INFO TERKINI

Ketua DPW DAG Magetan Kecewa,Tagih Janji DLH Magetan

Magetan (Aenews9.com)- Sudah satu bulan berjalan,janji jawaban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Magetan yang akan membenahi persoalan limbah tidak ada progres yang lebih baik membuat salah satu aktivis lingkungan hidup dan juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Demi Anak Generasi (DAG) Agus Pujiono angkat bicara.

Agus mengaku kecewa dengan jawaban yang diberikan Pemkab Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai sangat tidak serius dalam menanggapi keluhan warganya yang sudah terpapar dampak dari industri kulit di Magetan.

“Bertahun tahun kami menunggu upaya pemkab dalam pengendalian limbah B3 yang mengancam kelestarian alam dan anak generasi,baru bulan lalu kami dengarkan wacana indah Pemkab namun sangat disayangkan semua hanya sekedar hembusan angin segar belaka tanpa ada realisasinya,’’ kata Agus Pujiono Ketua DPW DAG Magetan,Selasa (22/5).

Dikatakan Agus, Demi Anak Generasi (DAG) Magetan, dalam waktu dekat lembaganya akan mendatangi DLH dan menanyakan lagi janji dalam  rapat lintas sektoral yang sudah disepakati DLH Magetan sebulan yang lalu.

“Dalam waktu dekat kita akan tanyakan lagi apa yang dijanjikan dalam hasil rapat forum lintas sektoral yang diadakan bulan lalu,kita butuh tindakan nyata bukan hanya janji-janji belaka.’’jelasnya kepada aenews9.com.

Tak hanya itu lanjut Agus, bila memang terbukti tidak ada tindak lanjut dari Pemkab Magetan, untuk mengatasi persoalan limbah di Magetan yang sudah momok bertahun-tahun tersebut pihaknya akan segera mengambil langkah melayangkan laporan pada lembaga atau dinas yang lebih tinggi lagi.

”Kalau memang masih seperti ini saja dan tidak ada perubahan, kita akan segera mangambil langkah untuk pelaporan kejenjang lebih tinggi,’’pungkas (ng)

PMI Kota Madiun Jemput Bola Layani Pendonor Darah Sehabis Taraweh

Madiun – Aenews9.com - Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI ) Kota Madiun melakukan upaya jemput bola untuk menghimpun darah dari para pendonor. Bahkan PMI Kota Madiun siap membuka pelayanan pendonoran darah pada malam hari guna menjaga stok darah selama Ramadan 2018.
Selama ini, rata-rata jumlah permintaan darah di PMI Kota Madiun berkisar antara 30 hingga 50 kantong per hari. Kepala Bidang Pelayanan UTD PMI Kota Madiun, Dwi Santoso, memastikan stok darah di unit kerjanya saat ini masih cukup aman. Namun berkaca dari pengalaman tahun-tahun
sebelumnya, jumlah pendonor menurun hingga 50 persen selama bulan Ramadan. Kondisi tersebut berpengaruh pada stok darah yang ada.
"Untuk itu, kami membuka layanan pada malam hari, dengan harapan, warga bisa donor darah di malam hari setelah Salat Tarawih," ujar Dwi Santoso kepada wartawan di Madiun, Kamis (17/5/2018).
Dia menambahkan selama buka malam hari tersebut, pihaknya tidak hanya fokus pada pelayanan donor darah di kantor UTD PMI Kota Madiun yang berada di Jl. Bali saja. 
UTD PMI Kota Madiun juga membuka stan donor darah melalui mobil keliling sejumlah lokasi yang dinilai menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, seperti Alun-alun Kota Madiun dan tempat ramai lainnya.
Pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan komunitas lain untuk melaksanakan kegiatan donor darah massal.
"Hal tersebut intensif dilakukan selama bulan puasa agar stok darah di UTD PMI Kota Madiun tetap stabil," katanya.
Sementara, stok darah UTD PMI Kota Madiun selain untuk membantu pasien yang membutuhkn di rumah sakit di wilayah Madiun,juga membantu rumah sakit di ponorgo dan Nganjuk,ngawi,magetan.(*/dilansir dari madiunpos.com)


Sidang Kedua PMH, Legal Standing Ketua Dewan Pers Diprotes Keras Dolfie Rompas

Jakarta (Aenews9.com) – Sidang gugatan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak dikriminalisasi Sidang dalam menjalankan tugas jurnalistik terus berjalan. Pada Senin, 21 Mei 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berlanjut sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers, yang diwarnai protes oleh kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas.

