ngurawan ini bisa berlanjut karena sudah disetujui pemerintah pusat di Jakarta. Kami juga sudah mengajukan kerangka acuan dalam penelitian kali ini," ujar dia saat ditemui di lokasi, Jumat (13/7/2018).kemarin

Rita menuturkan pada ekskavasi tahun ini ada 10 orang yang melakukan penelitian. Pihaknya juga mendatangkan ahli sejarah dan ahli yang bisa membaca prasasti atau tulisan kuno.
Ini menjadi penting karena di Situs Ngurawan terdapat banyak artefak atau prasasti yang memiliki tulisan kuno.

Dia menyampaikan ekskavasi kali ini untuk mencari bukti-bukti di kawasan Dolopo ini dulunya merupakan kawasan Kerajaan Ngurawan atau Gelang-Gelang.

"Kami menargetkan penelitian ini akan berakhir pada Oktober 2018 dengan hasil membuat buku tentang Ngurawan," jelasnya

Fokus penggalian tahap kedua ini masih berada di kawasan rumah milik salah satu warga di Dusun Ngrawan atau kebun milik warga bernama Gatot.

Dari pantauan di lapangan banyak warga yang di perbantuan untuk penggalian di titik lokasi yang telah di tentukan guna mencari situs tempat pemukiman di masa kejayaan kerajaan Ngurawan silam( zm)

Para deklarator Sekber Persindo sepakat mendirikan kantor bersama untuk mencari solusi penyelesaian masalah pers Indonesia yang semakin memprihatikan.

Para pimpinan organisasi pers yang menanda-tangani deklarasi Sekber Pers adalah perwakilan dari Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia-IPJI Ketua Umum Taufik Rachman, Ketua Toni Flamengo, Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia-HIPSI Ketua Umum Syahril Idham dan Sekretaris Jenderal Abdul Nasution, Serikat Pers Republik Indonesia-SPRI Ketua Umum Hence Mandagi dan Sekretris Jenderal Edi Anwar, Ikatan Media Online-IMO Ketua Marlon Brando dan Ketua DKI Hengki Abidin, Perkumpulan Wartawan Online Independen-PWOIN Ketua Lian Lubis, Persatuan Wartawan Republik Indonesia-PWRI Ketua Umum Suriyanto dan Sekretaris Jenderal Zulfikar, dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia-PPWI Ketua Umum Wilson Lalengke.

"Sedang yang lain, dari Forum Pers Independent Indonesia-FPII Ketua Presidium Kasihhati, Jaringan Media Nasional-JMN Ketua Umum Helmy Romdhoni dan Feri Rusdiono dari IPJI, meski tidak hadir saat deklarasi tapi ikut menandatangani deklarasi karena sesuai kesepakatan di Hotel Luminor, tetap menjadi deklarator Sekber Persindo," jelas Wilson Lalengke dari PPWI.

Ketua sekber Persindo yang dipercayakan kepada Suryanto didaulat membacakan Deklarasi pendirian Sekber Persindo didampingi seluruh deklarator.

"Hari ini, dengan menyatukan hati, kami mendeklarasikan berdirinya Sekretariat Bersama Pers Indonesia," ucap Suriyanto saat membacakan deklarasi yang direkam sebagai dokumentasi sejarah baru perjalanan Pers Indonesia.

Menurut Suriyanto, Sekber Persindo berdiri sebagai tindak-lanjut dari Gerakan Menggugat Dewan Pers yang baru-baru ini sukses menggelar aksi Tolak Kriminalisasi Pers yang di depan Gedung Pers dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Sekber ini adalah 'rumah kita' dalam rangka menciptakan industri pers yang sehat, memerdekakan diri dari kriminalisasi yang marak, saling mensejahterakan dengan didukung regulasi yang tidak memarjinalkan pers Indonesia," jelas Suriyanto, kandidat Doktor di bidang HTN.

Sementara Wilson Lalengke yang dipercayakan sebagai Sekretaris, menilai cita-cita mulia Sekber Persindo tidak semudah membalikan telapak tangan.
"Perjuangan kita masih harus 'berdarah-darah'. Karena itu semua organisasi pers yang terlibat melahirkan Sekber Persindo ini tetap solid, tetap merapatkan barisan demi memperjuangkan pers yang sehat dari tirani regulasi yang mengjriminalkan wartawan," imbuhnya.

Ke depan, Sekber Persindo akan dilengkapi dengan kepengurusan sesuai dengan bidang dan Tupoksi sehingga tercipta the dream team dalam memperjuangkan Pers Indonesia dari tirani regulasi yang memarjinalkan.

