Magetan (Aenews9.com)-"Gampang kok pak,mboten  wonten susahipun" ungkap Sardi 65 tahun  warga nglemi Desa Turi Kec. Panekan ketika ditanya terkait e-voting sesaat setelah  simulasi yang dilaksanakan oleh panitia pemelihan.Kamis(22/8/2019)

Pengakuan lansia Warga desa Turi tersebut seakan menjawab apa yang menjadi kekwatiran sejumlah pihak terkait dengan pemakaian  sistem E Voting pada beberapa desa di Pilkades serentak .E Voting yang dikawatirkan akan mengabaikan hak para lansia karena  kesulitan dalam menyalurkan hak pilihnya. dari beberapa simulasi pelaksanaan E-voting di sejumlah Desa yang telah berlangsung nampaknya menjawab keraguan hal tersebut seperti di desa Baron yang akan memakai EVoting dalam pilkades serentak.Dari peserta simulasi yang menghadirkan mayoritas lansia dan berumur diatas 65 th dapat berjalan lancar dengan waktu yang relatif singkat 1 (satu ) jam bisa mengakomodir 150 orang dengan Masih memakai gambar buah2an sebagai pengganti foto calon Kepala Desa yang tentunya lebih sulit pengenalannya.

" Masyarakat sangat antusias terkait dengan pelaksanaan E-Voting ,kekwatiran akan sejumlah pihak terkait partisipasi masyarakat yang berusia lanjut untuk bisa mengunakan sistem ni nampaknya perlu di pikir ulang kalau di liat dari simulasi yang telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat lansia pada desa2 yang akan melaksanakan E Voting " ujar
Kepala Dinas PMD Eko Muryanto,SIP,MSi, yang juga Alumni STPDN 1998.

Menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak Bupati Magetan telah memerintahkan ke pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta OPD terkait untuk lebih gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi desa yang dalam pemilihan kepala Desa mengunakan sistem E Voting.

" Saya yakin Masyarakat sangat menaruh harapan akan  lahir pemimpin  kapable yang dihasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan bermartabat,melalui Pilkades serentak baik secara manual dan E Voting saya akan menjahit mimpi mereka"Ujar Suprawoto
" Meski pada kesempatan Pilkades serentak hanya ada 18 desa yang mengunakan E Voting,namun diyakini sistem ni nantinya akan menjadi rujukan oleh beberapa pihak untuk diterapkan pada proses pemilihan kepala desa di tempat lain" tambah Bupati Magetan yang juga mantan sekjen Kominfo RI.

Seperti di ketahui pemerintah Kabupaten siap untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak November mendatang ,untuk itu  langkah langkah agar Pilkades berjalan sukses terus dijalankan khususnya sistem E Voting yang baru kali pertama dilaksanakan .
(HUMPRO)

Terlihat sesampainya di Asrama Bosbow, Danrem langsung berkeliling melihat-lihat anggotanya yang saat ini tengah merehab atau menata Asrama Bosbow untuk nantinya dijadikan sebagai kawasan wisata kota tua.

Ia menerangkan terkait rute gowesnya yang singgah di Asrama Bosbow. Menurutnya, hal itu selain untuk melihat progres proses penataan dan Rebab, juga sebagai sarana untuk lebih mengenalkan lagi Asrama Bosbow yang punya nilai eksotik sebagai salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi.

"Saya ingin masyarakat di Kota Madiun lebih mengenal dan merasa bangga mempunyai tempat wisata kota tua, seperti yang ada di Asrama Bosbow," tuturnya.

"Kalau jakarta punya kawasan wisata kota tua di Jakarta Barat, Semarang juga ada Lawang Sewu, maka Kota Madiun juga punya hal itu di Asrama Bosbow ini," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, setelah proses rehab seluruhnya telah selesai, ke depannya Asrama Bosbow juga dapat digunakan oleh masyarakat Kota Madiun untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Seperti diketahui, Asrama Bosbow yang dibangun pada tahun 1912 pada jaman kolonial Belanda, dulunya digunakan sebagai Sekolah Pendidikan Calon Pamong Praja di Kota Madiun atau juga biasa disebut dengan OSVIA yang kependekan dari Opleideng School voor Inlandsch Ambtenaren (Kawah Candradimukanya Pegawai Negeri Hindia Belanda).