Hal ini terkait tentang legal standing atau keabsahan tergugat Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri padahal seharusnya ikut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

Menurut Rompas, hal ini pertanyaan besar terkait surat pleno Dewan Pers (DP), “Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunjukan kuasa hukum seharusnya ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers,” kata Rompas kepada awak media usai persidangan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi mengatakan bahwa dirinya menghormati kehadiran Dewan Pers, meskipun hanya dengan mengutus kuasa hukumnya. "Intinya Dewan Pers sudah beritikad baik menanggapi gugatan kita. Saya berharap Dewan Pers bisa menyadari kekeliruannya bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuatnya sudah sangat merugikan media dan wartawan, bahkan lebih jauh lagi telah mengancam kemerdekaan pers yang notabene menjadi tugas utama Dewan Pers,“ tegas Heintje kepada media-media yang meliput sidang tersebut.

Lebih lanjut Heintje menambahkan, ”Kami menggugat Dewan Pers untuk menghapus diskriminasi terhadap media cetak dan online, baik nasional maupun lokal yang berjumlah puluhan ribu di seluruh Indonesia. Selain itu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pers yang akhir-akhir ini marak terjadi akibat rekomendasi Dewan Pers yang berkaitan dengan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan."


Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke bahwa Dewan Pers sudah melanggar konstitusi karena kebijakannya berpotensi mengkriminalisasi pers dan media. "Presiden saja, jika melanggar konstitusi dapat di-impeachment atau dilengserkan. Nah, jika Dewan Pers yang melanggar konstitusi apa sanksinnya yang harus diberikan kepada Dewan Pers? Gugatan kita untuk melindungi kemerdekaan pers bagi media cetak dan online lokal maupun nasional dari diskriminasi dan kriminalisasi adalah sangat fundamental. Oleh karena itu Komnas HAM perlu juga turun tangan dalam menyikapi permasalahn ini. Ini wajib karena yang dilanggar Dewan Pers berkaitan dengan Hak Azasi Manusia, yakni warga rakyat dan wartawan, serta pemilik media yang sudah dijamin oleh UU Pers dan UUD 1945,“ papar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (SEM/AK/Red)

Melindungi Polisi : Perspektif Kebijakan Hukum Indonsia

Melindungi Polisi : Perspektip Kebijakan Hukum Indonesia

Oleh: Dr Slamet Pribadi

Beberapa minggu belakangan kita semua dikejutkan oleh beberapa peristiwa aksi teror terhadap Polisi dan Kantor Polisi, diperlihatkan drama sadisme kepada kita semua, bahwa petugas kepolisian yg sedang bertugas dihabisi nyawanya dengan cara cara yg tidak berperikemenusiaan. Bahkan ada yg sedang berseragam. Tampak pelaku sadar dan faham bahwa yg akan dicelakai itu adalah petugas yg sedang berdinas, terlihat dari seragam dan atributnya berkarakter Polisi.

Pelaku telah sadar sebagai kepastian, bahwa yg diserang itu adalah aparatur negara atau fasilitas negara yg dibangun dari keringat rakyat, atau setidak tidaknya disadari di kantor Polisi itu ada orang yg berseragam Polisi dan pasti sedang berdinas.

Drama menghabisi nyawa, atau penganiayaan berat atau penghinaan terhadap petugas Polisi yg tampak nyata sedang bertugas bisa terulang kembali di masa masa akan datang. Tidak perlu harus menunggu pelakunya adalah seorang yg terduga teroris atau sdg terjadi peristiwa Terorisme.

Suatu saat akan ada peristiwa lainnya. sebagai misal, oleh seseorang yg tidak mau ditilang, atau tidak bersedia ditertibkan, sesaat kemudian berbalas balik Sang Polisi di aniaya atau dihina, dan Polisi dengan sabar menghadapi, meskipun bajunya sampai sobek, atribut dan topinya berjatuhan, hal ini tak dibalas takut di buly oleh masyarakat yg berpandangan negatip, atau kawatir berbuntut hukuman disiplin oleh pimpinannya karena sang Polisi membalasnya dg perbuatan setimpal dan menyakitkan.