Pada kesempatan yang sama, pemrakarsa Gerakan Menggugat Dewan Pers yang juga Ketua Umum SPRI Hence Mandagi mengaku lega karena perjuangan kemerdekaan pers sudah diletakan pada dasar kesamaan visi para pimpinan organisasi untuk bersatu menyelesaikan seluruh permasalahan pers Indonesia secara utuh dan sesuai ruh UU Nomor 40 t e paaaa danahun 1999 tentang Pers.

"Ini saatnya pers Indonesia bangkit melawan tirani yang membelenggu kemerdekaan pers lewat wadah perjuangan profesional dan terukur yang kita bangun dalam Sekber Pers Indonesia," pungkas Mandagi.

Tuan rumah kantor Sekber Persindo yang juga wartawan senior Syahril Idham mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi pers yang bersatu dalam gerakan ini agar tidak berhenti pada tahap deklarasi namun segera bergerak menyusun program tindak-lanjut pasca deklarasi. ***

Berikut Tanggapan PPWI terkait Viral Video Pria Berkaos Polisi Tendang dan Pukul Perempuan di Pangkal Pinang di masyarakat yang diterima Redaksi PpwiNews.com, pada Jumat 13 Juli 2018:

Berdasarkan Informasi dari Bidhumas Polda Babel yang ditujukan kepada Kadiv Propam Polri disebutkan bajwa, pada Rabu 11 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi tindak pidana 'PENCURIAN' di mini market APRI MART milik an.AKBP M.YUSUF kasubdit di Ditpamobvit Polda Kep.Babel yang dilakukan oleh pelaku/tsk an.Desy, Atmi dan Andy Rafly (anak desy).

Para pelaku mengambil barang-barang yang ada di Mini Market APRI MART berupa barang 2 kotak susu Chil Kid, 1 kotak susu BMT, 4 bungkus mie gelas, 1 kotak susu càir frisian flag, 1 botol susu Hilo dan 1 buah selendang hijau biru dg motif bunga bunga. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Pada saat kejadian para pelaku ditangkap tangan oleh AKBP M.YUSUF dan karyawan toko, kemudian dipukul di TKP oleh AKBP M.YUSUF menggunakan tangan, sandal dan gagang keranjang (Videonya Viral). Akibat kejadian tersebut korban/Pelapor an.AKBP M.YUSUF melaporkan kasus pencurian tersebut ke SPKT Polres Pangkalpinang untuk proses sidik lebih lanjut.

Sedangkan, akibat dari pemukulan oleh AKBP M.YUSUF terhadap pelaku pencurian tersebut, antara lain, Desy, 42 tahun, perempuan, IRT, Islam, warga Kelurahan Cipayung, Kecamatan Depok Jawa Barat, dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan sandal dibagian mata kanan dan kiri lebam.

Kemudian, Atmi, 41 tahun, perempuan, Kristen, IRT, warga Citayem Depok, dipukul dibagian dahi menggunakan tangan dipukul bagian kepala menggunakan sandal luka lebam dimuka Lebam tangan kiri.

Selanjutnya, Andy Rafly (anak Desy) 12 tahun, Islam, Sekolah (SD), Alamat Kelurahan Cipayung kecamatan Depok, Jawa Barat dipukul dibagian pipi kiri dan kanan sebanyak 3 kali menggunakan tangan, dipukul dibagian muka, bibir bagian atas pecah.

Adapun Tindak lanjut dari Bid Propam adalah mendatangi TKP Toko Apri Mart; memeriksa saksi saksi di TKP dan korban (tersangka curi yang dipukul), Koordinasi dengan kasat reskrim utk foto BB; memeriksa terduga pelanggar ( saat ini belum dapat diperiksa sehubungan yang bersangkutan lagi izin ke Bandung mengurus kuliah anaknya).

Menyikapi kasus pemukulan oleh oknum polisi terhadap terduga pelaku pencurian di sebuah toko di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang videonya viral di masyarakat, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa seluruh pelaku tindak pidana dalam peristiwa ini (pencuri dan pemukul) mesti diproses sesuai aturan hukum yang ada. Termasuk juga beberapa orang kawan-kawan terduga yang dikabarkan melarikan diri menggunakan mobil harus diusut dan ditindak.

Wilson juga menyampaikan bahwa, Pemilik toko, atasnama AKBP M. Yusuf, sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, wajib diproses di internal Polri. Karena kasus ini sudah jadi konsumsi publik, maka proses di internal Polri harus transparan dan dipublikasikan juga.

"Sebagai polisi yang paham arti 'jangan main hakim sendiri', maka perilaku main hakim sendiri oknum polisi M. Yusuf wajib ditindak atas kesalahannya itu," tegas Wilson Lalengke di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. [RED

Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu baru saja disahkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Undang undang tersebut berlaku efektif sejak diundangkan pada bulan Agustus 2017 , sebagai Regulasi yang menggabungkan Tiga UU sebelumnya yaitu UU tentang Penyelenggara Pemilu, UU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta UU tentang Pemilihan Presiden .

Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 ini mengakomodir keseluruhan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2019, ada beberapa hal yang berubah seperti Jumlah anggota DPR RI menjadi 575 kursi, Jumlah Kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga bertambah berdasarkan populasinya, juga perubahan jumlah anggota KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota, status Bawaslu di Kabupaten/Kota menjadi permanen dan perubahan-perubahan lainnya.

Pada pasal 420 disebutkan tentang aturan penetapan perolehan kursi tiap partai politik, adapun sistem ini adalah mempergunakan metode "Sainte Lague", Model Sainta Lague ini tidak eksplisit disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017, metode ini ditemukan oleh seorang ahli Matematika dari Pancis bernama Andre Sainte- Lague tahun 1910. Selama ini Indonesia memakai sistem Kuota mulai dari UU 27 Tahun 1948 sampai dengan UU 8 Tahun 2012, yang berbeda adalah Frasa/sebutannya saja.

Pada Pemilu sebelumnya, kita mengenal sistem Kuota dimana penentuan kursi dilakukan dengan mencari terlebih dahulu Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) dari Jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia, kemudia tiap partai politik yang mendapatkan angka BPP otomatis mendapatkan kursinya, dan sisa kursi yang tersedia akan ditentukan dengan ranking/ perolehan suara terbanyak tiap Partai Politik.

Pada Pemilu 2019, kita akan diperkenalkan dengan sistem yang baru sebagaimana diatur pada pasal 420 UU 7 Tahun 2017.
Pasal 420 UU Pemilu
Suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7,dst, kemudian setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi, maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut.

CONTOH:
Apabila dalam satu dapil ada alokasi 7 kursi misalnya, pada dapil tersebut:
1. Partai A total meraih 28.000 suara
2. Partai B meraih 15.000
3. Partai C meraih 10.000
4. Partai D meraih 6.000 suara.
5. Partai E 3000 suara.
Maka kursi pertama didapat dengan pembagian 1.
1. Partai A 28.000/1 = 28.000.
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. PartaiE 3.000/1 = 3.000
Jadi kursi pertama adalah milik partai A dengan 28.000 suara.
Untuk kursi ke 2. Dikarenakan A tadi sudah menang di pembagian 1.
Maka berikutnya A akan dibagi 3, sedangkan yang lain masih dibagi 1.
Perhitungan kursi ke-2 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000,
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 2 adalah milik partai B dengan 15.000 suara.
Sekarang kursi ke 3,
A dan partai B telah mendapatkan kursi dengan pembagian 1, maka mereka tetap dengan pembagian 3, sedangkan suara partai lain masih dengan pembagian 1.
Maka perhitungan kursi ke 3 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000,
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka disini kursi ke 3 milik partai C dengan 10.000 suara.
Perhitungan suara untuk kursi ke 4, A, B dan C telah mendapat kursi dengan pembagian 1, maka mereka akan masuk ke pembagian 3.
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 4 adalah milik A dengan 9.333 suara.
Masuk ke kursi ke 5,
Partai A sudah mendapat kursi hasil pembagian suara 1 dan 3, maka selanjutnya A akan dibagi 5, B dan C dibagi 3,sementara D dan E masih pada pembagian 1.
Penghitungan kursi ke 5 adalah:
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai D mendapatkan kursi ke 5 dengan 6.000 suara.
Kursi ke 6, A dibagi 5. B,C dan D dibagi 3, dan E masih dibagi 1.
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Disini A kembali mendapat kursi,karena suaranya ada 5.600.
Sedangkan perhitungan kursi terakhir, A mendapatkan pembagian 7, karena pembagian 1,3 dan 5 telah menghasilkan kursi.
Maka perhitungan kursi ke 7 adalah:
1. Partai A 28.000/7 = 4.000
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai B mendapat kursi terakhir dengan 5.000 suara.
Dari contoh perhitungan di atas, partai A mendapat 3 kursi, partai B mendapat 2 kursi, partai C dan D mendapatkan masing-masing 1 kursi. Sedangkan partai E dengan perolehan suara terendah, tidak mendapatkan kursi sama sekali.

Berbicara dari sisi efektifitas dan juga estetika saat rekapitulasi, dibandingkan dengan sistem Kuota/BPP, model sainta lague lebih representatif jika digunakan pada saat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara, hasil perolehan suara tiap partai akan terbagi otomatis dan didapatkan peringkat / urutan tertinggi sampai terendah tanpa melakukan perhitungan untuk mencari BPP. Jika hasil ditampilkan pada slide, maka hasil akan langsung terlihat secara otomatis oleh para peserta dengan mempergunakan aplikasi yang tersedia pada MS Office(*)


Sumber ; perludem .org .rumah pemilu.org