Sekolah OSVIA tersebut hanya berlaku untuk anak laki-laki keturunan Ningrat dan tidak berlaku untuk anak perempuan, serta anak dari suku bangsa lain, misalnya dari etnis Tionghoa.(arw)

Madiun(Aenews9.com) - Banyak cara dilakukan oleh warga masyarakat dalam memperingati peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-74. Berbagai acara dan kegiatan dilakukan, tak terkecuali warga RT 26 & RT 27 /05 Dusun Wonokromo,Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Selepas ibadah Isya' puluhan warga di lingkungan kedua RT tersebut baik laki -laki, Perempuan, Tua ,Muda anak-anak berkumpul di jalan lingkungan sambil membawa tumpeng untuk mengadakan tasyakuran HUT RI, Jumat 16/8/2019 malam. Acara tersebut rutin digelar setiap malam 17 Agustus.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di  lanjutkan dengan tahlil dan dzikir yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Sebelum makan tumpeng bersama (kenduri). Warga dengan khitmad mendengarkan ceramah agama terkait para pejuang yang berhasil memerdekakan Republik Indonesia.
“Kemerdekaan ini, tidak dengan serta merta kita peroleh. Namun, kemerdekaan ini atas perjuangan para leluhur yang dengan rela mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan, “ujar Romli,tokoh masyarakat dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan makan tumpeng bersama setalah didoakan,dengan guyub rukun tak ada sekat dari golongan manapun warga menikmati sajian tumpeng dengan riang.

Sementara itu, usai menggelar tumpengan, acara diteruskan dengan melekan di lokasi yang sama. Dengan nonton bareng, film perjuangan di masa penjajahan.(Rtn)

Penyematan selendang dan emblem Bintang Jasa Utama kepada Dr. Ronny F. Sompie dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Kamis, 15 Agustus 2019. Ronny Sompie, demikian Putra Sulawesi Utara kelahiran Surabaya itu akrab disapa, didampingi istrinya terlihat senang dan bersemangat saat menerima anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden. Hal itu tentu menjadi momentum sangat penting dalam hidup mantan Kepala Divisi Humas Polri itu. Kinerja dan kerja keras yang dilakukan selama menjabat sebagai Kadiv Humas Polri, dan terkhusus selama 4 tahun bertugas sebagai Dirjen Imigrasi, telah menjadi perhatian Presiden dan diberikan ganjaran berupa penghargaan Bintang Jasa Utama.

Mendapatkan informasi tentang hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyampaikan Selamat dan Sukses kepada Dr. Ronny Sompie atas penghargaan Bintang Jasa Utama yang diterimanya. “Selamat dan Sukses Pak Dirjen Ronny Sompie atas prestasi luar biasa yang dicapai ini. Selamat atas penghargaan Bintang Jasa Utama yang diperoleh dari Presiden Republik Indonesia. You deserve for it!” ujar Wilson kepada Dirjen Imigrasi melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis, 15 Agustus 2019.


Sebagaimana diketahui, hubungan antara Wilson Lalengke dan Dr. Ronny Sompie telah terjalin lama, melalui kerjasama PPWI Nasional dengan Divisi Humas Polri beberapa tahun silam. Kerjasama tersebut telah melahirkan ribuan anggota Polisi yang mahir berjurnalisme warga, yang mampu menulis atau membuat berita, press release, dan berbagai bentuk karya tulis lainnya. Tak terhitung juga banyaknya anggota Polisi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas kehumasan yang piawai melakukan liputan internal di institusi Polri, sebagai hasil kegiatan pelatihan jurnalistik warga kerjasama PPWI dan Divisi Humas Polri saat Dr. Ronny Sompie menjabat sebagai Kadiv Humas Polri.

Setelah bertugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, karir dan prestasi lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1984 itu semakin meningkat. Keahlian dan profesionalitasnya sebagai Polisi, baik sebagai reserse maupun kehumasan, dapat terimplementasikan dengan baik di lingkungan Direktorat Imigrasi yang menjadi benteng territorial terdepan dari sebuah negara. Berbagai inovasi dan kebijakan keimigrasian yang diambil oleh Ronny Sompie dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur imingrasi dan mengembangkan sistem pelayanan imigrasi yang mudah, murah, dan cepat bagi rakyat, telah berjalan lancar dan berhasil baik.

Kini, Dr. Ronny Sompie, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua se-Indonesia ini telah menambah perbendaharaan tanda jasa di rumahnya. “Atas nama PPWI Nasional, saya sekali lagi menyampaikan Selamat dan Sukses Pak Dirjen Imigrasi, Dr. Ronny Sompie, SH. MH, atas prestasi dan perolehan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia,” tutup Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (APL/Red)

Saat meninjau lokasi produksi gula merah, Sertu Faizin menyampaikan, kami menghimbau kepada Bapak Syaiful selaku pemilik agar selalu memperhatikan faktor keamanan dalam proses produksi serta kebersihan tempat agar juga di jaga.