Dimata publik Polisi bisa saja bagaikan Dewa, yg berhasil memberikan solusi atas persoalan sosial di masyarakat dan sukses melaksanakan tugas sebagai alat perubahan sosial dan sebagai alat cooling system, ketika situasi memanas namun tidak sampai terlalu panas, karena kehadiran Polisi.

Namun disisi lain Polisi juga bisa dipandang sebagai bagian dari masalah masyarakat, saat diketemukan adanya Polisi yg Korup, bahkan sebagian masyarakat merasa muak melihatnya, dan berpikiran Polisi seperti itu harus diberikan hukuman yg setinggi tingginya sebab dia seorang aparat yg telah disumpah sebagai Polisi yg dilengkapi dg kewenangan dan kekuasaan Kepolisian.

Terhadap Polisi nakal dan menyimpang patutlah duberikan hukuman yg setimpal atau ada hukuman tambahan atau pemberatan karena dia aparatur negara yg menyimpang dari kewajiban profesinya

Di dalam pasal 2 Undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Relublik Indinesia mengatakan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".
Ini menunjukkan bahwa Polri adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan bersama sama dengan fungsi pemerintahan lain yg melaksanakan pekerjaan administratip dan operasional pemerintah dalam melaksanakan amanah rakyat

Sebagai aparatur negara, sebagai pelaksana tugas kenegaraan yg merupakan representasi negara dalam keadaan aktip untuk melayani masyarakat, memelihara kamtibmas dan melakukan penegakan hukum, idealnya Polisi harus diberikan perlindungan hukum yg cukup.

Tidaklah pantas Polisi disaat melaksanakan tugas sebagai apartur negara ini Polisi mati sia sia, terhina sia sia.

Saya belum pernah melihat penegak hukum melindungi Polisi sepenuhnya, menurut kekuasaaan tugasnya, dalam berkas berkas pemeriksaan mereka, dalam tuntutan pidana mereka, dalam pertimbangan putusan, maupun dalam putusan pidana mereka, bahkan sampai di tingkat penjara, ketika ada pelaku yg bertindak kriminal terhadap Polisi yg sdg bertugas.

Atau kedepan yg perlu dilindungi bukan hanya Polisi yg sedang bertugas, termasuk aparatur lainnya yg sedang sedang menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. Baik tugas administratip maupun operasional. Berupa hukuman pemberatan. Begitu juga sebaliknya kalau aparat melanggar atau melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, aparatur negara tersebut perlu mendapat hukuman yg berat. Berupa hukuman tambahan juga

Berpikir melindungi Polisi harus ada di lingkungan pemegang kebijakan hukum, legal drafter, dan para penegak hukum. Agar Polisi bisa maksimal dalam melindungi dan melayani masyarakat, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam melakukan penegakan hukum.

Negara ini akan kuat dan terhormat, jika Polisinya dan aparatur negara lainya kuat dan terhormat lahir dan batin.

KUHP kita sebagai hukum positip belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur negara yg sedang bertugas, khususnya Polisi. Ancaman hukumannya di KUHP terlalu ringan, tidak lebih dari setahun, jika menjadi putusan pengadilan bisa hanya beberapa bulan, tentu hal ini tidak memberikan efek jera. Dan drama kriminalisasi terhadap Polisi yg sedang bertugas akan terus terjadi di hadapan mata kita

Rumusan hukum yg tegas belumlah ada, untuk memberikan perlindungan secara yuridis terhadap Polisi yg sedang bertugas. Sehingga payung hukumnya belum tersedia untuk melindungi Polisi.

Implementasi Perlindungan terhadap Polisi yg sedang bertugas harus segera dilakukan. Sebuah kerugian besar bagi negara dan bangsa ini manakala tenaga profesional dan terlatih untuk melindungi masyarakat ini meninggal dan teraniaya disaat berdinas.

Kedepan dalam rancangan KUHP dan rancangan amandemen UU Kepolisian harus menjadi bagian dari kebijakan hukum.

