Seperti halnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Madiun yang baru membuka Mall Pelayanan Publik ( MPP) untuk memanjakan para pemohon agar dalam pengurusan izin bisa semakin cepat dan efisien.Selain itu juga telah disiapkan perangkat pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan terpadu satu pintu tersebut.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik .

Kepala DPMPTS kabupaten Madiun melalui Kabid Pengaduan Aris Budi ,  menjelaskan bahwasanya pengaduan terkait pelayanan publik di MPP Kabupaten Madiun sebagai jembatan solusi jika ada keterlambatan perijinan dan muncul permasalahan dalam pengurusan. 

“Pengaduan itu sifatnya memberikan solusi ysng terbaik terkait keterlambatan perijinan tapi bukan menyelesaikan perijinan. Selain itu juga untuk memecahkan permasalahan yang muncul saat melakukan pengurusan perijinan,” kata Aris Budi S, Selasa (13/10/2020).

Sebagai informasi, di Mall Pelayanan Publik( MPP) yang berada di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun ada sekitar 20 jenis pelayanan dari berbagai instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.Selain itu juga disediakan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Khusus Disabilitas (seperti kursi roda), Mesin Antrian, Meja, Kursi, AC, Running Text Jenis Layanan, Tampilan Layar  Elektronik Standar Pelayanan, Fasilitas Bermain Anak, Perpustakaan, Lahan Parkir yang luas.(zm)

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI.

Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun. 

Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yg sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yg terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih  dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yg ikut pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya edukasi politik yg dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yg memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik. 

Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dgn menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangt rawan sipolitisir untuk kepntngan calon tertentu.

Sebagai penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi daoat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.

Sebagaimana  diketahui R.M.T.A Soerjo atau lebih dikenal dengan Gubernur Suryo, merupakan pahlawan nasional yang dilahirkan di Magetan dan Gubernur Jawa Timur pertama yang menjabat pada tahun 1945 sampai dengan 1948 serta pernah pula menjabat sebagai Bupati Magetan 1938-1943.  

Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Ismulyono Tri Widodo, S.I.P usai kegiatan menuturkan,  Gubenur Suryo dulu adalah pejuang yang menggerakkan perjuangan rakyat di zaman kemerdekaan. Bahkan saat pertempuran Surabaya, Gubenur Suryo bersama Bung Tomo menggelorakan semangat perjuangan hingga kemudian dikenal dengan pertempuran 10 Nopember.

Atas dedikasi dan pengorbanannya beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional, sebagai tokoh yang babat alas membangun pondasi Jawa Timur, Gubenur Suryo adalah sosok yang berjasa dan patut untuk dikenang jasa-jasanya, “tutrnya”. (Pendim0804)

AENews9.com Madiun– Sidak Komisi B DPRD Kabupaten Madiun ke PT Perkebunan Kopi Kandangan Madiun tidak mendapat respon positip oleh pimpinan Perkebunan, pasalnya para pimpinan kandangan tidak menyambut kedatangan komisi B yang diketuai Wahyu Hidayat S SOS tersebut.

Hal tersebut dipicu adanya pembabatan liar yang berlokasi di atas vila Kandangan yang diduga didanai oleh pihak investor.

Seperti yang disampaikan salah satu perwakilan masyarakat Kare Damis kepada wartawan Warta Hukum kita ini tidak ada maksud untuk memusuhi PT Perkebunan Kopi Kandangan,masyarakat hanya minta pembabatan liar yang melibatkan investor dihentikan sebelum deal 20 persen lahan kandangan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kare jelas Damis.

Selanjutnya supaya tidak ada gejolak dibawah kami memilih jalur birokrasi dengan mendatangi wakil rakyat yang notabenya sebuah wadah sebagai penampung aspirasi masyarakat,alhamdulillah team 9 diterima dan insya alloh besok tanggal 8 oktober DPRD Kabupaten Madiun yang diwakili Komisi B akan sidak di perkebunan kopi kandangan terang Damis.

Eko Yudianto membenarkan ada pembabatan seluas 4,6 ha yang rencananya akan ditanami porang sambil menunjukan washap yang berisi surat perjanjian yang ditandatangani yudi prasetyo selaku ADM Kandangan,Eko yudianto selaku kepala bagian(sinder) afdeling kempo dan Ismadi selaku pihak pembabat ,saya ini hanya bawahan dan siap menjalankan perintah pimpinan kilah Eko yudianto kepada wartawan.

Darsyanto salah satu perwakilan team 9 menjelaskan,tujuan kami baik dan insya alloh akan mendapat hasil yang baik,kami hanya ingin menuntut hak kami menurut undang-undang yang ada tidak lebih dari itu dan kebetulan masyarakat kare pernah dijanjikan oleh Bupati Madiun pada tanggal 27 tahun 2018 di pendopo balai desa Kare yang isinya”untuk kesejahteraan masyarakat Kare saya selaku Kepala daerah akan membantu memperjuangkan 20 persen lahan kandangan untuk kesejahteraan masyarakat Kare”  

Dan gerakan ini intinya itu.Masyarakat kare nagih janjinya Bupati untuk hal lain yang berkaitan dengan kandangan saya gak mau tau jelas Darsyanto.Dan saya percaya Bupati akan menepati janjinya karena ini sesuai dengan salah satu visi misi kabupaten madiun tentang “Mandiri dan sejahtera” pungkas Darsyanto.D

Ditempatyang sama kepala desa kare Sunarno menjelaskan selama perjuangan ini untuk kesejahteraan masyarakat kare dalam hal ini pemerintah desa kare akan mendukung dengan satu catatan tidak ada anarkis tetap rukun dan selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kesejahteraan masyarakat desa Kare terang Sunarno Kepala desa Kare.

Dalam kesempatan ini Ketua komisi B Wahyu Hidayat yang menerima perwakilan masyarakat desa kare akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dengan mengadakan “sidak”besok pada tanggal 8 oktober 2020 di perkebunan kopi Kandangan dan tertangani dengan baik.(dit )

Salah satu penyebabnya adalah canggihnya teknologi digital dan kemahiran warga dalam melakukan editing atau penyuntingan informasi yang didapatkan. Potongan demi potongan content video yang dirasa cocok untuk menggiring opini publik disambung-sambungkan satu dengan lainnya.

Proses editing yang menyambungkan satu informasi atau video dengan video lainnya yang saling terkait secara substansial masih dapat dimaklumi, agar tujuan informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami publik. Namun amat banyak kita temukan saat ini video yang menyambungkan informasi satu dengan lainnya yang tidak relevan, tidak terkait sama sekali.

Potongan video yang satu dicomot sebagian disambungkan dengan video lainnya dan diberikan narasi yang menggiring pendapat publik, seakan-akan peristiwa yang satu menjadi penyebab terjadinya peristiwa lainnya. Padahal potongan-potongan video tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali. Hal itu biasanya dilakukan oknum-oknum warga masyarakat dengan tujuan dan kepentingan tertentu.

Video terkait anggota TNI dari baret hijau dan merah yang sedang viral hari-hari terakhir ini adalah salah satu contohnya. Belasan potongan video dan gambar serta suara yang tersaji di video tersebut tidaklah memiliki kaitan satu dengan lainya, baik secara materi maupun substansi informasi yang terkandung di dalamnya.

Teramat banyak lagi video serupa yang disebar-luaskan oleh oknum-oknum tertentu, yang tujuan utamanya adalah untuk menggiring opini publik, memprovokasi, dan menciptakan kekacauan di ruang publik.

Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, termasuk kalangan pers, agar tidak menyebarluaskan informasi dan video yang telah mengalami penyuntingan potongan-potongan informasi yang tidak saling terkait untuk tujuan buruk seperti yang banyak terjadi belakangan ini.

Kepada masyarakat umum saya mengharapkan agar kita selalu waspada, menjadi warga yang cermat, cerdas, dan teliti, baik dalam menerima maupun merespon berbagai informasi video yang beredar di sekitar kita. Jadilah warga yang cerdas informasi agar tidak mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi digital yang menyertai kemajuan media publikasi di zaman ini.

Terima kasih.