Lebih lanjut Babinsa Ketawang menambahkan, “Selain itu, masalah pembuangan limbah industri yang dihasilkan harus betul-betul diperhatikan dan diawasi, karena jangan sampai mencemari lingkungan sekitarnya,” imbuh Sertu Faizin.

Pemilik produksi gula merah, Bapak Syaiful juga menyampaikan, ”Terima kasih kami ucapkan kepada Babinsa Sertu Faizin dan juga Babinkamtibmas yang ikut memantau produksi gula merah ini. Selama ini kami memproduksi gula merah untuk konsumsi kebutuhan lokal atau wilayah sekitar, saja,” jelasnya.(rifs)

Terkait dengan dimulainya pelantikan anggota-anggota dewan yang baru itu, Wilson Lalengke mengingatkan agar para wakil rakyat tersebut memegang teguh komitmennya untuk berbakti kepada rakyat, mempertahankan integritasnya sebagai pemegang amanah dari rakyat, dan jangan sekali-kali tergiur untuk menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya selama menjabat. Hal itu diungkapkan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini saat dimintai pendapatnya oleh pewarta atas dimulainya penugasan kepada anggota legislatif yang baru untuk periode mendatang ini di beberapa daerah.

“Saya mengucapkan selamat kepada semua anggota perwakilan rakyat yang baru di seluruh pelosok tanah air yang telah diberikan amanah oleh rakyatnya masing-masing. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan agar setiap anggota dewan harus siap menderita berbakti untuk rakyatnya, memegang teguh amanah yang diberikan, jangan salah gunakan kedudukan dan kewenangan Anda. Kongkritnya, jangan sekali-kali melakukan tindakan korupsi, suap, serta bentuk tindakan memperkaya diri dan keluarganya,” ujar Wilson dari Jakarta kepada media ini melalui pernyataan persnya, Rabu, 14 Agustus 2019.

Untuk itu, lanjut lulusan pascasarjana (M.Sc) di bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris ini, semua anggota dewan di semua daerah dan di semua level harus benar-benar hanya fokus kepada kepentingan rakyatnya. “Setiap anggota dewan itu semestinya sudah selesai dengan dirinya sendiri, bukan cari kerja atau cari uang di lembaga perwakilan rakyat. Mereka harus melepaskan diri dari berbagai kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Selama menjabat, mereka hanya wajib berpikir tentang bagaimana memenuhi kepentingan rakyatnya melalui kewenangan yang ia miliki sebagai wakil rakyat,” tegas Wilson.

Kepada seluruh warga dimanapun, Wilson yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini menghimbau agar terus memantau kinerja dan perilaku anggota dewannya masing-masing. Menurutnya, tanggung jawab sebagai pemilih belumlah selesai seusai mencoblos tokoh yang dipilihnya di bilik suara saat pemilu lalu.

“Tanggung jawab sebagai pemilih secara hakiki justru baru dimulai saat anggota dewan yang dipilihnya dilantik. Pengawasan atas kinerja dan perilaku anggota dewan yang kita pilih di bilik suara itu harus terus dilakukan sepanjang yang bersangkutan masih duduk di kursi dewan. Jika warga pemilih membiarkan mereka bekerja semaunya, berperilaku seenaknya, maka sesungguhnya kita gagal bertanggung jawab atas pilihan kita saat pemilu. Perlu diingat bahwa kandidat pilihan warga lainnya kalah karena pilihan kita terpilih. Kita bertanggung jawab atas kekalahan kandidat lainnya itu, yang harus kita bayar dengan membuktikan bahwa anggota pilihan kita memang benar-benar yang terbaik dari yang lainnya,” jelas lulusan Masters of Arts (MA) in Applied Ethics dari Universitas Utrecht Belanda dan Universitas Linkoping Swedia itu.

Terkait dengan kemungkinan anggota dewan melanggar janjinya untuk tidak melakukan korupsi, suap, gratifikasi, dan sejenisnya, menurut Wilson harus diantisipasi dan diatasi dengan memperkuat kerjasama antara warga masyarakat dengan lembaga anti korupsi, terutama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Menurutnya, kerjasama itu akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan terhadap para anggota dewan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara.

“Tapi, memang karakter dasar seseorang sangat menentukan yaa. Kalau yang bersangkutan sebelum diangkat jadi anggota dewan sudah pernah secara sembunyi-sembunyi melakukan korupsi, suap, gratifikasi, dan perilaku kolusi lainnya, maka sangat besar kemungkinannya yang bersangkutan melakukan hal yang sama saat menjadi anggota dewan atau pejabat negara. Pengawasan rakyat dan kinerja KPK perlu diperhebat untuk mengantisipasi hal itu,” imbuh lelaki paruh baya kelahiran Kasingoli, Morowali Utara, Sulteng, ini.