Jakarta, 20 Mei 2018

Babinsa Koramil 0803/13 Kebonsari Bantu Warga Pengaspalan Jalan Desa

Madiun (Aenews9.com)- Menjadi seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) memiliki peranan yang penting guna meningkatkan kesadaran warga masyarakat didesa binaannya dalam segala hal yang bersifat positif dan bermanfaaat bagi lingkungannya.

Babinsa Koramil 0803/13 Kebonsari Sertu Katemin bersama warga masyarakat bahu - membahu melaksanakan karya bhakti perbaikan dan pengaspalan jalan desa sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat serta kepedulian TNI kepada masyarakat bertempat di jalan Dusun Sriket RT 38 RW 04 Desa Tambakmas Kec Kebonsari Kab Madiun sepanjang 200 meter. Jum’at(18/05).

Dalam kesempatan terpisah Danramil 0803/13 Kebonsari Kapten Caj Ali Subhan mengatakan, “Kita tahu bersama bahwa karya bhakti merupakan salah satu wujud kepedulian TNI kepada masyarakat di sekitarnya, karya bhakti juga sebagai senjata bagi aparat Komando kewilayahan dengan sasaran yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur demi terwujudnya sasaran Binter”. ungkap Kapten Caj Ali Subhan.

“Bagi Kami program karya bhakti bersama warga masyarakat sangat penting dan akan kami laksanakan secara berkelanjutan sehingga kehadiran TNI di tengah masyarakat bisa memberikan dorongan semangat serta motivasi guna mencintai lingkungan dan bergotong royong memperbaiki desanya”.pungkasnya(zm)

Kominfo dan PPWI Aceh Tamiang Gelar Pelatihan Jurnalistik Warga

Aceh Tamiang (Aenews9.com) - Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi  Aceh, bekerjasama dengan PPWI Aceh Tamiang menggelar pelatihan jurnalistik warga bagi ASN di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang, bertempat di aula serbaguna Hotel Arya, Karang Baru, Selasa, 15 Mei 2018. Acara yang dirangkai sekaligus dengan Lauching Web Server Mandiri Pemkab Aceh Tamiang ini dihadiri oleh 43 orang peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan beberapa anggota PPWI.

Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, MKn, berkenan hadir dan membuka acara  itu, didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo. Acara pembukaan dan launching web server mandiri ditandai dengan penekanan tombol panel server sebagai pertanda acara dimulai.

Dalam sambutanya, Bupati memberikan apresiasi kepada Kominfo karena dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan segala informasi para peserta yang akan menjadi pelaksana lapangan di SKPK masing-masing di lingkungan pemerintah kabupaten yang dipimpinnya. "Saya sangat menghargai dan mengapresiasi terobosan Pak Kadis Kominfo ini. Sebab, program web server mandiri dan penyiapan ASN untuk mengelola informasi di SKPK masing-masing akan memangkas pengeluaran Pemkab untuk membayar biaya sewa internet di kantor-kantor kita. Kita bisa memangkas uang negara milyaran rupiah," ujar Bupati Mursil.

Kominfo Aceh Tamiang, lanjut Mursil, sudah memasang serat optik dalam tanah tapi belum digunakan. "Dengan adanya pelatihan ini, saya berharap kepada Kadis Kominfo agar dapat menghidupkan/memakai serat optik di dalam tanah itu agar dapat digunakan di setiap SKPK di Tamiang, jadi bisa memangkas biaya pembayaran internet karena sudah tersedia internet dari Kominfo tersebut," pungkas Mursil, yang baru menjabat 4 bulan lebih sebagai Bupati Aceh Tamiang, hasil pilkada serentak 2016 lalu.

Ketua PPWI Nasional, Wilson Lalengke, dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini digelar untuk menumbuhkan rasa suka dan cinta para peserta dalam menulis dan memberitakan hal-hal aktual di lingkungan atau SKPK masing-masing. "Pelatihan jurnalistik warga ini bertujuan agar setiap peserta dapat membuat karya jurnalistik berdasarkan hasil liputan di lingkungan kerja sehari-hari di kantor masing-masing. Melalui pemberitaan ala jurnalime warga ini penting agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan para pegawai pemerintah selama bertugas," kata Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Di kesempatan yang sama, Mung Pujanako, salah satu nara sumber pelatihan mengatakan bahwa peserta pelatihan sebaiknya selalu bersemangat dalam menulis berita. "Dalam menulis berita kita harus bersemangat dan cepat serta berdasarkan fakta, agar informasi cepat pula tampil ke masyarakat," ujar Mung Pujanako yang merupakan dosen komunikasi dan publikasi di Universitas Jayabaya, Jakarta itu. (LHK/Red)

Partai Idaman Rhoma Irama Resmi Bergabung Ke PAN

Jakarta - Partai Idaman yang dinahkodai oleh Rhoma Irama resmi bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Teka-teki posisi Rhoma di PAN pun menjadi tanda tanya besar.

Sejumlah posisi strategis disiapkan untuk sang raja dangdut di PAN. Mulai dari wakil ketua umum (waketum), dewan kehormatan, atau dewan penasihat.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menerangkan, posisi Rhoma di PAN akan segera diputuskan.
“Soal posisi di Partai Amanat Nasional, Bang Haji Rhoma santai saja. Bukan merupakan hal pokok yang rumit,” ujar Viva kepada wartawan, dikutip dari Detikcom Jumat (11/5/2018).

Viva juga menambahkan bahwa PAN menyerahkan sepenuhnya kepada mantan suami Angel Lelga itu.
“PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Bang Haji,” tambah pimpinan Komisi IV DPR ini.
Rhoma sendiri menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan posisi apa-apa di PAN. Posisinya tetap sebagai Ketua Umum Partai Idaman.

“Tidak (dapat jabatan PAN), tetap Ketum Partai Idaman,” ujar Rhoma di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, kemarin malam.
Namun, bagi calon legislatif (caleg) yang sebelumnya diusung Partai Idaman diharuskan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PAN.

“Kami berkoalisi tetap di Idaman, struktur kami tetap kecuali caleg Idaman itu harus ganti KTA PAN,” jelas Rhoma.Rhoma Irama menegaskan partainya tidak bubar meskipun bergabung dengan PAN. Rhoma menjelaskan Partai Idaman tidak melebur dengan partai berlambang matahari putih tersebut.
“Kita kan partai berbadan hukum, tetap ada (tak bubar Partai Idaman). Kita akan aktif lagi tahun 2024,” ujar Rhoma Irama.

Rhoma juga menyebutkan Partai Idaman berkoalisi dengan PAN dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Partai Idaman mengungkapkan alasan bergabung dengan PAN. Salah satunya karena memiliki kesamaan visi.
Ke depannya, apakah Rhoma benar-benar tidak mendapat jabatan di PAN atau malah sebaliknya? (sumber suratkabar.id)

Jokowi Kasih Kode Jadikan Romahurmuziy Cawapres di Pilpres?


Jakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan workshop nasional anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seluruh Indonesia tahun 2018, di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018). Jokowi menyinggung soal calon wakil presiden.
Saat menyampaiakan kata sambutan, Presiden sempat menyinggung isi sebuah wawancara salah satu program TV di Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat itu, presenter TV itu bertanya soal calon wakil presiden Jokowi di Pilpres mendatang.
"Saat ditanya di Mata Najwa, saya ditunjukkan mengenai Pak gimana urusan wapres. Kemudian ditunjuk gambar Pak Romy, saya jawab spontan, saya jawab artinya keluar dari hati saat itu ya muda, santri, intelektual," ujar Jokowi.
Romy yang dimaksud adalah Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Presiden kemudian kembali mendapat pertanyaan dari presenter itu soal kecocokan berpasangan dengan Romy di pesta demokrasi tahun depan.
Menjawab dengan spontan, Jokowi kemudian memuji Romy dan menilai Romy sebagai santri yang intelektual.
"Ya cocok jadi cawapres (Jawab Jokowi). Kan benar Kan? Benar. Tapi saya tambahkan setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Ketum PPP lebih dari 1 jam, betul-betul sebuah menunjukkan intelektual yang sangat prima," kata dia.
Meski begitu, Kepala Negara tidak menjelaskan lebih jauh apakah akan menggandeng Romy di Pilpres 2019, atau tidak.(sumber Suara.com)

MEDIA GROUP