Sehubungan dengan itu, bagi anggota dewan yang masih menunggu jadwal dilantik, Wilson secara santai menyentil agar mereka meneliti diri masing-masing. Kalau masih bermasalah dengan hukum terkait korupsi, suap dan sejenisnya, lebih baik mengundurkan diri daripada ditangkap KPK saat menjabat nanti.
“Banyak anggota dewan terpilih, terutama di tingkat nasional, DPR RI dan DPD RI, yang tersangkut hukum terindikasi melakukan suap, korupsi, gratifikasi, dan perilaku melanggar hukum lainnya. Mereka tetap akan dikejar oleh pedang hukum, walaupun sudah menjabat nanti. Saran saya, sebaiknya mundur sajalah sebelum dilantik, nanti mempermalukan rakyat pemilih Anda saja saat diciduk penegak hukum,” pungkas Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu di akhir pernyataan persnya. (APL/Red)

Kegiatan komsos kreatif kali ini mengambil tema " Melalui kegiatan komsos kreatif kita tingkatkan rasa cinta tanah air wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menjaga dan memepertahankan kedaulatan NKRI"

Kegiatan lomba tari Remo dan fotografi ini di buka langsung oleh Dandim 0805/Ngawi Letkol Arh Hany Mahmudhi,S.E., dalam sambutannya Dandim mengucapkan selamat datang kepada dewan juri dan para peserta lomba di Kodim 0805/Ngawi ini.

Dandim menjelaskan penyelenggaraan komsos kreatif adalah sebagai program dari komando atas yang bertujuan untuk meningkatkan kemanunggalan TNI - Rakyat.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan antara TNI AD dengan masyarakat umum,pelajar dan mahasiswa dengan harapan peran sertanya untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan.


Dandim berharap dengan di selenggarakan nya acara ini bisa tercapainya pemahaman masyarakat umum,pelajar dan mahasiswa terkait tentang penyiapan pertahanan negara secara dini serta terwujudnya dukungan masyarakat umum,pelajar dan mahasiswa terhadap pencapaian tugas pokok TNI AD,ucap Dandim.(p21yo)

Aenews9.com Madiun- Proyek pembangunan drainase tanpa papan informasi masih saja terjadi, seperti halnya pekerjaan pembangunan yang terlihat di RT 03 Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Dalam penelusuran berdasarkan informasi masyarakat setempat, bahwa pembangunan proyek tersebut menggunakan Dana Desa tahun 2019, saat tim media berkunjung di lokasi proyek memang tidak ada papan proyek yang menjelaskan jenis kegiatan pembangunan drainase yang sedang dikerjakan.Ada papan proyek
yang terpasang di sebelah selatan namun menjelaskan informasi kegiatan tahun lalu dan spesifikasi kegiatan pekerjaan yang berbeda.

Padahal papan nama proyek merupakan suatu bentuk informasi agar mudah diakses oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh informasi berdasarkan asas keterbukaan dan transparansi publik .

Saat tim mencoba menanyakan terkait gambar dan papan informasi kepada pekerja, rata-rata  para pekerja menjawab tidak tahu dan hanya disuruh mengerjakan saja.

"kami tidak tahu mas, kami hanya mengerjakan saja sesuai arahan dari TPK desa" kata salah satu pekerja yang enggan di sebutkan namanya.

Plt. Kepala Desa Kranggan,Lilis saat di mintai tanggapan terkait proyek di RT 3 mengatakan bila proyek itu menggunakan Dana Desa dengan panjang 800 meter menyambung dari RT 1 sampai RT 5 dengan anggaran
Rp.195 .juta dengan lebar 50 cm dan tinggi 50 cm.

"Proyek drainase di RT 3 itu menggunakan Dana Desa dengan panjang 800 meter menyambung dari RT 1 sampai RT 5 dengan anggaran Rp 195.juta dengan lebar 50cm dan tinggi 50 cm" kata Lilis

Saat tim media menanyakan papan informasi pekerjaan yang tidak di pasang di lokasi,Lilis menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan drainase di RT 3 sudah di sosialisasi kan kepada seluruh warga,mengenai papan proyek nanti akan dipasang.

"kegiatan tersebut sudah di sosialisasi kan kepada seluruh warga baik melalui RT dan RW ,nanti segera di pasang " kata Lilis

Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan sesuai Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) Nomor 14 Tahun 2008  Pasal 15 Huruf D (Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan /atau APBD) dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Nomor 70 Tahun 2012, Dimana mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek.